Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai deflasi yang terjadi dalam empat bulan terakhir menjadi gejala krisis ekonomi. Kendati demikian, pemerintah mengaku tidak khawatir dengan deflasi yang terjadi belakangaan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meyakini deflasi merupakan tanda nyata bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Apalagi, sambungnya, saat ini daya beli masyarakat semakin melemah.
"Deflasi terus menerus ini sebetulnya tanda-tanda bahwa insyaallah itu krisis akan terjadi. Ya, semoga ini tidak benar asalkan ada kebijakan atau intervensi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, Minggu (15/9/2024).
Pengajar di Universitas Diponegoro ini menjelaskan deflasi selama beberapa bulan berurut-urut selalu terjadi sekitar era krisis ekonomi. Dia mencontohkan, pada Maret—September 1999, terjadi deflasi 7 bulan beruntun yang merupakan masa-masa pemulihan krisis moneter.
Lalu, pada Desember 2008—Januari 2009, juga terjadi deflasi efek dari krisis finansial dunia. Terakhir, deflasi 3 bulan berurut-urut dari Juli—September 2020 akibat pandemi Covid-19.
"Artinya di sini pada tahun-tahun tersebut ketika terjadi deflasi berbulan-bulan secara berurutan itu ada krisis. Nah, kita harus waspada bahwa sekarang ini 4 bulan berurutan itu ada deflasi," jelas Esther.
Dia pun mendorong agar Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pemegang kebijakan moneter segera melakukan intervensi. Dia mengingatkan tugas BI bukan sekadar menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga menstabilkan harga.
Oleh sebab itu, Esther menekankan pentingnya penurunan suku bunga acuan alias BI Rate dalam waktu dekat. Selain itu, BI juga bisa mengeluarkan kebijakan giro wajib minimum dan terus mendorong kredit.
Pemerintah & BI Tak Khawatir
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengaku tidak khawatir dengan tren deflasi yang terjadi selama Mei—Agustus 2024 atau empat bulan berurut-urut tersebut.
Sri Mulyani berpendapat deflasi yang terjadi belakangan karena adanya koreksi penurunan harga pangan. Oleh sebab itu, tidak perlu ada yang dikhawatirkan.
"Kalau deflasi berasal dari harga pangan, itu kan memang diupayakan dari pemerintah untuk menurunkan terutama waktu itu inflasi dari unsur harga pangan kan cukup tinggi gara-gara terutama dari beras, kemudian El Niño. Jadi, kalau penurunan koreksi terhadap harga pangan itu menjadi tren yang positif," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2029).
Lagipula, sambungnya, inflasi inti tetap positif. Dia pun meyakini tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat, meski tetap harus diantisipasi. "Tapi kita akan tetap waspada ya," tutup bendahara negara tersebut.
Senada, Destry meyakini deflasi empat bulan berurut-urut belakang tersebut bukan alarm tanda krisis ekonomi. Menurutnya, deflasi tersebut bukan karena penurunan daya beli masyarakat.
Dia menjelaskan, deflasi terjadi karena pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian harga pangan usai sempat terjadi inflasi yang cukup besar pada awal 2024.
"Lebih ke pangan ya [bukan penurunan daya beli masyarakat], kan pangannya deflasi gede," kagak Destry usai rapat bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).