Bisnis.com, JAKARTA -- Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung pada Kamis (17/10/2024). Kelima anggota itu antara lain, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

Mereka menggantikan Hendra Susanto (Wakil Ketua merangkap Anggota BPK), Daniel Lumban Tobing (Anggota BPK),
Achsanul Qosasi (Anggota BPK), Ahmadi Noor Supit (Anggota BPK), dan Pius Lustrilanang (Anggota BPK) yang habis masa jabatannya.

"Pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya," demikian keterangan resmi BPK, Kamis (17/10/2024).

Adapun, Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama KN I BPK. Bobby Adhityo Rizaldi adalah politikus Golkar yang pernah menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

Sementara itu, Budi Prijono sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI. Sedangkan, Daniel Lumban Tobing adalah politikus PDIP yang berstatus petahana Anggota II BPK periode 2019-2024. Daniel kembali terpilih dan memasuki periode jabatan kedua sebagai Anggota BPK.

Sementara itu, Fathan Subchi, sebelumnya menjabat Wakil Ketua
Komisi XI DPR RI setelah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2014.

Pengucapan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut merupakan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh DPR RI, dan telah ditetapkan dalam
Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada tanggal 10 September
2024.

Setelah pengucapan sumpah jabatan ini, keanggotaan BPK menjadi lengkap berjumlah sembilan orang, bersama dengan Anggota BPK lainnya, yaitu Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo. Pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota BPK akan ditentukan kemudian sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015.

Sebanyak lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2024-2029 dan mengucapkan sumpah jabatan pada hari ini di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kelima Anggota BPK tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

Dalam keterangan tertulis BPK, Kamis (17/10/2024), Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama KN I BPK. Bobby Adhityo Rizaldi merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Sementara, Daniel Lumban Tobing sebelumnya adalah Anggota II BPK periode 2019-2024.

Daniel kembali terpilih dan memasuki periode jabatan kedua sebagai Anggota BPK. Sementara Fathan Subchi, sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI setelah menjadi Anggota DPR RI sejak 2014.

Kemudian ada Budi Prijono yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan di era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menduduki jabatan itu sejak 2022 sampai 2024.

Pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

Pengucapan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut merupakan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh DPR RI, dan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 pada tanggal 10 September 2024, dengan Surat Keputusan Nomor 14/DPR RI/I/2024 2025 tentang Persetujuan DPR RI Terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2024-2029.

Setelah pengucapan sumpah jabatan ini, keanggotaan BPK menjadi lengkap berjumlah sembilan. orang, bersama dengan Anggota BPK lainnya, yaitu Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota BPK akan ditentukan kemudian sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RL

Kelima Anggota BPK tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Hendra Susanto (Wakil Ketua merangkap Anggota BPK), Daniel Lumban Tobing (Anggota BPK), Achsanul Qокакі (Anggota BPK), Ahmadi Noor Supit (Anggota BPK), dan Pius Lustrilanang (Anggota BPK).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami pegawai Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait Pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika menuturkan bahwa Agung Hasan Sadikin diperiksa oleh KPK pada Senin (7/10/2024).

"Saksi didalami terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan dan pengetahuan Ybs dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kab. Langkat," tutur Tessa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10).

Diberitakan sebelumnya pada 2022, terkait dengan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa, KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Langkat, Sumatera Utara, Selasa (18/1/2022).

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron , Kamis (20/1/2022).

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai hasil pemilihan anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyetujui hasiluji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK. Dari lima orang yang terpilih, tiga merupakan politisi dari partai politik.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentangMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohiryang merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atauPerum Bulog. Selain menunjuk Wahyu Suparyono menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama, dia menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Marga Taufiq menjadi Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto menjadi Direktur Human Capital menggantikan Purnomo Sinar Hadi. Marga Taufiq adalah mantan Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan. Penunjukan tersebut dinilai sebagai upaya penguasaan terhadap pos-pos strategis.

Kemudian berita mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memangkasanggaranproyek pembangunan Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara atauIKN, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, semula anggaran untuk kantor di IKN tahun depan diusulkan Rp173,9 miliar.

Lalu berita mengenai PresidenJokowiyang kembali menyampaikan salam perpisahan dan minta maaf, ketika mengunjungi Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 10 September 2024. Ini penampilan kedua Presiden menyapa masyarakat dengan megafon dan minta maaf. Aksi itu sebelumnya ia tunjukkan ketika berada di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. 3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyetujui hasiluji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.

