Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, penerbitan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia perlu diperbanyak. Hal ini untuk mendukung sektor keuangan syariah.

“Karena sukuk sudah mapan. Produknya sudah ada, dan yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan demand ini. Beri saya cara untuk menciptakan lebih banyak sukuk untuk memenuhi begitu banyak permintaan Indonesia,” tutur Perry dalam agenda BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum, Kamis (31/10).

Di samping itu, Perry juga menyampaikan bahwa, digitalisasi di Indonesia saat ini juga sudah berjalan, sehingga bisa mempercepat penerbitan sukuk.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, penerbitan sukuk perlu diperbanyak, karena bila dibandingkan dengan obligasi konvensional hanya mencapai 0,7%.

“Jika kita ingin meningkatkan atau mengembangkan sukuk, setidaknya kita juga harus mengembangkan sukuk dan juga aset dan proyek lain yang terkait dengan sukuk,” tutur Destry.

Untuk diketahui, BI juga menerbitkan obligasi syariah yakni sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI). BI mencatat, hingga 14 Oktober posisi instrumen SUVBI mencapai US$ 424 juta.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Jakarta, 14 Oktober 2024 Selama satu dekade terakhir, sukuk negara telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Instrumen pembiayaan berbasis syariah ini menjadi salah satu solusi efektif dalam mendukung pembangunan nasional, sambil tetap memenuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Melalui penerbitan sukuk negara, pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi yang etis dan bertanggung jawab.

Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur

Sejak penerbitan pertama sukuk negara pada 2008, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan instrumen ini untuk pembangunan. Dalam 10 tahun terakhir (2014-2024), sukuk negara telah berhasil membiayai berbagai proyek infrastruktur senilai 241,94 triliun rupiah. Menurut data Kementerian Keuangan, hingga tahun 2024, penerbitan sukuk negara telah digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Sukuk negara telah membuktikan kemampuannya sebagai instrumen pembiayaan APBN yang stabil bagi pemerintah, di tengah fluktuasi kondisi ekonomi global dan tantangan likuiditas. Pendekatan berbasis syariah ini juga menarik minat investor yang mengedepankan prinsip-prinsip keuangan yang etis, baik dari kalangan domestik maupun internasional. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat dan investor asing terhadap sukuk yang diterbitkan oleh Indonesia, yang kemudian berkontribusi terhadap stabilitas fiskal nasional.

Tony Prianto, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, ketika dihubungi menyampaikan bahwa “Selama satu dekade terakhir, Sukuk Negara telah membuktikan perannya sebagai instrumen strategis dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Melalui penerbitan sukuk, Pemerintah mampu membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan”.

Capaian Signifikan dalam Pembangunan Infrastruktur

Salah satu capaian terbesar dari penerbitan sukuk negara adalah pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah Indonesia. Menurut laporan Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2024, sebanyak 6.104 proyek infrastruktur telah didanai melalui sukuk negara, termasuk di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit terjangkau oleh pembangunan. Misalnya, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi, serta pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Indonesia Timur, yang selama ini tertinggal dari segi aksesibilitas.

Salah satu contoh proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara adalah Pembangunan Jembatan Sei Alalak yang berada di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jembatan Sei Alalak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sebagai jalur utama akses Kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Jembatan Sei Alalak sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menghembat waktu dan biaya transportasi, serta memperlancar arus transportasi, logistik dan perdagangan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya Jembatan Sei Alalak mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru.

Proyek infrastruktur ini tidak hanya memberikan dampak langsung dalam hal peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Dengan adanya akses yang lebih baik, mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang didanai oleh sukuk negara juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dukungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu ciri khas dari sukuk negara adalah komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Pada 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk hijau (green sukuk), sebuah instrumen pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Sejak saat itu, pemerintah telah memanfaatkan sukuk hijau untuk mendanai berbagai proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pengelolaan limbah, dan konservasi hutan.

Salah satu proyek yang dibiayai dengan hasil penerbitan Green Sukuk adalah pembangunan Pusat Persemaian Permanen Likupang di Taman Wisata Alam Batu Putih, Bitung, Sulawesi Utara. Pusat Persemaian ini berhasil memproduksi 2,5 juta bibit pohon, yang mencakup jenis-jenis pohon kehutanan dan tanaman serbaguna bernilai ekologis dan ekonomis, seperti meranti, ulin, mahoni, dan kopi, untuk mendukung rehabilitasi lahan oleh pemerintah dan masyarakat. Pusat ini juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas super oleh pemerintah pusat untuk pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Keberhasilan penerbitan sukuk hijau menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda global terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan dana dari sukuk hijau, Indonesia berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060.

