Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan bahwa organisasi yang dinaunginya tengah berfokus untuk melakukan penataan infrastruktur internal sebelum mengeksekusi konsesus atau izin tambang batu bara yang diberikan pemerintah.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Dia melanjutkan bahwa nantinya Muhammadiyah akan bekerja sama dengan program studi pertambangan yang dimiliki universitas Muhammadiyah dan juga lembaga lingkungan hidup untuk mengelola tambang.

"Jadi nanti bersamaan saat eksplorasi kemudian penambangan itu akan didampingi lembaga teknik lingkungan hidup Muhammadiyah," tandas Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membawa kabar baru terkait progres pembagian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan usai melakukan rapat kabinet di Istana Garuda, IKN.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini masih belum ada perkembangan terbaru terkait tambang ormas, khususnya izin lokasi tambang untuk Muhammadiyah.

"Nanti saya sampaikan balik dari IKN. Kabarnya masih yang lama-lama aja," kata Bahlil kepada wartawan di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Bahlil menuturkan, terdapat dua opsi atau pilihan lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang bakal ditawarkan ke Muhammadiyah yaitu bekas lahan milik PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil Kementerian ESDM dalam hal pembagian lokasi tambang untuk ormas. Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan areal terbaik.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Di tengah proses pemisahaan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah muncul nama ormas Muhammadiyah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN dan Muhammadiyah saling mengirim sinyal peluang kerja sama untuk membesarkan BTN Syariah.

BTN di satu sisi ingin spin off dan merger, di sisi lain Muhammadiyah ingin punya bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku siap mengevaluasi apabila bank mengajukan permohonan spin off atau merger kepada otoritas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru meyakini bahwa badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) akan menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Alokasi pengelolaan tambang batu bara kepada ormas keagamaan akan menggunakan prinsip kehati-hatian dan upaya meminimalisir kerusakan lingkungan akan menjadi perhatian utama," ujar Gus Falah, sapaan akrab Nasyirul Falah, di Jakarta, Senin.

Ia menilai keputusan pemerintah untuk mengafirmasi pengelolaan tambang batu bara kepada ormas keagamaan termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah merupakan suatu kebijakan yang tak hanya mempertimbangkan aspek bisnis, namun juga lingkungan.

Menurutnya, kehati-hatian PBNU dalam bisnis pertambangan, salah satunya dengan menentukan mitra kerja dan model pengelolaan yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

"Lingkungan tidak hanya dalam konteks alamnya saja, tetapi juga tidak menimbulkan konflik di masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tambang," katanya,

Gus Falah menambahkan, dari sisi profesionalitas pengelolaan, akuntabilitas, dan asas manfaat kemaslahatan juga akan lebih diprioritaskan mengingat ormas keagamaan memiliki kesadaran bahwa izin usaha tersebut untuk kepentingan umat.

Keputusan PBNU menerima tawaran pemerintah terkait izin pengelolaan tambang batu bara, kata dia lagi, berkaitan dengan orientasi pada politik kemaslahatan umat yang telah membuka pemahaman.

Pemahaman yang dimaksud, bahwasanya pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak selayaknya diserahkan sepenuhnya pada konglomerasi.

Dia menjelaskan, keuntungan ormas keagamaan dalam mengelola tambang itu juga berpeluang untuk dijadikan sebagai dana abadi organisasi yang kemudian diinvestasikan pada instrumen yang disediakan negara seperti obligasi atau sukuk.

"Kalau di NU misalkan, ini yang nantinya jadi dana abadi untuk diinvestasikan di sukuk atau obligasi, malah hasilnya bisa untuk semacam BOS Pesantren dan lain sebagainya," ujar Gus Falah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan upaya pemerintah untuk menyokong pemerataan ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi merespons kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP), menyusul keputusan serupa yang terlebih dahulu disampaikan Nahdlatul Ulama (NU).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perbincangan soal tambang seolah tidak akan berakhir, bagaikan mata air yang dapat mewujudkan kebaikan (maslahat) di satu sisi atau keburukan (mafsadat) di sisi lain.

