Vonis pailit PT. Sri Rejeki Isman atau PT. Sritex yang dilakukan berbuntut panjang. Kasus yang dilihat sebagai ancaman dalam dunia ketenagakerjaan di jawa Tengah ini bahkan sudah sampai ke meja Istana. Presiden Prabowo pun sempat secara tegas mengatakan jika PT. Sritex tetap harus beroperasi seperti biasa.

Mengutip detikFinance, Prabowo juga telah menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Usai hadir dalam rapat tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan demikian, diharapkan roda produksi Sritex akan tetap berjalan.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang juga dipanggil dalam rapat mengatakan jika pihaknya diberi arahan langsung oleh Presiden untuk menghindari adanya PHK akibat status pailit Sritex. Terkait hal ini, Yassierli juga mengungkapkan jika saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Untuk menjaga situasi tersebut, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli, dikutip dari detikFinance (29/10).

Mengambil momentum Sritex, terdapat permasalahan yang tengah menjadi kemelut di ekosistem industri tekstil nasional. Terkait hal ini, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan impor besar-besaran adalah sumber utamanya.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Lalu apakah Sritex adalah salah satu kasus yang muncul di balik ancaman-ancaman pailit perusahaan tekstil lain di negeri ini? Bagaimana cara pemerintahan yang baru ini memberikan sekoci bagi perusahaan sejenis agar tidak tenggelam? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Tengah, jurnalis detikcom akan memaparkan peristiwa mencengangkan. Sebuah kontrakan berisi 42 kucing di mana sebagian hewan tersebut mati. Berdasarkan laporan terbaru dari detikJateng, ada indikasi bahwa penghuni kontrakan tersebut melakukan praktik jual-beli kucing. Lalu bagaimana kabar terbaru tentang temuan ini? ikuti laporan selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku akan mengajak detikers untuk belajar investasi dari obligasi. Benarkah hal ini lebih menguntungkan dari deposito? Ikuti paparannya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menangkap satu orang terkait kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya dalam vonis bebas Ronald Tannur. Satu orang yang ditangkap itu adalah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Ia ditangkap di Jimbaran, Bali.

Juru bicara MA, Yanto, mengaku belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi terkait penangkapan Zarof.

"Jadi secara resmi belum dapat pemberitahuan, [tapi] kalau simpang siur, ya, mendengar [penangkapan ZR]," ujar Yanto saat dihubungi, Jumat (25/10).

"Secara resmi belum, tapi kalau orang bilang bisik-bisik, ya ada lah. Tapi resminya, kan, belum, belum dengar," jelasnya.

Yanto menyebut bahwa Zarof telah pensiun sekitar kurang lebih tiga tahun yang lalu.

"Yang kedua, kalau minta tanggapan ya enggak ada tanggapan, karena yang bersangkutan, kan, sudah pensiun tiga tahun yang lalu. Karena dia udah pensiun, ya bukan lagi bagian dari lembaga, gitu," kata dia.

Terkait penangkapan dilakukan di Bali, Yanto mengungkapkan bahwa memang tengah ada kegiatan pokja. Ia pun mengaku belum mendapatkan informasi apakah penangkapan Zarof bersamaan dengan kegiatan tersebut atau tidak.

"Saya kurang tahu, nanti saya tanyakan. Memang di Bali itu ada kegiatan pokja, ya, kalau enggak salah itu ada pokja," ucap dia.

"Kita belum tahu, nanti kalau pas kita tanyakan mereka-mereka yang di Bali itu kan pulang hari Senin, ya, nanti kita tanyakan," sambungnya.

Sebelumnya, penangkapan itu diungkapkan oleh Kasipenkum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana. "[Inisial] ZR. Bukan [pejabat MA] aktif," kata dia kepada wartawan, Jumat (25/10). Penangkapan dilakukan pada Kamis (24/10). Ia sempat dibawa ke Kejati Bali oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan awal.

Informasi yang dihimpun, ZR itu merujuk pada Zarof Ricar, pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA). Jabatannya terakhir di MA adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Ia pun merupakan Executive Producers film ‘Sang Pengadil’ yang baru saja rilis.

