JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, menyatakan bahwa gaji hakim di Indonesia berpeluang untuk naik kembali.

Saat ini, menurut Hashim, dasar hukum untuk kenaikan gaji hakim sedang disiapkan.

"Ini kita perjuangkan. Saya ikut nanti, saya ikut perjuangkan para hakim kita. Kalau bisa (ada) perpes (peraturan presiden), mungkin sebentar lagi ya, kita siapkan perpres baru ya, tambah lagi (kenaikan gaji hakim). Ya enggak? Kan Perpres bisa tambah lagi kan Pak? Iya enggak? Iya ya," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini dalam sebuah diskusi di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menegaskan bahwa ini adalah janji Presiden Prabowo.

"So ini janji Pak Prabowo. Ini janji lho. Ini masuk program. Ini janji. Dia janji menaikkan gaji semua penegak hukum. Sehingga mereka bisa hidup bermartabat. Pada saat mereka pensiun, tidak perlu lagi naik ojol. Bisa paham Pak, hakim dari (naik) mobil bagus tapi pensiun naik ojol. Jadi itu yang dimaksud. Saya kira hal-hal seperti ini kita bantu, dan para hakim ini rule of law," tegasnya.

Dalam penjelasannya, Hashim mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kaget mengetahui bahwa gaji hakim di Indonesia tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun. Ia melaporkan hal ini kepada Prabowo pada Desember 2023 lalu.

"Beliau kaget, masa 12 tahun? Kenapa kaget, kalau buruh pabrik tidak dapat kenaikan gaji 12 tahun mungkin bapak-bapak demo, atau pembakaran atau penjarahan atau apa. Nah hakim-hakim ini orang berarab. 12 tahun gigit jari, gigit jari, gigit jari," jelasnya.

"Saya ketemu dengan Ketua Mahkamah agung dan lima hakim agung dua minggu lalu. Ketua kompartemen. Keluhannya apa? Kenaikan gaji (untuk) anggota dan anak buah mereka," tambah Hashim.

Hashim juga menyoroti bahwa persoalan gaji mempengaruhi rekrutmen hakim. Banyak alumni jurusan hukum yang enggan menjadi hakim karena penghasilan yang rendah.

"Saya baru tahu, kita sekarang banyak orang tidak mau jadi hakim. Ada 900 hakim yang harus direkrut tiap tahun. Yang direkrut sejak 10 tahun (ada) 300. (yang) 600 kosong. Kenapa? Karena penghasilannya rendah sekali. Gaji seorang hakim di bawah UMR buruh kalian. Oke ada tunjangan-tunjangan. Tapi maaf ya, kita ada PR Pak," ungkap dia di hadapan para pengusaha yang hadir.

"Tadi saya baru baca ada perpres diteken beberapa hari lalu. Kenaikan gaji 40 persen. Pak, para hakim pasti kecewa pak. Mereka menuntut 100 persen. Kenapa? 12 tahun. 12 tahun kali 8 persen ya 100 persen. Ya enggak? Kan wajar," lanjut Hashim.

Sebagai informasi, gaji hakim di Indonesia resmi naik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

PP tersebut ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.

Kenaikan gaji hakim ini terjadi setelah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh hakim di berbagai wilayah pada 7-11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes menuntut peningkatan kesejahteraan dan jaminan keamanan.

Merujuk pada PP Nomor 44 Tahun 2024, gaji hakim di Indonesia terbaru terbagi atas golongan dan masa kerja, terdiri dari golongan III dan IV, serta mengatur tunjangan yang ditentukan oleh lingkungan peradilan tempat hakim bekerja.

Jakarta -

Pemerintah resmi menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Kenaikan itu ditandai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

PP ini ditandatangani oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum dirinya lengser.

Dalam PP tersebut hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

PP ini menjadi titik terang setelah sebelumnya Solidaritas Hakim Indonesia melakukan cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik selama 12 tahun.

