JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan target 100 hari yang akan dilakukannya dalam Kabinet Merah Putih. Secara umum, Bahlil menegaskan akan melakukan pembenahan regulasi yang masih tumpang tindih di sektor ESDM.

"Target 100 hari saya melakukan perapian ya, pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih," jelas Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Masih berantakannya regulasi dicontohkan Bahlil dalam hal kegiatan eksplorasi migas. Upaya industri untuk menemukan cadangan sumber daya baru menurutnya masih terkendala ratusan perizinan. "Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, ada 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita service level agreement yang kurang, kecepatannya. Nah, ini saya lagi cari akalnya," paparnya.

Tumpang tindih aturan menurutnya juga banyak terjadi di sektor Minerba. Bahkan, menurut dia, tumpang tindih aturan ini menyebabkan banyak pejabat di sektor minerba terkena dampaknya.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih, yang kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di dirjen, yang ikut, apa ya, kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet," ujar Bahlil.

Bahlil bertekad melakukan pembenahan agar regulator maupun dunia usaha ke depan semakin nyaman. "Nah, ini kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," tandasnya.

Bahlil mengatakan, meski tidak mengalami perubahan dari posisinya di sisa akhir jabatan pemerintah sebelumnya, ia tetap merasa banyak tantangan besar yang harus dihadapinya sebagai menteri ESDM pada pemerintahan kali ini.Menurut Bahlil, ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang kedaulatan dan kemandirian energi, maka Kementerian ESDM yang dipimpinnya ini adalah garda terdepan untukmewujudkan cita-cita tersebut.

"Sudah barang tentu ini menjadi tantangan besar, sebab apa harapan Presiden Prabowo dengan berbagai pidatonya termasuk kemarin pidato kenegaraan pertama di MPR bahwa salah satu yang akan didorong itu adalah tentang kedaulatan energi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mendorong penetrasi internet hingga 86% pada 2030 bakal berjalan sulit terealisasi jika tidak diimbangi dengan kepastian dan relaksasi regulasi.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy mengatakan perizinan penggelaran jaringan serat optik yang rumit dan mahal jadi tantangan perusahaan swasta dalam memperluas penetrasi internet.

Infrastruktur internet dianggap sebagai sesuatu yang mahal sehingga pemerintah daerah menarik retribusi kepada para pelaku yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk menggelar lagi infrastruktur internet kembali.

“Masih terjadi tumpang tindih regulasi pusat dan daerah terhadap objek fiber optik menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Jerry mengatakan proses perizinan yang belum ter-simplifikasi dari pusat hingga daerah serta adanya perizinan baik dari dinas pekerjaan umum nasional, provinsi hingga kabupaten/kota juga membuat biaya dan waktu penggelaran menjadi lebih mahal serta lama, sehingga pelaku usaha kehilang potensi pasar mereka.

“Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses konektivitas dengan cepat dalam penggelaran serat optik di Indonesia,” kata Jerry.

Jerry berharap agar target penetrasi internet 86% dapat tercapai, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama. Seluruh pemangku kepentingan juga harus mengakselerasi pemanfaatan dana universal service obligation (USO) dan utilisasi Palapa Ring demi keandalan transformasi digital Indonesia.

“Selain itu perlu sinkronisasi peta jalan digital Indonesia,” kata Jerry.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap penetrasi internet Indonesia dapat meningkat 800 basis points (bps) atau naik dari 78% pada 2023 menjadi 86% pada 2030.

Dalam dokumen Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, pemerintah telah menyiapkan 61 inisiatif pengembangan ekonomi digital dalam jangka waktu 7 tahun mendatang atau hingga 2030 guna mencapai target tersebut.

Dalam kata sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital, mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta orang, dengan lebih dari 78% populasi Indonesia telah memiliki akses ke internet, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang.

Airlangga mengingatkan di balik jumlah populasi yang besar tersebut, potensi Indonesia terbuka lebar untuk meraup ekonomi digital.

“Selain itu, pada 2030, negara kita juga akan mengalami puncak bonus demografi. Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi ini guna memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.