Belum ada pernyataan dari Zarof Ricar mengenai penangkapan ini. Kejagung pun belum mengumumkan status hukumnya. Zarof dikabarkan telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor Kejagung.

"Sudah di Jakarta. Tadi pagi dibawa," ujar Eka.

Dalam kasus ini, Kejagung lebih dulu menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur. Tiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Satu orang pengacara Ronald Tannur pun turut ditangkap oleh Kejagung. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara ini berawal ketika Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur pada Juli 2024. Hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera.

Ronald Tannur dinilai tak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati. Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada.

Komisi Yudisial (KY) kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, KY menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan vonis bebas. Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA. Vonis diketok MA pada Selasa (22/10).

Sehari usai putusan kasasi, Kejagung langsung menangkap 3 hakim dan pengacara Ronald Tannur. Sebab, diduga kuat ada indikasi suap di balik vonis bebas itu. Keempatnya kemudian dijerat sebagai tersangka dan ditahan.

Dari penggeledahan di kediaman keempatnya, penyidik menemukan sejumlah bukti catatan transaksi. Bahkan ada uang yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 20 miliar. Diduga masih ada kaitan dengan kasus suap.

Meski baru menjerat empat tersangka, Kejagung menegaskan masih ada kemungkinan penambahan tersangka.

Terkait kasus ini, PN Surabaya dan ketiga hakim yang jadi tersangka belum berkomentar. Sementara Mahkamah Agung menyatakan prihatin dengan adanya kejadian ini. Ketiga hakim itu sudah diberhentikan sementara oleh MA.

SURABAYA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas yang diberikan kepada Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Putusan MA ini mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Mia Amiati lega dengan putusan MA tersebut. Dia memastikan Ronald Tannur tidak akan pergi ke luar negeri karena telah dicekal.

 "Kami berbesar hati karena terdakwa terbukti bersalah," ujar Mia Amiati di Kejati Jaw Timur, Kamis (24/10/2024).

Adanya putusan ini, Gregorius Ronald Tannur divonis hukuman penjara lima tahun. Kejati Jawa Timur saat ini masih menunggu salinan putusan kasasi dari MA untuk segera melakukan eksekusi.

"Kami sudah melakukan pencekalan terhadap terdakwa bekerja sama dengan pihak imigrasi. Pencekalan ini berlaku selama  enam bulan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

Dengan vonis ringan yang diberikan majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kepada empat terdakwa pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP AA (13 tahun) membuat keluarga korban kecewa. Adapun vonis ringan yang dijatuhkan ketua Majelis Hakim Eduward menjatuhkan vonis terhadap MZ (13), NS (12) dan AS (12) dengan hukuman pembinaan selama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharma Pala Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel Sedangkan, otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan IS (16) hanya dikenakan penjara selama 10 tahun dan pembinaan 1 tahun di Dinas Sosial Palembang. "Kami sangat kecewa sangat berbanding jauh dengan tuntutan Jaksa,"kata Kuasa Hukum AA dari 911 Hotman Paris, Zahra Amalia, usai sidang, Kamis 10 Oktober 2024. Zahra menilai, JPU sebelumnya telah berani mengambil keputusan dengan menuntut keempat terdakwa dengan hukuman berat yakni MZ dituntut penjara 10 tahun sedangkan NS dan AS masing-masing 5 tahun dan IS dituntut hukuman mati. Namun, tuntutan tersebut nyatanya tidak diimbangi dengan vonis yang dibacakan oleh Hakim. "Kami sayangkan, jika memang harus ada tindakan upaya hukum rehab kenapa cuma 1 (untuk IS),"ujar Zahra. Apalagi dalam persidangan, keempat terdakwa pun telah mengakui perbuatan mereka yang telah sadis karena telah membunuh dan memperkosa AA secara bergilir. Bahkan, hasil visum menunjukkan jika AA juga ikut disodomi oleh pelaku. "Mereka berempat terbukti melakukan kejahatan, bahkan mereka tidak meminta maaf malah demo,"ujarnya. Dirinya pun berhadap agar JPU mengambil langkah dengan mengajukan banding setalah adanya putusan vonis dari Majelis Hakim. "Kami dari kuasa hukum mendukung jaksa untuk banding. Harus dilihat anak seperti apa yang harus dilindungi,"tegasnya.