Berikut gaji pokok hakim berdasarkan golongan, dikutip dari PP 44 tahun 2024, dikutip Selasa (22/10/2024):

Masa kerja 0-1 tahun
Golongan

IIIa = Rp 2.785.700
IIIb = Rp 2.903.600
IIIc = Rp 3.026.400
IIId = Rp 3.154.000
IVa = Rp 3.287.800
IVb = Rp 3.426.900
IVc = Rp 3.571.900
IVd = Rp 3.723.000
IVe = Rp 3.880.400

Masa kerja 2-3 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.873.500
IIIb = Rp 2.995.000
IIIc = Rp 3.121.700
IIId = Rp 3.253.700
IVa = Rp 3.391.400
IVb = Rp 3.534.800
IVc = Rp 3.684.400
IVd = Rp 3.840.200
IVe = Rp 4.002.700

Masa kerja 4-5 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.964.000
IIIb = Rp 3.089.300
III c = Rp 3.220.000
IIId = Rp 3.356.200
IVa = Rp 3.498.200
IVb = Rp 3.646.200
IVc = Rp 3.800.400
IVd = Rp 3.961.200
IVe = Rp 4.128.700

Masa kerja 6-7 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.057.300
IIIb = Rp 3.168.600
IIIc = Rp 3.321.400
IIId = Rp 3.461.900
IVa = Rp 3.608.400
IVb = Rp 3.761.000
IVc = Rp 3.920.100
IVd = Rp 4.085.900
IVe = Rp 4.258.700

Masa kerja 8-9 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.153.600
IIIb = Rp 3.287.000
IIIc = Rp 3.426.000
IIId = Rp 3.571.000
IVa = Rp 3.722.000
IVb = Rp 3.879.500
IVc = Rp 4.043.600
IVd = Rp 4.214.600
IVe = Rp 4.392.900

Masa Kerja 10-11 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.252.900
IIIb= Rp 3.390.500
IIIc = Rp 3.533.900
IIId = Rp 3.683.400
IVa = Rp 3.839.200
IVb = Rp 4.001.600
IVc = Rp 4.170.900
IVd = Rp 4.347.300
IVe = Rp 4.531.200

Masa kerja 12-13 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.355.400
IIIb = Rp 3.497.300
IIIc = Rp 3.645.200
IIId = Rp 3.799.400
IVa = Rp 3.960.200
IVb = Rp 4.127.700
IVc = Rp 4.302.300
IVd = Rp 4.484.300
IVe = Rp 4.673.900

Masa kerja 14-15 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.461.100
IIIb = Rp 3.607.500
IIIc = Rp 3.760.100
IIId = Rp 3.919.100
IVa = Rp 4.084900
IVb = Rp 4.257.700
IVc = Rp 4.437.800
IVd = Rp 4.625.500
IVe = Rp 4.821.100

Masa kerja 16-17 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.570.100
IIIb = Rp 3.721.100
IIIc = Rp 3.878.500
IIId = Rp 4.042.500
IVa = Rp 4.213.500
IVb = Rp 4.391.800
IVc = Rp 4.577.500
IVd = Rp 4.771.200
IVe = Rp 4.973.000

Masa kerja 18-19 tahun
Golongan

IIIa = Rp 3.682.500
IIIb = Rp 3.838.300
IIIc = Rp 4.000.600
IIId = Rp 4.169.900
IVa = Rp 4.346.200
IVb = Rp 4.530.100
IVc = Rp 4.721.700
IVd = Rp 4.921.400
IVe = Rp 5.129.600

Masa kerja 20-21 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.798.500
IIIb = Rp 3.959.200
IIIc = Rp 4.126.600
IIId = Rp 4.301.200
IVa = Rp 4.483.100
IVb = Rp 4.672.800
IVc = Rp 4.870.400
IVd = Rp 5.076.400
IVe = Rp 5.291.200

Masa kerja 22-23 tahun
Gologan

IIIa = Rp 3.918.100
IIIb = Rp 4.083.900
IIIc = Rp 4.256.600
IIId = Rp 4.436.700
IVa = Rp 4.624.300
IVb = Rp 4.819.900
IVc = Rp 5.023.800
IVd = Rp 5.236.300
IVe = Rp 5.457.800

Masa kerja 24-25 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.041.500
IIIb = Rp 4.212.500
IIIc = Rp 4.390.700
IIId = Rp 4.576.400
IVa = Rp 4.770.000
IVb = Rp 4.971.700
IVc = Rp 5.182.000
IVd = Rp 5.401.200
IVe = Rp 5.629.700

Masa kerja 26-27 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.168.800
IIIb = Rp 4.345.100
IIIc = Rp 4.528.900
IIId = Rp 4.720.500
IVa = Rp 4.920.200
IVb = Rp 5.128.300
IVc = Rp 5.345.200
IVd = Rp 5.571.400
IVe = Rp 5.807.000

