Geliat usaha pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat, kian lesu meski pada 2024 ini pemerintah menyelenggarakan pemilihan unum (pemilu) serentak. Bahkan kondisi ini membuat sejumlah pedagang di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye Pilpres, Pileg, maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin kemarin.

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

Meski belum ditetapkan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 tampaknya akan menjadi jatah Gerindra, bukan Golkar yang merupakan partai juara kedua di Pileg 2024.

Terkait informasi ini, Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji, pun mengatakan bahwa keputusan siapa ketua MPR belum ditetapkan karena agenda paripurna pembahasan pimpinan baru akan dilakukan Selasa (2/10) malam.

“Intinya di MPR itu itu permusyawaratan, kemarin pun itu (2019) permusyawaratan. Kalau logikanya sama harusnya berlaku ketua pemenang pemilu ya menjadi ketua tapi di MPR khusus karena itu musyawarah jadi karena permusyawaratan jadi dimusyawarahkan,” kata Sarmuji saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (2/10).

Sarmuji tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja hasil musyawarah memang benar menetapkan ketua MPR jatuh ke Gerindra maupun partai lain, bukan ke tangan Golkar seperti saat kesepakatan pemilihan ketua MPR 2019 lalu.

“Dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yang lalu, bisa juga tidak sama dengan yang lalu,” kata Sarmuji.

Jika Gerindra mendapatkan jatah kursi Ketua MPR, maka jabatan itu akan jatuh ke tangan Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra sekaligus pimpinan MPR dari Gerindra periode sebelumnya.

Saat dikonfirmasi kembali bahwa benar ada upaya lobi-lobi dari Gerindra kepada Golkar untuk menukar jatah kursi ketua MPR dengan jatah kementerian di kabinet Prabowo, Sarmuji menolak untuk menjawab.

“Saya belum bisa sebutkan yang jelas nanti akan dimusyawarahkan dan hasilnya nanti kalau sudah kita lihat nanti ya,” kata Sarmuji.

“Ini urusan negara ya urusan negara itu bukan rela nggak rela tapi urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita jadi kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara kita pasti ingin yang terbaik yang dihasilkan permusyawaratan itu,” tuturnya.

Anggota DPR dan DPD terpilih akan dilantik hari ini, Selasa (1/10). Di antara mereka ada yang petahana, ada juga yang baru menjabat sebagai wakil rakyat.

Sidang Paripurna Pelantikan Anggota DPR akan dipimpin oleh anggota DPR tertua dan termua. Mereka, yakni Zulfikar Achmad dan Annisa Mahesa.

“Zulfikar Achmad dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jambi, usia 78 tahun, 4 bulan, 15 hari per tanggal 1 Oktober 2024 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tertua,” kata Anggota KPU, Idham Holik dalam keterangannya, Selasa (1/10).

Sementara anggota DPR termuda adalah Annisa M. A. Mahesa yang berusia 23 tahun yang maju dari Partai Gerindra dapil Banten II.

Selain itu, untuk anggota DPD yang tertua, yakni Ismeth Abdullah yang berusia 78 tahun saat dilantik. Ia mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang termuda di DPD berusia 22 tahun.

“Larasati Moriska dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, usia 22 Tahun, 8 bulan, 0 hari per tanggal 1 Oktober 2024 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat termuda,” ujar dia.

Diketahui, hari ini sebanyak 580 anggota DPR akan dilantik. Di antara mereka ada yang merupakan petahana dan ada pula yang baru menjabat.

Sementara anggota DPD yang akan dilantik sebanyak 152 orang.

Taj Yasin Maimoen maju jadi cawagub Jawa Tengah pada Rabu (28/8). Ia mendampingi Ahmad Luthfi sebagai cagub.

Taj Yasin mengatakan, dirinya sudah mengurus pengunduran diri sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.

"DPD dalam persyaratan mengajukan pengunduran diri," kata Taj usai mendaftar di KPU Jateng.

Dalam Pileg DPD 2024, Taj Yasin mendapat suara tertinggi di Jateng. Ia meraih 3.821.699 suara.

Taj Yasin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk maju jadi cawagub Jateng.

"Mohon doa restu, saya yakin yang hadir di sini memberikan kepercayaan," ucap dia.

Politikus PPP ini mengatakan, dirinya dan Ahmad Luthfi akan melanjutkan program Pemprov Jateng yang sudah baik. Terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Lima tahun lalu program sudah banyak, akan dilanjutkan yang baik, tentu masih banyak yang perlu ditingkatkan bagaimana masyarakat Jateng lebih sejahtera lagi," kata Taj Yasin.

KPU RI menetapkan 152 anggota DPD RI atau senator terpilih untuk menjabat selama periode tahun 2024 hingga 2029. Ini merupakan jumlah terbaru dari jajaran anggota DPD.

Sebab, jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38 provinsi. Masing-masing provinsi dipilih 4 caleg dengan suara terbanyak yang lolos jadi anggota DPD.

"Memutuskan dan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon terpilih dan calon pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, di Kantor KPU RI pada Minggu (25/8).

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024," lanjut dia.

