Uni Emirat Arab (UEA) mengubah peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengecualikan transaksi yang melibatkan aset virtual, termasuk mata uang kripto. Amendemen ini berlaku efektif pada 15 November 2024.

Otoritas Pajak Federal UEA (FTA) mengumumkan perubahan tersebut di bawah Keputusan Kabinet No. (100) tahun 2024 pada 2 Oktober 2024. Ketentuan PPN ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang perlakuan pajak terhadap aset digital sekaligus menyelaraskan dengan pembaruan undang-undang pajak sebelumnya di negara tersebut.

Melansir laporan Decrypt.com, di antara amendemen utama, Pasal 42 yang paling menonjol karena menambahkan pembebasan PPN untuk pengalihan kepemilikan aset virtual dan konversinya.

FTA mendefinisikan aset virtual sebagai representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau digunakan untuk tujuan investasi. FTA dengan jelas membedakan aset virtual dari mata uang fiat atau surat berharga lainnya.

Perubahan Berlaku Surut

Perubahan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2018, dan berdampak pada semua transaksi aset virtual sejak saat itu. Ini berarti bisnis yang berurusan dengan aset virtual harus menilai kembali kewajiban PPN mereka, terutama terkait transaksi retrospektif. Transaksi yang terjadi di masa lalu dan sekarang akan terpengaruh oleh peraturan baru.

FTA telah mendesak bisnis-bisnis ini untuk menilai kembali posisi pemulihan PPN dan status kepatuhan mereka. FTA juga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perlunya pengungkapan sukarela untuk memperbaiki pengembalian pajak di masa lalu jika perlu.

Amandemen PPN UEA muncul dengan latar belakang upaya Dubai untuk mengatur sektor aset virtual.

Pada 2022, Dubai adalah salah satu yurisdiksi pertama di kawasan ini yang menetapkan pedoman yang jelas untuk perusahaan Web3. Otoritas Regulator Aset Virtual (VARA), yang mengawasi aktivitas aset digital di Dubai, baru-baru ini memperbarui aturan pemasarannya untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Di bawah panduan baru, semua konten promosi yang terkait dengan aset digital harus memiliki penafian yang jelas untuk memperingatkan investor tentang potensi risiko keuangan. Mulai 1 Oktober, setiap materi pemasaran untuk aset digital harus menyatakan aset virtual tunduk pada volatilitas yang signifikan dan dapat kehilangan nilainya sebagian atau seluruhnya.

VARA mencatat bahwa penafian ini harus ditampilkan dengan jelas dan dapat dimengerti di semua perangkat, untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen.

Aturan pemasaran yang baru dirancang untuk mencegah informasi yang menyesatkan dan memastikan bahwa promosi aset digital tidak mendorong perilaku perdagangan yang berisiko.

Dubai: Pengadilan Uni Emirat Arab (UEA) menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang kepada 57 warga Bangladesh karena melakukan protes di Negara Teluk tersebut.

Mereka melakukan protes ke pemerintah negara mereka sendiri terkait kasus kuota pekerja. Namun, mereka melakukannya di negara lain, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Sebanyak tiga orang dari jumlah tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup karena 'menghasut' agar protes rusuh terjadi di beberapa jalan di UEA pada Jumat pekan lalu. Sedangkan 53 lainnya dipenjara 10 tahun dan seorang lagi 11 tahun.
Laporan tersebut mengutip pembela yang ditunjuk pengadilan yang berpendapat selama persidangan hari Minggu bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki niat kriminal dan bukti tidak cukup.

Protes sebenarnya ilegal di UEA, dimana hampir 90 persen populasinya adalah orang asing. Warga Bangladesh merupakan kelompok ekspatriat terbesar ketiga.

Di Bangladesh, lebih dari 150 orang tewas dan 500 orang ditangkap selama berhari-hari kekerasan yang dipicu oleh demonstrasi mahasiswa yang menentang kuota pekerjaan di pemerintahan.

Kerusuhan ini merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi Sheikh Hasina selama 15 tahun berturut-turut sebagai perdana menteri negara tersebut.

Kantor berita WAM, Senin, 22 Juli 2024 melaporkan, persidangan terhadap 57 warga Bangladesh mengungkapkan bahwa mereka telah “mengorganisir demonstrasi besar-besaran di beberapa jalan di UEA sebagai protes terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah Bangladesh”.

“Hal ini menyebabkan kerusuhan, gangguan keamanan publik, terhambatnya penegakan hukum, dan membahayakan properti publik dan pribadi,” lapor kantor berita itu.

“Polisi telah memperingatkan para pengunjuk rasa, memerintahkan mereka untuk membubarkan diri, namun mereka tidak tanggap,” lanjut mereka.

Pengadilan menolak pembelaan para terdakwa dan memerintahkan agar mereka dideportasi setelah menjalani hukuman.

Belum ada komentar langsung dari pemerintah Bangladesh. Namun konsulatnya di Dubai mendesak warganya untuk menghormati hukum setempat melalui postingan media sosial pada hari Minggu.

