JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan dihadiri banyak kepala negara lain.

Menurutnya, Gerindra masih fokus mempersiapkan proses pelantikan agar berjalan lancar dan tidak terganggu.

"Kita harus fokus pada tanggal 20 Oktober bagaimana supaya pelantikan bisa berjalan dengan lancar karena di situ akan banyak tamu-tamu negara, kepala-kepala negara dari negara lain yang akan hadir," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut, Dasco belum banyak bicara soal penamaan kabinet mendatang. Hal ini akan disampaikan Prabowo usai dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 Oktober," ucap Wakil Ketua DPR RI ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan, sejumlah kepala negara tetangga akan diundang saat pelantikan Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Muzani menyebut, kepala negara-negara ASEAN hingga kepala negara yang tergabung G20 juga diundang.

"Tradisinya negara-negara asean biasanya diundang. Mitra asean diundang, dan negara-negara yang menjadi sahabat dari calon kepala negara yang akan dilantik juga diundang. G20 sebagian diundang," kata Muzani di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Muzani juga menyebutkan beberapa kepala negara dari wilayah Timur Tengah yang diundang seperti Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Qatar, hingga Saudi Arabia.

"Insya Allah diundang. Yordania, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- MPR telah mencabut Ketetapan alias TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, kemudian secara resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tersebut.

Bila menilik sejarahnya, TAP MPR No.XI/1998 lahir dalam gegap gempita reformasi. Desakan untuk membongkar KKN dan mendorong pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya, begitu kuat pada waktu itu.

MPR yang masih menjadi lembaga superpower yang bisa mengangkat dan memberhentikan presiden juga nurut kehendak rakyat pada waktu itu.

Adapun ketetapan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MPR Harmoko, Hari Sabarno, Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, dan Poedjono Pranjoto pada tanggal 13 November 1998.

Salah satu pasal dalam ketetapan MPR ini berbunyi: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadapsiapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta atau konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.

Eksistensi pasal tersebut merupakan implikasi dari 3 dari 6 tuntutan reformasi. Pertama, terkait dengan supremasi penegakan hukum. Kedua, good governance yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Ketiga, pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan 'dosa' KKN Presiden Soeharto berlangsung hanya beberapa waktu pasca MPR mencabut Ketetapan MPR No.XXIII/1966 tentang tuduhan pengkhianatan oleh Sukarno. TAP MPRS ini dibikin oleh pemerintahan transisi militer yang dipimpin oleh AH Nasution. TAP MPR No.XXIII/1966 menandai kemunculan Soeharto sebagai pengganti Sukarno.

Kemunculan Soeharto

TAP MPRS No.33/1967 memiliki sejumlah 6 pasal utama. Pertama, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Kelima, pejabat presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Keenam, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Respons Keluarga Soeharto

Penghapusan nama Soeharto resmi berlaku dalam agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota keluarga Soeharto seperti Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

Plt Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menjelaskan, keputusan MPR untuk menghapus nama Soeharto tertuang dalam Surat Jawaban Pimpinan MPR No B-1372I/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 tertinggal 24 September 2024 dalam menindaklanjuti surat Pimpinan fraksi Partai Golkar perihal pasal 4 TAP XI/MPR/1998.

"Untuk ditegaskan oleh Pimpinan MPR RI bahwa Pasal 4 TAP MPR No XI/MPR/1998 khususnya yang secara eksplisit menyebutkan Nama Mantan Presiden Soeharto agar dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut ketetapan tersebut," kata Siti saat membacakan surat jawaban Pimpinan MPR.

Siti memaparkan, salah satu alasan pencabutan nama Soeharto dari ketetapan tersebut adalah karena upaya hukum yang dilakukan kepada Soeharto secara pribadi sudah selesai dilakukan.

Hal tersebut seiring dengan keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kepastian hukum melalui Surat Keputusan Perintah Penghentian Penuntutan (SKPPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 lalu sesuai dengan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.

Selain itu, penghentian ini juga tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No 140 PK/Pdt/2015 karena alasan penyakit permanent yang diderita Soeharto kala itu.

Dia melanjutkan, Soeharto telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Lebih lanjut, dalam Rapat Gabungan 23 September 2024 lalu, Pimpinan MPR telah menyetujui untuk menegaskan Badan Pengkajian MPR untuk melakukan studi atas kedudukan hukum dan tindak lanjut TAP MPR No XI/MPR/1998, termasuk ketetapan MPR/MPRS lain yang dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003.

"Pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian Mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan yang berlaku," jelas Siti

Adapun, nama Soeharto disebut pada Pasal 4 TAP MPR No TAP XI/MPR/1998. Ketetapan tersebut berisi upaya pemberantasan KKN yang harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk ditujukan untuk Soeharto.

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia,” demikian kutipan pasal 4 TAP MPR tersebut.

Agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024). Dalam acara tersebut, MPR RI resmi menghapus nama Mantan Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penghapusan tersebut resmi berlaku dalam agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota keluarga Soeharto seperti Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

Plt Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menjelaskan, keputusan MPR untuk menghapus nama Soeharto tertuang dalam Surat Jawaban Pimpinan MPR No B-1372I/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 tertinggal 24 September 2024 dalam menindaklanjuti surat Pimpinan fraksi Partai Golkar perihal pasal 4 TAP XI/MPR/1998.