IS (16 tahun) otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang AA (13 tahun) mendapatkan vonis hukuman 10 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang di Ketuai Majelis Eduward, Kamis 10 Oktober 2024. Dengan vonis 10 tahun yang diberikan tersebut terdakwa IS terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan. "Terdakwa IS terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama dan dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban anak meninggal dunia. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara 10 tahun," kata dia. Selain itu, IS juga diminta tetap menjalani penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang sekaligus menjalani pembinaan selama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharma Pala Indralaya, Ogan Ilir. "Memerintahkan terdakwa untuk mengikuti pelatihan kerja di bawah Dinas Sosial," jelas dia. Terdakwa IS juga diketahui mengalami kecanduan video porno itu disampaikan pada fakta persidangan. Hal ini yang menjadi latar belakang terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama memperkosa dan membunuh korban bersama ketiga rekannya MZ (13), MS (12) dan AS (12). "Terdakwa berasal dari keluarga yang harmonis namun kurang dalam hal pengawasan orang tua. Terdakwa kerap keluar malam dan menonton video porno," ungkap hakim. Vonis diberikan oleh majelis hakim berbeda dengan tuntutan yang diberikan JPU Kejari Palembang, Selasa (8/10/2024) lalu. Sebelumnya terdakwa IS dituntut pidana mati atas perbuatan dirinya melakukan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan hilanya nyawa korban AA. Usai pembacaan vonis, JPU Kejari Palembang Hutamrin mengatakan, akan menganalisa terlebih dahulu putusan hakim tersebut. Hal senada juga disampaikan Kuasa Hukum Terdakwa Hermawan menanggapi putusan itu. "Kami pikir-pikir dahulu yang mulia," ungkap JPU dan kuasa hukum terdakwa. Dalam vonis yang dibacakan hari ini, terdakwa IS dikenakan Pasal 76 D Junto Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

TERNATE, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan NegeriTernate, Maluku, menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada terdakwa kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba. Selain itu, Abdul Gani juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 100 miliar rupiah dan 90.000 dolar AS.

Sidang perkara yang melibatkan mantan Gubernur Malut itu dipimpin oleh lima majelis hakim yang dipimpin oleh Kadar Nooh. Sidang digelar dibuka untuk umum.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Abdul Gani Kasuba dinyatakan secara sah bersalah dan divonis 8 tahun penjara serta pidana denda sebesar 300 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan. 

Selain itu, Abdul Gani Kasuba juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian sebesar lebih dari 109 miliar rupiah serta 90.000 dolar AS.

"Menetapkan terdakwa Abdul Gani Kasuba untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp109.056 miliar dan 90.000 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan jika Terdakwa Abdul Gani Kasuba tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tatap," ujar Ketua Majelis Hakim, Kadar Nooh ketika membacakan putusan tersebut di PN Ternate, Kamis (26/9/2024).

Vonis majelis hakim ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut 9 tahun penjara. Vonis 8 tahun penjara ini disambut dengan isak tangis anak dan kerabat Abdul Gani Kasuba yang turut hadir dalam persidangan.

Usai menyelesaikan sidang suap dan gratifikasi, Abdul Gani Kasuba akan kembali menjadi terdakwa pada sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate. 

Selain itu, Abdul Gani Kasuba juga akan menjadi saksi dalam kasus terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan, Imran Yakub yang sudah masuk pada dakwaan jaksa.

Sementara itu, keluarga dan kuasa hukum Abdul Gani Kasuba menyatakan keberatan dengan vonis 8 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim. 

Mereka menilai, pembelaan yang disampaikan dalam pleidoi tidak terakomodir dalam putusan hakim, sehingga sangat memberatkan klien mereka yang sudah lanjut usia dan dalam kondisi kesehatan yang menurun.