"Sidang Dewan yang kami hormati, perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan ataufit and proper testcalon anggota BPK RI 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Anggota DPR yang hadir pun kompak memberikan persetujuan atas laporan hasilfit and proper testterhadap kelima anggota BPK tersebut.

Kelima anggota BPK terpilih tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan. Mereka akan bergabung dengan anggota BPK yang belum habis masa jabatannya: Nyoman Adhi Suryadnyana, Isma Yatun, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, dan Slamet Edy Purnomo.

Sebelumnya, lima orang yang terpilih sebagai anggota BPK tersebut menjalani rangkaianfit and proper testdi Komisi XI DPR sejak 2 September 2024. Sebanyak 75 calon anggota BPK menjalani tes itu.

Pembukaan seleksi calon Anggota BPK dilakukan pada 19 Juni 2024 dan pendaftaran dilakukan sejak 20 Juni hingga 4 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menjelaskan bahwa pihaknya telah memverifikasi berkas dan pengesahan calon anggota BPK sebanyak 75 orang.

“Pada 2-4 September 2024, Komisi XI DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan di mana enam orang calon mengundurkan diri. Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka komisi XI DPR RI pada 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," ujarnya.

Lima orang anggota baru BPK itu terdiri dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, politikus PartaiGolkarBobby Adhityo Rizaldi, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi Badawi, auditor BPK Akhsanul Khaq, dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Budi Prijono.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya: Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Upaya Menguasai Posisi Strategis?

<!--more-->

1. Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Pengamat: Upaya Menguasai Posisi Strategis

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirmerombak jajaran direksi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atauPerum Bulog. Selain menunjuk Wahyu Suparyono menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama, dia menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Marga Taufiq menjadi Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto menjadi Direktur Human Capital menggantikan Purnomo Sinar Hadi.

Wakil Direktur Utama merupakan jabatan baru yang dibuat oleh Erick Thohir. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menyoroti penunjukan Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan, Marga Taufiq, untuk mengisi jabatan ini. “Ini menunjukkan bahwa TimPrabowosudah mulai menyisir tempat-tempat strategis yang dapat diisi oleh orang-orangnya,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2024.

Herry mengatakan, pengangkatan ini tak dapat dipisahkan dari langkah pemerintah menunjuk orang-orang dekat Prabowo menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. Di antaranya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah, yang ditunjuk menjadi Komisaris Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sebelum menjabat Wakil Direktur Utama, Marga Taufiq merupakan Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dia juga pernah menjabat Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Menurut Herry, saat ini sedang terjadi proses orang-orang yang berada di lingkaran Prabowo akan mengganti para pemain lama di posisi-posisi strategis di luar kementerian, seperti BUMN maupun entitas milik negara lainnya. Menurut dia, persoalannya hanya menunggu waktu. “Ini sebenarnya kekonyolan yang terus berulang,” kata dia.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

<!--more-->

1. OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkasanggaranproyek pembangunan Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara atauIKN, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, semula anggaran untuk kantor di IKN tahun depan diusulkan Rp173,9 miliar.

"Jadinya, Rp13,4 miliar. Ada pengurangan Rp160,6 miliar," kata Mahendra saat rapat bersama Komisi XI DPR RI diGedungParlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya,OJKmenyepakati rencana pembangunan gedung kantor di IKN melalui penandatanganan perjanjian dengan Otorita IKN. Rencana pembangunan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, yang menyebutkan OJK berkedudukan di ibu kota negara Indonesia.

Mengutip siaran pers OJK, perjanjian OJK dan Otorita IKN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Ibu Kota Nusantara Yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tanah yang disepakati berlokasi di sub wilayah perencanaan (SWP) I.A., wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.

Selain untuk kantor di ibu kota baru, OJK memangkas anggaran untuk kantor di Jakarta. Semula, kebutuhan anggaran untuk kantor OJK di Jakarta diusulkan sebesar Rp 449,1 miliar. Namun, dikurangi Rp250 miliar, sehingga menjadi Rp 199 miliar.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Jokowi Kembali Minta Maaf saat Kunjungi Pasar

<!--more-->

1. Jokowi Kembali Minta Maaf saat Kunjungi Pasar

PresidenJokowikembali menggunakan megafon saat menyampaikan salam perpisahan dan minta maaf, ketika mengunjungi Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 10 September 2024.

