Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menjadi sorotan, terutama ketika pergantian terjadi secara masif berbarengan dengan pergantian rezim pemerintahan.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai pergantian pengurus BUMN karena bergantinya rezim pemerintah adalah kondisi lumrah.

Sebab, hampir di setiap periode pergantian Presiden hal tersebut terjadi.

“Hal yang musti dijaga adalah agar BOD/BOCdari BUNN yang ditunjuk memenuhi persyaratan,” kata Toto kepada Kontan, Kamis (24/10).

Toto mencontohkan persyaratan tersebut antara lain tidak ada conflict of interest dengan parpol pengusung, punya basis kompetensi yang cukup andal sebagai pengurus BUMN (profesional) serta lulus uji fit&proper test sebagai pengurus BUMN.

Untuk diketahui, ada beberapa perombakan direksi, seperti MIND ID dan PLN.

RUPS Tahunan MIND ID juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jisman Parada Hutajulu sebagai komisaris. RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Grace Natalie Louisa sebagai komisaris yang baru.

Selanjutnya, RUPS Tahunan juga menyetujui pengangkatan Fuad Bawazier sebagai komisaris utama dan Pamitra Wineka sebagai komisaris independen.

Adapun, pergantian terjadi pada posisi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero). Burhanuddin Abdullah ditunjuk menjabat Komisaris Utama PLN menggantikan Agus Martowardojo.

Pergantian dilakukan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai perwakilan pemegang saham PLN. Burhanuddin merupakan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan reformasi besar-besaran terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penghapusan Kementerian BUMN dan pembentukan Badan Pengelola BUMN atau superholding.

Menanggapi wacana tersebut, Dewan Pakar BUMNINC, Toto Pranoto, menyatakan bahwa perubahan kelembagaan dalam pengelolaan BUMN memerlukan kajian yang matang untuk memastikan efektivitas dan kinerja perusahaan-perusahaan negara ke depan.

Menurut Toto Pranoto, ide untuk mendirikan Badan Pengelola BUMN ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kelincahan dan efisiensi pengelolaan BUMN. Dengan mengadopsi model superholding seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia, pengelolaan BUMN diharapkan bisa lebih otonom dan responsif terhadap dinamika pasar. “Model superholding menawarkan pendekatan hands-on ownership, di mana fokus utama berada pada pengelolaan portofolio, bukan operasi teknis,” ujar Toto kepada KONTAN, Rabu (9/10).

Toto menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki pengalaman dengan model pengelolaan non-operasional melalui beberapa BUMN. Sebagai contoh, restrukturisasi PT Semen Indonesia yang mengubah holding dari operasional menjadi non-operasional telah membuktikan bahwa model ini lebih efektif.

“Ketika PT Semen Gresik menjadi induk operasional, banyak tantangan dalam mengelola anak perusahaannya. Namun setelah holding diubah menjadi non-operasional, efektivitas manajemen meningkat,” jelasnya.

Restrukturisasi serupa juga dilakukan di Pertamina, yang sejak tiga tahun terakhir mengadopsi model strategic holding dengan membentuk lima sub-holding yang mengelola unit bisnis secara mandiri. “Pertamina sekarang lebih fokus pada strategi dan pengembangan bisnis baru, sementara sub-holding menjalankan operasi bisnis harian dengan fokus pada operating excellence,” kata Toto. PLN juga telah melakukan perubahan serupa dengan membentuk tiga sub-holding.

Toto Pranoto menyebut Temasek sebagai contoh sukses superholding, di mana meski pada 2023 mengalami kerugian portofolio sebesar US$ 5,43 miliar akibat volatilitas pasar, pendapatan konsisten tumbuh hingga US$ 124,46 miliar.

Kunci keberhasilan Temasek, menurut Toto, terletak pada visi jangka panjang, fleksibilitas organisasi, dan tata kelola yang kuat. “Pemerintah Singapura tidak terlalu campur tangan dalam operasi harian Temasek, kecuali dalam keputusan strategis, dan ini memungkinkan Temasek bergerak cepat dan lincah,” ujar Toto.

Sementara itu, Khazanah di Malaysia memiliki pendekatan berbeda dengan membagi BUMN ke dalam dua kelompok: yang berorientasi profit dan yang melayani kepentingan publik (Public Service Obligation). Model ini memastikan bahwa target pengembalian investasi lebih realistis dan disesuaikan dengan karakter masing-masing BUMN. “Chairman Khazanah adalah Perdana Menteri Malaysia secara ex officio, yang bertujuan untuk mengurangi intervensi yang tidak perlu. Namun, model ini juga punya risiko, seperti yang terjadi pada kasus 1MDB,” tambahnya.

Toto menyarankan agar dalam pembentukan Badan Pengelola BUMN, otonomi yang cukup besar harus diberikan agar institusi ini dapat bergerak lincah. Selain itu, model pengelolaan sumber daya manusia harus lebih profesional, dengan merekrut tenaga ahli yang berpengalaman dan menjaga agar pengelolaan talenta BUMN tidak terlalu dipolitisasi.

“Jika rencana pembentukan Badan Pengelola BUMN ini terwujud, maka adaptasi kelembagaan harus dilakukan dengan hati-hati. Masa transisi yang matang sangat penting agar institusi ini bisa benar-benar menjadi powerhouse yang mampu mendorong BUMN Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkas Toto.