Awal bulan ini, pengadilan di UEA menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 43 pembela hak asasi manusia dan pembangkang politik yang dihukum karena “mendirikan organisasi teroris”.

Kelompok hak asasi manusia mengecam keras persidangan massal tersebut, dengan mengatakan bahwa organisasi tersebut adalah “kelompok advokasi independen”.

Baca juga: Sah! Mahkamah Agung Bangladesh Hapus Sebagian Besar Kuota Pekerjaan

(FJR)

Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) menyepakati memorandum of understanding (MoU) pembentukan kerangka kerja penguatan kerja sama bilateral di area sistem pembayaran.

MoU ini merupakan salah satu capaian dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA).

MoU ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur CBUAE Khaled Mohamed Balama.

Kerja sama ini merupakan lanjutan dari MoU kerja sama bilateral yang ditandatangani pada 29 Novermber 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital.

MoU ini melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui framework Local Currency Transaction (LCT). Dalam keterangan resmi BI dikutip Kamis (18/7), Gubernur Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kerja sama ini juga membuka peluang dan kesempatan baru bagi kedua negara.

Dengan kesepakatan ini, potensi pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal pada transaksi bilateral yang diterapkan pada 2024, memiliki prospek yang menjanjikan.

"BI dan CBUAE akan melanjutkan kerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terutama di bidang sistem pembayaran, guna mendukung kemajuan ekonomi kedua negara," kata Perry.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) guna membentuk kerangka kerja penguatan kerja sama bilateral di area sistem pembayaran. MoU ini merupakan salah satu capaian dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA).

Kerja sama ini merupakan keberlanjutan dari MoU kerja sama bilateral yang ditandatangani pada 29 Novermber 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital.

MoU ini juga melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui framework Local Currency Transaction (LCT).

Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara.

Implementasi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan manajemen risiko, memfasilitasi pengawasan kooperatif, dan pelindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Gubernur Khaled Mohamed Balama menyampaikan MoU ini merupakan perwujudan dari perkembangan kemitraan ekonomi antara UEA dan Indonesia.

Kerja sama ini merupakan pilar penting dalam upaya mendukung hubungan bilateral di bidang perdagangan dan investasi, serta meningkatkan peran UEA dalam perdagangan global.

"Saat ini, kita memiliki peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia di seluruh bidang keuangan dan perbankan, termasuk teknologi keuangan, inovasi, dan pembayaran digital. Kerja sama ini memperkuat tujuan UEA untuk menjadi pusat teknologi keuangan global yang terkemuka dan solusi pembayaran digital lintas batas," jelasnya dalam siaran pers, Kamis (18/7).

Gubernur Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kerja sama di bidang sistem pembayaran ini tidak hanya memperkuat upaya untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan UAE, tetapi juga membuka peluang dan kesempatan baru bagi kedua negara.

"Melalui kesepakatan ini, potensi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal pada transaksi bilateral, yang akan diimplementasikan pada 2024, memiliki prospek yang menjanjikan," ungkapnya.

BI dan CBUAE akan melanjutkan kerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terutama di bidang sistem pembayaran, guna mendukung kemajuan ekonomi kedua negara.

Dubai: Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) telah memiliki kerja sama Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) sejak September 2023. UEA jadi negara Timur Tengah pertama yang memiliki CEPA dengan Indonesia.

“Dan guna mendukung kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, telah ditandatangani pula kerjasama sama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral PEA terkait sistem pembayaran,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers usai kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke UEA, Rabu, 17 Juli 2024.

Di dalam pertemuan dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kata Retno, Presiden Joko Widodo juga menyambut baik kerja sama di bidang industri strategis antara lain kerja sama pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD) untuk Angkatan Laut PEA yang dilakukan PT PAL dengan Tawazun.
Selain CEPA, kedua pemimpin juga membahas kerjasama investasi. Investasi UEA ke Indonesia, kata Retno, semakin kuat.

“Salah satunya yang jadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan IKN dan hilirisasi industri. Dan khusus untuk isu ini secara lebih detail dibahas dalam pertemuan tete-a-tete atau pertemuan terbatas,” lanjut dia.

Isu ketiga yang disampaikan dalam pertemuan yakni terkait kerjasama iklim dan energi bersih. Presiden Jokowi, kata Retno, menyampaikan apresiasi dukungan investasi UAE antara lain pengembangan PLTS terapung di Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW.

Jokowi juga menyambut baik groundbreaking Mangrove Research Center di Bali dan Kerja sama PLTN antara BRIN dan ENEC.

“Isu keempat terkait kerjasama sosial budaya, Presiden menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 kepada NU dan Muhamadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam,” sambung dia.

Sebagai penutup pertemuan bilateral, Retno menuturkan, Presiden Jokowi mengundang Presiden MBZ untuk berkunjung ke Indonesia.

Baca juga: Tiba di Abu Dhabi, Jokowi Disambut Presiden MBZ

(FJR)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (16/7). Di UEA, Jokowi bakal menemui Kepala Negara UEA sekaligus Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ

Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan bertemu pimpinan Emaar Properties, Mohamed Ali Rashed Alabbar. Emaar Properties merupakan perusahaan pengembang real estate dari UEA yang terlibat dalam proyek-proyek seperti menara Burj Khalifa dan Dubai Mall.