Berikut nama lengkap anggota DPD 2024-2029:

Suasana rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPD pada Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Dalam rapat pleno tersebut KPU telah menetapkan sebanyak 580 calon anggota DPR terpilih dari delapan partai politik yang dinyatakan memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional.

Untuk perolehan kursi terbanyak berasal dari partai PDI Perjuangan dengan perolehan sebanyak 110 kursi.

PDIP memperoleh 110 kursi dan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak untuk duduk di kursi DPR RI. Hal itu didasarkan atas hasil rekapitulasi yang dilakukan di 84 Dapil yang tersebar di Indonesia.

Di posisi kedua, terdapat Golkar dengan perolehan 102 kursi kemudian disusul Gerindra dengan perolehan 86 kursi. Sementara itu, tiga partai yang tergabung ke dalam Koalisi Perubahan pada Pilpres lalu yakni NasDem, PKB, dan PKS berada di berada di posisi keempat hingga keenam. Adapun posisi ketujuh dan kedelapan ditempati oleh PAN dan Demokrat.

"Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, diiringi ketukan palu dalam rapat pleno yang digelar di Kantor KPU RI pada Minggu (25/8).

"Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat pada setiap daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 25 Agustus 2024," lanjut Afif.

"Jumlah perolehan kursi setiap partai politik sebagaimana dibacakan dengan ini kita tetapkan," sambung Afif diiringi ketukan palu.

1. PKB: 68 (11,72 persen)

2. Gerindra: 86 (14,83 persen)

3. PDIP: 110 (18,97 persen)

4. Golkar: 102 (17,59 persen)

5. NasDem: 69 (11,90 persen)

6. PKS: 53 (9,14 persen)

7. PAN: 48 (8,28 persen)

8. Demokrat: 44 (7,59 persen)

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Sumatera Barat

4. Riau

5. Jambi

6. Sumatera Selatan

7. Bengkulu

8.Lampung

9. Kepulauan Babel

10.Kepulauan Riau

11. Banten

12. Jakarta

13. Jawa Barat

14. Jawa Tengah

15. Yogyakarta

16. Jawa Timur

17. Bali

18. NTB

19. NTT

20. Kalimantan Barat

21. Kalimantan Tengah

22. Kalimantan Selatan

23. Kalimantan Timur

24. Kalimantan Utara

25. Sulawesi Utara

26. Sulawesi Tengah

27. Sulawesi Selatan

28. Sulawesi Tenggara

29. Gorontalo

30. Sulawesi Barat

31. Maluku

32. Maluku Utara

33. Papua

34. Papua Barat

35. Papua Selatan

36. Papua Tengah

37. Papua Pegunungan

38. Papua Barat Daya

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkelakar saat memberikan sambutan di pembukaan Muktamar ke VI PKB di Nusa Dua, Bali, Minggu (24/8).

Cak Imin awalnya memamerkan pencapaiannya sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 yang berhasil melewati neraka Pileg 2024.

“Dalam Pileg 2024 yang penuh tantangan bahkan ada yang bilang Pileg 2024 ini neraka jahanam katanya kayak pernah ke sana aja,” kata Cak Imin sambil tertawa.

Cak Imin pun bersyukur PKB masuk dalam 5 partai dengan suara terbanyak di Pileg 2024.

Sedangkan di sisi lain, ada partai yang justru terdepak dari Senayan karena partainya tidak lolos ambang batas parlemen.

“Banyak teman-teman kita saudara-saudara kita yang tidak sampai, Alhamdulillah justru kita bertambah banyak kursinya di DPR RI dan di DPRD,”kata Cak Imin.

“Sukses ini patut kita syukuri sebagai kemenangan bersama kerja keras para kader para pendukung simpatisan pecinta PKB,” tuturnya.

Cak Imin pun berdoa agar kerja keras kader dan pengurus PKB akan dibalas oleh tuhan yang maha esa.

“Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya atas pengabdiannya,” katanya.

Muktamar ke VI ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Dalam Muktamar ke VI ini, hadir pula elite parpol seperti Waketum PAN Yandri Susanto, Sekjen PPP Amir Uskara, Waketum Golkar Ace Hasan Syadzily, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon hingga Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Adapula ulama tersohor seperti KH Said Aqil hingga KH Marzuki Mustamar.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mulai menyidangkan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 jilid II. Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan, putusan akan dibacakan antara 19-21 Agustus 2024 mendatang.

"Ya (pembacaan putusan) sekitar (tanggal) itu saja, tidak lebih dari itu," kata Enny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Enny menjelaskan, saat ini, pihaknya masih dalam tahap permintaan keterangan dari KPU, Bawaslu, dan pihak terkait.

"Kami harus mendengarkan terlebih dahulu dari jawaban KPU, kemudian keterangan Bawaslu, kalau ada Pihak Terkait, Pihak Terkait, setelah itu baru kami rapat permusyawaratan hakim," jelas Enny.

"Setelah selesai mendengarkan ini (keterangan KPU, Bawaslu), kalau ada pembuktian, langsung pembuktian, setelah itu (putusan)," tambah dia.