Tony Prianto menyampaikan bahwa, “Green Sukuk telah membuktikan sebagai instrumen keuangan yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Green Sukuk tidak hanya berperan dalam pembiayaan infrastruktur ramah lingkungan, tetapi juga membantu pemerintah mencapai target mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon”. Dengan mendukung pembiayaan proyek-proyek hijau, Pemerintah menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, tambahnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan

Salah satu aspek menarik dari sukuk negara adalah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Melalui sukuk ritel dan sukuk tabungan, masyarakat luas, termasuk investor kecil, dapat membeli instrumen ini dengan nominal yang terjangkau. Hal ini menciptakan partisipasi inklusif dalam pembiayaan pembangunan, di mana semua lapisan masyarakat dapat turut andil dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya. Selain tentunya, masyarakat mendapat imbal hasil yang kompetitif atas penempatan investasi di sukuk negara.

Memfasilitasi Masyarakat untuk Berwakaf

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf Ritel adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui CWLS Ritel, Pemerintah memberi fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan Institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif serta berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan. Penempatan minimal adalah 1 juta rupiah dan dana akan kembali 100% untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN. Imbalan yang dibayarkan setiap bulan dipergunakan sebagai dana wakaf untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sukuk wakaf telah menjadi salah satu instrumen inovatif dalam mendukung pembangunan Indonesia, terutama di sektor sosial kemasyarakatan. Sejak diluncurkan, sukuk wakaf telah mendanai berbagai proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. CWLS juga diakui di dunia internasional melalui penghargaan dari IsDB Prize Award pada tahun 2023 sebagai Inovasi solusi yang berdampak positif dan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Sementara di dalam negeri, Kemenpan RB memberikan penghargaan sebagai top inovasi berkelanjutan pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) 2024.

Salah satu contoh program sosial utama pada SWR004 tahun 2023 lalu yaitu berupa wakaf produktif dalam bentuk program ketahanan pangan melalui pemberdayaan peternak dan petani yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pada program pemberdayaan peternak, imbal hasil SWR004 akan diwujudkan untuk pengadaan bakalan dan penggemukan hewan ternak termasuk juga pengadaan sarana/prasarana yang mendukung kegiatan peternakan. Beberapa skema program pemberdayaan peternak telah disiapkan untuk penyaluran imbal hasil SWR004. Salah satu program penyaluran imbal hasil SWR004 adalah melalui pengelolaan hewan ternak dengan pola bagi hasil melalui peternak yang tergabung dalam alumni Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dibina oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

Imbal hasil SWR004 akan dibelikan bakalan hewan ternak untuk kemudian digemukkan dan dijual kepada masyarakat. Hasil penjualan hewan ternak akan digunakan untuk membeli bakalan hewan ternak kembali, sedangkan hasil keuntungan akan didistribusikan dengan pola bagi hasil kepada peternak. Hasil keuntungan penjualan hewan ternak sebesar 65% akan diberikan kepada peternak dan 35% akan disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan yang akan disalurkan oleh IPB. Sedangkan untuk program pemberdayaan petani, imbal hasil wakaf SWR004 akan dijajaki untuk disalurkan dalam bentuk pembibitan tanaman jahe bersama mitra nazhir Rumah Wakaf Indonesia.

Dengan pola pengelolaan bagi hasil dengan peternak, penerima manfaat tidak saja bagi peternak, namun dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa Pendidikan. Pengadaan hewan ternak juga dapat berlanjut karena hasil penjualan akan digunakan untuk membeli hewan ternak yang baru, sehingga program terus berkelanjutan.

Penyaluran imbal hasil SWR004 selain untuk ketahanan pangan, juga disalurkan untuk program pendidikan melalui kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk pemberian beasiswa maupun bantuan penelitian atau pemberdayaan Masyarakat. Penyaluran imbal hasil SWR004 di bidang pendidikan ini merupakan kerja sama khusus dengan institusi pendidikan antara lain IPB University, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Telkom University.

