PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) mengumumkan telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA; PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang berhasil direstrukturisasi sebesar total Rp11,1 triliun.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing mengatakan langkah strategis ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para krediturnya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Proposal Rencana Perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditur Konkuren (utang usaha) maupun kreditur Separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Ia mengklaim kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

"Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami," ujar Neil dalam keterangan resminya Senin (4/11).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik. Hal ini ia harapkan dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Untuk memperkuat kapabilitas perusahaan pasca restrukturisasi itu, VIVA akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman. Pihaknya juga akan terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

"Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital," ujar Neil.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA mengumumkan penyelesaian restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA, yaitu PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang direstrukturisasi sebesar total Rp 11,1 triliun.

Langkah ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para kreditornya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Proposal rencana perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditor konkuren (utang usaha) maupun kreditur separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyampaikan terima kasih kepada para kreditor dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kesabaran yang diberikan selama proses PKPU berlangsung.

“Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami,” ujar Neil dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Dalam menyongsong masa depan yang menjanjikan, Grup VIVA juga meminta dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses restrukturisasi ini, termasuk vendor-vendor yang setia bekerja sama, selain pihak-pihak lain, agar target-target yang sudah dicanangkan dapat dicapai.

Neil mengungkapkan, untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, VIVA juga akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman di bidangnya, serta terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

“Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital,” tutup Neil.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA mengumumkan penyelesaian restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA, yaitu PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang direstrukturisasi sebesar total Rp 11,1 triliun.

Langkah ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para kreditornya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Proposal rencana perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditor konkuren (utang usaha) maupun kreditur separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyampaikan terima kasih kepada para kreditor dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kesabaran yang diberikan selama proses PKPU berlangsung.

“Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami,” ujar Neil dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Dalam menyongsong masa depan yang menjanjikan, Grup VIVA juga meminta dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses restrukturisasi ini, termasuk vendor-vendor yang setia bekerja sama, selain pihak-pihak lain, agar target-target yang sudah dicanangkan dapat dicapai.

Neil mengungkapkan, untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, VIVA juga akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman di bidangnya, serta terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

“Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital,” tutup Neil.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA mengumumkan penyelesaian restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA, yaitu PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang direstrukturisasi sebesar total Rp 11,1 triliun.

Langkah ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para kreditornya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Proposal rencana perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditor konkuren (utang usaha) maupun kreditur separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyampaikan terima kasih kepada para kreditor dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kesabaran yang diberikan selama proses PKPU berlangsung.

“Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami,” ujar Neil dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Dalam menyongsong masa depan yang menjanjikan, Grup VIVA juga meminta dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses restrukturisasi ini, termasuk vendor-vendor yang setia bekerja sama, selain pihak-pihak lain, agar target-target yang sudah dicanangkan dapat dicapai.

Neil mengungkapkan, untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, VIVA juga akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman di bidangnya, serta terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

“Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital,” tutup Neil.

JAKARTA, investor.id - PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) mengumumkan, telah berhasil menyelesaikan dengan baik restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA, yaitu PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi. Nilai utang yang berhasil direstrukturisasi sebesar total Rp 11,1 triliun.

Langkah strategis ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Grup VIVA kepada para krediturnya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Proposal Rencana Perdamaian yang mencakup usulan restruktusasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditur Konkuren (utang usaha) maupun kreditur Separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing. Kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: PT Visi Media Asia Tbk (Viva) mengumumkan telah merampungkan restrukturisasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Viva menyatakan telah menyelesaikan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung di dalam Grup Viva, yakni PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

"Nilai utang yang berhasil direstrukturisasi total Rp11,1 triliun," kata Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 4 November 2024.

Langkah strategis ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Grup Viva kepada para krediturnya saat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hari ini.
Proposal Rencana Perdamaian yang mencakup usulan restruktusasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui seluruh kreditur, baik kreditur konkuren (utang usaha) maupun kreditur separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

"Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup Viva akan memfokuskan upaya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami," kata Neil.

Dia menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup Viva, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Grup Viva juga meminta dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses restrukturisasi ini. Di dalamnya termasuk vendor-vendor yang bekerja sama agar target-target yang sudah dicanangkan.

Rekrut talenta berpengalaman

Untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, Viva juga akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman di bidangnya. Viva juga berencana mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup Viva.

"Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi Viva sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital," ujar Neil.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) akan menerbitkan saham baru melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement. Jumlah saham beredar milik BNBR pun kian banyak.