Masa kerja 28-29 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.300.100
IIIb = Rp 4.482.000
IIIc = Rp 4.671.600
IIId = Rp 4.869.200
IVa = Rp 5.075.200
IVb = Rp 5.289.800
IVc = Rp 5.513.600
IVd = Rp 5.746.800
IVe = Rp 5.989.900

Masa kerja 30-31 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.435.500
IIIb = Rp 4.623.200
IIIc = Rp 4.818.700
IIId = Rp 5.022.500
IVa = Rp 5.235.000
IVb = Rp 5.456.400
IVc = Rp 5.687.200
IVd = Rp 5.927.800
IVe = Rp 6.178.600

Masa kerja 32 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.575.200
IIIb = Rp 4.768.800
IIIc= Rp 4.970.500
IIId = Rp 5.180.700
IVa = Rp 5.399.900
IVb = Rp 5.628.300
IVc = Rp 5.866.400
IVd = Rp 6.114.500
IVe = Rp 6.373.200

Berikut besaran tunjangan hakim:

Dalam pasal 4, dituliskan bahwa tunjangan jabatan hakim sebagai mana dimaksud pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas dan kelas pengadilan.

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti:

Ketua/Kepala Rp 56.500.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 51.300.000
Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI Rp 46.800.000
Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 43.700.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 40.000.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 38.200.000

Simak juga Video 'Giliran DPD Terima Audiensi Hakim soal Kenaikan Gaji, Ini Hasilnya':

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo telah mengesahkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim tepat dua hari sebelum masa purnatugasnya.

Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung (MA).

PP tersebut ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024.

Dalam salinan PP yang diterima pada Selasa (22/10/2024), disebutkan bahwa kenaikan gaji hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa negara perlu memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kenaikan ini bertujuan untuk menjaga kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian aturan dari aturan sebelumnya yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim.

"Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim," berikut bunyi pasal 3 ayat (1) PP 44/2024.

Gaji pokok ini akan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah atau janji jabatan hakim.

Kenaikan gaji pokok juga berlaku bagi hakim yang naik pangkat, disesuaikan dengan gaji pokok dan masa kerja golongan menurut pangkat lama.

Beleid ini juga mengatur mengenai gaji berkala, yang dapat diberikan jika hakim memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan memiliki penilaian kinerja tahunan dengan predikat paling rendah bernilai baik.

"Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3D dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh atasan langsung hakim yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang," demikian tertulis di pasal 3E.

Pemberitahuan kenaikan gaji berkala harus diterbitkan dua bulan sebelum kenaikan berkala tersebut berlaku.

Sebagai informasi, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

Dalam aturan baru, hakim golongan III di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara memiliki gaji terendah Rp 2.785.700 dan tertinggi Rp 5.180.700.

Angka ini meningkat dibandingkan dengan aturan lama, di mana gaji terendah adalah Rp 2.064.100 dan tertinggi Rp 3.179.100.

Sementara itu, hakim golongan IV dalam aturan baru menerima gaji terendah Rp 3.287.800 dan tertinggi Rp 6.373.200, yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan aturan lama (gaji terendah Rp 2.436.100 dan tertinggi Rp 3.746.900).

Tunjangan hakim juga mengalami kenaikan signifikan.

Hakim tingkat banding kini mendapatkan tunjangan antara Rp 38.200.000 hingga Rp 56.500.000, sedangkan hakim tingkat pertama menerima tunjangan antara Rp 11.900.000 hingga Rp 37.900.000.

Di aturan lama, tunjangan hakim tingkat banding berkisar antara Rp 27.200.000 hingga Rp 40.200.000, dan hakim tingkat pertama antara Rp 8.500.000 hingga Rp 27.000.000.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memahami cepatnya respons pemerintah terhadap tuntutan kenaikan gaji yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Menurut dia, hakim pantas mendapatkan perhatian lebih karena gaji mereka belum naik selama 12 tahun.

“Hakim itu sudah tidak naik upah selama 12 tahun. Jadi, wajar (cepat direspon). Kalau buruh kan naik upah setiap tahun,” ujar Said Iqbal saat ditemui di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Said menegaskan, buruh mendukung perjuangan hakim dalam menuntut haknya, terutama karena peran hakim sangat penting dalam menjaga keadilan di Indonesia.

