Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memperkirakan kehadiran aplikasi asal China, Temu, berisiko membuat deflasi Indonesia makin dalam.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menjelaskan jika Temu beroperasi, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar. Lebih parahnya lagi, Indonesia tidak akan mendapatkan nilai tambah, lantaran semua produk diproduksi di dan dikirim langsung China.

Di samping itu, UMKM produsen juga diprediksi tidak akan mampu bersaing dengan Temu, karena produk yang dijual lebih murah dari harga pokok penjualan (HPP).

“UMKM seller, affiliate marketer, dan influencers akan mati karena tidak menjadi bagian dari transaksi,” kata Fiki kepada Bisnis, Senin (14/10/2024). .

Dengan demikian, lanjut dia, akan banyak terjadi tingkat pengangguran yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang akhirnya memicu deflasi yang berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Fiki juga menjelaskan bahwa selama model bisnis Temu masih manufacture-to-consumer (M2C), maka Temu tidak boleh beroperasi di Indonesia.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Di sisi lain, Kemenkop UMKM juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir aplikasi Temu di Indonesia.

“Menkominfo [Budi Arie Setiadi] menyatakan kalau aplikasi TEMU diblokir dan kami dari KemenKopUKM sangat mengapresiasi langkah tersebut untuk melindungi UMKM kita,” ujarnya.

Fiki menjelaskan saat ini Temu belum berdampaknya terhadap UMKM lokal, lantaran platform milik China itu belum beroperasi di Tanah Air.

“Saat ini Temu belum berdampak apa-apa ke UMKM karena belum beroperasi di Indonesia,” kata Fiki.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun. Adapun, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja.

Di tengah ramainya isu Temu yang mencoba masuk ke Indonesia, Fiki juga menyebut tidak ada pertemuan yang dilangsungkan antara Kemenkop UKM dengan Temu.

Sebelumnya, Kemenkominfo memblokir aplikasi Temu di Indonesia karena aplikasi asal China itu tidak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), di samping juga merugikan UMKM Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menjelaskan bahwa sejatinya, proses registrasi PSE dinilai mudah, namun hingga kini belum ada sinyal dari Temu untuk melakukan hal itu. “Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” kata Prabu.

Kemenkominfo juga mengamati traffic pengguna aplikasi di Indonesia yang masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan traffic dan dampak yang signifikan, maka pihaknya akan segera mengambil tindakan.

Selain itu, Prabu menuturkan bahwa aspek pelindungan konsumen juga menjadi perhatian Kemenkominfo. Menurutnya, produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya karena belum comply dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Bahkan, Kemenkominfo membaca gelagat yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping dari kehadiran Temu.

Aplikasi Temu, kata Prabu, menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, dan dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” terangnya.

TANGERANG, KOMPAS.com -Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut, salah satunya disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

“Memang satu, supply-nya, karena peralihan musim hujan musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang harus kita akui bahwa daya beli agak turun,” kata Zulhas ditemui di sela-sela pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Zulhas menawarkan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu daya beli kelas menengah.

“Jangka pendek, kita harus menggelontorkan KUR. Kita harus mulai menggelontorkan, membantu kelas menengah yang kemarin turun,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menyatakan bahwa bantuan bisa berupa KUR atau bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah.

“Apakah bansos, apakah KUR. Semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah yang turun. Tentu nanti pemerintah (yang) baru akan memberikan,” ujarnya.

Zulhas juga mengaku telah berkeliling ke pasar-pasar dan menemukan bahwa para pedagang, terutama petani cabai dan bawang, mengalami kerugian.

“Deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang seperti petani, (pedagang) cabai, bawang. Itu rugi. Dulu saya kalau ngomong barang terlalu murah, di-bully,” ungkapnya.

“Nah, sekarang kejadian. Kalau terlalu murah itu risikonya langsung kolaps. Kalau telur terlalu murah, ayam terlalu murah, orang itu langsung bangkrut, enggak ada penolong. Tapi kalau harga tinggi, itu bisa ditekan,” jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut hingga September 2024.

BPS mencatat bahwa deflasi dimulai pada Mei 2024 dengan angka 0,03 persen, dan kemudian meningkat menjadi 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, serta 0,12 persen pada September.

Sebagai perbandingan, pada bulan Januari tercatat inflasi sebesar 0,04 persen, sementara Februari, Maret, dan April masing-masing mencatat inflasi 0,37 persen, 0,52 persen, dan 0,24 persen.