Pelaksanaan PMTHMETD itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada bulan depan, 28 November 2024.

Direktur Keuangan Bakrie & Brothers Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan private placement menjadi bagian dari langkah penyehatan kondisi keuangan perseroan.

Dalam private placement, BNBR akan mengkonversi utang kepada dua krediturnya Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. atau SMIL sebesar Rp855 miliar menjadi saham.

“Ini [private placement] adalah yang terakhir dalam agenda perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue,” kata Roy dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Dengan harga konversi Rp64 per saham, maka kreditur akan memiliki saham biasa Seri E total sebesar 7,7% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah dilakukannya PMTHMETD.

Eurofa akan menggenggam 11,71 miliar (11.718.750.000) lembar saham BNBR. Sementara, SMIL menggenggam 1,64 miliar (1.640.625.000) lembar saham BNBR.

Adapun, dengan gelaran private placement, jumlah saham beredar BNBR pun menjadi lebih banyak. Dalam proyeksinya, sebelum private placement, jumlah saham beredar BNBR mencapai 160,05 miliar lembar. Setelah private placement serta masuknya Eurofa dan SMIL, jumlah saham beredar BNBR menjadi 173,41 miliar lembar.

Meski begitu, di antara emiten Grup Bakrie lainnya, BNBR bukan lah emiten dengan kepemilikan jumlah saham beredar terbanyak. Emiten pertambangan batu bara milik Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) tercatat memiliki jumlah saham beredar lebih banyak dibandingkan BNBR.

Berikut jumlah saham beredar milik deretan emiten terafiliasi Grup Bakrie:

1. BUMI

Berdasarkan data RTI Business, BUMI memiliki 371,32 miliar jumlah saham beredar. Jumlah pemegang sahamnya sendiri mencapai 101.492.

Di BUMI, Bakrie Group menjadi pengendali melalui PT Bakrie Capital Indonesia dengan jumlah saham yang dimiliki mencapai 4,39 miliar lembar. Adapun, jumlah saham masyarakat mencapai 102,05 miliar atau 27,49%.

2. BNBR

Saat ini, BNBR memiliki jumlah saham beredar sebesar 160,05 miliar lembar. Jumlah pemilik saham BNBR mencapai 29.699.

Tercatat, pemegang saham pengendali BNBR adalah PT Biofuel Indo Sumatera yang memiliki 2,16 miliar lembar saham. Sementara, jumlah saham masyarakat mencapai 21,39 miliar atau 13,38%.

3. BRMS

PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) memiliki jumlah saham beredar mencapai 141,78 miliar lembar dengan jumlah pemilik saham mencapai 36.779.

BRMS dikendalikan oleh BUMI dengan jumlah saham mencapai 7,56 miliar lembar. Lalu, masyarakat menggengam 73,95 miliar lembar atau 52,16%.

4. ELTY

PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY) memiliki 43,52 miliar lembar saham beredar dengan 27.410 pemilik saham.

Grup Bakrie mengendalikan ELTY melalui PT Bakrie Capital Indonesia dengan kepemilikan saham 458,43 juta lembar. Lalu, BNBR secara langsung memiliki 71,92 juta lembar saham ELTY. Sementara, kepemilikan saham masyarakat di ELTY mencapai 36,84 miliar atau 84,66%.

5. MDIA

PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) memiliki jumlah saham beredar mencapai 39,21 miliar. Pengendali MDIA adalah PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) dengan kepemilikan saham 35,1 miliar lembar atau 89,51%. Lalu, saham publik mencapai 4,11 miliar atau 10,48%.

6. ENRG

PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) memiliki 24,82 miliar lembar saham beredar dan 33.967 pemilik saham. Grup Bakrie mengendalikan ENRG melalui PT Shima Global Kapital dengan kepemilikan 5,34 miliar lembar. Lalu, saham masyarakat mencapai 13,58 miliar atau 54,71%.

7. JGLE

PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. (JGLE) memiliki jumlah saham beredar 22,58 miliar lembar. Sementara, jumlah pemilik saham JGLE mencapai 3.140.

Grup Bakrie mengendalikan JGLE melalui PT Surya Global Nusantara dengan kepemilikan 8,75 miliar lembar. Sementara, masyarakat menggenggam 9,23 miliar lembar saham atau 40,88% porsi kepemilikan.

8. DEWA

PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) memiliki 21,85 miliar lembar saham beredar. Emiten energi terafiliasi Grup Bakrie ini juga mencatatkan jumlah pemilik saham mencapai 24.489.

9. VIVA

Emiten media milik Grup Bakrie yang juga mengendalikan MDIA ini memiliki jumlah saham beredar 16,46 miliar lembar. VIVA memiliki 60.887 jumlah pemegang saham.

Pengendali VIVA merupakan PT Bakrie Global Ventura dengan kepemilikan 1,98 miliar lembar. Lalu, kepemilikan masyarakat di VIVA mencapai 8,41 miliar atau 51,11%.

10. BTEL

PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) mencatatkan jumlah saham beredar 10,8 miliar lembar dan 50.757 pemilik saham.

BTEL dikendalikan PT Bakrie Global Ventura dengan kepemilikan 2,63 miliar lembar saham atau 7,17%.

11. UNSP

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP) mencatatkan 2,5 miliar saham beredar dengan jumlah pemilik mencapai 13.499.

UNSP dikendalikan oleh PT Bakrie Capital Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham mencapai 445,56 juta. Lalu, masyarakat menggenggam 1,39 miliar lembar saham atau 55,83% porsi kepemilikan.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan empat perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie alias Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Empat perusahaan itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) bersama PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 13/Pdt Sus/PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst pada 20 September 2024 telah menetapkan perpanjangan masa PKPU Tetap selama 45 hari hingga tanggal 4 November 2024. Ada sebanyak 12 kreditur dari luar negeri menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun.

Direktur VIVA Neil R. Tobing mengatakan bahwa PKPU merupakan proses supaya seluruh kreditur menerima hak yang sama sesuai dengan jumlah utangnya.

"PKPU itu bukan ditujukan supaya pailit, tapi agar perusahaan menjadi lebih sehat. Jadi sih kami coba gunakan proses ini untuk restrukturisasi utang sekaligus juga ada jaminan juga kepada kreditur," kata Neil kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Neil juga menerangkan bahwa proses PKPU ujungnya adalah composition plan atau biasa dikenal dengan istilah rencana perdamaian. Nah, rencana ini kan nanti akan mengakomodir seluruh kepentingan baik kreditur maupun debitur atau seluruh stakeholder mengenai klaim atau utang yang mereka miliki di perusahaan.

"Setelah itu baru proses disepakati oleh seluruh kreditur, kemudian disahkan Hakim Majelis. Jadi proses PKPU seperti itu," terangnya.

Neil juga bilang bahwa pihaknya telah mengajukan rencana perdamaian itu sejak Mei 2024 lalu, namun prosesnya tidak mudah. Oleh karena itu, pihaknya harus menyusun sesuai dengan kesepakatan seluruh pihak dan juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Dia berharap seluruh utang dalam proses utang masa lalu ini dapat disepakati penyelesaiannya dalam rencana perdamaian. Setelahnya, perusahaan akan fokus membangun bisnis milik perusahaan. "Tentunya akan berimbas ke nilai saham," tuturnya.

Beban Utang Tinggi

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Vinko Satrio Pekerti berpandangan, PKPU yang dialami oleh keempat perusahaan media Bakrie Group tersebut mengindikasikan tantangan keuangan yang berat akibat beban utang yang tinggi.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2024 ini, VIVA memiliki debt to equity ratio (DER) interest only debt sebesar -1,21x. Angka tersebut menunjukkan ekuitas perusahaan yang negatif dan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan.

"Hingga kuartal ketiga tahun 2024 ini, baik VIVA maupun MDIA menunjukkan kinerja pendapatan yang menurun," kata Vinko kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Vinko menerangkan, prospek bisnis kedua emiten tersebut akan sangat bergantung pada kesuksesan mereka dalam merestrukturisasi kewajiban. Termasuk juga cara perusahaan dapat meningkatkan kinerja top line di tengah persaingan industri media saat ini yang juga terdisrupsi dengan adanya kompetitor dari para penyedia konten digital berlangganan.

"Menurut kami kabar PKPU ini tentunya harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. Sebaiknya para investor bersikap wait and see pada emiten-emiten media terafiliasi grup Bakrie seperti VIVA dan MDIA, sembari menunggu kepastian terkait proses restrukturisasi utang dan hasil negosiasi dengan kreditur," terang dia.

Apalagi kedua emiten tersebut saat ini belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan enam bulan setelah tahun buku berakhir, dan oleh karenanya masuk ke dalam daftar saham yang menjadi pemantauan BEI hingga saat ini.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menanggapi terkait kondisi PKPU yang dialami perusahaan milik keluarga Bakrie. Menurut dia, bisnis media terpukul dengan makin tingginya penggunaan smartphone. Sedangkan iklan sebagian besar sudah berpindah menggunakan media sosial untuk melakukan promosi.

"Untuk perusahaan rokok juga banyak larangan untuk beriklan di media tv sehingga revenue dari iklannya terancam," jelas Budi kepada Kontan, Kamis (26/9).

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa produk film, sinetron, dan musik semua sudah menonton via streaming bahkan ada yang tanpa jeda iklan sehingga kinerjanya pasti terdampak.

"Untuk investor apabila kondisi emitennya dalam PKPU, sewajarnya melakukan rebalancing portofolio atas saham-saham terebut," pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Federal Reserve (Fed) yang menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin diproyeksi juga turut menyengat emiten-emiten media.

Director Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan bahwa dampak dari kebijakan penurunan suku bunga The Fed umumnya ialah terjadinya penurunan nilai tukar dolar AS, sehingga memberikan kesempatan bagi rupiah dapat bergerak lebih positif.

Dia mengatakan bahwa hal itu umumnya akan diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga acuan di sejumlah negara dan akhirnya dilakukan penyesuaian pada tingkat suku bunga perbankan.

Menurutnya, penurunan tingkat suku bunga acuan perbankan dapat membuat roda perekonomian bergerak lebih kencang sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu berpotensi menimbulkan imbas positif terhadap industri secara keseluruhan.

"Emiten media pun bisa jadi ikut terkena imbasnya dengan adanya peningkatan belanja iklan karena demand dari produk pemasang iklan mengalami peningkatan," katanya saat dihubungi Bisnis, pada Selasa (24/9/2024).

Selain media, dia mengatakan bahwa emiten di sektor lainnya seperti perbankan, otomotif beserta turunannya, properti beserta turunannya, manufaktur, hingga ritel, juga ikut tersengat penurunan suku bunga The Fed.

Kebijakan The Fed tersebut membuat Reliance Sekuritas memperkirakan bahwa IHSG pada akhir 2024 nantinya akan bergerak mendekati level 7.875-8.050.

Adapun saham-saham emiten media saat ini bergerak variatif. Berdasarkan data RTI, beberapa saham media bergerak menguat, antara lain, PT Tempo Intimedia Tbk. (TMPO) menguat 7,56%, PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) menguat 1,27%, dan PT Global Mediacom Tbk. (BMTR) menguat 0,88% pada penutupan perdagangan Selasa (24/9/2024).

Secara year-to-date (YtD), saham TMPO naik 107,87% dan NETV 27,12%, sedangkan MNCN turun 17,1% dan SCMA merosot 28,82%.

Untuk diketahui, Federal Reserve (Fed) menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Rabu (18/9/2024). Kemudian, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia menurunkan BI Rate menjadi sebesar 6,00%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan insentif biaya izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) kepada lembaga penyiaran swasta jika melaksanakan penyelenggaraan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 2/2024 tentang Pemerataan Informasi Melalui Radio dan Televisi di Daerah 3T.

Bagi lembaga penyiaran seperti MNC Group, Viva Group, Emtek Group, Trans Group dan lain sebagainya, yang melakukan penyiaran di daerah 3T diberikan insentif biaya IPP.

Sesuai dengan beleid itu, diatur bahwa biaya IPP dikalikan 0% selama 5 tahun dan dan dikalikan 50% pada tahun keenam dan seterusnya.

Lebih lanjut, pemerintah mengatur IPP di daerah 3T dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kesanggupan pelaku usaha untuk bersiaran minimal 12 jam siaran per hari untuk jasa penyiaran televisi dan 3 jam untuk radio.

“Permohonan IPP dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang kanal frekuensi radio sesuai dengan rencana induk frekuensi radio atau slot multifleksing tersedia,” tulis Kemenkominfo dikutip dari keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

Adapun, SE ini bertujuan mendukung pelaksanaan pemerataan informasi di sektor penyiaran radio dan televisi oleh lembaga terkait melalui media terestrial di daerah 3T.

Dalam pelaksanaannya, aturan ini berlaku baik bagi jasa penyiaran radio frequency modulation (FM) dan jasa layanan televisi program siaran.

Bagi pelaku usaha yang memerlukan informasi lebih detil, dapat mengakses Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PPI No. 116/2024 melalui http://komin.fo/Regulasi/Penyiaran.

Adapun, permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dapat diajukan melalui situs https://oss.go.id dan https://e-penyiaran.kominfo.go.id/.