Jakarta -

Sidang korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 terungkap bila keberadaan tambang rakyat mendongkrak kinerja perusahaan Timah meski penambangan rakyat tersebut disebut beroperasi ilegal.

Seperti ketika majelis hakim mengonfirmasi apakah benar ada kenaikan produksi biji timah sejak 2019 di PT Timah. Khususnya sejak ada kerja sama dengan smelter-smelter swasta.

"Benar. Naik signifikan, Pak," terang mantan Kabid Pengawasan UPDB Bangka Induk Musda Ansori dalam kesaksiannya dalam persidangan, Selasa (3/9/2024).

Ia membeberkan, masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan sebelumnya memang bisa dibilang beraktivitas secara ilegal. Namun, perusahaan dalam hal ini PT Timah berupaya untuk menyelamatkan timah hasil pertambangan tersebut dengan membelinya dari penambang masyarakat.

"Ada penambahan tradisional, ada yang semimodern menggunakan alat," paparnya.

Dalam persidangan yang sama, dihadirkan pula Evaluator PT Timah, Apit Rinaldi sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, penambang masyarakat atau yang disebut juga sebagai penambang rakyat kemudian melakukan aktivitas dengan pola kemitraan dengan PT Timah.

"Masyarakat yang memiliki hak atas lahan di IUP PTT memiliki hak untuk bekerjasama dengan PTT yang bentuknya bisa bermacam-macam," terang dia.

Kemitraan dengan penambang rakyat tersebut dituangkan atau dilegalkan lewat Instruksi 030 tahun 2008 dari direksi PT Timah tentang Pengamanan Aset PT Timah.

Hal ini dilakukan agar timah hasil pertambangan rakyat tidak malah diekspor secara ilegal atau dijual ke kompetitor ataupun pihak yang tidak berhak, padahal lahan tempat aktivitas pertambangan itu masuk ke dalam wilayah IUP (izin usaha pertambangan) milik PT Timah.

"Terdapat akulturasi antara kewajiban PT Timah untuk menyelasaikan hak atas tanah dengan memberikan kerjasama penambangan kepada pemilik lahan (kemitraan) dengan metode pembayaran per ton rupiah dan harganya sudah ditentukan oleh PT Timah," sambung Apit.

Apit menambahkan, meski beraktivitas di atas wilayah IUP PT Timah, namun penambang rakyat tidak diwajibkan melakukan reklamasi. Kewajiban melakukan reklamasi tetap menjadi kewajiban PT Timah yang direalisasikan dengan membayarkan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup yang telah dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"Mitra IUJP, tidak ada kewajiban reklamasi, kewajiban reklamasi tetap berada pada PTT, mitigasi oleh PTT adalah perencanaan wilayah yang akan ditata sebagai upaya reklamasi atau perbaikan lingkungan," terang Apit.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi.

Pola kemitraan dengan masyarakat ini sendiri dipandang sebagai win-win solution karena pada faktanya, tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

PT Timah Tbk tercatat telah memberikan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 286,24 miliar pada Januari-Juni 2024 atau semester I 2024.

Kontribusi ini meliputi berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PNBP yang mencakup berbagai kewajiban terkait dengan sektor pertambangan.

Berikut kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk dalam lima tahun terakhir:

Tahun 2019: Rp 1,20 triliun
Tahun 2020: Rp 677,93 miliar
Tahun 2021: Rp 777,09 miliar
Tahun 2022: Rp Rp1,51 triliun
Tahun 2023: Rp 888,72 miliar.

(rrd/rir)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan dari pemerintah. Kabar mengenai hal ini, hangat diperbincangkan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara. Bahlil bersyukur melihat muara proses tersebut, menuju ke apa yang pihaknya harapkan. Ia menilai ini hasil dari kajian panjang organisasi keagamaan tersebut.

"Alhamdulillah, Muhammadiyah, setelah melalui kajian panjang, ikut serta menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi tambang," kata Bahlil di kantornya, di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia mengaku mendapat kabar langsung dari menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Muhadjir ditunjuk menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah. Itu sesuai kapasitasnya sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.

Bahlil menilai, ini langkah yang bagus. Ia meminta masyarakat jangan dulu berpikir negatif. Ia optimistis masuknya organisasi seperti ini justru membawa dampak baik bagi tambang, khususnya terkait kesadaran menjaga kelestarian lingkungan.

"Justru kehadiran ormas keagamaan ini bisa memberi contoh ke investor lain, kelola tambang yang baik dong. Lingkungan dijaga," ujar pejabat kelahiran Maluku Tengah tersebut.

Pada dasarnya, ia menilai semua dinamika yang terjadi sudah sesuai aturan. Bahlil justru melihat negara terlambat mengeksekusinya. Ia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tegas mendorong hal ini.

Ia menegaskan, tak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Sebailiknya, kondisi ini mencerminkan pemerataan dan keadilan. Sebuah implementasi Pasal 33 UUD 1945 dan Sila kelima Pancasila.