TANGERANG, KOMPAS.com -Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut, salah satunya disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

“Memang satu, supply-nya, karena peralihan musim hujan musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang harus kita akui bahwa daya beli agak turun,” kata Zulhas ditemui di sela-sela pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Zulhas menawarkan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu daya beli kelas menengah.

“Jangka pendek, kita harus menggelontorkan KUR. Kita harus mulai menggelontorkan, membantu kelas menengah yang kemarin turun,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menyatakan bahwa bantuan bisa berupa KUR atau bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah.

“Apakah bansos, apakah KUR. Semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah yang turun. Tentu nanti pemerintah (yang) baru akan memberikan,” ujarnya.

Zulhas juga mengaku telah berkeliling ke pasar-pasar dan menemukan bahwa para pedagang, terutama petani cabai dan bawang, mengalami kerugian.

“Deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang seperti petani, (pedagang) cabai, bawang. Itu rugi. Dulu saya kalau ngomong barang terlalu murah, di-bully,” ungkapnya.

“Nah, sekarang kejadian. Kalau terlalu murah itu risikonya langsung kolaps. Kalau telur terlalu murah, ayam terlalu murah, orang itu langsung bangkrut, enggak ada penolong. Tapi kalau harga tinggi, itu bisa ditekan,” jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut hingga September 2024.

BPS mencatat bahwa deflasi dimulai pada Mei 2024 dengan angka 0,03 persen, dan kemudian meningkat menjadi 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, serta 0,12 persen pada September.

Sebagai perbandingan, pada bulan Januari tercatat inflasi sebesar 0,04 persen, sementara Februari, Maret, dan April masing-masing mencatat inflasi 0,37 persen, 0,52 persen, dan 0,24 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mewanti-wanti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga tidak adanya ekspansi usaha akibat deflasi yang terjadi dalam lima bulan belakangan atau pada Mei—September 2024.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini deflasi terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menurun karena gagalnya pemerintah menciptakan lapangan kerja yang layak.

Hariyadi melihat, kini banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal akibat penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada permintaannya. Akibatnya, daya beli masyarakat juga terpengaruh karena penghasilan di sektor informal cenderung tidak lebih baik daripada sektor formal/produktif.

Sejalan dengan itu, dunia usaha pun tak akan bergairah untuk melakukan ekspansi. Jika daya beli lesu maka pengusaha tidak akan berani memperlebar bisnisnya sehingga kesempatan kerja pun tidak tercipta.

"Ekspansi itu selalu menyesuaikan dengan demand [permintaan]. Kalau demand lemah, enggak ada orang berani ekspansi. Kalau pasar trennya membaik, pasti orang ekspansi. Kalau turun tentu menahan ekspansi," jelas Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Bahkan lebih buruk lagi, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengungkapkan potensi PHK akibat penurunan daya beli tersebut. Dia juga melihat deflasi lima bulan berurut-urut sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat.

"Ini menjadi ancaman serius karena kalau ini berkepanjangan tentu akan menimbulkan katakanlah penurunan omzet pengusaha dan itu bisa berdampak kepada rasionalisasi, bisa merumahkan karyawan dan juga bisa melakukan PHK," ungkap Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, pebisnis tidak mungkin menghentikan operasionalnya. Kendati demikian, jika omzet berkurang maka harus ada pemotongan biaya di bidang lain seperti penggajian karyawan sehingga operasional tetap berjalan.

Oleh sebab itu, Sarman mendorong agar pemerintah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab utama terjadinya deflasi lima bulan beruntun. Dia mencontohkan, bisa saja bantuan sosial (bansos) seperti sembako menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan belanja sehingga terjadi deflasi.

Apalagi, sambungnya, bansos sembako kerap kali dipasok langsung dari produsen—bukan dari pasar—sehingga tidak memberi dampak langsung ke perekonomian.

"Jadi, kami sangat berharap agar pemerintah bisa melakukan pengecekan di lapangan kira-kira apa sih penyebab utama daripada deflasi sehingga pemerintah tidak salah untuk mengambil langkah-langkah pencegahannya supaya deflasi ini tidak berkepanjangan," ujar Sarman.

Lebih lanjut, dia juga berharap momentum Pilkada 2024 dan Libur Natal dan Tahun Baru pada Kuartal IV/2024 bisa menjadi pemantik perekonomian yang sedang lesu. Dengan demikian, pengusaha bisa lebih optimis menghadapi 2025 dan pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengungkap terjadi deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan perbankan menilai deflasi lima bulan beruntun tidak serta merta membuat kinerja bisnis bank terdampak. Pasalnya, demi capaian kinerja yang solid membuat perusahaan harus berupaya menjaga kualitas kredit.