Ketika tambang membawa kebaikan (masalahat) harus dikelola sejalan dengan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang memberikan amanat rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dan lain-lain.

Kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah telah memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan dengan ketentuan harus dibatasi, selektif, dan berkeadilan serta untuk kemaslahatan umat (maslahah ammah).

Pemerintah telah melakukan affirmative action yakni kebijakan yang diambil agar kelompok tertentu setara dengan yang lain berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimanan di sebutkan dalam pasal 83 A menjelaskan antara lain:

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

(2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B

(3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri

(4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya

(6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Untuk melaksanakan PP tersebut telah terbit Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres No.70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Dalam Perpres ini tegas mengatakan pada Pasal 5A

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan

(2) Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat

(3) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak PP No.25 Tahun 2024

Berdasarkan aturan tersebut timbul pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan? Oleh karena itu hukum positif ini sebagaimana dijelaskan di atas belum cukup, karena itu penting ijtihad baru yakni pertambangan secara syariah.

Para ahli hukum Islam menyadari hal ini, sehingga muncul adagium yang berbunyi “teks-teks hukum itu terbatas apa adanya, sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas” (al-nushush mutanahiyah, wa amma al-waqa’i’ ghair mutanahiyah).

Di sinilah perlunya ijtihad pelestarian lingkungan antara lain yang tercetus melalui Fatwa MUI Tentang Tambang Ramah Lingkungan tersebut.

Untuk itu menjaga lingkungan hidup (hifzhu al-bi’ah) jelas berada dalam bingkai mashlahah. Alquran hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan perusakan atau larangan berlebih-lebihan (israf) dalam pemanfaatannya.

Prinsip-prinsip...

Prinsip-prinsip ini dinamakan mashlahah mu’tabarah. Namun, sejauh mana kadar berlebih-lebihan serta teknis operasional penjagaan tidaklah ditemukan dalam Alquran.

Kita harus berijtihad secara kolektif bagaimana, misalnya, tambang supaya tidak merusak lingkungan. Kebutuhan untuk menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan, karena lingkungan hidup merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan.

Nah, melalui fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah), pesan lingkungan dari agama bisa ditransfer dan menjadi inspirasi baru bagi pengelolaan lingkungan hidup. Rumusan fikih lingkungan sejatinya dapat digunakan sebagai panduan tindakan preventif agama supaya perilaku manusia tidak melawan alam.

Alhasil, menjaga dan melestarikan lingkungan bukan lagi sekadar wajib kifayah, melainkan berhukum wajib ‘ain, yakni kewajiban yang hanya bisa gugur apabila setiap insan di muka bumi ini menunaikannya. Inilah produk fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah) melengkapi maqashid syariah yang lima agar dapat menjaga lingkungan (hifzul bi’ah) dan mengharamkan merusak lingkungan.

Oleh karena itu mengelola tambang secara syariah perlu di lakukan sehingga terhindar dari kerusakan (mafsadat). Dewan Pengawas Syariah penting untuk melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir sehingg praktik pertambangan berjalan sesuai tujuan syariah (maqasid syariah).

Kita tidak ingin kerusakan dan keserakahan pengelolaan tambang yang hanya di kuasai sekelompok orang yang menyebabkan keserakahan.

Akan tetapi kita berharap pengelolaan tambang yang akan di lakukan ormas mendatangkan kemaslahatan guna melestarikan dan memuliakan hidup sehingga dapat mewujudkan melestarikan lingkungan hidup pula.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan dari pemerintah. Kabar mengenai hal ini, hangat diperbincangkan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara. Bahlil bersyukur melihat muara proses tersebut, menuju ke apa yang pihaknya harapkan. Ia menilai ini hasil dari kajian panjang organisasi keagamaan tersebut.

