IDXChannel - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diminta agar bekerja lebih fokus dan tepat sasaran. Hal ini guna mengembalikan uang negara yang dikemplang oleh para obligor nakal.

Pengamat Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho meminta Satgas BLBI terus menjaga komitmennya dalam melakukan penanganan serta penyelesaian kasus skandal BLBI secara efektif dan efisien agar pengembalian uang negara benar-benar optimal.

“Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tidak dibayar. Harus dibayar segera,” kata Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hardjuno menegaskan, belakangan ini kasus BLBI Kembali mencuat. Penyebabnya adalah protes Marzuki Alie terhadap petugas Satgas BLBI yang hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.

Protes eks Ketua DPR RI tentang penyitaan aset Bank Centris ramai di media sosial. Marzuki protes karena aset Bank Centris yang tidak terkait dengan BLBI.

Menurut Hardjuno, kasus Bank Centris ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti obligor-obligor yang jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI.

Namun, jika Satgas BLBI menyasar pihak yang tidak ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang terjadi pada Bank Centris, maka ini adalah sebuah kesalahan serius yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

"Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, bukan berdasarkan asumsi atau dokumen yang meragukan. Jika tidak ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas ini harus dihentikan," kata dia.

Hardjuno menekankan, dalam menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidak boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap mereka yang tidak terlibat dalam kasus BLBI. Menurutnya, semua tindakan yang diambil oleh pejabat negara harus berdasarkan hukum yang jelas dan transparan.

"Penyitaan aset tanpa bukti yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Satgas BLBI harus benar-benar memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasarkan dokumen dan fakta yang valid, bukan dokumen palsu atau informasi yang tidak akurat," ujarnya.

Hardjuno juga menyinggung peran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memastikan proses penegakan hukum terkait BLBI ini berjalan dengan adil dan transparan.

"Sebagai pejabat negara, Menteri Keuangan harus bersikap terbuka dan mau mendengarkan keluhan masyarakat. Jangan sampai kekuasaan yang besar membuat pejabat lupa bahwa mereka ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya," ujar dia.

Lebih lanjut, Hardjuno menambahkan, jika ada dugaan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan aset, hal ini harus segera diselidiki dan ditindaklanjuti dengan serius.

"Satgas BLBI penting untuk menegakkan hukum terhadap para pengemplang BLBI, namun penegakan hukum ini harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah," kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, investor.id – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diperpanjang masa tugasnya. Hal ini diperlukan agar satgas dapat melanjutkan dalam penyelesaian masalah terkait sisa aset yang belum tuntas.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, karena masih banyak aset-aset yang harus diselesaikan.

“Tentunya kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan yaitu terhadap obligor atau debitur," ujar Menko Polhukam Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Presiden Jokowi sebelumnya telah memperpanjang masa kerja Satgas BLBI sampai dengan 31 Desember 2024. Menko Polhukam Hadi juga menuturkan tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden terkait hal ini.

"Saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," kata Menko Hadi.

"Di samping itu saya tadi juga meminta Satgas BLBI melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," tambahnya.

Satgas terus melakukan upaya penyelesaian terkait pengembalian aset secara bertahap. Hingga saat ini perolehan Satgas BLBI mencapai 38,2 triliun.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," terang Menko Hadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News