Berdasarkan data, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Mucharom mengatakan dengan pipeline manajemen yang baik membuat pertumbuhan kredit BNI masih tetap berjalan.

“Kita sih optimis, kalau nanti kalau pemerintahan baru, [yang sebenarnya membuat] investor menunggu-nunggu kan. Kita yakin sih, akhir tahun pasti udah mulai tumbuh lagi,” ujarnya kepada Bisnis di Balikpapan, Sabtu (5/10/2024).

Keyakinannya ini juga didasarkan pada sejumlah daerah yang memiliki komoditas seperti sawit dan batu bara masih menunjukkan pertumbuhan.

Dia menyebut di segmen korporasi, top-tier clients masih menunjukkan pertumbuhan positif. Tak hanya itu, segmen konsumer yang merupakan bagian dari rantai pasok korporasi juga masih terus bertumbuh.

Perseroan pun masih memegang target pertumbuhan kredit sebesar 9%-11% hingga akhir tahun 2024. Dalam upayanya mencapai target tersebut, perusahaan terus menjalankan prudential practices.

Adapun, penerapan traffic light system di internal, di mana alokasi kredit di setiap sektor dipantau secara berkala terus dilakukan BNI sebagai usahanya dalam menjaga kualitas kredit.

“Jadi, mungkin di beberapa daerah yang sudah traffic light system-nya kuning atau merah, kita switch ke yang masih hijau, kayak gitu. Tapi kalau yang spesifik [sektor kita hindari] enggak ada. Kita selalu ngelihat potensi dari masing-masing daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rohan Hafas mengatakan meskipun kondisi deflasi membuat situasi bisnis menjadi sedikit menantang, akan tetapi kinerja Bank Mandiri tetap sejalan dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.

“Jadi buat kami memang deflasi itu ada, tetapi bagaimana menyiasatinya dan strategi apa yang dilakukan. Jadi insya Allah kami sesuai on track,” ujarnya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dalam kondisi deflasi, kata Rohan, Bank Mandiri pun akan lebih selektif pada beberapa sektor yang dinilai masih belum pulih.

Perbesar

Nasabah mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Hal ini seolah sempat diamini oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria yang mengatakan bahwa Bank Mandiri telah mengidentifikasi dan mengkurasi sektor-sektor ekonomi secara selektif.

Dia juga menegaskan perseroan tidak hanya berfokus pada satu atau dua sektor tertentu, akan tetapi mereka menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi kuat berdasarkan kualitas manajemen perusahaan serta proyek atau investasi yang telah dikurasi dengan cermat.

Adapun, setiap wilayah di Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, perseroan sudah mengidentifikasi soal sektor-sektor mana yang kuat di setiap daerah tersebut.

Secara terpisah, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia sendiri meyakini bahwa deflasi lima bulan terakhir secara berurut-turut terjadi karena penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan prapandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga, spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja produksi dan penjualan emiten konsumer PT Hatten Bali Tbk. (WINE) dipastikan tidak terdampak tren deflasi lantaran pangsa pasar terbesar konsumen perusahaan berasal dari turis asing.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM). Kondisi ini berlangsung selama periode Mei – September 2024.

Dengan demikian, Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun setelah terakhir kali mengalami deflasi panjang 7 bulan berturut-turut pada 1999.

Deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang beredar relatif lebih kecil dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Salah satu penyebab deflasi adalah turunnya permintaan terhadap barang.

Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan Hatten Bali Ketut Sumarwan menyatakan tren deflasi Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap produksi dan penjualan WINE.

“Deflasi tidak berpengaruh pada produksi dan penjualan WINE karena sebagian besar bahan baku adalah impor dan pangsa pasar terbesar adalah turis asing,” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Senin (7/10/2024).

Sumarwan menyampaikan Hatten Bali membidik kenaikan penjualan sebesar 14% pada kuartal III/2024 dan mencapai 19% secara tahunan pada kuartal akhir tahun ini.

Target tersebut, kata Sumarwan, ditempuh dengan memperkuat fokus penjualan ritel selain memacu penjualan di segmen hotel, restoran, dan kafe, yang hingga saat ini disebut telah berkontribusi besar terhadap kinerja penjualan WINE.

Sementara itu, untuk penjualan di luar Bali, dia menuturkan perseroan aktif melakukan strategi pemasaran seperti mengikuti acara wine tasting dan berpartisipasi dalam pameran guna memperkenalkan produk-produk Hatten Bali.