"Alhamdulillah, Muhammadiyah, setelah melalui kajian panjang, ikut serta menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi tambang," kata Bahlil di kantornya, di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia mengaku mendapat kabar langsung dari menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Muhadjir ditunjuk menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah. Itu sesuai kapasitasnya sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.

Bahlil menilai, ini langkah yang bagus. Ia meminta masyarakat jangan dulu berpikir negatif. Ia optimistis masuknya organisasi seperti ini justru membawa dampak baik bagi tambang, khususnya terkait kesadaran menjaga kelestarian lingkungan.

"Justru kehadiran ormas keagamaan ini bisa memberi contoh ke investor lain, kelola tambang yang baik dong. Lingkungan dijaga," ujar pejabat kelahiran Maluku Tengah tersebut.

Pada dasarnya, ia menilai semua dinamika yang terjadi sudah sesuai aturan. Bahlil justru melihat negara terlambat mengeksekusinya. Ia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tegas mendorong hal ini.

Ia menegaskan, tak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Sebailiknya, kondisi ini mencerminkan pemerataan dan keadilan. Sebuah implementasi Pasal 33 UUD 1945 dan Sila kelima Pancasila.

"Di UU Minerba itu di pasal 6, dinyatakan Pemerintah berwenang memberikan IUPK dengan skala prioritas. Cuma selama ini kita belum ada PP-nya. Kita buatkan PP-nya, cantolannya di pasal 6 itu. Orang-orang maunya BUMN. Dalam hati saya gimana sih, kita mau kasih rakyat, susahnya minta ampun. Kalau ke asing, konglomerat gampang," ujar Bahlil.

Ia menegaskan, secara teknis bukan organisasi keagamaan itu yang mengelola tambang, melainkan badan usaha milik organisasi tersebut. Pemerintah akan menyiapkan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk Muhammadiyah.

"Kita berikan eks PKP2B yang paling bagus. Nanti saya laporkan ke Presiden, baru saya laporkan ke kamu (media)," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA -- Muhammadiyah mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU). Sempat bimbang, organisasi masyarakat alias ormas keagamaan yang telah berdiri sejak 1912 atau 112 tahun lalu itu, akhirnya menerima tawaran konsesi tambang.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan keputusan Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang bukanlah tanpa dasar. Ia mengklaim keputusan itu telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Kendati demikian, keputusan Muhammadiyah itu cukup kontroversial, apalagi sektor pertambangan telah lama dicurigai sebagai pemicu deforestasi dan berbagai macam bencana ekologi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, pernah mengeluarkan kajian yang menyebut 521 perusahaan melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan dengan luas 370.410 Ha.

Perbesar

(Ilustrasi Tambag Batu Bara)

Di Pulau Kalimantan, demikian bunyi kajian itu, ada seluas 131.699 Ha dari 226.687 Ha usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan alias IUP dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH.

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap sebanyak ratusan perusahaan belum memenuhi kewajiban rehabilitasi lingkungan pasca tambang. Akibatnya negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliunan rupiah.

BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2023 menyoroti tiga aspek krusial dalam isu pemenuhan rehabilitasi lingkungan.

Pertama, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal IUP yang telah habis masa atau dicabut seluas kurang lebih 179.455 hektare. Sementara proses peninjauan terhadap data penempatan jamrek/jamtup diketahui hanya 159 dari 2.026 yang telah menempatkan jaminan dengan total nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang senilai Rp5,9 triliun dan US$1,84 miliar.

“Nilai jaminan tersebut lebih rendah dibandingkan potensi nilai kerugian yang teridentifikasi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2014 adalah senilai Rp84,3 triliun,” jelas laporan itu.

Kedua, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal bekas pertambangan tanpa IUP seluas kurang lebih 253.242,66 hektare.BPK mencatat akibat praktik tidak terpuji tersebut, terdapat potensi nilai kerugian lingkungan senilai Rp119,4 triliun. Jumlah kerugian itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp55,6 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa Rp1,3 triliun dan kerugian ekosistem Rp62,4 triliun.

