Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) mengungkapkan proyeksi pertumbuhan bisnis perseroan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa dalam kerangka tujuan nasional, fokus pemerintahan anyar yang mengutamakan hilirisasi, swasembada pangan dan energi, hingga target pertumbuhan ekonomi hingga 8% telah sejalan dengan analisis yang dijalankan perseroan.

“Jika Indonesia ingin keluar darimiddle income trap, maka memang GDP [produk domestik bruto] kita harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI. Tapi kemudian publik kiranya ingin tumbuh minimal 8%, itu menurut saya lebih baik,” katanya dalam paparan kinerja kuartal III/2024 BRI secara daring, Rabu (30/10/2024).

Dia melanjutkan, faktor dominan yang dapat menentukan tercapainya target itu ialah sumber daya manusia. Hal ini kemudian berkait kelindan dengan aspek lain seperti pangan, baik dari segi ketersediaan maupun kualitas.

Selain itu, aspek kesehatan dan penguasaan sains dan teknologi dinilai penting untuk mendongkrak perputaran ekonomi, sebagaimana yang dicanangkan pemerintahan baru.

“Baik kajian yang secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali dalam kerangka tujuan ekonomi nasional,” sambungnya.

Sementara itu, Sunarso menggarisbawahi proses hilirisasi sebagai pendorong pertumbuhan bisnis perbankan dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini mencakup penciptaan nilai tambah produk tambang hingga produk agrikultur dalam negeri.

Dia lantas mencontohkan hilirisasi di bidang pangan. Program penyediaan makanan bergizi yang akan diberikan kepada masyarakat dinilai dapat memutar roda perekonomian di lingkup penghiliran produk terkait.

“Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pemerataan [pendapatan]. Dan itu adalah peluang bisnis bagi perbankan,” tandasnya.

Adapun, BRI membukukan laba konsolidasi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp45,06 triliun per September 2024, tumbuh 2,43% dari capaian September 2023 dengan nilai Rp43,99 triliun.

Setelah dimasukkan kepentingan nonpengendali, laba BRI mencapai Rp45,36 triliun, berbanding Rp44,21 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, laba BRI secarabank onlymencapai Rp41,67 triliun. Realisasi ini naik 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp39 triliun.

Secara konsolidasi, BRI membukukan pendapatan bunga Rp148,79 triliun pada kuartal III/2024, berbanding Rp131,89 triliun pada tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso meraih penghargaan di Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024 yakni The Best CEO dalam hal Excellent in Business Intelligence Solution.

Adapun, untuk penjurian best CEO terdapat tiga juri yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Grup Lulu Terianto.

Top BUMN Awards 2024 merupakan bentuk apresiasi dari Bisnis Indonesia Group kepada BUMN yang berprestasi. Tema dari Top BUMN Awards 2024 adalah ‘Performance and Sustainability’.

Salah satu indikator yang dinilai adalah kemampuan BUMN untuk berkelanjutan dalam mewujudkan kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawasan yang profesional dalam aspek produktivitas dan profitabilitas.

Sunarso sendiri berkiprah di BRI sejak ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BRI pada 2019. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama BRI, Sunarso sudah cukup lama malang-melintang di dunia perbankan, terutama pelat merah.

Pada Mei 2010, dia ditunjuk sebagai Direktur Commercial & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jabatan tersebut dia pegang hingga Maret 2015.

Setelah itu, Sunarso menjabat sebagai Wakil Direktur BRI hingga Oktober 2017. Lalu, dia ditunjuk untuk menduduki kursi Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) hingga Oktober 2017.

Sunarso kemudian kembali ke jajaran direksi BBRI setelah dipilih menjadi Wakil Direktur Utama bank pelat merah tersebut untuk kedua kalinya pada Januari 2019.

Pria kelahiran Pasuruan 7 November 1963 merupakan lulusan Sarjana Agronomi Institut Pertanian Bogor (IPB). Setelah itu, Sunarso melanjutkan studinya ke jenjang S2 dengan gelar Magister Administrasi Bisnis di Universitas Indonesia.

Seiring dengan kepemimpinan Sunarso, BRI telah mencatatkan kinerja moncer, BRI berhasil mencatatkan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan ke pemilik sebesar Rp29,7 triliun per Juni 2024.

Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp29,42 triliun. Total laba bersih komprehensif mencapai Rp29,99 triliun.

Pertumbuhan laba BRI didorong oleh kenaikan kredit yang disalurkan menjadi Rp1.264,77 triliun secara konsolidasi, melonjak 5,59% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1.197,75 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan setoran dividen terbesar ke negara selama sepuluh tahun terakhir, dengan total mencapai Rp 90,79 triliun.

Hal ini menjadikan BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan kontribusi dividen tertinggi.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan bahwa pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi bagi para pemegang saham.