“Keadilan gerbang terakhirnya adalah di tangan hakim. Oleh karena itu kesejahteraannya harus menjadi perhatian,” lanjutnya.

Said Iqbal juga mengapresiasi langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons tuntutan para hakim dan berjanji akan menaikkan gaji mereka sesuai aspirasi.

Said percaya bahwa Prabowo, yang telah ia jalin komunikasi intens selama 10 tahun, juga akan memperhatikan kesejahteraan buruh.

Ia optimistis bahwa pada 2025, akan ada komitmen untuk menaikkan upah buruh melalui Menteri Tenaga Kerja yang baru.

“Kami berkeyakinan Pak Prabowo akan memperhatikan secara sungguh-sungguh kenaikan upah (buruh) di tahun 2025. Dan, kami percaya Menteri Tenaga Kerja yang baru akan ada arahan untuk komitmen itu,” tambah Said.

Sebelumnya, ribuan hakim di seluruh Indonesia melakukan aksi cuti bersama selama lima hari dari 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena belum adanya kenaikan gaji.

Juru Bicara SHI, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan bahwa gaji pokok hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012, dengan rentang Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000.

Untuk mencapai gaji Rp 4.000.000, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV membutuhkan 24 tahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntutan Naik Gaji Hakim Direspons Cepat, Said Iqbal: Wajar, Sudah 12 Tahun Tak Naik", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/12/08401621/tuntutan-naik-gaji-hakim-direspons-cepat-said-iqbal-wajar-sudah-12-tahun.

Jakarta -

Dewan Pengupahan Nasional (NWC) Singapura meminta pengusaha menaikkan upah karyawan yang digaji rendah. Angka kenaikan direkomendasikan 5,5-7,5% bagi buruh yang pendapatan bulanannya di kisaran S$ 2.500 atau Rp 30.000.000 (kurs Rp 12.000)

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (11/10/2024), mereka akan mendapat kenaikan gaji sekitar S$ 100-120 atau Rp 1,2-1,4 juta. Pengusaha juga boleh menaikkan gaji di atas persentase yang ditetapkan.

Namun, pengusaha yang kinerja bisnisnya kurang baik direkomendasikan tetap menaikkan upah karyawan pada batas minimal yang ditetapkan. Pengusaha juga disarankan untuk memberikan bonus untuk karyawan yang kinerjanya baik.

Pedoman tersebut sudah disetujui pemerintah Singapura namun tidak bersifat wajib. Adapun periode waktunya adalah mulai 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025.

Ketentuan ini berlaku bagi semua karyawan di perusahaan yang memiliki serikat pekerja dan non-serikat pekerja, baik di sektor publik maupun swasta. Pedoman ini dikeluarkan di tengah perkiraan perlambatan inflasi serta membaiknya prospek ekonomi.

Meskipun, masih ada risiko konflik geopolitik dan kondisi keuangan yang semakin ketat dalam jangka waktu yang lebih lama, inflasi inti di Singapura turun menjadi 3,1% tahun ke tahun pada paruh semester I-2024, turun dari 4,2% pada 2023.

NWC menyarankan pengusaha yang menghadapi ketidakpastian prospek usaha untuk menerapkan sistem upah fleksibel (FWS) yang terdiri dari komponen variabel tahunan dan bulanan untuk memberi penghargaan kepada karyawan sambil menjaga fleksibilitas upah.

"FWS memungkinkan pengusaha untuk melakukan penyesuaian cepat selama masa krisis untuk mempertahankan bisnis mereka dengan memotong biaya dibandingkan dengan memangkas lapangan kerja," bunyi pernyataan NWC.

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/ara)

JAKARTA,investor.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8% hingga 10%. Adapun dasar perhitungan kenaikan tersebut adalah, pertama, inflasi tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 2,5% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Jika dijumlahkan, maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan angka 7,7%.

Selain itu, di kawasan industri, pada tahun 2024, buruh  memiliki tambahan biaya hidup yang belum diakomodasi dari kenaikan gaji. Sebagai contoh, inflasi di kawasan industri, terutama di Jabotabek, tercatat 2,8%, sementara kenaikan upah hanya 1,58%. Artinya, buruh harus nombok sekitar 1,3% dari selisih antara inflasi 2,8% dan kenaikan upah 1,58%. Berdasarkan perhitungan tersebut angka 8%  berasal dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah faktor tambahan biaya hidup sebesar 1,3%.

Kedua, ada faktor disparitas upah yang juga menjadi perhatian. Di wilayah-wilayah yang berbatasan, kesenjangan upah atau disparitas masih tinggi. Misalnya, upah di Karawang lebih tinggi dibandingkan di Purwakarta, dan upah di Purwakarta lebih tinggi dibandingkan di Subang. Untuk mengatasi kesenjangan ini, ditambahkan angka disparitas sebesar 2%.

“Berdasarkan analisis litbang Partai Buruh dan KSPI, tambahan ini menghasilkan kenaikan 10%, untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar,” ujar Presiden KSPI  Said Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (10/10/2024).

Selain itu, KSPI  juga menolak penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dalam perhitungan upah minimum. KSPI menilai konsep batas bawah dan batas atas dalam PP ini tidak masuk akal dan tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, termasuk yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Rumus yang dibuat BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan  dianggap menyesatkan publik dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.

Said Iqbal menegaskan bahwa daya beli buruh telah menurun dalam lima tahun terakhir. Litbang KSPI menemukan bahwa dalam periode tersebut, upah riil buruh turun 30%. Artinya, daya beli buruh juga menurun 30%. Selama tiga tahun terakhir, kenaikan upah bahkan nol persen, dan dalam dua tahun terakhir kenaikan upah berada di bawah angka inflasi, yang otomatis menggerus nilai upah riil buruh.

“Buruh meminta agar kenaikan upah minimum 2025 tidak dijadikan ajang main-main oleh Menteri Tenaga Kerja ad interim, serta birokrat Kemenaker di daerah,” kata dia.

Dalam lima bulan terakhir 2024, terjadi deflasi yang menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Di kalangan menengah atas, deflasi berarti masyarakat sudah menghabiskan tabungan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi konsumsi barang sekunder dan tersier. Di kalangan menengah bawah, termasuk buruh, petani, nelayan, dan pekerja lainnya, deflasi terjadi karena pendapatan yang stagnan dan harga barang yang tetap naik, memperparah penurunan daya beli.

“Kami mengimbau agar birokrat menunggu pemerintah baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan kenaikan upah minimum. Jangan sampai aturan yang merugikan pekerja dikeluarkan, terutama sebelum 1 November,” pungkas Said.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta upah minimum tahun depan naik 8 hingga 10%. Buruh pun mengungkap alasannya.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 di seluruh wilayah Indonesia yang nanti akan diumumkan tanggal 1 November 2024 ini kami meminta kenaikan upah mininum 8 sampai dengan 10%," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024).

Dia menerangkan, dasar perhitungan kenaikan upah minimum 8-10% yakni inflasi tahun 2025 sebesar 2,5%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Jika ditotal maka menjadi 7,7%.

Sementara, dia mengatakan, buruh di kawasan industri nombok. Dia bilang, inflasi tahun 2024 sebesar 2,8%. Namun, kenaikan upah minimum hanya 1,58%.

"Di wilayah kawasan industri tahun 2024 buruh nombok, bukan naik upah tapi nombok upah yaitu seharusnya inflasi sekitar 2,8% tahun 2024 tapi naik upahnya di kawasan industri itu terutama di Jabodetabek 1,58% maka buruh nomboknya 2,8% dikurang 1,58% adalah sekitar 1,3%," terangnya.

Dia bilang, angka 8% berasal dari penjumlahan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan biaya buruh nombok.

Lebih lanjut, dia mengatakan, usulan kenaikan upah mencapai 10% karena untuk daerah tertentu terdapat kesenjangan upah. Berdasarkan hitungannya, disparitas itu dihitung 2%.

"Sangat logis, kenapa sampai dengan 10% karena faktor yang dipersoalkan alasan kedua adalah disparitas yaitu daerah tertentu yang berbatasan dengan daerah lainnya itu kesenjangan upah atau dikenal disparitas itu masih ada jarak yang tinggi," katanya.

"Maka kami mengambil disparitas atau alpa itu adalah 2%. Maka ketemulah dari litbang Partai Buruh dan KSPI kenaikan upah yang bisa diajukan tahun 2025 8% ditambah 2% untuk mencegah disparitas yang makin melebar adalah 10%," terangnya.

Simak: Video: Ini Tuntutan Partai Buruh ke Pemerintahan Prabowo Kelak

[Gambas:Video 20detik]

(acd/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Jumlah pelamar CPNS tahun ini tercatat hampir menyentuh 4 juta orang. Banyak yang berlomba-lomba menjadi PNS karena tergiur dengan gaji hingga pensiun seumur hidup.

Gaji PNS sendiri terakhir mengalami kenaikan pada awal tahun ini yang termuat dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas atau Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Nilai gaji PNS di Indonesia pada umumnya sama, tergantung golongan. Perbedaannya adalah tunjangan di masing-masing instansi. Untuk fresh graduate atau lulusan baru, biasanya akan langsung masuk golongan 3a jika lolos CPNS. Berapa gajinya? Ini daftar gaji pokok PNS secara umum tahun 2024.

Besaran Gaji PNS 2024

Gaji PNS 2024 Golongan I

Golongan Ia: Rp 1.685.700-2.522.600
Golongan Ib: Rp 1.840.800-2.670.700
Golongan Ic: Rp 1.918.700-2.783.700
Golongan Id: Rp 1.999.900-2.901.400

Gaji PNS 2024 Golongan II

Golongan IIa: Rp 2.184.000-3.643.400
Golongan IIb: Rp 2.385.000-3.797.500
Golongan IIc: Rp 2.485.900-3.958.200
Golongan IId: Rp 2.591.100-4.125.600

Gaji PNS 2024 Golongan III

Golongan IIIa: Rp 2.785.700-4.575.200
Golongan IIIb: Rp 2.903.600-4.768.800
Golongan IIIc: Rp 3.026.400-4.970.500
Golongan IIId: Rp 3.154.400-5.180.700

Gaji PNS 2024 Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.287.800-5.399.900
Golongan IVb: Rp 3.426.900-5.628.300
Golongan IVc: Rp 3.571.900 -5.866.400
Golongan IVd: Rp 3.723.000-6.114.500
Golongan IVe: Rp 3.880.400-6.373.20

Rencana Kenaikan Gaji PNS 2025

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan naik tahun depan.

Rencana penyesuaian gaji tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.

"Ada, ada kenaikan," kata Suharso, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024) yang lalu.

Informasi ini disampaikan kembali oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

Hanya saja, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru," kata Isa saat ditemui wartawan usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024) lalu.

Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Negosiasi kontrak kerja baru antara Boeing dengan serikat pekerja IAM (International Association of Machinists) yang mewakili 33.000 karyawan mengalami kebuntuan. Hal ini membuat aksi mogok kerja para karyawan terus berlanjut hingga hari ini.

Perlu diketahui para pekerja yang tergabung dalam IMF sudah melakukan pemogokan sejak 13 September kemarin. Kondisi ini secara langsung operasional di pabrik pembuatan pesawat itu terhenti.

Melansir dari laporan CNN, Rabu (9/10/2024), analis kredit di Standard & Poor's memperkirakan aksi mogok kerja tersebut bisa merugikan perusahaan hingga US$ 1 miliar atau Rp 15,59 triliun per bulan (kurs Rp 15.599/dolar AS).

IAM dalam sebuah pernyataan mengatakan kebuntuan negosiasi ini terjadi karena kesalahan Boeing yang tidak membuat tawaran sesuai permintaan anggotanya. Terlebih mengingat kesepakatan sementara yang sebelumnya ditawarkan Boeing ditolak hampir dengan suara bulat oleh karyawan yang hingga sekarang masih mogok.

Kesepakatan sementara yang ditolak itu menawarkan kenaikan gaji pekerja sebesar 25% selama empat tahun. Kemudian Boeing menaikkan tawaran kontrak mereka berupa kenaikan gaji langsung sebesar 12% dan total kenaikan sebesar 30% selama empat tahun masa kontrak, namun hal ini juga tidak dapat diterima oleh serikat pekerja.

"Komite negosiasi Anda (Boeing) berusaha untuk membahas beberapa prioritas yang dapat mengarah pada tawaran yang dapat kami bawa ke pemungutan suara, tetapi perusahaan tidak bersedia bergerak ke arah kami," kata IAM dalam sebuah pernyataan.

Di sisi lain, CEO unit pesawat komersial Boeing Stephanie Pope mengatakan negosiasi kontrak kerja baru yang turut dimediasi oleh pemerintah federal selama dua hari pada minggu ini (kemarin Senin dan Selasa) berakhir dengan kedua belah pihak masih jauh dari kata sepakat imbas permintaan pekerja yang dirasa tidak masuk akal.

"Serikat pekerja mengajukan tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan yang jauh melebihi apa yang dapat diterima jika kami ingin tetap kompetitif sebagai sebuah bisnis," kata Pope dalam keterangan resminya.

"Mengingat posisi tersebut, negosiasi lebih lanjut tidak masuk akal pada saat ini dan tawaran kami telah ditarik," tambahnya.

Meskipun perundingan kontrak kerja baru ini menemui jalan buntu, kedua belah pihak mengaku masih bersemangat dan bersedia untuk kembali berunding. Di mana, para pekerja sebelumnya menuntut kenaikan gaji sebesar 40% dan pemulihan bonus kinerja.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 8 Oktober 2024 dimulai dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut Kemenkeu menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

Disusul, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

Selanjutnya, Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Berikutnya, Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Terakhir, menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji....

<!--more-->

1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim yang Disetujui Kemenkeu

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengklaim telah memperhatikan tuntutan kenaikan gaji hakim yang disuarakan minggu ini. Dia menyebut Kemenkeu telah menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

“Kami memperhatikan itu dan masih dipakainya remunerasi, dan peraturan lama juga menjadi perhitungan kami untuk memperbaiki secara segmented dan parsial,” kata Isa dalam sesi audensi yang digelar para hakim dengan pimpinan MA di Ruang Wiryono, Gedung Utama MA, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Besaran kenaikan gaji hakim yang disetujui oleh Kemenkeu mengacu pada draf yang diajukan oleh Kemenpan RB. Nantinya persetujuan tersebut akan diproses melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Presiden.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Masih Berseteru, Kominfo Diduga Sempat Blokir Situs Kadin

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

“Sempat diblokir, masuk blacklist. Ini menyulitkan kami,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie Ganinduto saat dihubungi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Firlie mengatakan pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu para UMKM. Dia mengatakan situs tersebut biasanya untuk melayani sertifikasi aneka kegiatan termasuk ekspor dari para UMKM. “Banyak UMKM terdampak. Ini UMKM menggerakan ekonomi. Ini bahaya kalau terganggu,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri....

<!--more-->

3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Ketujuh pimpinan perusahaan yang mengundurkan diri, yakni Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama; Azuan Syahril selaku Direktur; Fendy Nagasaputra selaku Direktur; Ferry selaku Direktur; Lie Halim selaku Komisaris Utama; David Rees selaku Komisaris Independen; dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

Sekretaris Perusahaan PT Net Visi Media Tbk, Shinta Trisnawati, mengumumkan hal tersebut dalam surat pemberitahuan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Belum diketahui alasan di balik kemunduran jajaran direksi hingga komisaris Net TV. Namun, menurut Shinta, mundurnya jajaran pimpinan perusahaan tersebut tidak memengaruhi operasional perusahaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten itu, ditandatangani pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dalam PP 38/ 2024 disebutkan bahwa KEK BSD terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten memiliki luas 59,68 Ha yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo....

<!--more-->

5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Belakangan, desas-desus ini semakin santer beredar dan meramaikan bursa calon menteri. Nama-nama yang dikabarkan akan jadi menteri di kabinet Prabowo antara lain Nusron Wahid.

Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, menjadi salah satu nama baru yang dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Namanya muncul di bursa calon menteri usai disebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia baru-baru ini.

Satu lagi kader Golkar yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah Meutya Hafid. Namanya disebut oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. “Yang jelas Mbak Meutya dimasukkan dalam daftar, tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan,” kata Sarmuji di kompleks gedung DPR, Rabu, 2 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid menyatakan bahwa pihaknya menuntut kenaikan sebesar 142 persen dari tunjangan jabatan yang telah diterima sejak tahun 2012.

Ketentuan tunjangan jabatan hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. Menurut SHI, ketentuan di dalam beleid itu tak pernah mengalami penyesuaian hingga kini.

Menurut Fauzan, tuntutan itu telah disampaikan SHI kepada pimpinan Mahkamah Agung (MA) dalam audiensi, hari ini, Senin (7/10/2024).

"Hari ini kita kan menyerahkan hasil kajian kita kepada pimpinan Mahkamah Agung. Tentunya apapun itu yang menjadi hasil itu dikembalikan kepada mereka," ujar Fauzan saat ditemui di Gedung MA, Jakarta.

"Namun tuntutan hakim se-Indonesia adalah kenaikannya kita minta di angka 142 persen dari tunjangan jabatan yang ada di tahun 2012. Demikian ya," sambungnya.

Soal kajian atas permintaan kenaikan 142 persen itu, Fauzan mengaku, akan menyampaikan kajian lengkapnya pada kemudian hari. Namun, ia memastikan, ada sejumlah hal yang telah dipertimbangkan sehingga muncul usulan angka 142 persen.

"Yang pertama adalah 12 tahun (tunjangan) yang tidak ada penyesuaian," imbuhnya.

"Dan yang kedua, harus disesuaikan dengan profil daerah dari teman-teman," tambah dia.

Imbas tidak adanya kenaikan tunjangan jabatan ini, ia berpendapat, para hakim yang bekerja di tingkat kabupaten/kota atau kelas II justru paling terdampak.

"Jadi kami ini hakim-hakim di Solidaritas Hakim Indonesia, konsentrasinya adalah untuk memperjuangkan hak hakim di kelas II. Bukan di kelas I ataupun di tingkat banding," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, hakim di seluruh Indonesia disebut menggelar aksi cuti massal mulai hari ini.

Mereka tengah memperjuangkan nasib sendiri karena selama 12 tahun gaji dan tunjangan tidak disesuaikan.

Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid menyebutkan, Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia rencananya akan digelar dari 7 hingga 11 Oktober 2024.

Pihaknya tegas menolak usulan pemerintah agar gaji pokok hakim naik 8-15 persen dan tunjangan 45-70 persen.

“Jika usulan ini benar-benar disahkan, maka Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia akan menjadi gerakan massal pertama dalam sejarah peradilan Indonesia, dengan skala yang melibatkan seluruh Hakim di negeri ini,” kata Fauzan dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2024).

Jakarta: Ribuan hakim se-Indonesia akan melakukan cuti bersama sebagai bentuk protes atas gaji dan tunjangan mereka yang tidak naik sejak 2012.

Gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia rencananya akan diikuti oleh 1.611 hakim. Aksi cuti bersama akan dilakukan pada 7-11 Oktober mendatang.

Penyebab atau alasan ribuan hakim melakukan cuti bersama adalah sebagai protes karena tunjangan dan gaji mereka yang tidak naik selama 12 tahun terakhir. Mereka menuntut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2012 untuk penyesuaian gaji dan tunjangan.

Berdasarkan PP Nomor 94/2012, gaji hakim golongan III A/terendah adalah Rp2.064.100, golongan IV E/Tertinggi adalah Rp4.979.000, sementara tunjangan hakim antara Rp8,5 juta-Rp24 juta, tergantung kelas pengadilan dan golongan.

Gaji dan tunjangan hakim yang diatur dalam PP 94/2012 dianggap tidak layak, karena mempertimbangkan kondisi inflasi dan kerja hakim.

"Gaji pokok dan tunjangan hakim yang diatur dalam PP nomor 94 tahun 2012 memang sudah harus direvisi. PP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hakim. Inflasi berkali lipat naik, sementara gaji pokok dan tunjangan hakim sudah 12 tahun lebih tidak naik," kata Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Yasardin.

Terkait rencana cuti bersama hakim se-Indonesia, Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan peradilan merespon.

"Selama tupoksi pengadilan tidak terganggu, artinya persidangan dijadwalkan setelah cuti dan tahanan tidak keluar demi hukum karena adanya cuti, biasanya permohonannya disetujui. Bagi MA, garis dari pimpinan yang penting tidak mengganggu jalannya persidangan," kata Juru Bicara MA Suharto.

Sementara di tengah protes hakim atas gaji yang tidak layak, pakar hukum tata negara Bivitri Susanto menyatakan bahwa gaji kecil hakim di level bawah bisa menjadi celah masuknya korupsi.

Seperti diketahui, ada beberapa oknum hakim yang terjerat hukum, di antaranya Hakim PN Jakarta Selatan R Iswahyu Widodo dan Irwan 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan karena menerima suap dari Direktur CV Citra Lampia Mandiri Martin P Silitonga, kemudian Hakim ad hoc pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Merry Purba yang divonis 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan karena menerima suap 150 ribu dolar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi.

MKH juga menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim nonaktif PN Jakarta Selatan, DS karena menerima uang Rp300 juta saat mengadili perkara yang menjerat Wali Kota Kediri Samsul Ashar di PN Surabaya.

Sumber: Redaksi Metro TV


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)