153 warga etnis Rohingya tiba di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis (24/10). Mereka tiba setelah berhari-hari terkatung-katung di laut.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyebut, mereka adalah para pengungsi yang berasal dari Cox Bazar, tempat penampungan yang dikelola Badan Pengungsian PBB (UNHCR), di Bangladesh.

"Para etnis Rohingya melakukan perjalanan yang berbahaya bukan karena persekusi oleh otoritas setempat melainkan karena UNHCR gagal dalam mengelola tempat penampungan. UNHCR juga gagal dalam mencegah etnis Rohingya dalam menempuh perjalanan beresiko mengarungi lautan," ucap Hikmahanto, dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Menurut Hikmahanto, para pengungsi ini bertaruh nyawa di lautan karena ingin dapat kehidupan yang lebih layak di Malaysia atau Indonesia. Maka, patut dicurigai, tempat penampungan UNHCR di Cox Bazar tidak layak.

"Bila memang demikian, berarti UNHCR hendak merelokasi para etnis Rohingya ke berbagai negara, termasuk Indonesia, secara ilegal mengingat Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951," terang Hikmahanto.

Sejauh ini, etnis Rohingya yang telah diselamatkan dan ditampung di sejumlah lokasi di Indonesia ternyata melarikan diri dan berbaur dengan masyarakat Indonesia.

Tidak ada upaya UNHCR agar etnis Rohingya dicari dan dikembalikan ke tempat penampungan asal di Cox Bazaar.

"Untuk itu pemerintah perlu bertindak tegas terhadap UNHCR atas tindakan tidak terpuji yang merugikan Indonesia," tegas Hikmahanto.

Di samping itu para etnis Rohingya yang diselamatkan perlu untuk ditampung di pulau terpencil yang tidak ada masyarakat lokal hingga nasib mereka ditentukan oleh UNHCR.

Perlu disayangkan pula negara-negara kampiun HAM ternyata lepas tangan atas etnis Rohingya dan membebankan masalah ini kepada Indonesia dengan cara mengapresiasi penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas Indonesia.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Lebih dari 150 pengungsi Rohingya berhasil diselamatkan dari lepas pantai Indonesia pada hari Kamis (24/10). Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

UNHCR pada hari Jumat (25/10) mengatakan, perahu milik para pengungsi Rohingya membawa 152 orang telah ada di laut sekitar Aceh selama berhari-hari.

Perahu itu berhenti 1,6 km dari garis pantai Kabupaten Aceh Selatan sambil menunggu izin mendarat dari pejabat setempat. Mereka akhirnya diizinkan mendarat pada Kamis sore.

UNHCR melaporkan bahwa banyak dari penumpang adalah perempuan dan anak-anak yang rentan, yang menjadi korban perdagangan manusia.

"UNHCR ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang dan masyarakat setempat atas semangat kemanusiaan dan upaya penyelamatan nyawa serta izin pendaratan yang diberikan kepada sekitar 152 pengungsi," kata UNHCR dalam laporannya hari Jumat.

Tonton:4 Negara Asia Tenggara Jadi Negara Mitra BRICS, Indonesia Termasuk

Indonesia Tidak Wajib Menerima Pengungsi Rohingya

Indonesia bukan merupakan negara penanda tangan konvensi pengungsi PBB. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi asing, termasuk dari Myanmar.

Saat ini masyarakat setempat secara sukarela memberikan bantuan. Pemerintah Indonesia meminta negara-negara tetangga untuk berbagi beban dan menampung warga Rohingya yang tiba di wilayahnya.

Warga Aceh, yang mayoritas Muslim, bersimpati terhadap penderitaan sesama Muslim. Di saat yang sama, banyak juga yang merasa terganggu karena warga Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan kadang-kadang terlibat konflik dengan penduduk setempat.

Pada bulan Desember 2023, ratusan mahasiswa memaksa relokasi lebih dari 100 pengungsi Rohingya dengan menyerbu balai komunitas di Aceh tempat mereka berlindung dan merusak barang-barang mereka.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia cenderung mengikuti pola siklus alam. Arus kedatangannya melambat selama bulan-bulan badai dan meningkat kembali ketika kondisi laut tenang seperti yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.

Suasana di depan kantor UNHCR di Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Keberadaan mereka viral di medsos usai mendirikan tenda kamping di pinggir jalan, namun saat kumparan datang ke lokasi tenda-tenda itu sudah dibereskan.

Aksi itu dalam rangka menunggu kepastian terkait penempatan ke negara ketiga.

Para pencari suaka tersebut berharap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dan komunitas internasional terkait nasib mereka yang terkatung-katung tanpa kepastian.

Ini bukan kali pertama mereka mendirikan tenda di sana.

Sejumlah pencari suaka menggelar aksi di depan kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Kuningan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Pantauan kumparan, mereka belum bisa menemui perwakilan UNHCR guna memastikan kejelasan status penempatan mereka di negara tujuan.