“Ini adalah bukti nyata bahwa BUMN yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai dapat menjalankan peran ekonomi dan sosial secara simultan,” ujar Sunarso dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Dengan strategi dan inisiatif yang didukung oleh pengelolaan modal yang baik, pihaknya optimis dapat terus menciptakan nilai dan memberikan return optimal kepada pemegang saham, termasuk negara.

“Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” jelasnya.

Sunarso menambahkan bahwa permodalan perseroan masih kuat, sehingga BRI dapat membagikan dividen sekaligus menjaga rasio pembagian dividen secara optimal.

“Rasio kecukupan modal BRI masih sangat kuat, di mana Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI tercatat sebesar 25,13 persen pada akhir triwulan II 2024,” ucapnya.

BRI juga memiliki tambahan modal sebesar Rp 41 triliun yang berasal dari right issue untuk pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian.

Dengan permodalan yang terjaga, Sunarso bilang, perseroan tidak perlu untuk menahan laba demi menopang kinerja bisnis, sehingga dapat dibagikan dalam bentuk dividen.

"Saya sebagai CEO yakin bahwa sampai 5 tahun ke depan berapa pun laba BRI, layak dibagi dalam bentuk dividen. Karena memang tidak dibutuhkan untuk menahan laba untuk memperkuat modal, karena modalnya sudah sangat kuat," ujar dia.

Setoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar antara Rp 3,6 triliun hingga Rp 23,23 triliun setiap tahunnya.

Berikut besaran setoran dividen BRI ke kas negara sejak 2014:

• Tahun 2014: Rp 3,60 triliun
• Tahun 2015: Rp 4,13 triliun
• Tahun 2016: Rp 4,36 triliun
• Tahun 2017: Rp 6,00 triliun
• Tahun 2018: Rp 7,47 triliun
• Tahun 2019: Rp 9,52 triliun
• Tahun 2020: Rp 11,77 triliun
• Tahun 2021: Rp 6,92 triliun
• Tahun 2022: Rp 14,04 triliun
• Tahun 2023: Rp 23,23 triliun.

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN mendapat target dividen pada tahun 2025 sebesar Rp 90 triliun.

"Untuk dividen tahun 2025, kami ditargetkan Rp 90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun (2024) jadi Rp 90 triliun. Saya rasa angka yang fantastis," ujar dia.

Erick Thohir menyadari bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara tidak hanya didasarkan pada peningkatan laba, tetapi juga pada penguatan kinerja melalui efisiensi.

Pada saat yang sama, dilakukan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

"Mungkin banyak pihak tidak suka, karena peningkatan ini tidak mungkin hanya bergantung pada laba, misalnya dari sumber daya alam. Mau tidak mau, efisiensi juga diperlukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Digitalisasi mengharuskan bank untuk menghadapi tantangan karena terjadi perubahan perspektif bisnis hingga strategi operasional, termasuk soal peroperasian kantor cabang.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa saat ini perseroan menerapkan strategi digitalisasi secara bertahap dengan mengikuti perubahan digital serta sosial.

“Dalam merespons dampak digitalisasi ini tidak mudah, karena kita harus bagi-bagi, begitu kita digital-kan ternyata nasabahnya belum siap, tapi kalau tidak di-digitalkan dari sekarang, nanti keburu ketinggalan. Maka, strateginya dilakukan bertahap,” ujarnya dalam Public Expose Live Kamis (29/8/2024).

Strategi jangka panjang BRI adalah dengan mempersiapkan infrastruktur digital, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dia menyebut jika teknologi tersebut langsung diterapkan di BRI, tentu hal ini akan menjadi kendala untuk beberapa daerah terpencil yang belum sepenuhnya siap untuk layanan digital. Alhasil, perseroan akan terus melayani secara manual.

“Maka strategi jangka pendek untuk merespons hal tersebut yakni konsep hybrid bank, kita mulai branchless melalui Agen BRILink, cabang-cabang kita kurangi tapi kemudian kita share dengan masyarakat dengan menggunakan warung-warung,” ujarnya.

Secara internal bisnis, kata Sunarso, hubungan BRI dengan warung-warung dilakukan secara digital, sementara hubungan antara warung dan nasabah tetap konvensional.

Kata dia, jika nanti seluruh proses sudah sepenuhnya digital, ini akan mempermudah transisi dari layanan konvensional ke digital.

Sebagaimana diketahui berdasarkan presentasi perusahaan, memang BRI mencatatkan penyusutan jumlah kantor sebesar 274 unit secara tahunan dari 7.980 kantor per Juni 2023 menjadi 7.706 kantor per Juni 2024.