"Di UU Minerba itu di pasal 6, dinyatakan Pemerintah berwenang memberikan IUPK dengan skala prioritas. Cuma selama ini kita belum ada PP-nya. Kita buatkan PP-nya, cantolannya di pasal 6 itu. Orang-orang maunya BUMN. Dalam hati saya gimana sih, kita mau kasih rakyat, susahnya minta ampun. Kalau ke asing, konglomerat gampang," ujar Bahlil.

Ia menegaskan, secara teknis bukan organisasi keagamaan itu yang mengelola tambang, melainkan badan usaha milik organisasi tersebut. Pemerintah akan menyiapkan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk Muhammadiyah.

"Kita berikan eks PKP2B yang paling bagus. Nanti saya laporkan ke Presiden, baru saya laporkan ke kamu (media)," ujar Bahlil.

Gorontalo: Pencarian korban longsor di kawasan tambang rakyat di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo memasuki hari keempat. Namun belum membuahkan hasil dan harus dihentikan sementara akibat cuaca buruk.

"Pencarian dihentikan sementara karena cuaca tidak memungkinkan karena hujan dan longsor susulan," kata Kepala BPBD Bone Bolango Aba Achri saat dihubungi Medcom,id, Kamis, 11 Juli 2024.

Sementara itu sampai pukul 18.00 Wita tercatat total keseluruhan korban yang telah terkonfirmasi di Posko SAR sejumlah 144 orang, dengan rincian meninggal dunia 23 orang, selamat 90 orang, dan 31 orang masih dalam pencarian.

Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Ida Bagus Ngurah Asrama mengatakan sebagian besar wilayah Kecamatan Suwawa Timur tengah diguyur hujan dengan intensitas sedang sejak pagi hingga malam hari.

"Melihat kondisi cuaca yang terus menerus hujan, personel gabungan yang ada di lokasi tidak bisa melaksanakan pencarian," katanya, Kamis, 11 Juli 2024.
Ia mengatakan, kondisi cuaca buruk ini menjadi kendala utama yang dihadapi tim karena menghambat dan menyulitkan proses pencarian korban yang diduga kuat terkubur di dalam material longsor.

(WHS)

Gorontalo: Sebanyak delapan dari 33 korban tanah longsor yang terjadi di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, ditemukan telah meninggal dunia.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gorontalo Heriyanto mengatakan delapan orang yang meninggal dunia tersebut telah berhasil dievakuasi bersama lima orang lainnya yang ditemukan selamat.

"Hasil pendataan dari masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya ada sekitar 20 korban lainnya yang masih dalam tahap pencarian," kata Heriyanto di Gorontalo, Senin, 8 Juli 2024.
Ia mengatakan lima warga yang ditemukan selamat dalam peristiwa itu sebagian besar mengalami luka-luka dan patah tulang sehingga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Saat ini ratusan personel gabungan dari berbagai instansi telah diturunkan menuju ke lokasi tambang rakyat untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Satu-satunya kendala dalam operasi SAR ini, kata dia, lokasi tambang rakyat berada 23,7 kilometer dari Posko SAR induk dengan kondisi medan yang sulit dilalui.

Selain itu seluruh jembatan yang biasa dilalui sepeda motor untuk mengangkut penumpang menuju lokasi tambang telah putus sehingga personel harus berjalan kaki.

"Mari kita doakan semoga Operasi SAR yang kami laksanakan berlangsung lancar dan aman tanpa kendala berarti, dan Insya Allah seluruh korban dapat segera ditemukan," kata dia.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya selaku otoritas yang diberi kewenangan dan bertanggungjawab penuh dalam Operasi SAR tersebut, masih berupaya mengumpulkan informasi dan data-data terkait jumlah keseluruhan korban.

"Tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah," imbuhnya.

(WHS)

BONE BOLANGO, iNews.id -  Bencana longsor terjadi di kawasan tambang rakyat Kecamatan Suawawah, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Minggu (7/6/2024). Longsor ini disebabkan curah hujan tinggi yang secara terus-menerus mengguyur wilayah tersebut.

Informasi diperoleh iNews, puluhan orang dikabarkan hilang saat longsor menerjang permukiman pekerja tambang. Dari jumlah tersebut, 13 orang telah ditemukan petugas penyelamat.

"Untuk korban hilangnya ada 20-an orang, Yang sudah ditemukan 13 orang, 10 meninggal dan tiga luka-luka," ujar Hanang warga setempat.

Saat ini petugas Basarnas sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi warga dan korban bencana. Termasuk juga mencari korban hilang. Terlihat pula posko bencana telah didirikan sebagai tempat evakuasi sementara untuk korban bencana longsor dan masyarakat ter dampak.

Dalam video yang beredar tampak mengunjukkan situasi lokasi pertambangan rakyat yang tertutup longsor hingga rata dengan tanah. Akses jembatan penghubung dekat tambang juga putus sehingga semakin mempersulit para penambang dan warga untuk mengevakuasi diri saat terjadinya bencana.

Akibat bencana ini, 10 orang tewas termasuk ibu dan anak balita. Musibah ini sudah dalam proses penanganan petugas SAR gabungan.

Editor: Donald Karouw