Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menyoroti perihal wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

"Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan itu dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

"Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?," katanya.

Lebih lanjut, sebut dia, ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

"Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," ucapnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri," kata Hikmahanto.

Untuk diketahui, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

"Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujarnya.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi itu diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk 2024 ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri tersebut menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

Iran dan Israel semakin memanas. Teranyar, Israel menyerang target di wilayah jantung Iran, Teheran. Ini merupakan serangan yang tereskalasi dari beberapa serangan antar-dua pihak.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai semakin tereskalasi atau tidaknya serangan dari dua pihak ini tergantung kepada respons dari Iran. Apakah Teheran akan melakukan serangan balik tanpa jeda beberapa hari atau minggu ke depan.

Menurutnya, bila Iran melakukan serangan balik secara langsung ke Israel, dan Israel langsung membalasnya, maka serangan itu akan bereskalasi menjadi perang terbuka antara Iran dan Israel.

"Tidak lagi perang antar-negara dengan kelompok," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin negara lain akan terlibat. Seperti Amerika Serikat dan Inggris yang berada di belakang Israel, dan Rusia mendukung Iran.

Maka, lanjut dia, ada sejumlah langkah bagi masyarakat internasional untuk menyikapi kondisi tersebut. Salah satunya Indonesia, menurutnya, bisa turut terlibat sebagai penengah.

"Negara ketiga seperti Indonesia turun untuk menjadi penengah. Intinya Indonesia ke AS dan meminta AS menahan Israel untuk tidak menyerang Hamas, Hizbullah maupun Iran. Sebagai imbalannya Indonesia ke Iran agar tidak melakukan pembalasan serangan Israel," kata Rektor Univ Jenderal A. Yani itu.

Langkah lainnya, yakni PBB dinilai perlu bersikap. Menurut Hikmahanto, Dewan Keamanan PBB perlu melakukan rapat darurat demikian juga Majelis Umum untuk mengeluarkan resolusi.

Kemudian, Amerika Serikat juga harus intensif melakukan lobi ke Iran maupun Israel untuk mencegah perang terjadi. "Terutama saat ini agar Iran tidak melakukan serangan balasan," ujarnya.

153 warga etnis Rohingya tiba di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis (24/10). Mereka tiba setelah berhari-hari terkatung-katung di laut.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyebut, mereka adalah para pengungsi yang berasal dari Cox Bazar, tempat penampungan yang dikelola Badan Pengungsian PBB (UNHCR), di Bangladesh.

"Para etnis Rohingya melakukan perjalanan yang berbahaya bukan karena persekusi oleh otoritas setempat melainkan karena UNHCR gagal dalam mengelola tempat penampungan. UNHCR juga gagal dalam mencegah etnis Rohingya dalam menempuh perjalanan beresiko mengarungi lautan," ucap Hikmahanto, dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Menurut Hikmahanto, para pengungsi ini bertaruh nyawa di lautan karena ingin dapat kehidupan yang lebih layak di Malaysia atau Indonesia. Maka, patut dicurigai, tempat penampungan UNHCR di Cox Bazar tidak layak.

"Bila memang demikian, berarti UNHCR hendak merelokasi para etnis Rohingya ke berbagai negara, termasuk Indonesia, secara ilegal mengingat Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951," terang Hikmahanto.

Sejauh ini, etnis Rohingya yang telah diselamatkan dan ditampung di sejumlah lokasi di Indonesia ternyata melarikan diri dan berbaur dengan masyarakat Indonesia.

Tidak ada upaya UNHCR agar etnis Rohingya dicari dan dikembalikan ke tempat penampungan asal di Cox Bazaar.

"Untuk itu pemerintah perlu bertindak tegas terhadap UNHCR atas tindakan tidak terpuji yang merugikan Indonesia," tegas Hikmahanto.

Di samping itu para etnis Rohingya yang diselamatkan perlu untuk ditampung di pulau terpencil yang tidak ada masyarakat lokal hingga nasib mereka ditentukan oleh UNHCR.

