IDXChannel—Kementerian Perindustrian menargetkan Indonesia dapat masuk dalam jajaran lima besar produsen ubin keramik di dunia, untuk mencapai target tersebut pemerintah tengah menyusun strategi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi mengatur strategi terkait penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), standar industri hijau, dan standar spesifikasi teknologi industri.

"Bahkan, kami juga berperan dalam implementasi standar halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dimiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI Kemenperin,” tutur Andi, Kamis (22/8).

Menurutnya, saat ini investasi di industri keramik telah mengalami peningkatan. Terlihat dari pendirian perusahaan baru, PT Rumah Keramik Indonesia (RKI), yang dibangun oleh PT Surya Bangunan Semesta di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Perusahaan itu mampu memproduksi ubin keramik dengan kapasitas produksi 360.000 meter persergi per bulan, dengan target penyerapan tenaga kerja hingga 500 orang karyawan pabrik.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan insentif yang tepat, pelaku industri tetap memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri," ungkapnya.

Andi juga menyampaikan, PT Surya Bangunan Semesta sebelumnya adalah importir, namun kini telah bertransformasi menjadi produsen ubin keramik domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Namun perusahaan juga melakukan ekspor untuk mendukung program substitusi impor. Langkah perusahaan ini diharapkan dapat menginspirasi investor lain untuk berinvestasi di Indonesia dan berkontribusi dalam realisasi target yang dicanangkan Kemenperin.

Pembangunan pabrik RKI juga diharapkan mampu mengisi kebutuhan pasar domestik, sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Tahun lalu, program ini mencatatkan komitmen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk domestik senilai Rp1.157,47 triliun, nilai ini meningkat menjadi Rp1.428,25 triliun pada semester pertama 2024.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons soal kekhawatiran adanya permainan produsen lokal menaikkan harga ubin keramik saat bea masuk anti dumping (BMAD) yang tinggi diterapkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap industri ubin keramik bakal terus dilakukan pemerintah saat nantinya BMAD diterapkan. Menurutnya, industri tidak bisa serta-merta untuk memainkan harga dan pasar di dalam negeri.

"Tapi kita bisa mengontrol, jadi BMAD itu dikasihnya tiga tahun nanti dievaluasi. Jadi kita bukan tidak terkontrol," ujar Budi, Rabu (17/7/2024).

Sebaliknya, Budi menjelaskan risiko lebih besar bisa terjadi apabila saat ini pemerintah tidak menerapkan tarif proteksi terhadap industri keramik dalam negeri. Saat keramik impor membanjiri pasar dalam negeri tanpa kontrol berisiko mematikan industri lokal.

Alhasil saat Indonesia seutuhnya mengandalkan ubin keramik impor, kata Budi, lonjakan harga keramik impor secara tak terukur memungkinkan terjadi hingga sulit dikendalikan. Dia pun memastikan, tindakan Kemendag dalam kebijakan proteksi lewat tarif masuk itu tidak dilakukan secara asal-asalan yang menguntungkan kelompok industri tertentu.

"Kalau industri dalam negeri tidak dilindungi masa kita mau impor aja, jangan curiga dulu, kan kita ada mekanisme kontrol. KPPU semua juga akan mengawasi," jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan, dalam ketentuan World Trade Organization (WTO) pengenaan BMAD maupun BMTP atau safeguard tidak bisa diterapkan secara permanen. Menurutnya, BMAD dan BMTP bisa dievaluasi dan diperpanjang hingga batas tertentu.

"BMTP dan BMAD itu bisa diterapkan satu negara tetapi enggak bisa selamanya," ujar Bara.

Menurut Bara, industri dalam negeri punya kesempatan untuk melakukan perbaikan selama BMAD dan BMTP diterapkan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan nantinya juga bisa semakin kompetitif.

Faktor preferensi konsumen terhadap harga yang murah, kata dia, perlu menjadi perhitungan bagi industri untuk menghasilkan produk yang lebih berdaya saing dengan produk impor.

"Industri kita harusnya juga bisa kompetitif, jangan terlalu banyak dimanjakan dengan proteksi. Ini kan tindakan sementara [BMAD dan BMTP], dikasih waktu tiga tahun, industri harus berubah dong," ucap Bara.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (16/7/2024), Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menilai pasar pesaingan akan semakin kecil kala BMAD ubin keramik diterapkan sehingga opsi konsumen semakin sedikit.

Alhasil, harga keramik semakin mahal. Pihaknya pun menduga ada risiko perang harga yang dilakukan produsen lokal. Pasalnya, dalam kajian KADI terdapat keluhan dari perusahaan lokal yang mengeluhkan harga jual keramik yang tidak bisa tinggi di tengah maraknya impor murah dari China.

"Kecurigaan kami ini memang ada price war di dalam domestic producer, apakah ini memang memperbesar kuenya sehingga domestic price-nya akan meningkat untuk memfasilitas produsen tersebut? Kita tidak tahu," ujarnya.

Pemberlakuan BMAD akan membuat produsen tersebut meningkat margin keuntungannya dengan menaikkan harga jual. Sebab, harga impor keramik akan meningkat tajam.

"Praktis semakin rendah kuantitas atau volume di pasar di saat permintaan meningkat, maka harga yang diterima konsumen akan semakin mahal," terangnya.

kami sedang melakukan revisi Permenperin 85 dan kita harapkan sebentar lagi bisa dikeluarkan, ditetapkan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permenperin) Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib.

Pejabat Fungsional Pembina Industri Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (ISKPBGNL) Kemenperin Ashady Hanafie mengatakan revisi merupakan upaya untuk menjaga iklim usaha industri.

"Saat ini posisinya kami sedang melakukan revisi Permenperin 85 dan kita harapkan sebentar lagi bisa dikeluarkan, ditetapkan. Karena harapan dari industri, ini bisa segera diberlakukan," ujar Ashady dalam Diskusi Publik Indef secara virtual di Jakarta, Selasa.

Ashady menyampaikan revisi Permenperin tersebut akan meliputi aturan-aturan yang lebih komprehensif terkait dengan impor ubin keramik.

Langkah ini disebut sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan impor khususnya pada sektor industri ubin keramik.

"Di dalamnya kita sudah mulai melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih komprehensif terkait dengan impor. Kita tidak membatasi impor, kita tidak menyetop impor, tapi kita bisa mencoba untuk mengendalikannya," kata Ashandy.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenperin melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga iklim usaha, salah satunya melalui kewajiban SNI bagi ubin keramik.

Menurut Ashady, ini tidak hanya berkaitan dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tetapi juga merupakan hambatan non-tarif atau non-tariff barrier untuk impor.

Selain itu, terdapat juga tax allowance atau insentif yang diberikan pemerintah sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi investor yang menanamkan modalnya sesuai Undang-Undang Pemerintah Nomor 78/2019.

Kemenperin juga mengedepankan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan barang, standar industri hijau (SIH) dan harga gas bumi tertentu (HGBT).

Lebih lanjut, terdapat juga aturan perpanjangan safeguard produk ubin keramik selama 3 tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2021 yang mengenakan Bea Masuk terhadap impor ubin keramik asal China, Vietnam dan India.

"Awalnya kita ke negara China, dan awal diberlakukan turun, setelah beberapa saat naik lagi. Ternyata pengiriman barang tidak melalui China tapi India dan Vietnam, akhirnya kita minta berlakukan juga ke India dan Vietnam," ucap Ashady.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024