“Kami juga berencana meluncurkan produk baru yang mengikuti tren pasar, seperti Prosecco yang akan diluncurkan paruh kedua. Dengan -langkah ini, kami optimis dapat meningkatkan penjualan di sisa tahun 2024,” tuturnya.

Sampai dengan semester I/2024, kinerja penjualan Hatten Bali telah mencapai Rp123,38 miliar atau bertumbuh 12,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp110,09 miliar.

Kinerja tersebut ditopang oleh segmen wine yang membukukan penjualan Rp127,41 miliar atau meningkat 10,94% year on year (YoY), arak mencapai Rp9,4 miliar, dan lainnya Rp893,81 juta. Adapun potongan penjualan sebesar Rp14,32 miliar.

Di sisi lain, beban pokok penjualan Hatten Bali juga naik 11,74% YoY menjadi Rp66,87 miliar sehingga laba kotor mencapai Rp56,51 miliar atau tumbuh 12,48% YoY.

Setelah diakumulasikan dengan berbagai pendapatan dan beban lain, WINE mencatatkan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp21,01 miliar pada semester I/2024, meningkat 1,56% secara tahunan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PENAJAM PASER — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia selama 5 bulan beruntun.

Jokowi menekankan pentingnya memahami penyebab deflasi untuk memastikan kondisi perekonomian tetap terkendali dan stabil.

"Yang pertama, coba dicek betul deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi enggak ada hambatan atau karena memang ada daya beli yang berkurang?" ujar Presiden usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 yang digelar di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Minggu (6/10/2024).

Presiden Ke-7 RI itu menegaskan bahwa baik deflasi maupun inflasi harus dikendalikan dengan baik untuk menjaga stabilitas harga yang tidak merugikan berbagai pihak, mulai dari produsen hingga konsumen.

Menurutnya, keseimbangan antara harga yang stabil dan kemampuan produsen untuk terus berproduksi sangat penting.

"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi, dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen—bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan—tapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," ungkap Presiden.

Dalam situasi saat ini, Jokowi mengungkapkan bahwa inflasi tahunan (year on year) masih berada di tingkat yang cukup baik, sekitar 1,8 persen.

Namun, dia memperingatkan agar angka tersebut tidak terlalu rendah sehingga tidak merugikan produsen, khususnya petani dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan produksi.

"Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8 persen, baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan," ucapnya.

Kepala Negara pun menegaskan bahwa menjaga keseimbangan ini tidaklah mudah. Kendati demikian, kata Jokowi, pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan guna melindungi baik produsen maupun konsumen di seluruh sektor perekonomian.

"Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," pungkas Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa deflasi yang terjadi di Indonesia selama lima bulan berturut-turut disebabkan oleh harga pangan yang terlalu murah.

Menurutnya, penanganan deflasi berbeda dengan inflasi, di mana pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Saya ini karena terus terang memang kalau inflasi itu (harga) naik ya, kita cepat bisa atasi sebetulnya karena ada bupati, ada walikota, ada anggaran APBD dari dana yang tidak terduga kan, bisa, bisa itu," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

"Nah, ini memang ada beberapa yang terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah ini kan kita belum ada jalan untuk membantunya kan gitu, belum ada," ucapnya lagi.

Zulhas memberikan contoh konkret mengenai harga pangan yang terlalu murah, seperti harga cabai yang hanya mencapai Rp 15.000 per kilogram, jauh di bawah harga patokan pemerintah sebesar Rp 40.000 per kilogram.

Telur juga mengalami penurunan harga, mencapai Rp 24.000 per kilogram, sedangkan harga patokan adalah Rp 28.000 per kilogram.

Hal ini berpotensi membuat para petani mengalami kerugian.

"Kalau saya bilang terlalu murah, pasti saya di-bully lagi nih. Cabai terlalu murah, misalkan patokan kita Rp 40.000, di pasar cuma Rp 15.000, itu langsung bangkrut petaninya gitu loh. Seperti cabai, bawang murah sekali ya, termasuk saya kira juga telur," tutur Zulhas.

Mendag juga mengakui bahwa turunnya harga barang dipengaruhi oleh peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan.

Ia menjelaskan bahwa beberapa bahan pangan rentan terhadap peralihan musim, seperti cabai yang lebih mudah busuk saat musim hujan.