Prospek Ke Depan

Ke depan, peran sukuk negara diperkirakan akan semakin penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan pasar sukuk, baik melalui penerbitan sukuk hijau maupun sukuk ritel yang lebih inklusif. Selain itu, sukuk negara juga akan berperan penting dalam pembiayaan program-program strategis pemerintah, seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pembangunan ibu kota negara baru, dan peningkatan konektivitas digital.

Dalam 10 tahun terakhir, sukuk negara telah membuktikan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan Indonesia. Melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif, sukuk negara telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Keberhasilan penerbitan sukuk hijau juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan potensi besar sukuk dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.

Dengan prospek yang cerah ke depan, sukuk negara diharapkan akan terus menjadi instrumen andalan dalam pembiayaan pembangunan nasional, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat, sukuk negara juga menawarkan peluang investasi yang etis dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penawaran Sukuk Ritel seri SR021 telah berlangsung selama tiga hari. Sepanjang penawaran, penjualan kedua seri tercatat sebesar Rp 1,97 triliun.

Berdasarkan data salah satu mitra distribusi, PT Bibit Tumbuh Bersama pada Selasa (27/8) pukul 19.42 WIB, seri SR021T3 (tenor tiga tahun) tercatat sebesar Rp 1,49 triliun dari kuota (awal) sebesar Rp 10 triliun. Sementara seri SR021T5 sebesar Rp 482,48 miliar dari kuota (awal) sebesar Rp 5 triliun.

Dengan demikian, sisa kuota pemesanan (awal) SR021 untuk SR021T3 sekitar Rp 8,5 triliun dan SR021T5 sebesar Rp 4,51 triliun. Adapun masa penawaran akan berlangsung hingga 18 September 2024.

Sebagai pengingat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menetapkan besaran kupon untuk SR021T3 sebesar 6,35%. Sementara tingkat imbalan dari seri SR021T5 sebesar 6,45% per tahun.

Adapun minimal pesanan SR021 sebesar Rp 1 juta dan kelipatannya. Pesanan maksimal SR021T3 senilai Rp 5 miliar dan SR021T5 senilai Rp 10 miliar. Jatuh tempo SR021T3 pada 10 September 2027 dan SR021T5 pada 10 September 2029, dengan tanggal pembayaran pertama imbalan pada 10 November 2024 (long coupon).

Tanggal pembayaran imbalan SR021T3 dan SR021T5 pada tanggal 10 setiap bulan. Dalam hal tanggal 10 jatuh bukan pada hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meraup dana segar Rp8 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah (SBSN) Negara melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), pada Selasa (13/8/2024). Nilai yang dimenangkan itu 44% dari total penawaran yang masuk sebesar Rp17,97 triliun.

Adapun dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, ada tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang pada hari ini.

Ketujuh seri tersebut dalam status reopening. Secara rinci, tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang ialah seri SPNS02022025, SPNS29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039 dan PBS038.

Untuk seri SPNS02022025 mendapat penawaran sebesar Rp2,256 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,45%, dan yield tertinggi 6,65%, yang jatuh tempo pada 2 Februari 2025.

Seri SPNS29052025 mendapat penawaran sebesar Rp3,460 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,55%, dan yield tertinggi 6,7%, yang jatuh tempo pada 29 Mei 2025.

Lalu, seri PBS032 mendapat penawaran sebesar Rp5,014 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,57%, dan yield tertinggi 6,8%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026.

Selanjutnya, seri PBS030 mendapat penawaran sebesar Rp2,853 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,61%, dan yield tertinggi 7%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028.

Seri PBS004 mendapat penawaran sebesar Rp1,1127 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,79%, dan yield tertinggi 7,02%, yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037.

Lalu, seri PBS039 mendapat penawaran sebesar Rp0,160 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,83%, dan yield tertinggi 6,97%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2041.

Kemudian, PBS038 mendapat penawaran sebesar Rp3,1125 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 7%, dan yield tertinggi 7,2%, yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049.

Adapun dalam lelang tersebut, pemerintah menetapkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp8 triliun.