Dalam aksinya, para pencari suaka yang berasal dari berbagai negara itu menuntut pemerintah Indonesia mendesak UNHCR memfasilitasi proses pemukiman kembali ke negara penerima pengungsi.

Setelah sempat ditertibkan, para WNA pencari suaka kembali mendirikan tendanya di depan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR), Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (4/8).

Camat Setiabudi, Iswahyudi, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Keimigrasian untuk menindaklanjuti para WNA itu. Ia berharap para WNA itu dipindahkan ke rumah detensi.

"Rencana saya hari Senin besok saya mau koordinasi dengan mereka (pihak Imigrasi) Senin besok," ujar Iswahyudi saat dihubungi, Minggu (4/8).

"Ya kita minta bantuan, apakah nanti ada lagi ditempatkan di rumah detensi, atau bagian mana gitu," lanjut Iswahyudi.

Menurutnya, pihak Kecamatan maupun Pemkot Jakarta Selatan tak memiliki kewenangan untuk penempatan atas pengungsi WNA tersebut.

"Kalau mereka cuma duduk nunggu di situ, ya, nggak apa-apa. Cuma kan kita minta ke orang UNHCR supaya menyediakan tempat yang representatif buat mereka nunggu, jadi mereka nggak keliaran seperti itu," tuturnya.

Terkait pos jaga polisi dan Satpol PP yang tak lagi ada, Camat Setiabudi akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Kita jaga 2 minggu, kemudian kan aman, steril, penjagaan kita lepas eh satu persatu balik lagi balik lagi seperti ini. Nanti kita mau koordinasikan kembali dengan rekan Imigrasi," pungkasnya.

Para WNA pencari suaka kembali mendirikan tendanya di depan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR), Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (4/8). Padahal mereka sempat ditertibkan Pemkot Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi, para pengungsi tak lagi mendirikan tenda seperti sebelumnya. Mereka menggunakan terpal dan tikar sebagai tempat duduk di trotoar. Mereka juga membawa galon isi ulang dan termos.

Sementara pos penjagaan yang digunakan polisi dan Satpol PP di lokasi kini juga tak ada.

Di lokasi juga banyak spanduk yang dipasang para WNA. Spanduk itu bertuliskan tuntutan mereka kepada UNHCR Indonesia.

"Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah Indonesia dan rakyatnya bahwa UNHCR telah menghentikan bantuan keuangan yang diberikan kepada pengungsi," demikian salah satu tulisan di spanduk.

Sebelumnya, tepatnya pada Selasa (2/7), Pemkot Jakarta Selatan menertibkan para pengungsi. "Kami laksanakan kegiatan ini dengan menampung mereka di rumah detensi yang ada di Direktorat Jenderal imigrasi," kata Camat Setiabudi Iswahyudi.

Iswahyudi menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Dalam artian Pemerintah sangat memperhatikan warga negara asing (WNA) yang sudah beberapa waktu mendirikan tenda di kawasan Kuningan tersebut untuk menuntut hak suaka.

JAKARTA, KOMPAS.com - KH (39), pria pencari suaka asal Afghanistan menyebut, ada sekitar seratus pengungsi yang tinggal di tenda-tenda depan kantor Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) di Jalan Setia Budi Selatan, Jakarta Selatan.

Selain Afghanistan, para warga negara asing (WNA) itu ada yang berasal dari Ethiopia dan Somalia. Mereka mengaku tidak bisa pulang ke negara masing-masing karena situasi sedang tidak aman.

"Di sini sekitar 100 (orang), (anak-anak) sekitar 20 saya pikir," ujar KH (39), pengungsi asal Afghanistan, saat ditemui di depan kantor UNHCR, Jumat (1/8/2024).

KH sendiri mengaku sudah tiga bulan tinggal di bawah terpal yang ia sebut sebagai tenda di depan kantor UNHCR itu. Beberapa lainnya disebut sudah tinggal selama sembilan bulan di tenda tersebut.

Menurut KH, dirinya dan para pengungsi pencari suaka lainnya membangun tenda di depan kantor UNHCR karena tidak lagi mendapatkan bantuan biaya hidup. Sebelumnya, KH dan pengungsi lain mendapat uang Rp 1,8 juta setiap bulan dari UNHCR.

Untuk itu, para pengungsi pencari suaka ini meminta perhatian UNHCR atas kejelasan nasib mereka.

"Jika negara kami aman untuk hidup kami, mengapa kami harus datang ke sini? Jadi kami butuh UNHCR untuk bertanggung jawab," katanya.

KH bilang, dirinya dan beberapa pencari suaka lainnya bahkan kebingungan untuk mencari makan. Katanya, ia dan pengungsi lain hanya makan satu kali sehari, itu pun dari pemberian warga.

Para pengungsi juga tidak mendapatkan akses air bersih dan toilet untuk buang air atau mandi.