"Untuk ditegaskan oleh Pimpinan MPR RI bahhwa Pasal 4 TAP MPR No XI/MPR/1998 khususnya yang secara eksplisit menyebutkan Nama Mantan Presiden Soeharto agar dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut ketetapan tersebut," kata Siti saat membacakan surat jawaban Pimpinan MPR.

Siti memaparkan, salah satu alasan pencabutan nama Soeharto dari ketetapan tersebut adalah karena upaya hukum yang dilakukan kepada Soeharto secara pribadi sudah selesai dilakukan.

Hal tersebut seiring dengan keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kepastian hukum melalui Surat Keputusan Perintah Penghentian Penuntutan (SKPPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 lalu sesuai dengan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.

Selain itu, penghentian ini juga tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No 140 PK/Pdt/2015 karena alasan penyakit permanent yang diderita Soeharto kala itu.

Dia melanjutkan, Soeharto telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Lebih lanjut, dalam Rapat Gabungan 23 September 2024 lalu, Pimpinan MPR telah menyetujui untuk menegaskan Badan Pengkajian MPR untuk melakukan studi atas kedudukan hukum dan tindak lanjut TAP MPR No XI/MPR/1998, termasuk ketetapan MPR/MPRS lain yang dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003.

"Pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian Mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan yang berlaku," jelas Siti

Adapun, nama Soeharto disebut pada Pasal 4 TAP MPR No TAP XI/MPR/1998. Ketetapan tersebut berisi upaya pemberantasan KKN yang harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk ditujukan untuk Soeharto.

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia,” demikian kutipan pasal 4 TAP MPR tersebut.

Agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024). Dalam acara tersebut, MPR RI resmi menghapus nama Mantan Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

Polda NTB menggelar apel pasukan Operasi Mandalika Gatari 2024 pada Selasa (24/9) lalu. Apel pasukan pengamanan MotoGP Mandalika ini dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol. R. Umar Faruq.

Selain itu, apel yang dilaksanakan di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB ini turut dihadiri Pj. Gubernur atau yang mewakili, Seluruh Kepala Lembaga dan Instansi terkait tingkat Provinsi NTB, segenap PJU Polda NTB, Kapolres/ta se pulau Lombok, serta perwakilan personel dan Sarana Prasarana yang digunakan dalam Ops Pengamanan.

Operasi ini, dijelaskan oleh Umar, akan dilaksanakan pada 24-30 September 2024 dengan rincian 2.736 personel dikerahkan. Mereka adalah gabungan seluruh stakeholders, termasuk masyarakat.

Polda NTB juga meminta bantuan (BKO) dari Polda terdekat lainnya. Alasannya adalah kekurangan personel di fungsi tertentu dan sarana/prasarana yang belum memadai.

“Selain personel gabungan yang telah dipersiapkan ada sekitar 300 Personel BKO beserta Sarpras yang dipersiapkan di antaranya dari Mabes Polri, Polda Jatim, Kabaharkam, Brimob serta Kakorlantas Polri,” jelas Umar.

Apel ini dilaksanakan sebagai pengecekan akhir sebelum operasi berjalan. Umar jelaskan bahwa apel ini bertujuan mengetahui kesiapan personel hingga sarana/prasarana yang akan digunakan.

Umar kemudian mengatakan bahwa operasi ini harus berjalan baik dan lancar karena akan menghadirkan Presiden Jokowi dan rombongan. Mereka akan berada di Wilayah Pulau Lombok dalam rentang waktu Operasi tersebut untuk itu pengamanan VVIP harus siap siaga.

“Itu sebabnya kita minta BKO dari Polda lain ataupun Mabes Polri mengingat Kemampuan personel Pengawalan tersebut memiliki kemampuan khusus atau keprofesionalan dari personel itu sendiri dalam melakukan pengawalan di jalan raya,” jelas Umar.

Umar juga menegaskan beberapa hal. Salah satunya adalah penekanan pada agen intelijen agar dapat mengendus sumber masalah yang mungkin akan datang. Agar tak terjadi hal yang tak diinginkan, Umar tegaskan lakukan tindakan preemtif dan preventif.

“Namun demikian tetap harus kita utamakan etika moral pada saat tindakan tegas yang harus kita lakukan," pesannya.

Umar pun berharap kepada seluruh personel gabungan agar memantapkan kerja sama, sinergisitas, soliditas serta solidaritas dalam mendukung pelaksanaan tugas Operasi Mandalika Gatari 2024.

“Lakukan koordinasi secara intens dengan seluruh lembaga, instansi terkait sehingga tujuan operasi dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

MotoGP Mandalika sendiri akan hadir kembali setelah dua tahun lalu sukses digelar. Kali ini, para pembalap akan bertarung pada 27-29 September 2024 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik atau mengucapkan sumpah/janji pada 20 Oktober 2024.

