Jakarta -

Alfiansyah Komeng atau yang akrab disapa Komeng sudah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin.

Sebagai salah anggota DPD RI terpilih, Komeng tercatat sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 2 September 2024 lalu saat dirinya masih menjadi Calon Anggota.

Berdasarkan data LHKPN tersebut, Komeng tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 15.729.857.704 atau sekitar Rp 15,7 miliar. Harta kekayaannya terdiri dari berbagai aset, mulai dari properti, kendaraan, hingga kas. Berikut rincian harta kekayaan Komeng.

Aset Tanah dan Bangunan Milik Komeng Rp 14.250.000.000 atau Rp 14,2 miliar

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/35 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 900.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/48 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 900.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/41 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 950.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/225 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 4.500.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/215 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 5.000.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/350 m2 di Kab/Kota Malang, hasil sendiri Rp. 2.000.000.000

Alat Transportasi dan Mesin Milik Komeng Rp 1.357.000.000 atau Rp 1,3 miliar

1. Mobil, JEEP COMPASS LONGITUDE 1.4 Tahun 2019, Hhasil sendiri Rp 385.000.000

2. Mobil, DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T mobil penumpang Tahun 2016, hasil sendiri Rp 135.000.000

3. Mobil, SUZUKI XL7415F GX 4X2 M/T Tahun 2020, hasil sendiri Rp 179.000.000

4. Mobil, HYUNDAI H-1 MINIBUS Tahun 2017, hasil sendiri Rp 300.000.000

5. Mobil, SUZUKI MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, Hadiah Rp 179.000.000

6. MOBIL, SUZUKI MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, Hadiah Rp 179.000.000

Aset Lain Milik Komeng

Selain properti dan kendaraan, Komeng juga tercatat memiliki harta berupa sejumlah aset. Yakni berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 8.000.000 dan kas Rp 114.857.704. Pada LHKPN miliknya, Komeng tercatat tak memiliki utang. Dengan demikian total kekayaan Komeng mencapai Rp 15,7 miliar.

Simak: Video: Momen Teriakan 'Uhuy' saat Komeng Disorot di Pelantikan DPR-DPD

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para bakal calon kepala daerah (cakada) agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal itu sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, KPK mengimbau setiap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mulai menyampaikan LHKPN, sebagai salah satu syarat pendaftaran ke KPU.

Dikatakan Pahala, LHKPN bukan hanya kewajiban administratif saja, juga sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas atas harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara.

Karena itu, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pemberian Tanda Terima LHKPN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk membantu bakal cakada membuat LHKPN agar mudah dan cepat.

Pedoman tersebut disusun agar mempermudah proses penyampaian LHKPN. Sekaligus memastikan setiap bakal calon kepala daerah memenuhi persyaratan dengan jelas serta transparan.

KPK nantinya akan melakukan verifikasi administratif atas kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian, berikut kelengkapan dokumen berupa surat kuasa terhadap seluruh LHKPN para bakal calon kepala daerah.

KPK lalu memberikan tanda terima jika LHKPN yang disampaikan sudah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif. Jika masih ada kekurangan isian atau dokumen kelengkapan, KPK akan memberitahu bakal calon kepala daerah terkait hal-hal yang mesti diperbaiki.

Adapun bakal calon kepala daerah wajib menyampaikan perbaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dengan tetap mempertimbangkan batas waktu dari KPU (waktu pendaftaran ke KPU 27 sampai dengan 29 Agustus 2024).

“Dalam hal bakal calon tidak melakukan perbaikan yang dimaksud, maka KPK tidak akan memberikan tanda terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK,” ungkap Pahala dalam keterangan yang dikutip Jumat (2/8/2024).

Dalam surat edaran dimaksud, KPK menetapkan tata cara penyampaian LHKPN bagi bakal calon kepala daerah berikut ini:

1. Bagi Bakal Calon yang belum memiliki akun pelaporan LHKPN, mereka harus mendaftar ke KPK untuk mendapatkan username dan password sesuai dengan prosedur yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran. Setelah memperoleh akun, mereka harus melakukan pelaporan LHKPN dengan menggunakan Jenis Laporan Khusus;

2. Bagi Bakal Calon yang telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar sebagai Wajib Lapor LHKPN pada suatu instansi, mereka wajib menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK untuk mengaktifkan kembali akun tersebut dan kemudian melakukan pelaporan LHKPN;

3. Bagi Bakal Calon yang telah memiliki akun dan saat ini masih terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu instansi, mereka dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan jabatan yang saat ini. Jika sudah melakukan submit pelaporan LHKPN di tahun 2024, baik pelaporan periodik 2023 maupun laporan khusus 2024, maka tanda terima dari pelaporan tersebut bisa digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban LHKPN.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG--Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih diingatkan untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, hingga saat ini sebanyak delapan caleg terpilih belum melakukannya.