Rincian nominal yang dimenangkan, untuk seri SPNS02022025 sebesar Rp0,800 triliun, seri SPNS29052025 sebesar Rp0,550 triliun, PBS032 sebesar Rp1,000 triliun, PBS030 sebesar Rp2,650 triliun, PBS004 sebesar Rp0,900 triliun, PBS039 sebesar Rp0,150 triliun, dan PBS038 sebesar Rp1,950 triliun.

Sementara itu, pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

“Target indikatif dalam lelang SBSN sebesar Rp8 triliun,” dikutip dari keterangan resmi, pada Selasa (13/8/2024).

Lelang dibuka pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. DJPPR Kemenkeu mengumumkan hasil lelang pada hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pengeelolaan pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari ini, Selasa (13/8/2024).

Kali ini, pemerintah melelang Sukuk Negara seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024.

Tujuh seri Sukuk Negara yang ditawarkan kepada investor, yaitu seri SPNS 02022025, SPNS 29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, dan PBS038.

Adapun, tingkat imbalan untuk PBS032 dipatok sebesar 4,875%, PBS030 sebesar 5,875%, PBS004 sebesar 6,1%, PBS039 sebesar 6,625%, dan PBS038 sebesar 6,875%.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

“Target indikatif dalam lelang SBSN sebesar Rp8 triliun,” dikutip dari keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Lelang dibuka pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. DJPPR Kemenkeu akan mengumumkan hasil lelang ada hari yang sama. Adapun, setelmen akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2024 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sukuk Ritel (SR) seri SR021 diyakini dapat meraup penjualan hingga Rp 24 triliun. Rencananya, SR021 akan ditawarkan pada 23 Agustus-18 September 2024 (tentative).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini bahwa penawaran SR021 masih akan menjadi pilihan investor. Optimisme itu seiring kondisi pasar surat utang yang dipandang kian lebih baik.

Josua mencontohkan, kondisi pasar obligasi saat ini lebih positif, bila dibandingkan dengan kondisi pasar obligasi pada saat penerbitan seri sukuk ritel sebelumnya yakni SR020 di bulan Maret lalu.

Sentimen dinilai cenderung akan membaik di pasar obligasi, terutama akibat ekspektasi penurunan suku bunga the Fed yang lebih cepat. Selain itu, yield dari SBN konvensional 10 tahun, sudah berada pada kisaran 6,8%-6,9%.

“Dengan meningkatnya appetite dari investor obligasi, kami perkirakan SR021 akan terjual di kisaran Rp 20 triliun–Rp 24 triliun pada penjualan Agustus mendatang,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (1/8).

Sebagai perbandingan, sukuk ritel seri sebelumnya yakni SR020 meraup penjualan Rp 21,36 triliun yang ditawarkan Maret 2024. Sementara SBN Ritel sebelumnya yang terbit pada awal Juli yaitu SBR013 mencatat penjualan sebesar Rp 19,45 triliun.

Terkait potensi imbal hasil atau kupon dari SR021, Josua mencermati bahwa kupon SBN Ritel Syariah tersebut masih akan di atas level 6%. Hal itu berkaca dari kupon SR020 sebesar 6,3% untuk tenor 3 tahun dan 6,5% untuk tenor 5 tahun, dengan kondisi suku bunga BI masih berada di level 6,0% pada saat itu.

Sejalan dengan kenaikan suku bunga BI menjadi 6,25% saat ini, maka kupon SR021 yang akan ditawarkan juga akan meningkat menjadi di kisaran 6,2%-6,5% untuk tenor 3 tahun, dan 6,4%-6,7% untuk tenor 5 tahun.

“Tingkat kupon yang berada pada kisaran 6% diperkirakan masih akan menarik bagi para investor. Apalagi, dengan potensi pemotongan suku bunga the Fed di paruh kedua 2024 ini, ekspektasi capital gain juga meningkat,” tandas Josua.

Jakarta: Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 30 Juli 2024.

Melansir laman Kemenkeu, Sabtu, 27 Juli 2024, seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024.

Pada lelang ini kembali ditawarkan seri PBSG001 yang merupakan seri green sukuk yang ditawarkan melalui lelang di pasar perdana domestik.

Penerbitan seri Green Sukuk melalui lelang ini melengkapi program penerbitan Green sukuk yang sudah dilakukan sebanyak tujuh kali di pasar global sejak 2018 dan tujuh kali di pasar domestik melalui green sukuk ritel sejak 2019.

