Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersuara soal pengusaha yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang.

Indonesian Mining Association (IMA) sebelumnya menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (dirjen minerba) ESDM Tri Winarno pengusaha memang bisa mendapat waktu izin tambang sesuai umur tambang. Namun, terdapat sejumlah syarat. Syarat itu khususnya bagi pemegang Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Secara Undang-undang kan memungkinkan sampai cadangan habis kalau terintegrasi ke BUMN, aturannya sudah ada untuk yang sampai cadangan habis," kata Tri usai menghadiri acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Adapun aturan yang dia maksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut, pemegang IUPK diperbolehkan memperpanjang izin selama ketersediaan cadangan masih. Namun, harus ada evaluasi setiap 10 tahun.

Kemudian, pada Pasal 195B mengatur syarat agar pemegang IUPK bisa mendapat fasilitas itu. Adapun syarat itu seperti memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri.

Lalu, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas smelter. Selanjutnya, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia.

Berikutnya, telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Selain itu, pemegang IUPK juga harus mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Terakhir, pemegang IUPK juga harus memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam dua bentuk. Investasi itu yakni kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas smelter yang telah disetujui menteri.

Oleh karena itu, Tri mengingatkan pelaku usaha mengikuti aturan tersebut, jika memang ingin izin usahanya berlaku sesuai umur tambang.

"Kalau sampai sekarang kan aturannya masih yang [terintegrasi] BUMN dan yang integrasi [dengan smelter]," ucap Tri.

Seruan agar pemerintah meninjau ulang batas waktu izin tambang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau. Dia mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Rachmat hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sepakat agar izin tambang tak dibatasi jangka waktu tertentu. Apalagi negara lain sudah ada yang memberlakukan peraturan demikian.

"Menyambung Pak Rachmat, sebaiknya memang [izin tambang] tak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara tambang di luar Indonesia. Sebagian besar sampai cadangannya habis," kata Tony.

Dia menilai jika izin tambang tak dibatasi waktu, maka industri bisa lebih berkelanjutan. Apalagi, industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Jadi sebaiknya memang diberikan apalagi sudah terintegrasi hulu-hilir. Diberikan perpanjangannya sampai cadangannya habis," ujarnya.

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengamini hitung-hitungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal potensi pendapatan negara Rp80 triliun setiap tahunnya dari produksi yang dihasilkan oleh smelter tembaga single line di Gresik, Jawa Timur.

Tony membenarkan pernyataan Jokowi bahwa PTFI setiap tahunnya memang berkontribusi dalam bentuk pajak, dividen hingga royalti. Dia menyebut nilainya rata-rata mencapai US$4 miliar. Dia menyebut potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu bakal didorong oleh kenaikan harga emas dan tembaga.

"Dan dengan kenaikan harga tembaga dan emas sekarang, tahun ini dapat mencpaai US$5,7 miliar, kira-kira Rp80 triliun," ujarnya kepada wartawan usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Tony menjelaskan bahwa smelter milik PTFI itu baru akan berprodusksi 100% atau secara penuh pada Desember 2024. Fasilitas pemurnian tembaga dengan nilai investasi Rp58 triliun itu sebenarnya sudah mulai beroperasi Juni 2024. Akan tetapi, tungku pembakaran atau furnace dari smelter itu masih perlu dipanaskan.

Nantinya, kapasitas produksi gabungan antara smelter PTFI apabila sudah beroperasi penuh serta dari PT Smelting bisa mencapai 1 juta ton katoda tembaga setiap tahunnya.

"Sekarang yang kita murnikan di smelter ini musti saya hitung, kira-kira sekitar 200.000 sampai 300.000 ton. Operasi penuh 650.000 ton. Kalau ini kita tambah dengan PT Smelting 350.000 ton, jadi kita bisa produksi 1 juta ton katoda tembaga per tahun," jelas Tony.

Adapun mengenai keuntungan PTFI, Tony menyebut perusahaan yang sahamnya dimiliki Indonesia 51% itu bisa mencetak net profit setiap tahunnya sekitar US$3 miliar hingga US$4 miliar.

"Revenue dikurang biaya produksi dapat untung kotor kurang pajak dan lain-lain akhirnya kemudian ada net profit. Net profit PTFI bisa sekitar US$3 miliar–US$4 miliar. Kita soalnya selalu hitung pendapatan negara terus karena kami ingin bermanfaat bagi negara. Jadi gini, penerimaan negara akan jauh lebih besar dibanding PTFI," jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim Indonesia berpotensi mendapatkan Rp80 triliun dari sisi penerimaan negara berkat hilirisasi tembaga melalui produksi smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Jokowi mengatakan nilai itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan olehnya. Menurut presiden asal Solo itu, negara berpotensi memanen penerimaan Rp80 triliun dari investasi yang telah dikucurkan senilai Rp58 triliun.