Ini penampilan kedua Presiden menyapa masyarakat dengan megafon dan minta maaf. Aksi itu sebelumnya ia tunjukkan ketika berada di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden Jokowi yang tiba di Pasar Delimas Raya sekitar pukul 08.50 WIB disambut dengan riuh tepuk tangan dan nyanyian spontan dari masyarakat yang menyenandungkan "Terima kasih...Pak Jokowi."

Ia lalu berkeliling meninjau harga sejumlah komoditas penting seperti bawang merah, cabai, dan bahan pokok lainnya.

Di tengah-tengah kunjungannya, Presiden Jokowi berhenti sejenak dan mengeluarkan megafon yang belakangan ini selalu menemani interaksinya dengan rakyat di berbagai daerah. Kemudian, Presiden mengucapkan salam kepada warga dan pedagang pasar.

"Bapak/ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi," sapanya, memulai sambutan.

Presiden kemudian melaporkan kondisi pasar yang dia tinjau. Menurutnya, harga sejumlah komoditas cukup baik, mulai dari bawang merah, bawang putih hingga cabai merah. "Jadi memang produksinya sekarang ini semakin baik, semakin banyak sehingga harganya menjadi turun. Ini sebuah patut kita syukuri bersama," katanya.

Jokowi juga memanfaatkan momen tersebut untuk pamit karena jabatannya sebagai Presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. "Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin pamit. Saya ingin pamit karena sebulan lagi saya sudah tidak menjabat sebagai Presiden," ucap Jokowi.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

"Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

Akhsanul Khaq

Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

Bobby Adhityo Rizaldy

Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

Budi Prijono

Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

Daniel Lumban Tobing

Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

Fathan Subchi

Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Terdapat lima anggota BPK terpilih yang disahkan.

"Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024).

Para anggota DPR RI kompak menjawab setuju atas laporan fit and proper test terhadap kelima anggota BPK. Kelima pimpinan BPK terpilih tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing dan Fathan.

Kelima anggota BPK terpilih itu juga hadir dalam rapat paripurna hari ini. Mereka diperkenalkan kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir.

Sebagaimana diketahui, uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Komisi DPR RI telah berlangsung sejak 2-4 September 2024. Sebelumnya, pembukaan seleksi calon Anggota BPK RI sudah dilakukan pada 19 Juni 2024 dan pendaftaran dilakukan sejak 20 Juni hingga 4 Juli 2024.

"Komisi XI DPR RI memverifikasi berkas dan pengesahan calon anggota BPK RI sebanyak 75 orang. Pada 2-4 September 2024, komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan di mana 6 orang calon mengundurkan diri. Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka komisi XI DPR RI pada 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," beber Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit dalam laporannya.

Berikut 5 nama calon Anggota BPK RI terpilih masa jabatan periode 2024-2029:

1. Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CMA., CFE.,
2. Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CFrA., GRCE., CGCAE.
3. Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CfrA.
4. Bobby Adhityo Rizaldi.
5. Fathan.

IDXChannel - Komisi XI DPR RI resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelimanya terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sejak 2 September 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, lima nama terpilih berasal dari kalangan masyarakat, aktivis, hingga partai politik. Mereka adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi ada Pak Akhsanul Khaq, Pak Bobby, Pak Budi, Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," katanya saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Seperti diketahui, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK, sementara Bobby Rizaldi merupakan politikus Partai Golkar, dan Budi Prijono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK periode 2019-2024 sekaligus eks anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Fathan merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Untuk diketahui, Komisi XI DPR sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 74 calon anggota BPK. Ini dilangsungkan di tiga tempat di Gedung Nusantara I, yaitu ruang rapat Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKN), Pansus C, dan Komisi XI DPR.

Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan memberikan para calon anggota BPK waktu 30 menit untuk presentasi. Di mana 10 menit untuk menjelaskan program dari peserta dan 20 menit untuk sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK merupakan bentuk pelaksanaan pasal 14 UU 15 tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD di mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan DPR.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR telah memilih lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029 pada Rabu (4/9/2024).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, kesepakatan tercapai usai pihaknya melakukan fit and proper test alias uji kelaikan dan kepatutan kepada 74 calon anggota BPK selama 2—4 September 2024.

