Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyatakan Pemerintah sebaiknya fokus memaksimalkan utilisasi industri dalam negeri dan memperbaiki daya beli masyarakat, sebelum melayangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Sebagai informasi, pengumuman UMP 2025 akan diumumkan pada 24 November 2024 mendatang. Kementerian Ketenagakerjaan belum memutuskan adanya kenaikan atau tidak.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono menegaskan saat ini pelaku usaha berada dalam mode bertahan alias survival. Produsen di hilir bahkan sudah mengurangi utilisasi mendekati porsi 50%. Fajar menilai wacana kenaikan UMP 2025 seharusnya bukan menjadi prioritas yang diambil Pemerintah di kondisi bisnis yang sulit saat ini.

"Kami tidak mau menyebut hal itu membebani, namun sebaiknya Pemerintah mengatasi banjir produk impor dan tingkatkan utilisasi industri dalam negeri terlebih dulu. Jika menaikkan UMP, maka struktur cost atau harga jual akan menjadi lebih malah dan kami semakin tidak bisa bersaing dengan produk impor yang harganya lebih rendah," papar Fajar saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (24/10).

Fajar melanjutkan, perubahan struktur cost tersebut dibebankan ke harga jual yang mau tidak mau menjadi lebih mahal. Dengan harga yang ada saat ini, bahkan pelaku bisnis tidak bisa bersaing dengan produk impor sehingga kenaikan UMP tersebut secara tidak langsung juga semakin menggerus margin pendapatan.

Dia menambahkan, sebaiknya Pemerintah membantu pelaku bisnis menaikkan utilisasi produksi dengan mengatur impor sehingga permintaan yang ada di dalam negeri, dipenuhi oleh suplier dalam negeri.

Dengan menaikkan utilisasi produksi, maka akan menaikkan pendapatan pekerja melalui lembur, uang makan dan lainnya. Dengan demikian, hal tersebut tidak dibebankan pada kenaikan harga jual.

"Kalau utilisasi dalam negeri naik, maka tenaga kerja akan bertambah banyak, jika tenaga kerja tambah banyak, maka penerima gaji pokok dapat tambahan lembur dan pendapatan naik. Hal ini juga yang akan menaikkan daya beli masyarakat," ucapnya.

JAKARTA,investor.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8% hingga 10%. Adapun dasar perhitungan kenaikan tersebut adalah, pertama, inflasi tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 2,5% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Jika dijumlahkan, maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan angka 7,7%.

Selain itu, di kawasan industri, pada tahun 2024, buruh  memiliki tambahan biaya hidup yang belum diakomodasi dari kenaikan gaji. Sebagai contoh, inflasi di kawasan industri, terutama di Jabotabek, tercatat 2,8%, sementara kenaikan upah hanya 1,58%. Artinya, buruh harus nombok sekitar 1,3% dari selisih antara inflasi 2,8% dan kenaikan upah 1,58%. Berdasarkan perhitungan tersebut angka 8%  berasal dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah faktor tambahan biaya hidup sebesar 1,3%.

Kedua, ada faktor disparitas upah yang juga menjadi perhatian. Di wilayah-wilayah yang berbatasan, kesenjangan upah atau disparitas masih tinggi. Misalnya, upah di Karawang lebih tinggi dibandingkan di Purwakarta, dan upah di Purwakarta lebih tinggi dibandingkan di Subang. Untuk mengatasi kesenjangan ini, ditambahkan angka disparitas sebesar 2%.

“Berdasarkan analisis litbang Partai Buruh dan KSPI, tambahan ini menghasilkan kenaikan 10%, untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar,” ujar Presiden KSPI  Said Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (10/10/2024).

Selain itu, KSPI  juga menolak penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dalam perhitungan upah minimum. KSPI menilai konsep batas bawah dan batas atas dalam PP ini tidak masuk akal dan tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, termasuk yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Rumus yang dibuat BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan  dianggap menyesatkan publik dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.

Said Iqbal menegaskan bahwa daya beli buruh telah menurun dalam lima tahun terakhir. Litbang KSPI menemukan bahwa dalam periode tersebut, upah riil buruh turun 30%. Artinya, daya beli buruh juga menurun 30%. Selama tiga tahun terakhir, kenaikan upah bahkan nol persen, dan dalam dua tahun terakhir kenaikan upah berada di bawah angka inflasi, yang otomatis menggerus nilai upah riil buruh.

“Buruh meminta agar kenaikan upah minimum 2025 tidak dijadikan ajang main-main oleh Menteri Tenaga Kerja ad interim, serta birokrat Kemenaker di daerah,” kata dia.

Dalam lima bulan terakhir 2024, terjadi deflasi yang menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Di kalangan menengah atas, deflasi berarti masyarakat sudah menghabiskan tabungan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi konsumsi barang sekunder dan tersier. Di kalangan menengah bawah, termasuk buruh, petani, nelayan, dan pekerja lainnya, deflasi terjadi karena pendapatan yang stagnan dan harga barang yang tetap naik, memperparah penurunan daya beli.

“Kami mengimbau agar birokrat menunggu pemerintah baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan kenaikan upah minimum. Jangan sampai aturan yang merugikan pekerja dikeluarkan, terutama sebelum 1 November,” pungkas Said.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 kemungkinan besar tidak akan dibahas pada masa jabatannya.

Dengan begitu, UMP 2025 bakal dibahas pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"UMP akan dibahas nanti, mungkin tidak pada masa pemerintahan saya ya pasti, pada masa pemerintahan yang baru," kata Ida ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ida menekankan proses pengumuman UMK biasanya dilakukan pada Novermber. Itu berarti pembahasan UMP akan terjadi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kan diumumkannya biasanya November," tuturnya.

Ketika ditanya perihal kemungkinan adanya koordinasi dengan tim transisi Prabowo Subianto, Ida mengakui hal itu belum dilakukan.

"Ya belum waktunya, belum. Dari sisi siklus pembahasan UMP kan belum waktunya. Ini masih bulan Agustus," ujarnya.

(Febrina Ratna)