BOGOR, KOMPAS.com - Biaya operasional untuk 49 program buy the service (BTS) BiskitaTranspakuan Bogor selama satu tahun menelan anggaran sebesar Rp 58 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Biaya operasional sebesar itu dinilai Marse terlalu berat jika nantinya ditanggung Pemkot Bogor, mengingat BPTJ meminta pengelolaan Biskita sepenuhnya dialihkan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Dengan begitu biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari tahun 2021 sampai 2024 itu dibiayai oleh Kemenhub. Direncanakan 2025 itu untuk tidak dibiayai lagi APBN, tapi melalui APBD,” ungkap Marse.

Untuk itu, Marse meminta pengelolaan dimulai secara bertahap, atau dimulai dengan satu atau dua koridor terlebih dahulu.

Pihaknya juga harus melihat ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri di tahun depan, Marse menegaskan perlunya perencanaan yang matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

“Berbicara keuangan daerah kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti. Kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah karena harus ada proses persetujuan legislasinya,” tutur Marse.

BOGOR, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor meminta agar proses pengalihan pengelolaan program Buy The Service (BTS) BiskitaTrans Pakuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dilakukan secara bertahap.

Sebab, Pemkot Bogor masih harus mempelajari secara teknis tata kelola Biskita di lapangan karena selama tiga tahun pengelolaannya dilakukan langsung oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Masih berharap dan meminta juga kepada BPTJ atau Kemenhub untuk prosesnya bisa dilakukan secara bertahap,” ucap Kadishub Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Pengelolaan secara bertahap, menurut Marse, bisa dimulai dari satu atau dua koridor terlebih dahulu, sehingga Pemkot Bogor bisa belajar sambil melaksanakan pengelolaan sendiri.

“Bertahap lah jangan sekaligus, karena ada hal-hal yang harus kita pelajari di lapangan yang selama ini dikelolah oleh BPTJ. Pemkot Bogor juga ada hal-hal yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Marse juga menyebut pihaknya perlu melakukan penyesuaian dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pengelolaan Trans Pakuan secara mandiri.

Menurut dia, biaya pengelolaan untuk 49 Biskita di empat koridor bisa mencapai Rp 58 miliar dalam satu tahun.

Untuk itu, Marse akan melihat terlebih dahulu ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri pada 2025 mendatang, Marse menegaskan perlunya perencanaan matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kalau kebutuhan untuk empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih Rp 57-58 miliar. Berbicara keuangan daerah, kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengelolaan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan sepenuhnya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari BPTJ itu minta pelaksanaan BTS Biskita itu sudah tidak dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke Pemkot semuanya koridor,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bogor Syarifah Sofiah.