Hasilnya, lima calon anggota BPK 2024—2029 yang dipilih yaitu Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi itu ada Pak Akhsanul Khaq, kemudian ada Bobby, kemudian Pak Budi, kemudian ada Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," jelas Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Sebagai informasi, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK; sementara itu Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar; lalu Budi Prijono adalah Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) alias eks anak buah Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK 2019—2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP); dan terakhir Fathan yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Amir mengaku tidak bisa mengungkapkan pertimbangan Komisi XI memilih lima nama tersebut sebab diskusi berjalan tertutup. Kendati demikian, dia mengklaim pemilihan berjalan alot.

Lebih lanjut, elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak menampik ada banyak kader partai politik yang terpilih menjadi calon anggota BPK 2024—2029. Kendati demikian, Amir mengaku keanggotaan partai politik tidak menjadi pertimbangan Komisi XI.

"Kita tadi enggak bicara partainya, kita bicara person [orangnya] masing-masing," ucapnya.

Amir menjelaskan, nantinya Komisi XI akan menyurati pimpinan DPR agar hasil pemilihan calon anggota BPK 2024—2029 tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat. Setelahnya, pimpinan DPR akan menyurati presiden agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) anggota BPK lima tahun ke depan tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Andriyuda Siahaan pada hari ini menyinggung dugaan kasus korupsi dalam penerbitan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan periode 2024-2029 di Komisi XI DPR.

Dalam presentasinya di hadapan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan tersebut, Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) itu mengatakan kasus korupsi tersebut melanggar prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme anggota BPK.

“Akhir-akhir semakin marak munculnya kasus-kasus independensi, integritas,dan profesionalisme di BPK. Saya sedih sebagai orang yang pernah di BPK,” kata Andriyuda di DPR, Senayan, pada Rabu, 4 September 2024.

Dalam presentasi yang ia beri judul 'Quo Vadis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: (Masih) Diperlukan atau Tidak?' Andriyuda menampilkan sejumlah potret kasus yang menyeret BPK dalam penerbitan Opini WTP.

Dua kasus itu adalah perkara suap Opini WTP yang terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada 2017 silam dan di Kementerian Pertanian era Menteri Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, Andriyuda juga menyinggung beberapa masalah internal dan eksternal yang melibatkan BPK. Di masalah internal, Andriyuda mengatakan ada isu isu kepemimpinan yang kurang kuat dan mengakar, kompetensi auditor yang kurang, keterbatasan sumber daya dan anggaran, reformasi birokrasi dan keorganisasian, dan isu budaya dan kenyamanan kerja.

“Saya di dalam atau siapa yang lebih baik di dalam harapannya bisa melakukan suatu pembenahan,” kata dia.

Tak hanya itu, Andriyuda juga menyinggung masalah BPK di eksternal. Dia menyebut opini WTP yang tak menjamin hilangnya perilaku korupsi, koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan belum efektif, dan tindaklanjut rekomendasi oleh tim auditor belum optimal.

“Namun perlunya pembahasan isu internal dan eksternal dengan komitmen yang tinggi dari pemimpin yang dapat dipercaya,” kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota BPK sejak 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri. Dalam fit and proper test, ada 74 orang calon anggota yang ikut serta. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan 2–4 September 2024.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Charles Panji Dewanto, mengungkapkan alasannya mengikuti seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024–2029. Menurut dia, masih banyak masalah nonteknis di lembaga audit itu.

“Motivasi idealnya tentu membawa BPK menjadi jauh lebih baik lagi mengingat lembaga yang sudah sangat tua ini, tapi masih banyak masalah yang sebetulnya nonteknis,” ucap Charles dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Charles mengatakan, banyak anggota di BPK yang menekankan aspek teknis dalam mengaudit keuangan lembaga negara. Dia menyakini, BPK sudah sangat maju dalam hal itu. Hal ini, kata dia, tecermin dari diklat yang telah memadai dan banyaknya anggota yang dikirim ke luar negeri.

Namun, Charles mengatakan ada hal-hal yang tak tersampaikan secara memadai oleh pimpinan ke anggota BPK. Akibatnya, maksud baik dari pimpinan tak tersampaikan secara penuh. Karena itu, dia menekankan penguatan aspek nonteknis BPK, seperti advokasi, pemberian materi, hingga penjagaan keuangan negara. “Yang saya rasakan di sekretariat pimpinan tertinggi dengan anggota sepertinya ada yang miss,” kata dia.