Seperti diketahui, pada 28 Mei 2024 lalu KPU Provinsi Jabar telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jabar sebanyak 120 orang. Dari jumlah itu, 24 orang di antaranya merupakan caleg terpilih perempuan atau sebanyak 20%.

Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih sebanyak 112 orang di antaranya telah menyerahkan laporan LHKPN nya. Dari jumlah tersebut, 95 orang telah dinyatakan lengkap.

“Sedangkan, 17 orang lainnya masih dalam antrean. Dan delapan orang sisanya belum menyerahkan LHKPN. Oleh karena itu, kami mengingatkan mereka untuk segera menjalankan salah satu ketentuan tersebut,” kata Hedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2024).

Dijelaskan Hedi, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 pasal 52 ayat 1 disebutkan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara.

Kemudian di pasal berikutnya juga disebutkan agar tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

“Bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih untuk dilantik,” ujarnya.

Adapun, untuk DPRD Kabupaten/Kota di Jabar caleg terpilihnya yang sudah melaporkan semuanya adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Bekasi, Kota Bandung dan Kota Banjar.

Bagi calon terpilih anggota DPR dan DPD, KPU RI akan menyampaikan salinan keputusan kepada presiden.

Sedangkan KPU Provinsi menyampaikan salinan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk diambil sumpah dan janji.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, dari total calon legislatif (caleg) terpilih sebanyak 20.462 orang, sebanyak 13.493 orang sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sisanya sebanyak 6.969 orang belum menyampaikan laporan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menuturkan, sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, dari data yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sudah menyampaikan laporan LHKPN 13.493 orang, dari total 20.462 caloh terpilih berdasarkan penetapan KPU.

“KPK mendorong para calon legislatif terpilih untuk segera melaporkan LHKPN, sehingga tidak berpotensi melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum,” ujar Tessa, Kamis (18/7/2024).

Ditekankan Tessa, batas akhir penyampaian LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan. Dia pun mengungkapkan risiko yang mesti dihadapi jika para caleg tersebut tidak menyampaikan LHKPN ke KPK.

“Calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih. Untuk diperhatikan bahwa batas waktu akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan,” ungkap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong berani mencoret calon yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kepatuhan melapor kekayaan jadi salah satu hal penting menilai integritas seseorang.

"Harus segera dicoret oleh pansel, konsep zero tolerance terhadap pelanggar. Apalagi kalau LHKPN itu tergolong sebagai pelanggaran hukum, itu harus ditindaklanjuti oleh panitia seleksi pimpinan KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam diskusi online bertajuk 'Kupas Tuntas Seleksi Capim dan Dewas KPK', Senin, 15 Juli 2024.

Kurnia mengatakan pansel harus jeli melihat kepatuhan pelaporan LHKPN itu. Apalagi, calon tersebut merupakan pejabat publik.

"Ketika pendaftar itu berasal dari pejabat publik atau bahasa hukumnya sebagai penyelenggara negara, kami berharap agar aspek integritas itu dikedepankan," ucap Kurnia.
Kurnia mengibaratkan posisinya sebagai pansel yang sedang mencari lima pemimpin KPK dan lima pengawas lembaga tersebut. KPK, lanjut dia, dalam salah satu kampanyenya memastikan, agar nilai integritas dapat diterapkan seluruh masyarakat.

"Maka dari itu tidak salah jika kemudian kita mendorong agar ketika ada penyelenggara negara yang mendaftar dan ketika dilihat dia tidak patuh LHKPN, tidak patuh ini jenisnya dua, satu, dia tidak melaporkan. Dua, terlambat," ucap Kurnia.

Pendaftaran capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dibuka hingga Senin, 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

Pendaftar capim sudah mencapai 210 orang dan Dewas 142 orang. Data ini tercatat per Senin, 15 Juli 2024, pukul 06.50 WIB.

(ADN)