Perlu disayangkan pula negara-negara kampiun HAM ternyata lepas tangan atas etnis Rohingya dan membebankan masalah ini kepada Indonesia dengan cara mengapresiasi penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas Indonesia.

Pemerintah diperkirakan bisa mendapat sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS sebagai mitra. Salah satunya terkait kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota kelompok 'anti-barat' tersebut.

Sebab sebagaimana diketahui BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta untuk meningkatkan pengaruh negara anggota di kancah global. Blok perdagangan ini disebut-sebut memegang sekitar seperlima perdagangan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dengan menjadi negara mitra BRICS, Indonesia berpeluang mendapat akses kerja sama ekonomi atau transaksi komoditas tertentu dari para negara anggota blok tersebut.

Ia mencontohkan dengan bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, pemerintah bisa mendapat akses terhadap minyak mentah Rusia dengan harga murah. Sebab selama ini minyak mentah asal Negeri Beruang Merah itu banyak mendapat embargo dari berbagai negara, khususnya negara barat.

"Kalau menurut saya (menjadi mitra BRICS) bisa mempengaruhi, misalnya gini, (pasokan) BBM," kata Hikmahanto.

"Sekarang Rusia bisa menawarkan kita BBM yang lebih murah karena dia nggak laku katakanlah karena dia diembargo sama negara-negara Eropa karena Ukraina. Nah pertanyaan kita kenapa kita nggak beli dari Rusia?" tambahnya lagi.

Menurutnya keuntungan-keuntungan seperti ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM ini sudah sangat besar. Sehingga dengan adanya pembelian pasokan minyak harga murah ini setidaknya pengeluaran negara dapat sedikit berkurang.

:Kita kan mau beli murah karena negara mensubsidi (BBM) rakyatnya mahal ya kan? Nah kalau misalnya kita beli mahal kemudian subsidi juga mahal (beban negara akan semakin besar)," ucap Hikmahanto.

"Karena kepentingan nasional kita adalah kita bisa membeli minyak yang sudah di-refine itu dengan harga murah supaya negara tidak terbebani dengan subsidi yang cukup besar kepada rakyatnya," terangnya lagi.

Meski begitu ia mengakui jika langkah seperti ini bisa saja membuat sejumlah negara, khususnya mereka yang mengembargo minyak mentah Rusia, akan memberi opini negatif terhadap Indonesia. Termasuk di antaranya bisa saja mempengaruhi proses bergabungnya RI dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan betul-betul posisinya dalam kancah politik global. Sehingga ia menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untung rugi bagi Indonesia untuk tetap bermitra dengan BRICS maupun tergabung dalam OECD.

"Tapi kalau kita masuk OECD, kalau ada ketentuan yang mengatakan bahwa pokoknya negara anggota OECD nggak boleh beli dari Rusia, wah tunggu dulu, jangan (langsung bergabung OECD)," terangnya.

"Kita juga harus hati-hati ya untuk melihat apa yang bisa dihasilkan atau nggak kalau kita ingin gabung ke OECD. Jangan sampai dengan bergabungnya kita (dengan BRICS ataupun OECD), kita tidak bisa mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan okupansi Israel di wilayah Palestina ilegal dan melanggar hukum internasional. ICJ juga memerintahkan agar serangan Israel ke Palestina untuk segera dihentikan.

Namun, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat, hal tersebut tak akan mempengaruhi Israel. Menurutnya, negara yang dipimpin Benjamin Netanyahu tersebut tetap akan melanjutkan serangannya ke Palestina.

"Fatwa ICJ yang menyatakan okupasi Israel ilegal berikut kebijakan dan praktek-prakteknya meski telah direspons oleh PM Benyamin Nethanyahu sebagai konyol. Tidak akan mengubah Israel untuk tetap menjalankan okupasi ilegal di tanah Palestina," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Sabtu (20/7).

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani tersebut mengatakan ada empat alasan mendasar yang membuatnya yakin Israel tak akan menghentikan serangannya.