Ketiga, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada IUP yang akan habis masa dalam dua tahun seluas kurang lebih 133.901,70 hektare belum dilakukan reklamasi. Lembaga auditor negara itu menemukan bahwa akibat belum dilakukan reklamasi pasca tambang, potensi kerugiannya mencapai Rp61,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp29,4 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup senilai Rp190,2 miliar, dan kerugian ekosistem senilai Rp32,37 triliun.

Adapun BPK telah menelusuri lebih lanjut pada data jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, diketahui bahwa dari 492 pemegang IUP hanya 61 pemegang IUP yang telah menempatkan jaminan dengan total nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang senilai Rp3,39 triliun dan US$119 juta.

Nilai jaminan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan taksiran nilai pemulihan atas potensi kerugian lingkungan pada tabel di atas sehingga terdapat IUP yang belum menempatkan jaminan.

Kekhawatiran dari Senayan

Tingginya risiko dari keputusan Muhammadiyah yang menerima ‘hadiah’ tambang dari pemerintahan Jokowi rupanya memicu komentar dari kalangan politisi. Partai Amanat Nasional, yang pada awal pembentukannya identik dengan Muhammadiyah, mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang.

Sekretaris Jenderal alias Sekjen PAN Eddy Soeparno, mengaku sudah kerap mengingatkan mudarat pengelolaan tambang tanpa prinsip kehati-hatian setelah pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024.

“Selama ini usaha pertambangan batu bara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon, karena itu kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," kata Eddy.

Dia ingin Muhammadiyah menjadikan aspek lingkungan sekaligus kebermanfaatan ekonomi untuk umat sebagai prioritas utama dalam mengelola pertambangan. Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya akan siap mendampingi Muhammadiyah terutama dalam memilih mitra pengelola tambang. Menurutnya, ormas keagamaan sangat berpotensi hanya menjadi tumpangan pengusaha tambang untuk memperluas wilayah usahanya.

“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” jelas Eddy.

Perbesar

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto terkejut dengan keputusan Muhammadiyah yang siap menerima IUP dari pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan tersebut akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah seperti yang kerap terjaga selama ini.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, kini Muhammadiyah seakan menyetujui bahkan mendukung substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 meski disoroti masyarakat. Dalam beleid tersebut, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menilai, Muhammadiyah terkesan turun derajat lewat keputusan tersebut. Menurutnya, poin penting dari masalah PP No. 25/2024 adalah pelanggaran atas UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Terutama, sambungnya, terkait pasal yang mengatur tentang pemberian prioritas penawaran WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, prioritas diberikan kepada BUMD/BUMD. Untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair, tidak seperti PP No. 25/2024 yang mana ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang secara prioritas.

"Sebenarnya niat baik pemerintah untuk membantu ormas keagamaan tersebut akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian partisipating interest atau bantuan melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang," jelas Mulyanto.

Sembilan Alasan Muhammadiyah

Adapun Sekjen Muhammadiyah Abdul Mu’ti sejatinya telah menjelaskan alasan organisasinya menerima izin tambang dari pemerintahan Jokowi. Ia secara ringkas mengungkap 9 poin yang menjadi dalil Muhammadiyah untuk mengelola tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

Kedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketiga, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 yang mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi. Keenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Ketujuh, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy. Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang setelah menyatakan siap menerima wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan pemerintah.

Eddy, yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR, mengaku sudah kerap mengingatkan mudarat pengelolaan tambang tanpa prinsip kehati-hatian setelah pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024.

“Selama ini usaha pertambangan batu bara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon, karena itu kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Dia ingin Muhammadiyah menjadikan aspek lingkungan sekaligus kebermanfaatan ekonomi untuk umat sebagai prioritas utama dalam mengelola pertambangan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya akan siap mendampingi Muhammadiyah terutama dalam memilih mitra pengelola tambang. Menurutnya, ormas keagamaan sangat berpotensi hanya menjadi tumpangan pengusaha tambang untuk memperluas wilayah usahanya.