Pengucapan sumpah tersebut dilakukan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Gedung MPR/DPR RI 2024.

Namun, ada yang menarik dari pelantikan Presiden kali ini. Sebab, MPR mensahkan Peraturan MPR atau Tap MPR mengenai Tata Tertib yang mencakup pelantikan Presiden dan Wapres RI.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat saat Rapat Paripurna MPR akhir masa jabatan periode 2019-2024 pada Rabu 25 September 2024, perubahan Peraturan Tata Tertib MPR meliputi penyesuaian redaksional hingga perumusan pasal dan ayat baru.

Salah satunya adalah pasal 120 ayat 3 yang mengatur bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan dilakukan dengan ketetapan atau TAP MPR, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konstitusi.

“Pasal 3 Ayat 2 bahwa MPR melantik presiden dan wakil presiden, itu bunyi konstitusi kita UUD (Undang-Undang Dasar) kita. Maka setelah dikaji, diusulkan waktu itu, hendaknya presiden terpilih sekarang itu juga dilantik oleh MPR. Jadi, bukan hanya sekadar sesuai dengan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Djarot.

“Presiden-presiden sebelumnya itu memang tidak dilantik oleh MPR, tapi MPR sekadar mendengarkan keputusan dari KPU, serta menyaksikan pengambilan pengucapan sumpah dan janji presiden,” ujarnya lagi.

Lantas, bagaimana tata cara pelantikan Prabowo sebagai Presiden sebagaimana Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945?

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945, MPR disebut memiliki kewenangan melantik Presiden dan Wapres. Bunyi pasal tersebut sebagaimana hasil amendemen ketiga dan keempat.

“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (2).

Kemudian, Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD.

Namun, UUD NRI 1945 tidak mengatur perihal Presiden dan Wapres dilantik oleh MPR. Sebab, dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan MPR.

Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Presiden dan Wapres RI dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR.

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat," bunyi Pasal 6A ayat (1) sebagaimana hasil amendemen ketiga.

Kemudian, Presiden dan Wapres hanya disebutkan mengucapkan sumpah menurut agama atau berjanji di hadapan MPR atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu termaktub dalam Pasal 9 UUD NRI 1945.

Pasal 9 ayat (1) berbunyi, "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sementara itu, Presiden RI memang sempat dilantik oleh MPR. Presiden RI terakhir yang dipilih dan dilantik oleh MPR adalah Abdurrahman Wahid atau Gusdur pada 20 Oktober 1999.

Kemudian, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri karena menggantikan posisi Gus Dur yang dilengserkan oleh MPR pada 23 Juli 2001.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Budi Arie sebelumnya pernah mengatakan, jet pribadi yang digunakan dan jadi perbincangan publik itu adalah milik teman Kaesang Pangarep. Selain itu, kata dia, penggunaan jet pribadi merupakan urusan pribadi anak Jokowi itu.

Budi Arie, yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) pun meminta publik untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, alasan penggunaan jet pribadi ini diambil karena kondisi Erina Gudono yang saat ini tengah hamil besar.

"Pokoknya sudah, lah. Istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" kata Budi Arie dikutip dari video yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

Pernyataan tersebut mendapat sorotan Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau FH UII. Ia pun mengkritisi komentar Menkominfo Budi Arie mengenai kondisi hamil istri Kaesang yang jadi penyebab pemberian tebengan. “Sangat menghina nalar publik,” katanya.

“Jika argumentasi ini digunakan, maka semua maskapai (selain jet pribadi), harus dilarang mengizinkan perempuan hamil tua untuk naik pesawat,” kata Eko Riyadi kepada Tempo.co, Rabu malam, 18 September 2024. “Sangat jelas, argumen ini lemah bahkan tidak masuk akal,” kata dia, menandaskan.

Persoalan Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga lakukan gratifikasi menjadi sorotan publik sejak akhir Agustus lalu. Diketahui, ia dan istrinya, Erina Gudono menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream ke Amerika Serikat.

Namun, dalih bahwa Kaesang bukan pejabat negara pun mengtemuka. Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FH UII mengatakan, “Normatifnya, anak Presiden harus tunduk di bawah kaidah publik”.

Menurutnya cara mengujinya keterkaitan dengan gratifikasi sangat sederhana. “Cara menguji apakah pemberian layanan jet pribadi itu gratifikasi atau bukan, menurut saya sederhana. Apakah jika Kaesang bukan anak Presiden, fasilitas nebeng jet pribadi itu akan diberikan?” kata dia kepada Tempo.co, Rabu malam, 18 September 2024.

“Jawabannya yang paling masuk akal adalah tidak mungkin,” ujarnya.

Eko Riyadi menjelaskan, fasilitas itu diberikan erat kaitannya dengan kepentingan bisnis si pemberi tebengan dan posisi Kaesang sebagai anak Presiden. “Selain itu, anak Presiden juga harus tunduk di bawah etika penyelenggara negara utk wajib bebas dari KKN,” katanya.

“TAP MPR mengenai penyelenggara negara yang bebas KKN juga mengatur keluarga pejabat negara,” kata Eko Riyadi.

Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan ini.