Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi yang diduga terkait dengan prostitusi anak terjadi sebanyak 130.000 kali dengan nilai sebesar Rp127,3 miliar.

Ketua Tim Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah mengungkapkan bahwa angka transaksi itu diperoleh dari dugaan kasus prostitusi anak di rentang usia 10-18 tahun yang mencapai 24.000 anak.

“Dampak eksploitasi seksual anak sangat membahayakan generasi muda penerus bangsa, karena itulah PPATK berharap upaya memerangi eksploitasi seksual anak menjadi komitmen bersama seluruh pihak, termasuk seluruh komponen masyarakat,” tegas Natsir dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi PPATK, Kamis (8/8/2024).

Adapun Natsir menuturkan lembaga intelijen keuangan telah menginisiasi program untuk mencegah dan memberantas transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

Program iru diwujudkan dalam bentuk menginisiasi kajian regional untuk memetakan dan mengembangkan indikator red flag dari transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan eksploitasi seksual anak.

Kajian ini merupakan bagian dari proyek strategis Financial Intelligence Consultative Groups (FICG) di tahun 2024-2025 dengan tujuan sebagai panduan bagi penyedia jasa keuangan dalam mengidentifikasi transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

FICG sendiri merupakan himpunan lembaga intelijen keuangan di kawasan Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, hingga negara-negara di kawasan Pasifik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi yang diduga terkait dengan prostitusi anak terjadi sebanyak 130.000 kali dengan nilai sebesar Rp127,3 miliar.

Ketua Tim Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah mengungkapkan bahwa angka transaksi itu diperoleh dari dugaan kasus prostitusi anak di rentang usia 10-18 tahun yang mencapai 24.000 anak.

“Dampak eksploitasi seksual anak sangat membahayakan generasi muda penerus bangsa, karena itulah PPATK berharap upaya memerangi eksploitasi seksual anak menjadi komitmen bersama seluruh pihak, termasuk seluruh komponen masyarakat,” tegas Natsir dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi PPATK, Kamis (8/8/2024).

Adapun Natsir menuturkan lembaga intelijen keuangan telah menginisiasi program untuk mencegah dan memberantas transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

Program iru diwujudkan dalam bentuk menginisiasi kajian regional untuk memetakan dan mengembangkan indikator red flag dari transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan eksploitasi seksual anak.

Kajian ini merupakan bagian dari proyek strategis Financial Intelligence Consultative Groups (FICG) di tahun 2024-2025 dengan tujuan sebagai panduan bagi penyedia jasa keuangan dalam mengidentifikasi transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

FICG sendiri merupakan himpunan lembaga intelijen keuangan di kawasan Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, hingga negara-negara di kawasan Pasifik.

JAKARTA, investor.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan transaksi terkait prostitusi anak senilai Rp 127 miliar, yang melibatkan 24.049 anak usia 10-18 tahun.

“Transaksinya itu patut diduga secara kuat terkait dengan prostitusi lalu kemudian ada pornografi juga. Nah, transaksi yang 24 ribu sekian itu, itu ada 130 ribu transaksi, angkanya mencapai Rp 127 miliar 371 juta sekian,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers penandatanganan nota kesepahaman dengan KPAI di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Data-data tersebut, kata dia, bisa menjadi pembahasan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ditangani secara serius. Pihaknya bertekad untuk melakukan yang terbaik guna menjaga anak dan perempuan di Indonesia.

Diketahui, hasil analisis terkait dengan pornografi dalam dua tahun terakhir mencatat angka transaksi Rp 4,9 miliar, atau hampir Rp 5 miliar perputaran transaksi.

Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati menyatakan, sejak tahun 2021-2023 terdapat sebanyak 481 kasus yang teradukan, serta korban eksploitasi dan perdagangan anak dalam kurun waktu yang sama ada 431 kasus.

“Jadi, kalau kita total hampir 900 anak yang masuk dalam situasi dan kondisi eksploitasi serta children sexual abuse material atau pornografi,” kata Ai Maryati.

Dia menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang menimpa anak-anak Indonesia. Pertama, tindak pidana TPPO yang menyasar anak secara online dengan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi, serta pornografi dan cyber crime.

Kedua, adanya jual beli konten pornografi anak yang dikendalikan orang dewasa serta melibatkan anak melalui pembayaran uang digital dan perbankan. Ketiga, adanya sejumlah kasus yang sulit diselesaikan akibat transaksi keuntungan yang sulit terdeteksi, tindak pencucian uang, serta minimnya perspektif follow the money dalam tindak kejahatan.

Keempat, adanya kecenderungan penggunaan transaksi hasil jual beli eksploitasi dan pornografinya menggunakan penyedia jasa keuangan digital seperti e-wallet, e-money dan lainnya yang memudahkan tipu daya kepada anak. Kelima, adanya kecenderungan tindakan jual beli konten pornografi dan eksploitasi online menggunakan jasa perbankan dengan mata uang rupiah, USD, atau Euro.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menemukan transaksi mencapai Rp127 miliar yang diduga terkait dengan prostitusi anak. Diduga terdapat 24 ribu anak dengan usia 10-18 tahun yang terlibat dalam prostitusi anak tersebut.