"Pertama, Israel sebagai negara yang mengokupasi tanah Palestina akan mengabaikan Fatwa ICJ. Israel akan beralasan Fatwa bukanlah produk hukum. Demikian pula bila Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang paralel dengan isi Fatwa sudah pasti akan diabaikan oleh Israel," ucapnya.

Alasan kedua, AS dan negara-negara sekutu Israel akan tetap mendukung okupasi ilegal Israel di tanah Palestina.

"Bahkan, mereka akan melindungi Israel bila ada negara-negara yang hendak memaksakan Fatwa dengan kekerasan atau penggunaan senjata," kata Hikmahanto.

Lalu yang ketiga adalah hubungan antar-masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba, bukan hukum internasional. Ia mengatakan, dalam hukum rimba, yang berlaku adalah siapa yang kuat, dia lah yang menang

"Lalu yang terakhir, kebanyakan negara-negara di dunia tidak dapat berbuat apa pun untuk menegakkan berbagai putusan, resolusi, dan fatwa PBB yang sangat berpihak pada rakyat Palestina," tutupnya.

Ahli Hukum Internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, mengatakan kewenangan TNI Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) sebagai penegak hukum perlu diperhatikan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.

Sebab dalam UU TNI saat ini Pasal 9 huruf (b) dan Pasal 10 huruf (b) tidak dirinci peran prajurit TNI sebagai penegak hukum. Apakah membuat TNI AU dan AL menjadi penyelidik atau penyidik?

"Saya bicara tentang TNI sebagai penegak hukum, jadi bukan penegak kedaulatan tapi sebagai penegak hukum. Kalau saya lihat di Pasal 9 huruf (b) dan Pasal 10 huruf (b) (Undang-Undang TNI) disebutkan tugas TNI AL dan AU sebagai penegak hukum," ujar Hikmahanto dalam acara Dengar Pendapat Publik tentang RUU TNI dan RUU Polri secara virtual Kamis (11/7).

Ia juga menjelaskan, pada konteks TNI AU, apabila ada pesawat sipil yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin dan TNI AU melakukan force down atau turun paksa, apakah hal tersebut bisa disidik langsung oleh TNI AU.

"Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa melakukan penyidikan atau tidak? Atau TNI AU harus menyerahkan ke PPNS atau kepolisian?" ucap Hikmahanto.

Menurutnya tak jadi masalah apabila pesawat sipil yang diminta force down tidak ditemukan unsur pidananya, atau tidak ditemukan unsur mata-mata, tapi untuk melakukan force down memerlukan biaya.

"Nah, itu anggaran seperti itu apa tidak seharusnya dibebankan kepada pesawat yang secara tanpa izin masuk ke wilayah udara Indonesia?" tuturnya.

"Ini juga jadi permasalahan, jangan sampai kita menjaga kedaulatan kita, lalu anggaran dari kita sendiri. Padahal sebenarnya untuk kepentingan secara keseluruhan Indonesia, dan kemudian juga berkaitan dengan pesawat-pesawat udara yang memasuki wilayah udara kita," tambahnya.

Kemudian juga pada TNI AL, berdasarkan Pasal 10 huruf (b) merupakan penegak hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif, bukan di laut teritorial.

Menurut Hikmahanto, banyak negara tetangga yang menanyakan mengapa ada kapal militer di wilayah zona ekonomi eksklusif. Zona tersebut dinilai sebagai laut lepas bebas.

"Saya selalu mengatakan 'oh iya ada kapal militer karena menurut Undang-Undang kita memang ada dasarnya. Dan kita tahu bahwa kalau kita serahkan kepada instansi-instansi lain untuk bisa sampai 200 mil itu sulitnya minta ampun. Karena perlu punya kapal-kapal yang bertonase besar," ungkap Hikmahanto.

"Hal-hal yang seperti ini bapak ibu sekalian, mungkin bisa menjadi pertimbangan di dalam merevisi atau mengamandemen Undang-Undang TNI," pungkasnya.