Mohamed Ali Rashed Alabbar sebelumnya telah mengunjungi IKN Nusantara pada 26 Mei 2024 lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Perusahaan asal UEA belakangan kerap menawarkan komitmen investasi di Indonesia. Komitmen yang mereka tawarkan cenderung beragam, mulai dari wacana pembangunan fasilitas perkotaan, sarana pendidikan hingga infrastruktur penduduk industri minyak dan gas.

Adapun beberapa komitmen investasi perusahaan asal UEA di Indonesia sebagai berikut:

1. Distrik Keuangan atau Financial Center di IKN

Presiden Jokowi sempat menyinggung adanya investor asal UEA yang pernah mengajukan investasi untuk pengembangan satu blok di wilayah pusat keuangan IKN. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan saat Groundbreaking Pakuwon Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu, 1 November 2023 silam.

Dia mengatakan investor asal UEA itu telah menyatakan diri untuk menanamkan modalnya di IKN. Kendati demikian, Jokowi belum menjelaskan besaran komitmen investasi yang diajukan oleh perusahaan UEA itu.

Saat itu Presiden baru sebatas memberi informasi awal. Hal ini karena belum ada kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dengan investor tersebut. "Dari UEA mintanya itu langsung satu blok untuk financial center," kata Jokowi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Mohamed Ali Rashed Alabbar di UEA merupakan upaya untuk menindaklanjuti minat Emaar Properties terkait rencana penanaman modal di IKN.

Mohamed Ali Rashed Alabbar telah menyambangi IKN Nusantara pada 26 Mei 2024 lalu. Ia didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

“Tanggal 15 Juli dan 16 Juli 2024, Presiden Jokowi ke Abu Dhabi untuk menindak lanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar,” kata Basuki di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta pada Senin (8/7).

2. Kerja Sama Penyulingan Minyak Bumi

Presiden Jokowi menerima kunjungan Asosiasi Bisnis Korea Selatan (Korsel)-Uni Emirat Arab (UEA) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (12/6). Federasi bisnis lintas negara itu menawarkan diri untuk berinvestasi pada sektor penyulingan minyak di Indonesia.

Ketua Asosiasi Bisnis Korsel-UEA Kim Kyung Hee mengatakan pihaknya sedang menjajaki potensi investasi di sektor hilir minyak dan gas bumi (migas). Dia menyebut pengembangan bisnis penyulingan minyak dapat berkontribusi pada upaya memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia.

"Indonesia erat dengan kebutuhan penyulingan minyak," kata Kim Kyung Hee saat ditemui seusai pertemuan.

Pria yang juga menjabat sebagai Manajer Operasi Cabang Korsel Atlantis Wide Gas and Petro Trading itu menyebut kunjungannya mendapat tanggapan positif dari Jokowi. Dia menceritakan, Jokowi berkenan meneruskan proposal investasi penyulingan minyak itu kepada menteri dan perusahaan migas domestik.

"Presiden menyampaikan akan menindaklanjuti, namun harus dibicarakan dulu dengan menteri," kata Kim Kyung Hee.

Melansir laman perusahaan, Atlantis Wide Gas and Petro Trading berkantor pusat di Dubai, UEA. Perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan minyak dan gas bumi itu juga membuka kantor cabang di Inggris, Hong Kong, dan Oman.

3. Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di IKN

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan adanya rencana investasi Cina dan Tony Blair Institute for Global Change di IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bahlil mengatakan bahwa Tony Blair Institute akan menggandeng perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA. Mereka berencana membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di IKN berkapasitas 1,2 gigawatt peak (Gwp).

Bahlil mengatakan skema kerja sama pengadaan pembangkit setrum surya ini menggunakan skema business to business (B to B) antara perusahaan UEA, Tony Blair Institute dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN.

"Akan ada rencana pembangunan dari UEA berupa panel surya di IKN, detailnya sedang kami susun. Tapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute," kata Bahlil di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (18/4).

4. Universitas NU Yogyakarta

Presiden Jokowi turut melobi Kepala Negara Uni Emirat Arab sekaligus Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ. Tujuan lobi untuk membangun tambahan satu gedung sembilan lantai di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

Gedung tersebut bakal melengkapi rencana pengadaan gedung kembar sembilan lantai di UNU Yogyakarta. Saat ini, UNU Yogyakarta sudah mengoperasikan sebuah gedung sembilan lantai untuk kegiatan akademik.

"Saat ini gedung sembilan lantai sudah selesai dibangun, interior dan furniture hampir selesai," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2023 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (18/9).

Lobi Jokowi kepada MBZ ihwal kelanjutan pengadaan gedung kembar UNU Yogyakarta dilakukan saat keduanya bertemu di sela-sela kegiatan tahunan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di India pada 9 September lalu.

Adapun pendirian kampus ini merupakan wujud kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan UEA yang telah ditandatangani di Abu Dhabi pada 1 Juli 2022.