"PPATK menemukan dugaan transaksi yang terkait dengan prostitusi anak. Itu ada 130 ribu transaksi, angkanya mencapai Rp127.371.000.000 sekian," kata Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Ivan Yustiavandana menyampaikan transaksi dalam kasus ini dilakukan di antaranya lewat e-wallet serta aset kripto. Pihaknya menambahkan anak sangat berisiko terpapar dengan pornografi dan judi online.

"Selain dengan judi online, risiko terkait dengan anak yang paling banyak itu adalah terkait dengan pornografi. Ini sesuatu yang harus kita tangani bersama. Dan kami melihat memang berat sekali tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini jika tidak kita dukung bersama-sama," katanya.

Untuk itu, PPATK bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan nota kesepahaman sebagai wujud komitmen dan kolaborasi terhadap perlindungan anak dalam konteks kejahatan pencucian uang yang melibatkan anak.

Penandatanganan dilakukan Ketua KPAI Ai Maryati Solihah dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor KPAI, Jakarta, Jumat.

"Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak Indonesia dan manipulasi untuk keuntungan finansial," ujar Ai Maryati Solihah.

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyoroti kasus prostitusi anak yang dijual menjadi pekerja seks komersial (PSK) melalui media sosial (medsos). Kemen PPA mendorong agar semua pihak bisa ikut mengawasi kasus serupa tak berulang.

Pelaksana tugas (Plt) Asisten Deputi Layanan Anak Kementerian PPPA Lany Ritonga mengimbau masyarakat Indonesia mengawasi anak di bawah umur agar tak menjadi korban prostitusi. Terlebih hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli.

"Kami mengingatkan kembali kepada para orang tua, para pendidik, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat untuk kembali memperkuat pengawasan terhadap anak-anak kita dan juga melakukan deteksi dini apabila melihat anak-anak kita yang rentan dalam situasi bahaya," ucap Lany di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juli 2024.

Baca juga: 19 Anak Dijual Jadi PSK di Medsos, Polisi Temukan Transaksi Capai Rp9 Miliar

Sebelumnya, kasus prostitusi anak ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Total terdapat empat tersangka ditangkap dengan 19 anak perempuan di bawah umur menjadi korban.

Tim penyidik saat ini masih mendalami kasus tersebut. Pasalnya masih ada beberapa korban yang belum teridentifikasi.

Para tersangka dijerat Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(END)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menemukan transaksi dengan nominal mencapai Rp9 miliar dalam kasus prostitusi anak yang dijual menjadi pekerja seks komersial (PSK) melalui media sosial (medsos). Fakta ini terungkap dari pemeriksaan awal empat tersangka.

"Kami temukan di rekening kurang lebih total transaksinya ada Rp9 miliar, yang kita temukan dari tiga rekening yang kita temukan selama perjalanan satu tahun seperti diawal kita sampaikan," kata Wadirtipidsiber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Dani menyebut angka itu akumulasi dari transaksi yang dilakukan para tersangka selama satu tahun. Yakni sejak Juli 2023, hingga Juli 2024.
Dani mengungkap para tersangka mempunyai 1.962 talent yang dijual melalui media sosial X hingga Telegram. Sebanyak 19 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur.

Bagi pekerja seks di bawah umur, kata Dani, ditawarkan dengan harga Rp8 hingga Rp17 juta. Namun, para talent hanya menerima upah sebesar Rp2 juta.

"(Uang yang) dibayarkan kepada talent itu, baik talent di bawah umur dan dewasa, hanya Rp2 juta yang diberikan," ungkapnya.

Baca juga: Bongkar Kasus Eksploitasi, 19 Anak Dijual Jadi PSK Lewat Medsos

Dani menjelaskan para pelaku menarik pelanggannya melalui sosial media X. Kemudian, diarahkan untuk bergabung ke grup aplikasi chatting Telegram.

Namun, sebelum bergabung ke Grup yang dinamakan Yerso, para pelanggan atau customer akan dimintai uang oleh admin sebesar Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Dani menyebut saat ini member grup Telegram premium place ini kurang lebih 3.200 akun.

"Jadi, member ini di grup itu ada 3.200 akun, bisa memungkinkan juga untuk 3.200 orang. Adapun para member harus membayar akses, jadi setelah dia menjadi member kemudian dia mengakses di grup itu dengan membayar Rp500 ribu sampai Rp2 juta," pungkas Dani.

Empat orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Keempatnya yakni YM, 26; MRP, 39; CA, 19; dan MI, 26. Tersangka MI merupakan narapidana yang tengah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) narkotika.

Para tersangka dijerat Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(END)