Sebelumnya, ajudan Abdul Gani Kasuba, Ramadhan Ibrahim juga divonis 4 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan tuntutan JPU KPK.

Editor: Kurnia Illahi

WASHINGTON,investor.id – Hunter Biden, putra presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, akan divonis pada 4 Desember 2024. Ia dinyatakan bersalah karena membuat pernyataan palsu pada pemeriksaan latar belakang senjata api dan memiliki senjata api secara ilegal, menurut perintah pengadilan yang dikutip Reuters, Senin (23/9/2024).

Pada Juni 2024, Hunter Biden dihukum di pengadilan federal Delaware atas tiga kejahatan karena membeli senjata api pada 2018. Menurut jaksa, saat itu Hunter Biden berbohong pada formulir federal dengan mengklaim dirinya tidak menggunakan atau kecanduan narkoba secara ilegal.

Awalnya ia dijadwalkan dijatuhi hukuman pada 13 November 2024. Namun, hakim setuju untuk menunda sidang hingga 4 Desember 2024 setelah pengacara Hunter Biden mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara memadai.

Dakwaan senjata api dapat dihukum hingga 25 tahun penjara, jelas Reuters. Ini terlepas dari kemungkinan Hunter Biden akan menghadapi hukuman yang jauh lebih sedikit di balik jeruji besi, atau mungkin menghindari hukuman penjara sama sekali.

Ia juga menghadapi hukuman di California pada 16 Desember 2024 atas dakwaan pajak federal yang ia akui bersalah awal bulan ini. Dakwaan tersebut dapat dijatuhi hukuman hingga 17 tahun di balik jeruji besi. Ia juga menghadapi denda hingga US$ 1,35 juta.

Presiden Biden, yang membatalkan pencalonannya kembali pada Juli 2024, mengaku tidak akan menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk mengampuni putranya atau mengurangi hukumannya.

Setelah pengakuan bersalahnya atas dakwaan pajak, Hunter Biden mengungkapkan ingin menyelamatkan keluarganya dari cobaan menyakitkan. Sebelumnya, persidangan senjata apinya menayangkan rincian memalukan tentang masa ketika ia berjuang melawan kecanduan kokain. Hunter Biden mengatakan ia sudah tidak minum alkohol sejak 2019.

“Saya tidak akan membuat keluarga saya semakin menderita, privasi saya terganggu, dan saya tidak akan mempermalukan mereka,” ujar Hunter Biden sebelumnya.

“Untuk semua yang telah saya lakukan kepada mereka selama bertahun-tahun, saya bisa menyelamatkan mereka dari ini, jadi saya memutuskan untuk mengaku bersalah,” tambah dia.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua majelis hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra menyinggung soal hati nurani aparat penegak dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum berjalan ideal bila aparat memiliki insting kuat dan cerdas.

Pernyataan itu disampaikan Bawadewa saat menjatuhkan vonis bebas terhadap I Nyoman Sukena, terdakwa kasus pemeliharaan hewan dilindungi landak jawa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, pada Kamis (19/9).

Aparat penegak hukum harus bisa memilah perkara mana yang bisa diselesaikan melalui restorative justice hingga pembinaan.

"Menelaah dan memilah-milah perkara mana yang harus diselesaikan dengan cara pembalasan, rehabilitasi, pembinaan, dan restitusi dari kerugian sehingga supremasi hukum bisa terwujud," sambungnya.

Ia mengatakan, dalam memutuskan perkara ini tidak hanya mengedepankan pendekatan kepastian hukum, tetapi juga melihat rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.

Hal ini karena hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan manusia sebagai individu dengan kepentingan berbeda. Hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

"Untuk menguji apakah seseorang terdakwa bersalah memenuhi unsur tindak pidana sudah tepat dilakukan pengujian di pengadilan. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah, bukan berdasarkan arogansi kekuasaan," ujarnya.

"Sehingga, apa yang menjadi harapan dan sandaran hukum selama ini merupakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaataan bisa terwujud," lanjutnya.

Bamadewa mengatakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Sukena tidak memiliki unsur kesengajaan atau niat untuk mengeksploitasi empat ekor landak jawa.