Seri PBSG001 juga dapat digunakan untuk mendukung program RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Baca juga: 3 Alasan Berinvestasi ST012

Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN.

Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multipleprice). Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang.

Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Dealer Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008.

Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSNMUI/VI/2010.

Underlying asset

Underlying asset untuk penerbitan seri SPN-S menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Sedangkan underlying asset untuk penerbitan seri PBS menggunakan proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan DPR R.I. melalui UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 dan sebagian berupa Barang Milik Negara, termasuk green project/asset.

Lelang akan dibuka Selasa, 30 Juli 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Hasil lelang kemudian akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada 1 Agustus 2024 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang termasuk penghitungan nilai setelmen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 6/PR/2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Penawaran Pembelian Dan Perhitungan Harga Setelmen Untuk Transaksi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Mata Uang Rupiah Di Pasar Perdana Domestik.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) akan segera merilis Surat Berharga Negara (SBN) ritel Sukuk Ritel seri SR021 yang estimasinya pada Agustus 2024.

Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi memprediksi SR021 akan laris diburu oleh investor, sejalan dengan potensi kupon yang menarik.

"Perkiraan saya penjualan SR021 di angka Rp19 triliun hingga Rp23 triliun, kuponnya mungkin di kisaran 6,3% sampai 6,6%," ujar Lionel kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Sebagai perbandingan, sukuk ritel seri sebelumnya yakni SR020 yang dirilis pada Maret 2024 sebesar 6,3% untuk tenor 3 tahun, dan 6,4% untuk tenor 5 tahun. Pada saat itu, suku bunga Bank Indonesia (BI) masih berada di level 6%, sedangkan saat ini BI telah mengerek suku bunga ke level 6,25%.

Sementara itu, total penjualan SR020 tembus Rp21,35 triliun dari kedua seri. Rinciannya, SR020-T3 tenor 3 tahun terjual Rp17,78 triliun, sedangkan SR020-T5 tenor 5 tahun terjual Rp3,57 triliun. Tenor pendek 3 tahun jauh lebih diminati investor.

Menurut Lionel, antusiasme investor ritel terhadap penerbitan SR021 mendatang kemungkinan berasal dari kalangan high net worth dan menengah atas yang masih mempunyai cukup tabungan.

"Sementara itu, kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah agak terpukul purchasing powernya, jadi permintaan dari kategori ini berpotensi lebih rendah dari sebelumnya," pungkas Lionel.

Sentimen yang mempengaruhi permintaan SR021 dari global yaitu terdapat potensi penurunan suku bunga The Fed tahun ini, sejalan dengan mulai melunaknya angka inflasi di Amerika Serikat (AS). Hal itu akan diikuti dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Adapun Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga di level 6,25%, sedangkan Bank Sentral AS The Fed juga menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5% dan mengisyaratkan satu kali pemangkasan tahun ini.

Senada, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan prospek permintaan SR021 di kalangan investor masih akan cukup baik jika berkaca pada kondisi pasar saat ini, serta imbal hasil atau kupon yang atraktif.

"Potensi penyerapan SR021 masih cukup baik, dengan pertimbangan likuiditas di pasar masih baik, permintaan diprediksi masih akan di atas Rp15 triliun," ujar Ramdhan kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Menurut Ramdhan, kupon yang ditawarkan SR021 masih akan menarik minat investor, dengan prediksi 6,3% untuk tenor tiga tahun, dan 6,5% untuk tenor 5 tahun.

Sebagai informasi, DJPPR Kemenkeu membukukan penjualan 4 seri SBN ritel yang terbit periode Januari hingga Juni 2024 senilai Rp84,38 triliun.

Secara terperinci, ada empat SBN Ritel yang meluncur sepanjang semester I/2024 yakni Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025, Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR020, Sukuk Tabungan (ST) seri ST012, dan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013.

Sementara itu, DJPPR Kemenkeu menargetkan perolehan penjualan SBN ritel tembus hingga Rp160 triliun pada 2024. Artinya, capaian penjualan obligasi ritel sepanjang paruh pertama 2024 sudah melampaui 50% dari target pendanaan tahun ini.

------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan segera meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel Sukuk Ritel seri SR021 dalam waktu dekat, yang diestimasikan terbit pada Agustus 2024.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan prospek permintaan SR021 di kalangan investor masih akan cukup baik jika berkaca pada kondisi pasar saat ini, serta imbal hasil atau kupon yang atraktif.