Akan tetapi, pada saat yang sama, jumlah Agen BRILink mencatatkan peningkatan signifikan dengan tumbuh 49,19% yoy menjadi 993.677 per Juni 2024 dari tahun lalu yang berjumlah 666.038 per Juni 2023.

Jika dilihat secara industri, Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank di Indonesia per Juni 2024 mencapai 24.170 unit. Jumlah ini turun 20 unit dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 dan turun 614 unit secara tahunan dari sebelumnya 24.784 per Juni 2023.

Jika dilihat secara tren selama tiga tahun ke belakang, kantor cabang perbankan memang terus mencatatkan penyusutan. Jika diurutkan, pada 2021 jumlah kantor dapat mencapai 32.366 unit, lalu pada 2022 turun menjadi 25.377 unit hingga akhirnya hanya tercatat 24.276 unit pada akhir Desember 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) mengungkapkan penyebab porsi penyaluran kredit ke segmen mikro yang menurun per semester I/2024.

Sebagai catatan, BRI memang menjadi bank yang paling banyak menyalurkan kredit ke segmen UMKM, di mana per semester I/2024 perseroan telah menyalurkan kredit Rp1,336,78 triliun, dengan 81,96%-nya disalurkan ke segmen UMKM.

Berdasarkan presentasi perusahaan, komposisi kredit mikro BRI mencatatkan porsi 46,6% dari total kredit per semester I/2024, menurun dari 48,1% pada semester I/2023.

Tak hanya itu, penyusutan juga terjadi pada porsi segmen kredit small alias kecil menjadi 17,4% dari sebelumnya 18,9%. Sementara itu kredit dengan segmen medium mencatatkan peningkatan porsi yakni 3,1% dari 2,6%.

“[Turun] hampir 150 basis poin, karena untuk segmen mikro saat ini kami fokus pada penagihan dan memprioritaskan agar kualitas asetnya yang artinya dalam keadaan lancar,” ujarnya dalam Public Expose Live, Kamis (29/8/2024).

Kemudian, soal capaian pinjaman mikro bank only pun tumbuh terbatas menjadi 5,7% yoy per Juni 2024, melambat dibanding tahun lalu yang mampu tumbuh 10,4%, hal ini terjadi karena demand yang melemah dan manajemen fokus pada kualitas aset dan recovery.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno juga menyampaikan bahwa BRI sedang menerapkan sejumlah kebijakan baru untuk segmen mikro yang efektif pada kuartal II/2024. Adapun, kebijakan tersebut akhirnya memberi dampak bagi pertumbuhan segmen hingga akhir tahun dan kemungkinan berlanjut pada 2025.

Dia menyebut, di segmen ini perseroan berfokus pada upaya perbaikan kualitas aset melalui penagihan, baik pinjaman yang masih ada di balance sheet dan yang sudah dihapus buku.

“Kami mengharapkan pinjaman mikro tahun ini dan tahun selanjutnya akan didorong oleh Kupedes," harapnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari juga ikut menambahkan bahwa pertumbuhan kredit mikro yang mini ini lantaran pihaknya telah memperketat standar pemberian pinjaman dan mewajibkan loan officer dengan rasio NPL lebih dari 5% untuk fokus pada penagihan dan pendanaan.

Kata Supari, langkah BRI ini telah menjadi respons dalam menghadapi situasi makro yaitu daya beli masyarakat yang masih tertekan, konsumsi masyarakat yang masih melemah dan adanya scarring effect imbas Covid-19 sejak 2020 yang belum selesai.

“Pertumbuhan yang moderat ini dorong oleh Kupedes yang meningkat 16,1% yoy karena kami kembali fokus pada core pinjaman mikro komersial yang disebut Kupedes yang lebih profitable,” tutur Supari.

Sebenarnya tak hanya BRI, sederet bank juga mencatatkan porsi kredit UMKM yang kian susut pada enam bulan pertama 2024.

Misal di PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang membukukan pembiayaan UKM mencapai 13,7% per semester I/2024, angka ini turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 14%. Meski demikian, secara nilai, BCA masih mencatatkan pertumbuhan kredit UKM sebesar Rp114,4 triliun pada Juni 2024, naik 12,7% yoy dari sebelumnya Rp107,9 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan penurunan daya beli dan kondisi makroekonomi yang kurang menguntungkan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja penyaluran UMKM perseroan.

“Kredit itu harus melihat situasi dan kondisi makro. Kalau bagus, pencet gas. Kalau memang kurang bagus, permintaan juga enggak ada,” ujarnya Rabu (7/8/2024).

Jahja menjelaskan bahwa saat ini BCA tidak dapat menyalurkan kredit UMKM secara agresif karena pergerakan modal kerja yang stagnan. Oleh karena itu, BCA berupaya mendongkrak penjualan UMKM melalui berbagai inisiatif, termasuk BCA UMKM Fest.

