Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Inflasi atau indeks harga konsumen Tiongkok naik lebih lambat pada bulan Oktober 2024. Sementara deflasi harga produsen semakin dalam, bahkan saat Pemerintah Tiongkok menggandakan kebijakan stimulus untuk menopang ekonominya yang sedang lesu.

Tiongkok meluncurkan paket 10 triliun yuan atau setara US$ 1,4 triliun pada Jumat (8/11) untuk meringankan beban "utang tersembunyi" pemerintah daerah, daripada langsung menyuntikkan uang ke dalam ekonomi.

Indeks harga konsumen atau inflasi Tiongkok naik tipis 0,3% bulan lalu dari tahun sebelumnya, melambat dari kenaikan 0,4% pada bulan September dan terendah sejak Juni, demikian data dari Biro Statistik Nasional pada Sabtu (9/11). Inflasi ini meleset dari estimasi kenaikan 0,4% dalam jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom.

Inflasi tersebut turun 0,3% bulan ke bulan, dibandingkan dengan hasil yang tidak berubah pada bulan September dan di bawah perkiraan penurunan 0,1%.

Indeks harga produsen turun 2,9% secara tahunan di bulan Oktober, lebih dalam dari penurunan 2,8% di bulan September, dan di bawah penurunan yang diharapkan sebesar 2,5%.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan tiga dampak buruk imbas rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan dampak buruk yang pertama dari rencana kebijakan itu adalah hilangnya potensi ekonomi sebesar Rp 182,2 triliun. Hilangnya potensi ekonomi ini belum termasuk dampak dari pasal 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, ditulis Senin (4/11/2024).

"Kemasan polos mendorong down trading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya lagi.

Jika memperhitungkan kerugian negara imbas pasal-pasal lain dalam kebijakan ini seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan dan pembatasan iklan rokok, maka total potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," ucapnya.

Kedua, pemerintah dapat kehilangan pendapatan dari pajak hingga Rp 95,6 triliun imbas rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut. Ini merupakan peluang penurunan pendapatan negara terbesar dibandingkan dampak dari pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

Sebab untuk potensi penurunan penerimaan pajak imbas penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan berada di Rp 43,5 triliun. Sedangkan dari pembatasan iklan rokok berpotensi menghilangkan pendapatan pajak sebesar Rp 21,5 triliun.

Ketiga, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," pungkas Andry.

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Sebab hal ini dinilai dapat memberi dampak buruh terhadap industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan termasuk mereka para petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya menjelaskan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos tersebut tidak secara langsung memberikan dampak kepada para petani.

Sebab salah satu dampak langsung dari kebijakan ini meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di mana menurutnya baik rokok konvensional (legal) maupun ilegal sama-sama membeli tembakau dari petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, ditulis kembali Senin (4/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

Parahnya lagi, rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana pada 2024 ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% jika dibandingkan 2023 lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Peredaran Rokok Ilegal Menjamur

Secara terpisah Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini dapat mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Kondisi inilah yang menurutnya akan membuat pangsa pasar rokok legal semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Produsen (IHP) umum dari sembilan sektor pada kuartal III/2024 naik 0,16% secara kuartalan dan naik 0,83% secara tahunan.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya indeks harga di seluruh sektor, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengangkutan, dan Pengadaan Listrik dan Gas yang masing masing sebesar 1,29%, 0,74%, dan 0,002% secara kuartalan.

Pada periode yang sama, kenaikan tertinggi terjadi pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 1,65% dan sektor Pengelolaan Air sebesar 0,82%.

Untuk diketahui, IHP digunakan sebagai indikator awal dari inflasi harga konsumen. IHP merefleksikan pergerakan harga komoditas pertama kali (leader price) dalam suatu rantai perdagangan, sebelum menuju pada tingkat harga eceran (retail level).

Di berbagai negara maju IHP sudah digunakan untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan moneter dengan berdasarkan tren inflasi yang ditunjukkan IHP.

Lebih lanjut dalam laporan BPS, IHP Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kuartal III/2024 naik 0,54% terhadap kuartal II/2024 (quartal to quartal/QtQ) dan naik 7,67% terhadap kuartal III/2023 (year on year/YoY).

IHP Sektor Industri Pengolahan kuartal III/2024 naik 0,42% QtQ dan naik 3,12% YoY. IHP Sektor Jasa Kesehatan kuartal III/2024 naik 0,69% QtQ dan naik 2,69% YoY.

Sementara IHP Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kuartal III/2024 naik 0,72% QtQ dan naik 2,98% YoY.

Secara tahunan, BPS mencatat seluruh sektor mengalami inflasi dan satu sektor yang mengalami deflasi.

“Hanya sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami deflasi sebesar 14,06% [YoY],” tulis BPS dalam laporan tersebut, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Adapun, kenaikan harga di tingkat produsen ini nyatanya tidak sejalan dengan indeks harga konsumen (IHK) yang justru mengalami deflasi bulanan sepanjang kuartal III/2024.

Baru pada Oktober kemarin, IHK mengalami inflasi 0,08% secara bulanan (month to month/MtM), dan mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun.

Salah satu produsen yang menggeber penanaman wood pallet yakni PT Biomasa Jaya Abadi di Gorontalo. Bersama kedua mitranya, PT Bayan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), menanam sebanyak 25.500 pohon gamal di area seluas 5 hektare. BTL pertama kali menanam gamal pada 20 Mei 2022 lalu. Hingga saat ini, jumlah pohon gamal yang telah BTL tanam mencapai sekitar 11.014.500 pohon di area seluas ±2.145 hektare.

Direktur BJA Group Burhanuddin mengatakan, penanaman pohon gamal yang ke-11 juta ini untuk mengembangkan bioenergi dan menjaga pelestarian lingkungan. Melalui langkah nyata ini, BJA Group mewujudkan dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumber daya energi di masa depan.

"Dalam setiap pohon gamal yang ditanam, kita menanam komitmen untuk menghijaukan masa depan kita semua dan membangun lingkungan kita serta menanam harapan untuk masa depan yang berkelanjutan sebagai sumber penghidupan anak negeri di Kabupaten Pohuwato," ujar Burhanuddin, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman Terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 tahun sekali.

Di samping merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Saat ini BJA bersama IGL dan BTL telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.130 orang, setara dengan 27% dari jumlah tenaga kerja di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja asal Pohuwato mencapai sekitar 76% dari total karyawan sedangkan jumlah tenaga kerja asal Provinsi Gorontalo mencapai 85%. Dari penghasilan yang diperoleh karyawan BJA Group, perputaran uang di Pohuwato mencapai lebih dari Rp4 miliar per bulan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(rrd/rir)

Para petani tembakau secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan Kemudian mendapat penolakan dari petani tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya mengatakan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani.

Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan dari aturan itu adalah maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka. Sehingga selama hasil pertanian mereka terserap, mereka tidak memperhatikan aturan standardisasi kemasan itu.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Belum lagi pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Karena saat ini pemerintah nggak punya inovasi, kita belum punya inovasi tembakau ini dipergunakan untuk apa selain rokok. Kan belum ada, misalnya banyak kalangan menyampaikan bahwa tembakau bisa dipakai untuk pestisida, untuk parfum, untuk herbal, itu juga bisa," terang Kusnasi.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Kalau penjualan rokok yang dari industri kita itu turun, artinya kan penyerapannya dari petani juga turun. Tahun ini saja ada beberapa perusahaan yang mereka tidak melakukan pembelian. Apakah alasan karena penjualannya turun atau memang mereka sengaja tidak membeli," terang Kusnasi.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Belum lagi dengan rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," kata Kusnasi.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," tambahnya.

Kinerja produsen cetakan sarung tangan berbahan porselen PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) melesat. Kinerja tersebut ditopang oleh tingginya permintaan global.

Hingga kuartal III-2024, laba bersih perusahaan meningkat 124% yoy menjadi Rp 221,2 miliar dari Rp 98,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Perusahaan optimistis peningkatan penjualan menuju kuartal IV.

Kenaikan permintaan ini didorong oleh lonjakan produksi sarung tangan dari Malaysia, menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang akan memberlakukan tarif masuk pada sarung tangan impor dari China.

"Perubahan kebijakan perdagangan ini menciptakan peluang baru bagi produsen sarung tangan Malaysia, yang menjadi salah satu konsumen utama produk kami," kata Direktur Utama MARK, Ridwan Goh dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dengan demikian, perusahaan siap mendukung peningkatan produksi sarung tangan di Malaysia guna memenuhi permintaan pasar AS. Lebih lanjut, pendapatan perusahaan meningkat 74% yoy menjadi Rp 698,1 miliar.

Penjualan ekspor meningkat pesat seiring dengan tingginya permintaan dari pasar internasional. Penjualan ekspor yang menjadi motor pertumbuhan utama perusahaan mengalami kenaikan tajam berkat tingginya permintaan global terhadap produk cetakan tangan.

Laba bruto perusahaan juga naik signifikan 98% menjadi Rp 357,3 miliar. Total aset perusahaan mencapai Rp 1,05 triliun, naik 10,1% dari Rp 951,6 miliar pada akhir 2023. Sementara kas dan setara kas melonjak 391% yoy mencapai Rp 121,6 miliar.

Lihat Video: Pengacara Sambo Soroti CCTV soal Kliennya Tak Pakai Sarung Tangan

[Gambas:Video 20detik]

Produsen China benar-benar menjadi momok bagi sejumlah pabrikan. Selain menawarkan berbagai fitur canggih, produsen China juga membanderol mobilnya dengan harga lebih rendah.

Tidak heran mobil China jadi favorit baru masyarakat di dunia. Ragam upaya dilakukan agar untuk mengerem mobil China. Di AS misalnya, tarif impor mobil listrik dari China mencapai 100 persen. Di Eropa pun mobil listrik China juga kena tarif impor tinggi yaitu 45 persen. Meski terlihat efektif dalam menekan laju pertumbuhan mobil listrik China, tapi produsen asal Prancis, Citroen justru memiliki penilaian berbeda.

"Ya, jelas bahwa persaingan dengan China sangat kuat di mana-mana. Dan ini adalah fakta kehidupan, seperti yang terjadi di industri lain dalam beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang terjadi di industri mobil," ujar Citroen Brand CEO, Thierry Kokas di Paris.

"Jadi, satu-satunya jawaban yang dapat kami berikan adalah, bagaimana kami dapat menghadapi persaingan yang terjadi di area yang sama? Yang berarti Anda tidak dapat mengandalkan tarif atau pajak untuk berlindung dari persaingan China. Mengapa? Karena pajaknya mungkin berlaku untuk mereka yang datang tetapi mereka bisa pergi ke satu titik lain. Dan banyak negara di dunia, yang tidak memiliki pajak khusus untuk mobil China," Kokas menambahkan.

Untuk itu, Kokas melanjutkan Citroen akan mengambil langkah strategis lain untuk bisa menyaingi laju produsen otomotif China.

"Di banyak negara di dunia, persaingan dengan China berada pada level yang sama dengan pesaing lainnya. Dan inilah mengapa kami perlu berjuang di bidang yang sama, yaitu memangkas biaya produksi. Dan inilah yang kami lakukan di Citroen, baik di Eropa maupun di luar negeri (negeri lainnya)," kata Kokas.

Citroen Ami Foto: M Luthfi Andika/detikOto

"Di mana pun kami membuat mobil, kami ingin mobil tersebut sangat-sangat kompetitif, sehingga kami dapat menghadapi persaingan dengan mobil China, dengan penawaran yang sangat kompetitif. Tidak ada solusi lain selain melawan itu. Maksud saya, jika kami ingin terus hadir di banyak negara, kami perlu berjuang pada biaya produksi, ini sangat-sangat penting," ujar Kokas.

Kokas pun menyadari, selain menekan angka produksi, menghadirkan kualitas terbaik harus tetap menjadi pedoman Citroen dalam melahirkan satu produk.

"Tentu saja, ada faktor lainnya, karena kami perlu berjuang pada kualitas, keandalan, jaringan dealer, dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh di Indonesia. Kita mulai memperkenalkan merek Citroën di Indonesia, jadi kita perlu memberikan kepercayaan kepada pelanggan melalui jaringan dealer yang tepat, kualitas yang tepat, dan sebagainya," ucap pria berkaca mata tersebut.

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap Indonesia tidak masuk dalam lima besar pengekspor perikanan terbesar di dunia. Urutan Indonesia saat ini negara terbesar ke-13.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengungkap lima negara sebagai eksportir perikanan terbesar di dunia di antaranya, China Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam.

"Kalau dilihat dari 5 negara eksportir utama, Indonesia tidak masuk di dalam 5 besar, yang pertama adalah Tiongkok produsen perikanan terbesar di dunia, Norwegia dengan salmonnya, Ekuador dengan udangnya, Chili, dan Vietnam. Indonesia peringkat ke 13," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Adapun komoditas dari perikanan yang laris manis di pasar dunia adalah ikan trout, salmon, udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita hingga kepiting atau rajungan.

Menurut Ishartini, sebagian besar komoditas itu banyak di Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah untuk menggenjot ekspor ikan ke pasar dunia.

"Memang trout salmon ini kita tidak punya jenis ini. Tetapi kita punya udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi, sotong, gurita, kita punya. Jadi itu nanti adalah komoditas-komoditas yang harus menjadi fokus utama kita untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor," jelasnya.

Ishartini mengungkap selama lima tahun terakhir ada tiga komoditas ikan Indonesia yang besar diekspor ke pasar dunia, udang sebesar US$ 1,73 miliar, tuna, tongkol, cakalang sebesar US$ 927,13 juta, dan cumi,sotong, gurita sebesar US$ 762,58 juta.

"Lima tahun terakhir sekitar 5 koma, dan paling tinggi itu ada di 2022, kita tembus US$ 6,2 miliar, di 2023 US$ 5,63 miliar. Komoditas apa yang paling besar, yaitu udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi, sotong, gurita," terangnya.

Indonesia juga masih melakukan importasi sejumlah ikan yang tidak ada di dalam negeri, seperti makarel, salmon, dan kepiting.

"Impor kita hanya 0,7 dan 0,65, kecil. Itupun hanya untuk memenuhi jenis jenisnya memang yang kita tidak punya di Indonesia," ucapnya.

Simak Video: Cerita Pemuda Lumajang Cuan Puluhan Juta dari Budidaya Ikan Koi

[Gambas:Video 20detik]

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Produsen motor listrik Yifang Grup meminta pemerintah untuk mengumumkan secara resmi subsidi pembelian kendaraan motor listrik sebesar Rp7 juta per unit telah habis.

Hal tersebut, perlu dilakukan pemerintah agar tidak membuat masyarakat bingung dalam mendongkrak penjualan motor listrik di tanah air.

"Harapannya pemerintah yang baru yang dipimpin Pak Prabowo agar mengumumkan secara luas bahwa subsidi sebesar Rp7 juta telah habis. Dengan cara tersebut, masyarakat bisa mengambil alternatif untuk membeli tanpa subsidi karena subsidinya sudah habis," kata CEO Yifang Grup Eddy Chan melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Rabu.

Produsen motor listrik Yifang Grup yang berlokasi di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten ini mengungkapkan bahwa habisnya kuota subsidi motor listrik diketahui pada Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira).

"Namun pemerintah tidak mengumumkan secara resmi dan memberitahukan secara luas," katanya.

Menurut Eddy, untuk motor listrik dengan harga tertentu, subsidi memang sangat berdampak pada minat masyarakat. Misalnya motor listrik untuk ojek mendapat subsidi. Akan tetapi tanpa adanya subsidi, mereka tak mau beli.

Namun, lanjutnya, beda halnya dengan motor listrik untuk kalangan menengah atas, pembelian tak terpengaruh harga.

"Untuk kalangan menengah atas, kalau mereka suka dengan motornya, ya pasti beli. Tak peduli ada subsidi atau tidak," jelasnya.

Tahun ini, kuota motor listrik ditetapkan sebanyak 60 ribuan unit. Kuota sebanyak tersebut sudah habis per Oktober 2024.

"Pada awalnya untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan subsidi listrik Rp7 juta untuk 600 ribu unit. Namun jumlah ini dikurangi menjadi 60 ribu unit," ujarnya.

Eddy menambahkan, banyak masyarakat tidak tahu subsidi motor listrik telah habis. Akibatnya mereka tidak mengambil alternatif lain dengan melakukan pembelian tanpa subsidi.

"Ini salah satu yang membuat penjualan motor listrik mandek. Mestinya diumumkan saja secara luas bahwa subsidi telah habis," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Nama besar Build Your Dreams atau BYD di pasar mobil listrik dunia agaknya membuat pelaku industri di Jepang penasaran. Bahkan, dalam seminar yang digelar The Central Japan Economic and Trade Bureau beberapa hari lalu, mereka sampai 'membedah' mobil tersebut.

Disitat dari Nikkei dan Electrek, ada sekira 70 perusahaan otomotif yang hadir dalam seminar tersebut. Mereka mempelajari bagaimana mobil listrik BYD dibuat dan mengapa harganya sangat murah.

Pada kesempatan itu, tamu yang datang di lokasi secara khusus penasaran dengan BYD Atto 3 yang hanya dijual 140 ribu yuan atau Rp 306 juta di China. Sebab, dengan spesifikasi dan fitur yang ditawarkan, banderolnya bisa jauh lebih tinggi.

"Bagaimana mobil listrik (BYD) bisa diproduksi dengan biaya serendah itu?" tanya salah satu audiens asal Jepang yang penasaran dengan produk BYD, dikutip Rabu (23/10).

Mobil listrik BYD. Foto: Doc. Nikkei

Pada seminar tersebut dijelaskan, mobil BYD Atto 3 bisa murah lantaran komponennya saling terintegrasi. Pada perangkat penggerak listrik "E-Axle", selain motor, inverter, dan reducer, ada delapan komponen seperti pengisi daya dan konverter DC-DC yang terintegrasi.

Selain itu, BYD juga menggunakan skema 'subsidi silang' dengan memanfaatkan penjualan mobil yang tinggi. Sehingga, keuntungan dari penjualan tersebut dialihkan untuk biaya produksi suku cadang.

Kenichi Ito selaku Direktur Sanyo Trading mengatakan, produsen China termasuk BYD telah mengambil langkah berani untuk menjual mobil listrik semurah itu. Kebijakan mereka sangat berbeda dengan produsen-produsen mobil asal Jepang.

"Produsen mobil China sangat mementingkan produksi berbiaya rendah. Mereka secara tegas bisa membedakan antara komponen yang perlu diinvestasikan dan komponen lain. Pandangan mereka tentang kualitas berbeda dari produsen Jepang," kata Ito.

Jepang bedah jeroan mobil listrik BYD dan Tesla. Foto: Doc. Nikkei

Sho Kato selaku Kepala Departemen Nissin Seiki yang hadir di seminar terkait mengaku kaget dengan langkah efisien yang diambil BYD. Sebab, komponen yang digunakan mobil listrik mereka tak banyak, namun semuanya dibuat integrated.

"Saya terkejut dengan sedikitnya jumlah komponen yang digunakan BYD dan Tesla. Perusahaan kami juga berharap dapat menggunakan pengalaman yang diperoleh dari bisnis kami untuk memasuki bidang EV di masa depan," kata Kato.

Tes Lengkap BYD M6 Superior: Layak jadi Mobil Listrik Sejuta Umat

Tes Lengkap BYD M6 Superior: Layak jadi Mobil Listrik Sejuta Umat

Peningkatan harga kakao melonjak dua kali lipat sejak awal tahun ini, dan masih berada pada puncak harga tertingginya. Kenaikan harga kakao menyebabkan krisis bahan baku bagi para produsen permen dan cokelat yang tengah dikejar momen Halloween, waktu produksi cokelat terbesar dalam setahun. Bukan tidak mungkin, konsumen akan cenderung kesulitan menemukan permen dan cokelat pada momen Halloween tahun ini.

Sector Manger Well's Fargo Fargo's Agri-Food Institute David Branch menyatakan bahwa kakao tidak seperti komoditas lain. Tumbuhan ini memerlukan spesifikasi khusus untuk bisa tumbuh. Di tiga tahun terakhir, serangkaian cuaca buruk melanda Afrika Barat yang merupakan salah satu area dengan produksi 70% suplai kokoa secara global.

Peningkatan temperatur yang disebabkan badai El Nino menyebabkan stres pada tanaman kakao. Tidak cuma itu, tanaman kakao juga terinfeksi jamur yang juga mengurangi hasil panen International Cocoa Organization per Agustus 2024 sebesar 14,2%.

Salah satu produsen cokelat terbesar, Hersheys menyatakan, keuntungan yang didapat sebesar US$ 287,8 miliar terkontraksi sebesar 48,7% dibandingkan tahun lalu. Presiden Perusahaan Hersheys Michele Buck bilang bahwa harga kakao diprediksi masih akan mengarah ke harga yang lebih tinggi.

"Sejauh ini cuaca mulai membaik untuk produksi kakao tahun ini, dan akan membantu menambah suplai. Kami berharap harga kakao akan turun seiring dengan hal ini," ujar Branch, dikutip dari CNN, Minggu (21/10).

Seiring dengan sekelumit permasalahan produksi kakao yang diperkirakan terjadi hingga September 2025, produsen permen dan coklat berupaya mencari solusi dengan mengurangi gramasi produk namun dengan harga yang sama. Cara lainnya adalah dengan mengurangi penggunaan cokelat pada makanan seperti wafer atau kacang.

Produsen permen Mars menyatakan bahwa cokelat masih mendominasi preferensi konsumen. Maka, Mars memperluas produksinya dengan permen buah atau permen lunak edisi khusus Halloween untuk menyiasati kelangkaan kakao.

Dengan hal ini, National Confectioner's Association (NCA) 2024 State of Treating Report menyatakan adanya peningkatan penjualan dan produksi permen non-kakao sebesar 12,1%, sedangkan pertumbuhan penjualan coklat hanya 5,8% per 2023. Namun, penjualan cokelat masih menyokong lebih dari setengah penjualan, dengan nominal sebesar 25,9 triliun per 2023.