JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno.

Sehingga, pihaknya mendorong agar revisi UU Koperasi tersebut segera direalisasikan.

Menurut Muhaimin, perihal revisi UU Koperasi sudah dibahasnya bersama Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam pertemuan pada Selasa (5/11/2024). Sebab saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kooperasi ini selain badan hukum dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur kooperasi padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional itu terakhir undang-undang tahun 92 (UU Nomor 25 Tahun 1992). Amat sangat kuno," ujar Muhaimin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa.

"Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang kooperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang," tegasnya.

Muhaimin mengungkapkan, ia dan Menkop Budi Arie sepakat agar revisi UU Koperasi bisa disusun secara lebih komprehensif.

Salah satunya mengatur badan hukum yang sulit mendapatkan legalisasi agar bisa dilakukan lewat badan hukum koperasi.

"Jadi perlu dicatat badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui kooperasi badan usaha solusinya adalah ini dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru," ungkap Muhaimin.

"Undang-undang baru akan kita percepat Insya Allah akan kita dorong (revisi) dalam waktu secepat-cepatnya," tegasnya.

Adapun revisi UU Koperasi sebelumnya sudah disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM era Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno.

Sehingga, pihaknya mendorong agar revisi UU Koperasi tersebut segera direalisasikan.

Menurut Muhaimin, perihal revisi UU Koperasi sudah dibahasnya bersama Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam pertemuan pada Selasa (5/11/2024). Sebab saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kooperasi ini selain badan hukum dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur kooperasi padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional itu terakhir undang-undang tahun 92 (UU Nomor 25 Tahun 1992). Amat sangat kuno," ujar Muhaimin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa.

"Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang kooperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang," tegasnya.

Muhaimin mengungkapkan, ia dan Menkop Budi Arie sepakat agar revisi UU Koperasi bisa disusun secara lebih komprehensif.

Salah satunya mengatur badan hukum yang sulit mendapatkan legalisasi agar bisa dilakukan lewat badan hukum koperasi.

"Jadi perlu dicatat badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui kooperasi badan usaha solusinya adalah ini dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru," ungkap Muhaimin.

"Undang-undang baru akan kita percepat Insya Allah akan kita dorong (revisi) dalam waktu secepat-cepatnya," tegasnya.

Adapun revisi UU Koperasi sebelumnya sudah disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM era Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.

Saat itu, Teten menjelaskan, rencana merevisi UU Koperasi bertujuan menghindarkan penjahat perbankan berpindah ke koperasi.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden dan Pak Menko Perekonomian mengenai rencana revisi UU Koperasi. Supaya nanti penjahat keuangan di perbankan tidak pindah ke koperasi," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan pada 8 Februari 2023 lalu.

Teten menjelaskan, UU Nomor 25 Tahun 1992 masih memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya soal peraturan yang mengatur koperasi simpan pinjam.

Dalam aturan itu, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Sebab, kewenangan pengawasan dilakukan oleh pengawas yang dipilih pihak koperasi.

Menurut Teten, pengawasan seperti itu sudah tak memadai lagi. Utamanya saat menghadapi kasus gagal bayar seperti yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Dia lantas menjelaskan tiga poin usulan soal revisi UU Koperasi. Pertama, bentuk koperasi simpan pinjam yang besar dan menengah.

Yang kedua, mengusulkan adanya LPS atau lembaga penjamin simpanan untuk koperasi.Teten menjelaskan, tidak adil jika penyimpan dana di koperasi tidak dilindungi, sehingga, keberadaan LPS dianggap penting.

Usulan ketiga adalah perlu adanya apex pada koperasi seperti di perbankan.

"Kalau bank misalnya kekurangan likuiditas kan bisa dipinjam dulu. Nah ini di koperasi juga perlu. Jadi tiga hal itu yang kita perlukan," ungkap Teten.

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian masih mandek di DPR. Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) mencoba memecah kebuntuan itu dengan melakukan konsolidasi untuk menyiapkan draf RUU Perkoperasian untuk diusulkan ke DPR.

"Konsolidasi dilatarbelakangi adanya kemandekan proses pembahasan RUU Perkoperasian di DPR. Supres (Surat Perintah Presiden) untuk RUU ini sudah dikirimkan ke DPR, namun hingga kini belum ada pembahasan," kata Ketua Panitia Konsolidasi Forkopi untuk pembentukan draf RUU Koperasi, Kartiko Adi Wibowo, melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Konsolidasi Forkopi mengusung tema Mengawal Regulasi untuk Kebangkitan Koperasi sebagai Amanat Konstitusi. Konsolidasi dilakukan dua hari pada 9 dan 10 Juli di Tambi Resort, Wonosobo, Jawa Tengah. Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Koordinator Daerah Wonosobo menjadi tuan rumah konsolidasi ini.
Kartiko mengatakan UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah terlalu usang. Sudah berjalan 32 tahun. Menurut dia, banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan zaman.

"Sudah tidak bisa memberikan perlindungan terhadap perkembangan koperasi, terutama penggunaan teknologi informasi," kata dia.

Agenda konsolidasi antara lain membahas dan membedah probelmatika terkait perkoperasian. Dibahas pula pasal per pasal yang diusulkan Forkopi.

"Kami berharap kondolidasi ini menghasilkan draf RUU yang dapat memperkuat koperasi dan memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat," kata Kartiko.

Butuh regulasi tepat

Ketua Umum PBMT Indonesia, Mursida Rambe, mengatakan keberhasilan gerakan koperasi bergantung pada tanggung jawab para penggeraknya dan dukungan regulasi yang tepat. Menurut dia, tak mungkin menggunakan regulasi yang tidak relevan.

"Ibaratnya kita memakai baju (regulasi) tapi milik orang lain. Maka, sudah seharusnya kita menyiapkan regulasi yang paling tepat bagi gerakan koperasi," kata Mursida.

Ketua Umum Forkopi, Andy Arslan Djunaid, memandang regulasi yang ada saat ini masih banyak yang belum memberikan penguatan bagi koperasi. Untuk itu, kata dia, diperlukan regulasi yang benar-benar bisa mendorong koperasi menjadi besar dan kuat setara dengan badan usaha yang lain.

"Forkopi harus menyiapkan draf RUU Perkopoerasian yang benar-benar lahir dari gerakan koperasi Indonesia," kata Andy.

Konsolidasi dihadiri 32 peserta. Mereka mewakili sejumlah organisasi, meliputi Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo), PBMT Indonesia, Forum Koperasi Syariah Jawa Timur (FKS Jatim), dan koperasi anggota yang merupakan elemen dari Forkopi.

Pemerintah dan DPR sudah mengusulkan pembahasan RUU Perkoperasian sejak 16 November 2016. Namun, draf yang sudah masuk program legislasi nasional itu tak kunjung diundangkan hingga saat ini.

(UWA)