"Kalau saya keliling ke pasar-pasar memang yang tampak itu karena peralihan musim, dulu kan hujan ya abis itu enggak gitu, sehingga panennya sempurna. Bawang, cabai, kalau hujan terlalu banyak kan dia busuk, ini sehingga suplainya banyak," ungkapnya.

Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih dalam mengenai penurunan harga ini, untuk menentukan apakah disebabkan oleh suplai yang melimpah atau penurunan daya beli masyarakat.

"Apa karena suplainya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah, atau daya beli yang turun? Nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut," sebutnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,12 persen pada September 2024.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa deflasi ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat, termasuk penurunan jumlah kelas menengah.

”Apakah ini indikasi penurunan daya beli masyarakat? Tentu untuk kita menghubungkan apakah ini ada penurunan daya beli masyarakat, kita harus melakukan studi lebih dalam karena angka indeks harga konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima konsumen,” kata dia, dikutip dari Kompas.id.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa deflasi selama lima bulan berturut-turut tidak menunjukkan perekonomian Indonesia melemah.

"Meskipun terjadi deflasi selama lima bulan beruntun, namun inflasi tahunan tercatat turun menjadi 1,84 persen pada September 2024 dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,12 persen," kata Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dilansir dari Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut catatan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut merupakan perkembangan yang positif.

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya terus berupaya menjaga inflasi tetap rendah, karena hal tersebut akan sangat menentukan daya beli masyarakat. Menurutnya, kenaikan inflasi yang sempat terjadi pada tahun lalu sebagian besar dipengaruhi oleh harga makanan.

Seiring dengan hal tersebut, dia memandang deflasi selama 5 bulan beruntun yang dikontribusikan oleh turunnya harga pangan sebagai perkembangan positif. Pasalnya, hal tersebut sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Kalau harga pangan stabil atau bahkan menurun, karena waktu itu memang sempat meningkat, itu adalah hal yang positif," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan penurunan laju inflasi yang berasal dari volatile food diharapkan dapat menciptakan level harga makanan yang cenderung lebih rendah. Hal ini mengingat mayoritas belanja kelompok masyarakat menengah ke bawah adalah untuk kebutuhan makanan.

Sri Mulyani menambahkan indikator inflasi inti (core inflation) Indonesia masih berada di kisaran target, yakni sekitar 2%. Dia mengatakan hal tersebut menandakan tingkat permintaan masyarakat masih cukup tinggi.

Dia mengatakan, indikator daya beli masyarakat perlu dilihat dari berbagai sisi, di antaranya indeks kepercayaan konsumen (consumer confidence index) dan indeks ritel. Menurut Sri Mulyani, indeks-indeks tersebut masih berada di level stabil.

"Ini artinya di kelompok masyarakat yang direkam melalui indeks kepercayaan konsumen maupun dari sisi ritel masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup stabil," katanya.

Sri Mulyani melanjutkan pemerintah menggunakan APBN pertama untuk menstabilkan harga pangan. Belanja pemerintah digunakan untuk makanan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) seperti memberikan bahan pokok seperti ayam, telur, beras, dan lainnya

"Tentu yang difokuskan adalah kelompok yang paling penting dan miskin. Jadi, itu adalah sesuatu yang kita akan terus dorong dari sisi fiskal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% month to month (MtM).

Hal ini menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pada 1999 atau setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan beruntun, yakni pada Maret 1999 hingga September 1999.

Menurut Amalia, deflasi beruntun itu akibat penurunan harga beberapa barang setelah diterpa inflasi yang tinggi—efek dari krisis 1998.

"Sempat waktu itu kan ada inflasi tinggi karena terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, tetapi kemudian tekanan depresiasinya menurun, otomatis harga-harga mulai kembali kepada keseimbangannya, ini yang menyebabkan deflasi," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Bukan hanya itu, deflasi juga menyertai usai fenomena krisis pada penghujung 2008, yakni pada Desember 2008—Januari 2009. Hal ini dipengaruhi turunnya harga minyak dunia.

Ketika pandemi Covid-19 pun deflasi beruntun pernah menimpa Indonesia. Saat itu, kondisi ekonomi global maupun domestik tertekan oleh penyebaran Covid-19 sehingga terjadi deflasi.

"Pada 2020 juga pernah terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut, sejak Juli sampai dengan September 2020," ujar Amalia.

Beruturut-turut, deflasi yang terjadi sepanjang Juli hingga September 2020 tersebut sebear 0,1%, 0,05%, dan 0,05%.

Meski demikian, BPS tidak dapat mengatakan apakah hal ini terjadi akibat penurunan daya beli atau tidak, sejalan dengan menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, fenomena deflasi pada tahun ini, jelas karena pun penurunan harga yang sejalan dengan sisi suplai atau supply side yang mencukupi.