“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” jelas Eddy.

Terakhir, dia berharap Muhammadiyah bisa menjadi contoh bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional, dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang setelah menyatakan siap menerima wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan pemerintah.

Eddy, yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR, mengaku sudah kerap mengingatkan mudarat pengelolaan tambang tanpa prinsip kehati-hatian setelah pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024.

“Selama ini usaha pertambangan batu bara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon, karena itu kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Dia ingin Muhammadiyah menjadikan aspek lingkungan sekaligus kebermanfaatan ekonomi untuk umat sebagai prioritas utama dalam mengelola pertambangan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya akan siap mendampingi Muhammadiyah terutama dalam memilih mitra pengelola tambang. Menurutnya, ormas keagamaan sangat berpotensi hanya menjadi tumpangan pengusaha tambang untuk memperluas wilayah usahanya.

“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” jelas Eddy.

Terakhir, dia berharap Muhammadiyah bisa menjadi contoh bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional, dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP)MuhammadiyahHaedar Nashir menegaskan bahwa penunjukanMuhadjir Effendysebagai Ketua Tim Pengelola Tambang tidak didasarkan pada posisinya saat ini sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

Haedar menjelaskan penunjukkan Muhadjir sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang dikarenakan dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua PPMuhammadiyahBidang Ekonomi dan Bisnis.

Dengan kata lain, Haedar menegaskan bahwa penunjukkan Muhadjir tidak ada kaitannya dengan jabatan dirinya sebagai Menko PMK RI.

“Muhadjir Effendysebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK nanti istana pindah ke sini,” tutur Haedar saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar menambahkan bahwa penunjukan Muhadjir itu juga telah melalui pertimbangan yang matang. Pengangkatan Muhadjir itu juga tertuang dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

“Karena sikap kewaspadaan, kesaksamaan, kecermatan. Kami menyusun dan membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof.Muhadjir Effendy,” kata

Adapun, penunjukkanMuhadjir Effendyselaku Ketua Tim Pengelola Tambang itu dilakukan PPMuhammadiyahsetelah memutuskan menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan(WIUP).

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusanMuhammadiyahitu diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyahsiap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu,Muhammadiyahjuga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain karena tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakat, masalah lingkungan dan sosial juga menjadi alasan Muhammadiyah bakal mengembalikan IUP tersebut ke pemerintah.

“Ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu akan kembalikan [ke negara],” kata Haedar dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar pun menjelaskan, langkah Muhammadiyah yang siap mengelola pertambangan pemberian pemerintah lantaran melihat tantangan untuk membuat pertambangan lebih baik.

“Kenapa kita tidak bikin model yang bisa kita lakukan karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain jadi itu dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PPMuhammadiyahsiap untuk mengelola WIUPyang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyahsiap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu,Muhammadiyahjuga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang setelah memutuskan menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan penunjukan Muhadjir itu juga telah melalui pertimbangan yang matang.

“Karena sikap kewaspadaan, kesaksamaan, kecermatan. Kami menyusun dan membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof. Muhadjir Effendy,” kata Haedar saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar mengatakan, dipilihnya Muhadjir sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang dikarenakan dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis.

Alhasil, Haedar menegaskan bahwa penunjukkan Muhadjir tidak ada kaitannya dengan jabatan dirinya sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

“Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK nanti istana pindah ke sini,” tutur Haedar.

Adapun, penunjukan Muhadjir juga tertuang dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pada poin kedelapan disebutkan bahwa PP Muhammadiyah membuat dan menunjuk Muhadjir sebagai ketua tim pengelolaan.

Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah siap untuk mengelola WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) membeberkan sejumlah pertimbangan yang diambil organisasi tersebut untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan terdapat beberapa poin yang dimuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangankedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbanganketigapihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

PoinKeenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkanmafsadat(kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poinketujuhMuhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usahanot for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poinkedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.