"Potensi penyerapan SR021 masih cukup baik, dengan pertimbangan likuiditas di pasar masih baik, permintaan diprediksi masih akan di atas Rp15 triliun," ujar Ramdhan kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, kupon yang ditawarkan SR021 masih akan menarik minat investor, dengan prediksi 6,3% untuk tenor tiga tahun, dan 6,5% untuk tenor 5 tahun. Alhasil, prediksi tingkat kupon SR021 itu akan sedikit lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya, yakni SR020 yang meluncur pada Maret 2024.

Sebagai pengingat, pada Maret lalu, kupon dari SR020 adalah sebesar 6,3% untuk tenor 3 tahun, dan 6,4% untuk tenor 5 tahun. Pada saat itu, suku bunga Bank Indonesia (BI) masih berada di level 6%, sedangkan saat ini BI telah mengerek suku bunga ke level 6,25%.

"Apabila ada SBN atau SBSN ritel yang jatuh tempo, maka akan ada potensi dana investor masuk kembali di SR021 ini," lanjutnya.

Adapun, sebelumnya Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR015 yang terbit pada 20 Agustus 2021 akan jatuh tempo pada 10 September 2024 dengan realisasi penjualan Rp27 triliun. Artinya, dana investor ritel juga akan mengalir ke SR021 yang estimasinya terbit pada Agustus hingga September 2024.

Dari sentimen global, sejalan dengan mulai melunaknya angka inflasi di Amerika Serikat (AS), terdapat potensi penurunan suku bunga The Fed tahun ini, yang diikuti dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Sejauh ini, Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga di level 6,25%, sedangkan Bank Sentral AS The Fed juga menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5% dan mengisyaratkan satu kali pemangkasan tahun ini.

Ramdhan mengatakan suku bunga The Fed akan turun pada akhir tahun dengan proyeksi pemangkasan sebanyak satu kali. Kendati demikian, menurutnya penurunan suku bunga justru menjadi tantangan bagi penerbitan SBN ritel.

"Potensi market menguat akan membuat kupon yang ditawarkan lebih kecil karena menyesuaikan rate market, sehingga akan membuat investor ritel menunda investasinya di SBN. Tetapi menurut saya, dalam jangka pendek ini rate market tidak terlalu fluktuatif," pungkas Ramdhan.

Sebagai tambahan informasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) membukukan penjualan 4 seri SBN ritel yang terbit periode Januari hingga Juni 2024 senilai Rp84,38 triliun.

Tercatat empat SBN Ritel yang meluncur sepanjang semester I/2024 yakni Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025, Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR020, Sukuk Tabungan (ST) seri ST012, dan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013.

Sementara itu, DJPPR Kemenkeu menargetkan perolehan penjualan SBN ritel tembus hingga Rp160 triliun pada 2024. Artinya, capaian penjualan obligasi ritel sepanjang paruh pertama 2024 sudah melampaui 50% dari target pendanaan tahun ini.

------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (16/7).

Ada tujuh seri SBSN yang siap dilelang dengan target menghimpun dana segar sebesar Rp10 triliun, mengutip keterangan resmi DJPPR Kemenkeu, Jakarta, Minggu (14/7).

Seri SBSN yang akan dilelang adalah dua seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan lima seri PBS (Project Based Sukuk). Sukuk tersebut ditawarkan dengan tingkat imbal hasil mulai dari 4,87 persen hingga 6,87 persen.

Terdiri dari SPNS 20012025 (reopening), SPNS 01042025 (reopening), PBS032 (reopening), PBS030 (reopening), PBS004 (reopening), PBS039 (reopening), dan PBS038 (reopening).

Underlying asset penerbitan SBSN tersebut adalah proyek atau kegiatan dalam APBN tahun 2024 dan Barang Milik Negara (BMN).

Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN.

Lelang dibuka Selasa, 16 Juli 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada 18 Juli 2024.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Dealer Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Adapun peserta lelang ini sebagai berikut:

1. Dealer Utama:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank HSBC Indonesia PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Selain itu, Citibank N.A, PT Bank Central Asia Tbk, Deutsche Bank AG, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Sekuritas, PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

2. Lembaga Penjamin Simpanan;

3. Bank Indonesia.

(FAY)