Melihat deflasi September 2024, utamanya disumbang penurunan harga pangan, tanaman pangan, hortikultura seperti cabai merah rawit, tomat, kentang wortel. Selain itu, produk peteenakan, seperti telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami penurunan yang sebelumnya meningkat harganya.

"Tentunya karena biaya produksi turun, ini akan dicerminkan pada harga di tingkat konsumen yang turun. Inflasi dan deflasi ini yang tertangkap di IHK," tuturnya.

Tren Inflasi/Deflasi 2024

Sumber: BPS, diolah

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,12% (month to month/MtM) pada September 2024, yang menyebabkan deflasi turut-turut sejak Mei 2024. Dalam catatan historis, Indonesia berkali-kali mengalami deflasi beruntun.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pada September 2024 Indonesia mengalami inflasi 1,84% secara tahunan (year on year/YoY). Laju inflasi tahunan tercatat terus melandai.

Di sisi lain, masih terjadi deflasi secara bulanan. Indeks harga konsumen (IHK) tercatat turun ke level 105,93 pada September 2024, dari 106,06 pada Agustus 2024.

"Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan," ujar Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (1/10/2024).

Rupanya, deflasi beruntun selama beberapa bulan bukan baru terjadi sekarang. Amalia menjelaskan bahwa Indonesia beberapa kali mengalami deflasi beruntun, dengan penyebab yang berbeda-beda.

Pada 1999 atau setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan beruntun, yakni pada Maret 1999 hingga September 1999. Menurut Amalia, deflasi beruntun itu akibat penurunan harga beberapa barang setelah diterpa inflasi yang tinggi—efek dari krisis 1998.

"Sempat waktu itu kan ada inflasi tinggi karena terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, tetapi kemudian tekanan depresiasinya menurun, otomatis harga-harga mulai kembali kepada keseimbangannya, ini yang menyebabkan deflasi," ujar Amalia.

Lalu, pada penghujung 2008 juga sempat terjadi deflasi beruntun, yakni pada Desember 2008—Januari 2009. Hal ini dipengaruhi turunnya harga minyak dunia.

Ketika pandemi Covid-19 pun deflasi beruntun pernah menimpa Indonesia. Saat itu, kondisi ekonomi global maupun domestik tertekan oleh penyebaran Covid-19 sehingga terjadi deflasi.

"Pada 2020 juga pernah terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut, sejak Juli sampai dengan September 2020," ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (Core) meramalkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 akan melanjutkan tren deflasi secara bulanan atau month to month(MtM).

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal memprediksikan IHK akan berada di rentang deflasi 0,05% hingga inflasi 0,05% sejalan dengan masih lemahnya beli masyarakat.

“Potensi deflasi masih ada. Ini indikasi sampai dengan saat ini kecenderungan konsumsi lemah secara keseluruhan. Jadi, faktor demand yang paling mempengaruhi ini tidak lepas dari menurunnya sisi income.” tuturnya kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Faisal melihat pendapatan riil utamanya turun atau tertahan, sehingga kecenderungan masyarakat melakukan belanjanya lebih selektif dengan memprioritaskan makanan ketimbang kebutuhan sekunder maupun tersier. Alhasil, hal ini yang mempengaruhi lemahnya peningkatan penjualan barang-barang secara umum.

Meski demikian, Faisal menilai deflasi yang terjadi pada akhir kuartal III/2024 ini merupakan rutin terjadi secara tahunan.

“Melihat siklus, umumnya September inflasi relatif rendah setiap tahun. Puncak inflasi pada Ramadan Lebaran, kemudian akan terus turun sampai September, Oktober mulai naik lagi dan puncaknya di Desember dan Januari,” jelasnya.

Sebelumnya pada Agustus 2024, terjadi inflasi year on year (YoY) sebesar 2,12% dengan IHK sebesar 106,06.

Inflasi tahunan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, utamanya kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,39%.

Sementara tingkat deflasi MtM Agustus 2024 sebesar 0,03% dan tingkat inflasi year to date (ytd) Agustus 2024 sebesar 0,87%.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan perkembangan Indeks Harga Konsumen September 2024 pada Selasa (1/10/2024) pukul 11.00 WIB.

Jika ramalan ekonom benar adanya, artinya Indonesia akan mengalami deflasi bulanan selama lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Terakhir, Indonesia mengalami deflasi panjang usai krisis moneter 1998.