JAKARTA, KOMPAS.com -Dana pariwisata (tourismfund) masih belum terealisasi sejak disebut-sebut akan rampung pada Agustus 2024, lalu mundur ke Oktober 2024.

"Tadinya kita harapkan (selesai) sebelum 20 Oktober, tapi ini udah masuk minggu terakhir, paling tidak prosesnya sudah berjalan, dan bisa diwujudkan di 2025. Bola terakhir ada di Setneg (Sekretariat Negara), jadi nanti ini akan di tandatangani Presiden," kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dilaporkan Kompas.com, Selasa (15/10/2024).

Nyatanya, sampai pergantian presiden dari era pemerintahan Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, dana pariwisata ini masih terus dibahas.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Tourism fund, kita akan terus rapatkan dengan kementerian keuangan karena bicara soal wadah dan jumlahnya," kata Airlangga.

Bersamaan dana pariwisata, ia menuturkan, tarif pesawat domestik juga menjadi bahasan rapat para menteri.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," kata Airlangga.

• Menyoal Polemik Pungutan Dana Pariwisata
• Indonesia Akan Bentuk Dana Pariwisata, Ini Tujuannya
• Kemenparekraf Dorong Dana Kreator Konten, Apa Itu?

Kompas.com/Krisda Tiofani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah saat jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Adapun kisaran dana kelolaan awal yang disebutkan Menparekraf Sandiaga Uno akan mencapai Rp 2 miliar.

Dana pariwisata itu rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. (Dana Rp 2 triliun) itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi dana yang dikelola oleh BPDLH," ucap Sandiaga.

Dana pariwisata ini nantinya akan digunakan untuk menunjuang penyelenggaraan acara, promosi pariwisata, dan branding pariwisata dalam negeri secara global.

"Untuk mengundang misalnya ada konferensi besar dunia, seperti kemarin ada Water World Conference yang besar di Bali, besok itu bisa digunakan, atau kegiatan yang mem-bidding event-event sport besar, seperti FIFA World Cup," kata Sandiaga, dilaporkan oleh Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

• Menparekraf Bantah Akan Ada Pungutan Dana Pariwisata kepada Wisatawan
• Waspada Penipuan Dana Hibah Pariwisata dan BIP Kemenparekraf
• Pemerintah Siapkan Dana Rp 4,55 Triliun untuk Pemulihan Pariwisata

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)