"Kebanyakan orang tidur di sini. Masalah besar ketika hujan datang, terutama untuk anak-anak dan perempuan," tambah dia.

Oleh karenanya, KH berharap UNHCR memberi kejelasan tentang nasib para pengungsi pencari suaka. Namun, KH merasa kesulitan untuk menyampaikan keluhan mereka ke pihak UNHCR.

"Bagaimana caranya? Keamanan tidak mengizinkan kami. Itulah yang kami inginkan, setidaknya kami ingin berbicara langsung sengan UNHCR sampai mereka mendengarkan kami, apa masalah kami," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com- KH (39), pria pencari suaka asal Afghanistan mengaku telah tiga bulan tinggal di tenda yang dibangun di depan kantor Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) di Jalan Setia Budi Selatan, Jakarta Selatan.

Namun, selama ini, KH belum pernah mendapat kesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait keadaan para pengungsi pencari suaka ke pihak UNHCR.

Oleh karenanya, KH ingin segera bertemu dengan pihak UNHCR guna membicarakan nasibnya dan para pengungsi lain.

"Bagaimana caranya? Keamanan tidak mengizinkan kami. Itulah yang kami inginkan, setidaknya kami ingin berbicara langsung dengan UNHCR sampai mereka mendengarkan kami, apa masalah kami," kata KH saat ditemui Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

KH mengatakan, satu-satunya cara untuk dia dan pengungsi lain dapat berkomunikasi dengan pihak UNHCR adalah melalui sambungan telepon yang diberikan oleh staf keamanan.

Namun, pembicaraan melalui telepon itu ia nilai tidak efektif karena biasanya hanya berlangsung beberapa menit.

"Seperti beberapa menit yang lalu, hanya beberapa menit, mereka tidak memberi kami waktu. Itu sebabnya orang-orang kesal," tambah dia.

KH bercerita, dirinya dan para pengungsi pencari suaka lainnya membangun tenda di depan kantor UNHCR setelah tidak lagi mendapatkan bantuan biaya hidup.

Menurut KH, sebelumnya ia mendapatkan uang Rp 1,8 juta setiap bulan dari UNHCR.

"Sebelumnya, UNHCR dan CWS (Chruch World Service) membantu kami dengan biaya hidup bulanan. Tapi, sekarang semua pengungsi telah berhenti menerima bantuan," ujar KH.

KH menyebut, UNHCR juga tidak memberi makan, air bersih, atau fasilitas toilet ke para pencari suaka.

Untuk makan saja, kata KH, dia dan para pengungsi lain harus menunggu kemurahan hati warga yang melintas di sekitar kantor UNHCR.

Sementara, untuk mandi atau buang air, para pencari suaka biasanya mencari masjid terdekat.

"Masalah besar adalah ketika hujan datang, terutama untuk anak-anak dan perempuan. Masalah besar lainnya di sini juga tentang toilet untuk mandi, beberapa masjid sudah tidak mengizinkan kami lagi (untuk mandi)," tambah dia.

KH melanjutkan, di depan kantor UNHCR, terdapat sekira 20 anak-anak yang mesti hidup di tenda bersama para orang dewasa.

Jika hujan datang, beberapa pengungsi pencari suaka harus pergi ke gedung terdekat untuk meneduh.

Pencari suaka yakni para pengungsi WNA di kantor Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) di kawasan Kuningan, Jakarta, sudah ditertibkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ketua Tim Pengawasan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Eka Riyanto mengatakan pendirian tenda pencari suaka oleh WNA di kawasan Jakarta Selatan tersebut telah melanggar ketertiban.

Ia menyebut, Imigrasi telah melakukan pendataan terhadap WNA tersebut dan ditempatkan di tempat penampungan sementara orang asing yang akan dideportasi atau rumah detensi.

“Sementara mereka dalam menunggu proses tersebut ditempatkan di tempat detensi atau di community-community house yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (16/7).

Arif menjelaskan bahwa para WNA tersebut melanggar peraturan karena mendirikan tenda di tempat umum. Ia menyebut kewenangan Imigrasi untuk melakukan penertiban itu telah diatur dalam UU Keimigrasian pasal 74.

“Yang bersangkutan sudah melanggar ketertiban umum dengan pendirian tenda maka wajib kami lakukan penindakan kepada yang bersangkutan untuk ditempatkan di rumah detensi dan sambil menunggu proses pencari suaka atau pengungsi yang ditempatkan di tempat ketiga,” ungkapnya.

Penertiban ini sebelumnya dilaksanakan oleh sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari Imigrasi, Satpol PP Jakarta Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi (Kesbangpol), kecamatan, kelurahan, Koramil dan Kepolisian pada Selasa (2/7) lalu.

Pengungsi tersebut berasal dari berbagai negara yang sedang berkonflik seperti Somalia, Sudan, Afghanistan, Rohingya, Iran, Irak, dan Yaman.