Beberapa waktu lalu, MK telah memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif. MK memerintahkan KPU untuk menindaklanjutinya.

KPU pun sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara usai keputusan MK. Namun, KPU belum menetapkan perolehan kursi DPR RI dan DPD karena adanya 8 gugatan baru di MK.

Merujuk situs MK, tujuh dari delapan permohonan itu diterima pada 31 Juli 2024. Sementara, satu gugatan lain diterima pada 2 Agustus 2024. Berikut daftarnya:

• Hendra R. Abdul (PPP) - DPRD Kabupaten Gorontalo

• Golkar - DPRD Provinsi Riau & DPRD Kabupaten Rokan Hulu

• Golkar - DPRD Kota Bogor

• PSI - DPRD Provinsi Papua

• PAN - DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

• Golkar - DPRD Kabupaten Lahat

• NasDem - DPRD Provinsi DKI Jakarta

• Demokrat - DPR

Mahkamah Konstitusi sudah menjadwalkan sidang perdana gugatan Pileg 2024 jilid II. Sidang akan mulai digelar pada Jumat 9 Agustus 2024.

Beberapa waktu lalu, MK telah memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif. MK memerintahkan KPU untuk menindaklanjutinya.

KPU pun sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara usai keputusan MK. Namun, KPU belum menetapkan perolehan kursi DPR RI dan DPD karena adanya 8 gugatan baru di MK.

Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut MK akan mulai menggelar sidang untuk 8 gugatan PHPU Pileg 2024 itu pada 9 Agustus 2024 mendatang.

"[Sidang 8 perkara PHPU Pileg 2024] mulai tanggal 9 Agustus [2024]," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/8).

Merujuk situs MK, tujuh dari delapan permohonan itu diterima pada 31 Juli 2024. Sementara, satu gugatan lain diterima pada 2 Agustus 2024. Berikut daftarnya:

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut sidang untuk permohonan tersebut segera digelar secara maraton.

"Setelah itu akan disidangkan maraton tanpa melanggar hukum acara PHPU. Sudah dibahas soal waktu itu. Akan diatur seefektif mungkin,” kata Enny dikutip dari Antara, Jumat (2/8) lalu.

Permohonan tersebut, imbuh dia, akan diputus sebagaimana layaknya perkara yang masuk ke MK. Bakal segera dibawa ke rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Besar kemungkinan dipercepat, sehingga tidak menghambat pelantikan [anggota legislatif]," pungkas Enny.

Irman Gusman menang dan lolos jadi anggota DPD Sumatera Barat di Pileg 2024 setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan modal suara cukup besar ini, kenapa Irman tak mau maju Pilgub Sumbar dan memilih memperjuangkan posisi di Pileg DPD?

"Artinya ini soal pilihan. Saya sebenarnya kalau mau gubernur di tahun 2000 harusnya. Kan orang tua saya enggak bolehkan sehingga saya merasa nyaman di jalur independen," kata Irman dalam talkshow Info A1 kumparan, dikutip Senin (5/8).

Irman memang pernah ikut konvensi capres dari Partai Demokrat bersama Anies Baswedan hingga Dahlan Iskan. Namun, saat itu dia tidak terpilih.

Sejak itu sampai sekarang, dia memang memutuskan untuk tidak berpartai dan tetap di jalur independen.

"Belum jodoh aja. Jadi saya tetap menjaga independensi. Aktifkan tidak harus di partai," tambah dia.

Eks Ketua DPD itu menilai, berperan aktif dalam mengabdi pada rakyat tidak harus di partai. Irman menilai, DPD tetap punya peran penting untuk bangsa.

Karena itu, dia akan memperjuangkan sejumlah hal bila nanti mulai bertugas kembali di DPD. Misalnya, meningkatkan kualitas desentralisasi dan menambah kewenangan DPD hingga bisa mengambil sebuah keputusan.

"Saya mau hal-hal yang berhubungan sama daerah, DPD punya hak veto. Saya mau menunaikan tugas strategis yang dulu enggak terlaksana," ucap dia.

Mahkamah Konstitusi sudah menyidangkan sejumlah gugatan terkait Pileg 2024 beberapa waktu lalu. MK memerintahkan KPU untuk menindaklanjutinya.

KPU sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara usai keputusan MK. Namun, KPU belum menetapkan perolehan kursi DPR RI dan DPD karena adanya 7 gugatan baru di MK.

Merujuk situs MK, 7 permohonan itu diterima pada tanggal 31 Juli 2024. Berikut daftarnya:

Juru bicara MK Enny Nurbaningsih menyebut permohonan tersebut segera diregistrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Menurut dia, sidang segera digelar secara maraton.

“Setelah itu akan disidangkan maraton tanpa melanggar hukum acara PHPU. Sudah dibahas soal waktu itu. Akan diatur seefektif mungkin,” kata Enny dikutip dari Antara, Jumat (2/8).

Permohonan tersebut, imbuh dia, akan diputus sebagaimana layaknya perkara yang masuk ke MK. Bakal segera dibawa ke rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Besar kemungkinan dipercepat, sehingga tidak menghambat pelantikan (anggota legislatif),” ujar Enny.