Bisnis.com, JAKARTA - Gempa bumi besar dengan kekuatan magnitudo 7,0 tercatat oleh USGS di lepas pantai Kamchatka, Rusia pada pukul 19:10 UTC tanggal 17 Agustus 2024.

Badan tersebut melaporkan kedalaman 50 km (31 mil). EMSC melaporkan M7.0 pada kedalaman 51 km (32 mil).

Pusat gempa terletak 106,7 km (66,3 mil) ESE Petropavlovsk-Kamchatsky (populasi 181.216), dan 116,7 km (72.5 mil) ESE Vilyuchinsk (populasi 24.204), Kamchatka, Rusia.

Dilansir dari thewatchers, diperkirakan 53.000 orang merasakan guncangan kuat, 214.000 sedang, dan 11.000 ringan.

Berdasarkan parameter gempa awal (M7.4), gelombang tsunami yang berbahaya mungkin terjadi di pantai yang terletak dalam jarak 300 km (186 mil) dari pusat gempa, kata NWS PTWC.

Perkiraan waktu tiba (ETA) gelombang awal tsunami untuk lokasi yang berpotensi ancaman tsunami yakni Petropavlovsk, Rusia (53,2°LU 159,6°BT) pada pukul 19:45 tanggal 17 Agustus

Waktu kedatangan sebenarnya mungkin berbeda-beda, dan gelombang awal mungkin bukan yang terbesar, kata pusat tersebut.

Tsunami adalah serangkaian gelombang, dengan waktu antar gelombang berkisar antara lima menit hingga satu jam. Bahaya dapat bertahan selama berjam-jam atau lebih lama lagi setelah gelombang awal.

Dampak yang ditimbulkan dapat bervariasi secara signifikan dari satu bagian pantai ke bagian pantai lainnya karena kondisi batimetri setempat serta bentuk dan ketinggian garis pantai. Dampak yang ditimbulkan juga dapat berbeda-beda tergantung keadaan air pasang pada saat gelombang tsunami maksimum terjadi. Orang yang terjebak dalam perairan tsunami mungkin tenggelam, tertimpa puing-puing, atau tersapu ke laut.

Setelah memperbarui magnitudonya menjadi M7.0, PTWC menyatakan ancaman tsunami masih ada.

“Berdasarkan semua data yang tersedia, gelombang tsunami yang berbahaya diperkirakan akan terjadi di beberapa pantai,” kata pusat tersebut. “Gelombang tsunami yang mencapai 0,3 hingga 1 m (1 – 3,3 kaki) mungkin terjadi di beberapa pantai Rusia.”

USGS mengeluarkan peringatan Hijau untuk korban jiwa akibat guncangan. Kecil kemungkinan terjadinya korban jiwa.

Peringatan Kuning dikeluarkan untuk kerugian ekonomi. Beberapa kerusakan mungkin terjadi dan dampaknya relatif terbatas. Perkiraan kerugian ekonomi kurang dari 1% PDB Rusia. Peristiwa masa lalu dengan tingkat kewaspadaan ini memerlukan respons tingkat lokal atau regional.

Secara keseluruhan, penduduk di wilayah ini tinggal di bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa, meskipun terdapat bangunan yang rentan. Jenis bangunan rentan yang paling dominan adalah batako dan batu bata tanpa perkuatan dengan konstruksi lumpur.

Gempa bumi yang terjadi baru-baru ini di wilayah ini telah menyebabkan bahaya sekunder seperti tsunami yang mungkin berkontribusi terhadap kerugian.

Sementara itu, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa besar Magnitudo 7,1 itu terjadi di zona Subduksi Megathrust Kuril-Kamchatka.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan Indonesia aman dari dampak gempa bumi berskala 7 magnitudo yang mengguncang perairan Rusia, Minggu dini hari.

“Berdasarkan hasil pemodelan tsunami dan analisis yang dilakukan oleh tim BMKG, gempa bumi ini tidak berdampak signifikan di wilayah Indonesia,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, Daryono mengimbau masyarakat di tanah air untuk tetap tenang dan tidak percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, selain yang diterbitkan oleh BMKG.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membolehkan pelaku usaha yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang perubahan tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

PP ini mensyaratkan TKA yang bekerja di IKN mesti didampingi oleh pekerja lokal. Adapun masa kerja TKA tersebut berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP tersebut.

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi ke IKN. Sebab, kata Aloysius, dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa perusahaan asing di IKN akan diberikan keistimewaan, yakni dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.

Aloysius melihat aturan tersebut akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam penerapannya pun akan bermasalah secara hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan diatur bahwa TKA hanya bisa bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Akan tetapi dengan masa kerja 10 tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam PP 29/2024, ujar Aloysius, tidak memberikan kepastian hukum. "Ini akan menimbulkan permasalahan hukum pada masa mendatang karena masa kerjanya 10 tahun dan bisa diperpanjang," kata Aloysius saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.

Tidak hanya dari segi ketidakpastian hukum, menurut Aloysius aturan ini bisa memicu banjir tenaga kerja asing. Adapun dari sisi ekonomi, regulasi tersebut bisa memicu relokasi perusahaan asing ke IKN secara massal.

"Perusahaan asing di Indonesia akan menjadi bebas karena tidak dikenakan kompensasi penggunaan TKA. Akhirnya perusahaan asing menjadi bebas merekrut pekerja asing sehingga tenaga kerja lokal tidak terserap," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan syarat didampingi oleh pekerja lokal.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

"Setiap pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing," bunyi pasal 22 ayat 2b beleid itu.

Selain itu, pelaku usaha atau investor yang mempekerjakan tenaga asing juga wajib melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal yang mendampingi TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut.

Kemudian, pelaku usaha wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerja selesai. Adapun pelaku usaha yang diperbolehkan mempekerjakan tenaga asing adalah badan usaha yang melakukan usaha di IKN.

"Pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing termasuk pelaku usaha yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di Ibu Kota Nusantara dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu," bunyi pasal 22 ayat 3.

Adapun jangka waktu tertentu untuk pembebasan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita.