Jakarta: Sebanyak empat dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dijatuhi sanksi administratif. Hal itu akibat temuan pelanggaran integritas akademik.

"Kita sudah selesaikan polemik yang terjadi. Kasus ini sebenarnya kasus internal yang dibikin heboh. Ujungnya diberikan sanksi administratif sesuai Permendikbudristek 39 Tahun 2921," kata Rektor UPNVJ Anter Venus di Kampus UPNVJ Pondok Labu, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Adapun keempat dosen memiliki kasus yang berbeda-beda. Namun, sama-sama bermasalah soal klirens etik.
"Kita berusaha memahami latar peristiwa dan memastikan semua ini sesuai prosedur, menggali bukti, dan dikaji. Urusan klirens etik ini di mana membuktikan jika (empat dosen terkait) hanya melanggar integritas akademik yaitu kejujuran dan ada satu dosen masalah paten," tutur dia.

Terdapat tiga kategori sanksi yang dijatuhkan kepada empat dosen itu, mulai dari sanksi administratif ringan, sedang, hingga berat. Dosen pertama dan kedua dikenakan sanksi ringan sebab diketahui tidak mendapatkan surat keterangan perlindungan subjek penelitian.

"Ini cuma masalah pertanggung jawaban riset untuk menjaga kehormatan informan agar riset sesuai standar. Bukan dia tidak mengajukan surat keterangan tersebut. Tapi surat itu tidak diterbitkan oleh lembaga yang berwenang," jelas Venus.

Sanksi administrasi ringan berupa tidak dapat mengajukan kenaikan pangkat akademik selama satu tahun. Kedua dosen tersebut juga tidak dapat menerima insentif atas karya ilmiah yang dibuat.

Sementara itu, satu dosen lainnya mendapatkan sanksi sedang. Dosen tersebut memberikan informasi tidak benar dengan menggunakan nama institusi lain.

"Tapi ini bukan fabrikasi. Sanksi sedang ini tidak dapat mengajukan kenaikan pangkat akademik selama dua tahun. Serta dosen tersebut tidak dapat menerima insentif atas karya ilmiah yang dibuatnya," jelas Venus.

Sementara itu, satu dosen dikenakan sanksi berat. Venus mengatakan dosen tersebut melanggar aspek kejujuran dalam menulis kepengarangannya.

"Penulisannya menjadi tidak sah, karena dalam kepengarangannya itu dia ikut dalam jurnal internasional yang bukan disiplinnya dia. Sanksinya untuk sanksi berat ini diberhentikan menjadi dosen selama satu tahun," kata Venus.

Venus berharap dengan pemberian sanksi ini persoalan dapat ditutup. Selanjutnya, para dosen akan mendapatkan pembinaan.

"Semua nanti akan ikut pembinaan," ujar dia.

Baca juga: Rektor UPNVJ Luruskan Kesalahpahaman Tentang Tupoksi Komisi Etik Penelitian

(REN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri laporan masyarakat terkait dugaan praktik jual beli kursi dalam penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) sebagai salah satu PTN mengaku telah menutup celah terhadap potensi tersebut.

"Kita enggak mau begitu ya. Risiko-risiko seperti itu sudah kita tutup celahnya, kita antisipasi dan kita tidak mau. Kita ikut aturan aja yang ada," ujar Rektor UPNVJ, Anter Venus, di UPNVJ Pondok Labu, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia menjelaskan UPNVJ selalu mengikuti regulasi dalam penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk jalur mandiri. Seluruh proses seleksi menggunakan sistem pemeringkatan calon mahasiswa terbaik.
"Nah kalau afirmasi di UPN berdasarkan statuta. Misal ada afirmasi untuk TNI Polri. Kalau kuotanya cukup kita berikan," ujar dia.

Venus mengatakan pihaknya tegas terhadap ketentuan kuota bangku. Pihaknya tidak akan menerima mahasiswa bila kuota yang tersedia telah habis.

"Misalnya kuotanya 15, mereka yang mendaftar 14, ya diterima semua. Tapi kalau kuotanya 15, yang daftar 100 seleksinya berdasarkan pemeringkatan," ungkap dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek, Abdul Haris, mendukung KPK menelusuri dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024. KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lingkungan pendidikan tinggi.

"Kami mendukung penuh atas upaya kerja sama KPK di Ditjen Dikti. Kami dukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan dari penerimaan mahasiswa baru ini agar bebas dari kepentingan," kata Haris dalam konferensi pers Kegiatan Sidak Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.

KPK menyidak empat tempat di lingkungan pendidikan tinggi, yakni Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Sidak menyusul laporan masyarakat terkait kecurangan dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dalam sidak itu, KPK meminta data-data dalam penerimaan mahasiswa baru 2024. "Kami minta panitia yang menangani langsung dan memberikan akses informasi dan data yang dibutuhkan KPK," tutur dia.

Haris menegaskan, penerimaan mahasiswa baru baik tes nasional maupun jalur mandiri oleh perguruan tinggi mesti berjalan akuntabel dan sesuai peraturan. Pihaknya juga bakal mendukung KPK bila ditemukan pelanggaran dalam penerimaan mahasiswa baru.

"Terus terang dari hasil kajian analisis ini nanti, kalau ada penyimpangan, kalau itu masuk ranah yang harus ditindaklanjuti, kami mendukung apa yang dilakukan pimpinan KPK," ujar Haris.

Baca juga: KPK Sidak 2 PTN di Jateng Soal Dugaan Kecurangan di Penerimaan Mahasiswa Baru

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta Anter Venus menjatuhkan sanksi administratif terhadap empat dosen terkait pelanggaran integritas akademik. Keempatnya terlibat pelanggaran nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

Penetapan sanksi administratif diambil berdasarkan rekomendasi Senat UPNVJ dengan berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

"Jadi kami prinsipnya mengimplementasikan apa yang direkomendasikan senat dan memadukannya dengan hasil kajian tim rektorat atas regulasi yang ada" kata Venus dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2024.
Senat Universitas mengklasifikasikan sanksi administratif dalam tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Keempat dosen menerima sanksi administratif, mulai dari penundaan kenaikan jabatan akademik hingga pemberhentian jabatan dosen selama satu tahun.

Berdasarkan Pasal 20 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, kepada sivitas akademika yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan dalam jangka waktu 21 hari sejak sanksi ditetapkan. Venus menegaskan keputusan ini diambil sebagai bentuk pembinaan.

"Kami mengambil keputusan sanksi atas dasar pembinaan, bukan pembinasaan. Kami juga berupaya untuk bertindak adil, produktif, positif, dan akuntabel," ucap dia.

Venus menyebut pihaknya juga berupaya memahami sepenuhnya situasi yang melatarbelakangi perbuatan melanggar nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah tersebut. Dia menilai penjatuhan sanksi ini musibah.

Ia menegaskan peristiwa ini bukan sesuatu yang perlu dipromosikan atau digaungkan. Sebaliknya, Venus mengajak seluruh sivitas akademika menunjukkan empati, menghargai dosen yang terkena musibah, dan mengambil pelajaran dari kejadian ini.

"Kita berempati, bagaimana kalau kesalahan itu kita yang melakukan. Bukan tidak mungkin hal tersebut menimpa kita semua, karena kita tidak menyadari hal yang rasanya dulu dianggap biasa, kini dengan Permen 39 bisa menjadi tindakan yang salah. Tindakan yang masuk kategori pelanggaran integritas akademik," papar Venus.

UPNVJ berkomitmen meningkatkan literasi atau pemahaman dan kesadaran tentang integritas akademik. Untuk itu, UPNVJ akan menyelenggarakan sosialisasi integritas akademik yang melibatkan Senat, Komite integritas Akademik, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang dalam hal ini berkaitan erat dengan integritas akademik.

Sosialisasi intensif tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi dosen dan mahasiswa terkait dengan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah menjadi meningkat. Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa datang.

Baca juga: Rektor UPNVJ Luruskan Kesalahpahaman Tentang Tupoksi Komisi Etik Penelitian

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Anter Venus, membantah mengintervensi keputusan pemberian sanksi dalam kasus dugaan pemalsuan penelitian oleh dosen berinisial F. Anter menilai Komisi Etik Penelitian (KEP) UPNVJ melangkahinya.

Komisi Etik Penelitian (KEP) UPNVJ memberikan sanksi kepada dosen F melalui Keputusan KEP UPNVJ Nomor: 01/Kep/UN61/KEP/2024. Venus mengatakan berdasarkan Keputusan Rektor 139/UN61/HK.03.01/2024 KEP UPNVJ yang diubah menjadi Peraturan Rektor UPNVJ Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian UPNVJ, KEP tidak memiliki wewenang memberikan sanksi jika terjadi suatu pelanggaran kode etik.

“Ketika terjadi dugaan pelanggaran nomor klirens etik atas nama Dr F, seharusnya KEP hanya melaporkan ke Rektor untuk diproses. Rupanya karena kekurangpahanaman akan tupoksi dan wewenangnya, mereka memproses, menyuruh take down termasuk membuat surat keputusan sanksi,” ujar Venus dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 8 Agustus 2024.
Venus menegaskan KEP merupakan subunit kerja di UPNVJ yang tugasnya hanya melakukan review dan memberikan klirens etik. Apabila memang ada orang yang melanggar klirens etik, KEP hanya berwenang untuk melaporkannya ke Rektor untuk kemudian diperiksa oleh Senat. Keputusan final mengenai ada tidaknya sanksi hanya dapat diputuskan rektor, bukan KEP.

“Jadi, keputusan yang dibuat KEP tidak perlu dibahas karena memang tidak dianggap ada. Keputusan tersebut dibuat tanpa prosedur dan regulasi serta kewenangan yang melandasinya,” ujar dia.

Venus menilai keputusan KEP justru melanggar dua peraturan menteri dan dua peraturan Rektor, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah; dan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2024 tentang Integritas akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Bentuk peraturan dan Keputusan yang berlaku di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Rektor
3. Peraturan Senat
4. Keputusan Rektor

"Tidak ada keputusan di luar itu, apalagi keputusan dari subunit kerja di lingkungan UPNVJ seperti KEP," tegas Venus.

Venus menyebut pihaknya akan membenahi subunit KEP UPNVJ. Hal ini agar ke depan mereka bekerja sesuai tupoksi.

“Tugas saya sekarang membenahi subunit kerja ini. Lucu buat saya kalau ada subunit kerja yang harusnya hanya bagian dari lembaga penelitian dan mengurusi aspek persetujuan etik, kemudian membuat struktur sendiri yang tidak ikut OTK UPNVJ berdasarkan Permen Nomor 10/2024,” tutur dia.

Sementara itu, terkait dugaan pelanggaran nilai-nilai akademik yang dilakukan empat dosen UPNVJ, Senat telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan regulasi. Hasil dari pemeriksaan Senat telah diserahkan kepada Rektor yang akan segera membuat pengumuman mengenai keputusan yang diambil.

Baca juga: UPN Jakarta Larang Mahasiswa Baru Ikut Demo, Ini Penjelasan Rektor

(REN)

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) membuka program studi (prodi) baru, yaitu Program Studi S1 Kajian Film, Televisi dan Media. Pembukaan prodi ini untuk menjawab kebutuhan industri kreatif yang semakin besar di level nasional maupun internasional.

Dekan FISIP UPNVJ, S. Bekti Istiyanto, menuturkan prodi ini hadir dengan memberikan kelebihan serta nilai tambah berbeda dari prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Keunggulan ini dirancang dengan semangat nasionalisme yang sejalan dengan identitas UPNVJ sebagai Kampus Bela Negara.

“Setelah melakukan studi komparasi terhadap prodi serupa pada tingkat nasional dan internasional, prodi ini mengintegrasikan pemikiran kritis, inovatif, dan beretika dengan pendekatan profesional dan ilmiah untuk menumbuhkan beragam suara kreativitas mahasiswa yang dirancang dengan semangat nasionalisme dan sejalan dengan identitas UPNVJ sebagai kampus bela negara,” ujar Bekti dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.
Bekti mengatakan prodi ini didirikan dengan melihat urgensi permintaan yang tinggi terhadap sumber daya pekerja film, televisi dan media. Berdirinya prodi ini untuk memenuhi kebutuhan, mengimbangi pertumbuhan industri kreatif yang pesat dengan pemahaman kritis pada bidang kajian film, televisi, dan media.

"Dengan harapan prodi ini bisa menjadi program studi kajian film, televisi, dan media yang unggul di Indonesia,” harap dia.

Bekti juga berharap prodi baru ini dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analitis terhadap pesan, tanda, dan makna pada medium film, televisi, dan media.

Selain itu, lulusan prodi ini juga diharapkan memiliki kemampuan kreatif dalam mengolah data, fakta, dan realita dalam produk kajian atau teks media, dan juga menjunjung tinggi pemikiran serta pertimbangan kritis, etis, dan estetis.

Sehingga, lulusan prodi Kajian Film, Televisi dan Media UPNVJ dapat langsung terserap industri kreatif yang nilai perekonomiannya semakin besar dan menjanjikan dari tahun ke tahun.

Adapun prodi ini menawarkan lulusannya menjadi dokumentaris, kritikus film, televisi, dan media, analis visual, media center, lembaga sensor film, dan jurnalis multimedia.

Pada tahun pertama, Program Studi S1 Kajian Film, Televisi dan Media menyediakan kuota 40 kursi calon mahasiswa baru. Buat kalian yang berminat dapat mendaftar melalui jalur mandiri SEMA UPNVJ.

Pendaftaran dibuka mulai 18 Juli 2024 pukul 08.00 WIB hingga 25 Juli 2024 pukul 13.00 WIB di laman https://pendaftaran.upnvj.ac.id/. Info selengkapnya dapat melihat di laman https://penmaru.upnvj.ac.id/.

Baca juga: UPNVJ Siapkan 4.400 Kursi Mahasiswa Baru, 26 Prodi Siap Dipilih

(REN)