“Kalau kerjanya menurun, maka UMKM tidak perlu tambahan kredit. Tapi begitu omzetnya meningkat, pasti butuh tambahan kredit. Oleh sebab itu kita mau bantu mereka jualan, ini dulu kita mau coba dorong,” ujarnya.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga mencatatkan kredit segmen UKM sebesar Rp82,43 triliun pada kuartal II/2024 atau porsinya hanya 5,38% dari total kredit Mandiri. Dibanding periode yang sama tahun lalu, kredit segmen UKM Mandiri mencapai Rp72,36 triliun atau porsinya mencapai 5,69% dari total kredit Mandiri.

“Tapi kembali lagi, porsi UMKM-nya Mandiri kan secara portofolio tidak besar. Kami fokus kepada core competence sebagai wholesale bank saja,” ujar Direktur Keuangan & Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo, Selasa (30/7/2024).

Penyusutan juga terjadi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang mencatatkan kredit ke segmen UKM sebesar Rp80 triliun per Juni 2024, turun 11,2% yoy dari periode tahun lalu Rp90,1 triliun per Juni 2023.

Masih dalam presentasi yang sama, porsi kredit small alias kecil tercatat 11% per Juni 2024, dari sebelumnya 13,8% dari total kredit. NPL pun naik dari 3,8% per Juni 2023 menjadi 42% per Juni 2024.

“Kami mengurangi ekspansi pinjaman ke UKM untuk fokus pada kualitasnya,” tulis manajemen yang dikutip Kamis (29/8/2024).

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan penyebab porsi kredit UMKM kian susut adalah UMKM belum 100% pulih pasca Covid-19.

"Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya, Amin juga menyebut meski kredit UMKM sempat mengalami perlambatan, akan tetapi mengenai prospek ke depan akan makin baik, mengingat pangsa pasar UMKM masih terbilang luas.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) mengomentari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet UMKM yang membengkak serta munculnya wacana perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih berada pada level 3,71%.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI merupakan bank yang berfokus menyasar segmen UMKM. Porsi penyaluran kredit UMKM di BRI mencapai 81,96%.

Menurutnya, saat ini memang terjadi kenaikan NPL yang tidak hanya terjadi di segmen mikro, tetapi juga di segmen usaha kecil dan menengah. "Akan tetapi kondisi di BRI tetap di bawah NPL UMKM industri, yakni 3,05%. Artinya, NPL UMKM BRI masih lebih baik di bawah rata-rata NPL UMKM industri," tuturnya dalam paparan kinerja pada Kamis (25/7/2024).

Meski begitu, BRI tetap menyiapkan ancang-ancang menjaga kualitas kreditnya itu. "Bahwa NPL UMKM naik, iya. Apa strateginya? Kami tetap tumbuh di UMKM secara selektif, risk acceptance perkatat," kata Sunarso.

Kemudian, BRI tetap menjalankan program restrukturisasi kredit secara komersial seiring dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19. "Kalau tidak bisa direstrukturisasi, kami hapus buku, di situlah cadangan berbicara," katanya. Adapun, NPL coverage yang ada di BRI per Juni 2024 mencapai 211,6%.

Seiring dengan membengkaknya NPL UMKM, muncul wacana perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Sunarso mengatakan setelah berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, BRI sudah menyiapkan diri dengan pencadangan yang kuat. "Kemudian, ada rencana pemerintah memperpanjang relaksasi. BRI pada prinsipnya sepanjang sesuai ketentuan aturannya, kami tunduk. Kalau diakhiri kami ikuti, kalau diperpanjang selama jelas aturannya, kami ikuti," tuturnya.

Usulan Perpanjangan Restrukturisasi

Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan mengusulkan perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang merupakan arahan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Ada arahan bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024 ini diusulkan ke OJK, nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan pada bulan lalu (24/6/2024).

Airlangga menjelaskan tujuan dari perpanjangan stimulus tersebut untuk mengurangi beban perbankan dalam mencadangkan kerugian akibat kenaikan kredit bermasalah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan sebenarnya dalam pengambilan putusan untuk pengakhiran dari rekstrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, OJK sudah menghitung dari segi dampaknya. OJK juga mempertimbangkan kecukupan modal, pencadangan atau CKPN, likuiditas, dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit lembaga jasa keuangan.

Meski begitu, OJK paham atas usulan dari pemerintah agar restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang. "Ada perhatian khusus terhadap potensi dari pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya setelah acara Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku pada Selasa (25/6/2024).

OJK pun akan mendalami usulan dari pemerintah terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. "Jadi kami lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang setelah diselesaikan di Maret lalu, yang rekstrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan [perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19]. Ada potensi, kemungkinan untuk keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya.