Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menilai penundaan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) merupkan bom waktu. Pemerintah menunda kenaikan UKT tahun ini dan diperkirakan bakal naik thaun depan.

"Ini kan yang ditinggalkan adalah bom waktu," kata Putra dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut dia, persoalan UKT pada munculnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Aturan menteri itu membuka peluang mahalnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Komisi X DPR RI sejatinya telah meminta agar Permendikbudristek tersebut direvisi. Tapi, sampai saat ini belum ada langkah yang diambil Kemendikbudristek.

"Sebelumnya Komisi X di dalam kesimpulan Raker meminta agar merevisi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Sampai sekarang kita belum tahu langkah-langkah apa yang diambil," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, pada kesempatan yang sama.

Dede menyebut selama aturan itu masih ada, PTN dapat menaikkan UKT. Dia menegaskan hal tersebut harus menjadi perhatian Kemendikbudristek.

Peluang rencana kenaikan UKT mulai tahun depan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan UKT.

"Kemungkinan kebijakan ini (kenaikan UKT) di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan," kata Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 31 Mei 2024.

Jokowi memastikan kenaikan UKT tahun depan bakal dilakukan hati-hati dan tidak mendadak. "Jadi, ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini," ujar Jokowi.

Baca juga: Legislator: Jika UKT Harus Naik, Bebannya Jangan di Mahasiswa

(REN)

Jakarta: Beberapa waktu lalu sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) menaikkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Meski kebijakan itu batal, ada kemungkinan uang kuliah akan naik tahun depan.

Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, mengatakan makin mahalnya biaya pendidikan tak bisa hanya menyalahkan kampus. Sebab, bantuan dari pemerintah juga hanya sedikit.

"Mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi tidak semata-mata salah pimpinan kampus tetapi juga dari pemerintah," kata Darmaningtyas dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Pemerintah memberikan subsidi pada PTN melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hanya 20 persen. Sementara itu, bantuan dari sektor swasta juga tak banyak.

Akibatnya, PTN harus memutar otak untuk menutupi biaya operasional. Salah satunya dengan menarik biaya kuliah yang tinggi kepada mahasiswa.

"UI (Universitas Indonesia) PTNBH yang cukup maju, tengah kota, tapi pendapatan dari swasta hanya 20 persen, subsidi negara 20 persen, 60 persennya dari mahasiswa, wajar kalau di PTNBH jadi mahal," kata Darmaningtyas.

Lebih miris lagi, kata dia, ada PTN yang bahkan uang bantuan dari pemerintah tidak turun bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan PTN harus mencari cara untuk menutupi lebih banyak biaya opersional.

"Saya baru dapat info di UGM (Universitas Gadjah Mada) anggaran dari pemerintah sudah dua tahun enggak turun. Sementara kampus didorong untuk memiliki level internasional akhirnya memungut bayaran yang banyak dari mahasiswa," ungkap dia.

Darmaningtyas juga mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makrim yang mendorong PTN berubah menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Hal ini membikin biaya kuliah makin mahal.

"PTNBH ini kebijakan keliru. Orang India yang jumlahnya lebih banyak, lebih miskin, mereka komentar lucu pendidikan kok dibikin mahal. Jadi, kalau kita mau memajukan negara semestinya pendidikan tinggi harus dipermurah dan dipermudah," tegas dia.

Baca juga: Legislator: Jika UKT Harus Naik, Bebannya Jangan di Mahasiswa

(REN)

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung polemik uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi yang belakangan ramai diperbincangkan.

Hal itu diucapkan Megawati saat membuka acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP, di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7). Presiden ke-5 RI itu mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan bantuan pada masyarakat untuk biaya pendidikan.

"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? (UKT). Opo itu yo? (Uang kuliah tunggal), lah iyo opo to yo, mbok ya sudah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggak iso sih?" Kata Megawati di depan para kader PDIP.

Megawati lalu mengungkit pengalamannya sebagai Presiden. Ia mengatakan, jika tak ada dana untuk biaya sekolah masyarakat, maka bisa memangkas alokasi dana untuk bantuan sosial.

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah, saya kurangi yang namanya bansos. Tidak boleh? Boleh," kata Megawati.

Megawati menyebut, permasalah yang ada berada pada pengaturan skala prioritas. Menurutnya, kepentingan untuk sekolah semestinya diutamakan.

"Tinggal siapa duluan, telur apa ayam, kayak begitu. Betul apa enggak?" kata dia.

Ini bukan pertama kalinya Megawati mengkritik wacana kenaikan UKT. Bulan lalu, Megawati mengatakan pemerintah seharusnya bisa menyediakan pendidikan gratis untuk masyarakat.

"Kenapa tidak ada hitungannya, anak-anak yang tidak punya itu harus dibiayai. Kenapa kayaknya tidak ada. Semua dimahalkan," kata Megawati di Rakernas V PDIP di Jakarta, Jumat (24/5).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membatalkan rencana kenaikan UKT. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal kenaikan UKT bagi seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) akan mulai berlaku tahun depan.

Jokowi mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi masih terus mengkaji rumusan penyesuaian biaya UKT di tiap-tiap perguruan tinggi negeri.

"Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini," kata Jokowi kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta pada Senin (27/5).