Charles menambahkan, BPK memiliki kemiripan dengan kantornya saat ini, KPPU. Di KPPU, fungsi penyelidikan dipegang oleh investigator, sedangkan di BPK oleh auditor. Tugas keduanya, menurut dia, mirip, yakni mulai dari pemeriksaan, investigasi, hingga memberikan saran pertimbangan. “Saya merasa masih sangat relevan tugas saya saat ini juga pendidikan saya untuk bisa mengabdi mengisi anggota BPK,” kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota BPK sejak 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, ada 74 orang calon anggota yang ikut serta. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan 2–4 September 2024.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Sejumlah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Fit and proper test untuk mengisi posisi lima anggota BPK periode 2024-2029 diikuti 74 nama, dilaksanakan pada Senin-Rabu 2-4 September.

Indra Krisna, calon anggota yang pernah berkarier di Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan integritas di BPK, misanya oknum anggota BPK yang meminta imbalan pada sejumlah kasus.

"Fakta persidangan, ada auditor BPK meminta uang sebesar Rp 12 miliar, demi memoles laporan keuangan menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian). Ini menjadi tren laporan keuangan itu hampir semua WTP, padahal kita tahu kondisi real di lapangan seperti apa tapi kok hasil nya WTP," katanya di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Ia juga menyinggung kasus yang menimpa pimpinan BPK pada kasus korupsi menara BTS, hingga suap kasus pemberian WTP untuk instansi tertentu. Dalam hal ini, Indra menekankan bahwa integritas menjadi kunci yang tak bisa ditawar dan penting bagi BPK.

"Dengan kondisi kasus-kasus yang memprihatinkan itu, ini berdampak pertama penurunan kualitas dan rekomendasi pemeriksaan. Menghilangkan kepercayaan publik kepada BPK. Inefisiensi dan pemborosan anggaran dan korupsi tidak bisa ditekan," paparnya.

Indra memaparkan enam solusi atas persoalan itu, seperti penguatan teknologi dalam proses pemeriksaan, pengembangan sumber daya manusia terintegrasi, hingga penerapan sanksi dan reward.

Seleksi juga diikuti Charles Pandji Dewanto, Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ia menyebut, KPPU dan BPK punya kemiripan tugas, sehingga menjadi salah satu alasannya mendaftarkan diri.

"Motivasi saya tentunya kita ingin lembaga di mana pun berada jadi lebih baik. Saya lihat ada kemiripan lembaga BPK dengan di KPPU, di KPPU kita ada investigator, di BPK punya auditor yang tugas dan fungsinya mirip, pemeriksaan, investigasi, dan memberikan saran pertimbangan lain-lain," sebutnya.

Fit and proper test juga diikuti oleh Nehseh Bangun yang menyoroti masalah kredibilitas di kalangan auditor. Ia membeberkan berbagai persoalan yang menjadi celah terjadinya penyimpangan.

"Auditor dengan usia produktif memiliki kebutuhan hidup yang tinggi dan tidak berimbang dengan pendapatan menjadi celah terjadinya penyimpangan," imbuh dia.

Peserta lainnya adalah Dadang Suwanda, dosen yang juga pernah bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga staf ahli DPD. Ia menyoroti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

Berdasarkan materinya, masalah KKN yang masuk ranah hukum biasanya melibatkan 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu orang yang pintar namun nakal dan mampu menyiasati aturan. Sementara kelompok kedua adalah orang yang tidak pintar sehingga mudah dikelabui.

Simak juga Video: Jokowi Harap Dukungan BPK di Masa Peralihan Pemerintahan Baru

[Gambas:Video 20detik]

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mukhamad Misbakhun mengusulkan penyelarasan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurut Misbakhun, hal itu dinilai penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode selanjutnya. Jika tidak dijalankan, maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan pemerintah.

"Renstra BPK ke depan, harus berkaitan dengan program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujar Misbakhun saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test BPK di Komisi IX DPR, Senin (2/9).

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar tersebut juga memaparkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.

Soroti Defisit APBN

Dia menyinggung perihal problem defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus ditutup dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan bukan pajak. Misalnya dari penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber kekayaan alam, maupun pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara.

Karena itu, dia menekankan sinergi kuat DPR dengan BPK karena keberadaan dan kedudukan kedua lembaga negara tersebut diatur konstitusi. “Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antar lembaga menjadi kuat,” kata Misbakhun.

Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, BPK disebut memiliki peran sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ketertarikan terhadap ide tentang sinergi antar lembaga sebagai salah satu cara mencapai tujuan bernegara. “Itu kata kunci bernegara. Soal sinergi, pasti sinergi,” ucapnya.