"Iseng-iseng saya berhitung berapa sih revenue-nya? Paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah berapa. Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun," ujarnya saat meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Menurut Jokowi, potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu berasal dari dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor dan lain-lain.

Bisnis.com, GRESIK — Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal potensi komoditas selenium untuk pengembangan industri semikonduktor di Indonesia. Untuk diketahui, selenium turut diproduksi di Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pembicaraan 'bisik-bisik' Jokowi ke Erick itu terjadi saat perjalanan keduanya menuju Smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Mereka membicarakan soal potensi hilirisasi komoditas mentah di dalam negeri setelah nikel dan tembaga.

Smelter milik PTFI itu diketahui memurnikan konsentrat tembaga yang diantarkan langsung dari tambang Freeport di Papua. Kapasitas produksinya disebut sekitar 1,7 juta ton.

Di antara komoditas lain yang juga dihasilkan di smelter itu yakni selenium.

"Hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik, bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia. Karena bahan bakunya selenium juga ada di sini," tuturnya pada sambutan dalam peresmian produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Erick menyampaikan bahwa perlunya berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan hilirisasi yang digalakkannya.

Dia mencontohkan nikel, yang nilai ekonomisnya meningkat dari kisaran US$1 miliar hingga US$2 miliar, menjadi US$40 miliar.

Jokowi pun mengamini pernyataan pria yang menjabat sebagai ketua tim pemenangannya pada kampanye Pilpres 2019 lalu itu.

Kepala Negara menyebut pengembangan industri semikonduktor turut menjadi incaran Indonesia untuk dikembangkan bersama dengan investor.

"Itu [industri semikonduktor] juga menjadi incaran kita karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memproduksi semikonduktor juga siap. Sehingga yang paling penting cari partner, cari investor agar bisa bekerja sama," kata Jokowi.

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi. Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu.

Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

"Saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan. Karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia," ucap mantan Gubernur Jakarta itu.

Adapun kehadiran smelter tembaga di Indonesia mendorong optimisme Jokowi. Apalagi, investasi yang dikucurkan tidak kecil. Untuk smelter PTFI, fasilitas pemurnian tembaga single line terbesar di dunia itu menelan biaya investasi Rp56 triliun di atas lahan seluas lebih dari 100 hektare (ha). Kapasitas produksi smelter itu mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga.

Kemudian, ada juga smelter tembaga yang dibangun oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang berlokasi di Sumbawa, NTB. Smelter dengan nilai investasi Rp21 triliun itu bisa memproduksi 900.000 ton konsentrat.

"Besok juga akan kita resmikan smelter untuk bauksit. Yang menghasilkan aluminium di Mempawah Kalimantan Barat. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan," tuturnya.

Adapun pada peresmian produksi smelter PTFI, Jokowi turut didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Roeslani serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi. Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu.

Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

"Saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan. Karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia," ucap mantan Gubernur Jakarta itu.

Adapun kehadiran smelter tembaga di Indonesia mendorong optimisme Jokowi. Apalagi, investasi yang dikucurkan tidak kecil. Untuk smelter PTFI, fasilitas pemurnian tembaga single line terbesar di dunia itu menelan biaya investasi Rp56 triliun di atas lahan seluas lebih dari 100 hektare (ha). Kapasitas produksi smelter itu mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga.

Kemudian, ada juga smelter tembaga yang dibangun oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang berlokasi di Sumbawa, NTB. Smelter dengan nilai investasi Rp21 triliun itu bisa memproduksi 900.000 ton konsentrat.

"Besok juga akan kita resmikan smelter untuk bauksit. Yang menghasilkan aluminium di Mempawah Kalimantan Barat. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan," tuturnya.

Adapun pada peresmian produksi smelter PTFI, Jokowi turut didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Roeslani serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik hari ini (19/8) mengungkap nasib perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ia menjelaskan dari pihak pemerintah sudah setuju untuk memperpanjang izin tambang Freeport. Hanya saja masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

"Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Salah satu syarat yang belum selesai adalah memenuhi syarat hasil negosiasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Namun, ia tidak merinci detail syarat yang dimaksud.

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga ya," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi Freeport untuk bisa memperpanjang usahanya di Tanah Air, yakni membangun smelter dan memberikan saham tambahan 10 persen kepada pemerintah.

Saat ini, pemerintah telah menjadi pemegang saham utama Freeport dengan porsi kepemilikan sebesar 51 persen. Untuk syarat perpanjangan, pemerintah berupaya menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen lagi agar menjadi 61 persen.

Di sisi lain, masa IUPK Freeport di Indonesia bakal habis pada 2041 mendatang. Untuk bisa kembali memperpanjang izin usahanya di Indonesia, maka Freeport harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.