Sukena memelihara empat ekor landak tersebut secara ilegal karena keterbatasan pengetahuannya tentang hewan yang dilindungi dan memerlukan izin jika ingin dipelihara.

Apalagi, hewan tersebut dianggap hama oleh masyarakat setempat dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak melakukan sosialisasi secara masif terkait hal tersebut.

Majelis hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE).

Majelis hakim juga memerintah JPU agar membebaskan terdakwa dari tahanan dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya.

PN Jaksel menjatuhkan vonis mati untuk Panca Darmansyah (40), ayah yang bunuh 4 anaknya pada Desember 2023. Vonis itu dibacakan dalam sidang yang digelar, Selasa (17/9) kemarin.

Masih ingat dengan kasus ini, berikut perjalanan kasus ini dari awal terungkap:

Kasus ini berawal dari warga yang menemukan bau busuk dari kediaman Panca di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (3/12) siang. Saat itu, Panca sudah beberapa hari tidur bersama mayat anaknya.

Wakasatreskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi, mengatakan Panca hanya berdiam di dalam rumahnya. Panca juga tak makan dan minum karena berupaya bunuh diri.

Namun, pada Rabu (6/12), Panca meminta tolong ke tetangganya untuk dibelikan air minum kemasan.

"Kemudian yang bersangkutan juga tidak makan dan tidak minum karena pada tanggal [Rabu] 6 Desember pagi harinya meminta tolong kepada salah satu tetangga ya untuk dibelikan minuman," ujar Yossi kepada wartawan.

Warga akhirnya membuka paksa rumah Panca pada Rabu siang setelah mencium bau busuk dari dalam rumah.

Dia ditemukan dalam keadaan telanjang di kamar mandi. Di kasur, mayat keempat anaknya berada dalam posisi berjejer dengan kondisi sudah mulai membusuk.

Panca membunuh keempat anaknya dengan cara dibekap dengan tangan. Dimulai dari anaknya yang paling muda dalam rentang waktu 15 menit.

Saat itu, polisi menjeratnya dengan Pasal 338 Juncto Pasal 340 KUHP dan UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.

Panca, Ayah Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa, Didakwa Pembunuhan Berencana

Panca didakwa pasal pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup.

“Bahwa terdakwa Panca Darmansyah … dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan dakwaannya di PN Jakarta Selatan, Rabu (29/5).

Panca disebut melakukan aksinya pada Minggu 3 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Bertempat di rumahnya di Jalan Kebagusan Raya Gg. Roman No. 1 A Rt. 04/03 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dia merencanakan pembunuhan atas empat anak kandungnya karena dilatarbelakangi konflik rumah tangga. Pemantiknya adalah cemburu dan KDRT terhadap istrinya, Devi Manisha.

“Untuk menjalankan rencananya maka pada pukul 15.00 WIB, terdakwa memerintahkan kepada anak-anaknya untuk tidur siang lalu terdakwa membaringkan anak-anaknya di atas kasur dengan urutan berdasarkan umur yang terkecil yaitu Askhara Kenzo (1 tahun) di sebelah kiri, disusul Arshaka Rasyid (3 tahun), Sovia Khaira (4 tahun) dan Viona Audrey (6 tahun) dan setelah terdakwa memastikan keempat anaknya sudah tertidur lelap maka Terdakwa memulai aksinya membunuh satu-persatu anaknya,” tambah Jaksa.

KDRT dan Curiga Istri Selingkuh Jadi Alasan Panca Habisi Nyawa 4 Anaknya

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan hubungan Panca dan Devi yang sering tidak harmonis. Penyebabnya, Panca kerap melakukan KDRT kepada Devi.

“Terdakwa [Panca] melakukan kekerasan fisik kepada saksi Devi Manisha karena terdakwa yang cemburuan dan terlalu posesif kepada saksi Devi Manisha, di mana terdakwa bekerja di rumah membuka servis alat-alat elektronik sambil mengasuh anak-anak, sedangkan saksi Devi Manisha bekerja sebagai tenant relation di Apartemen Kemang, kata Jaksa saat membacakan dakwaannya di PN Jakarta Selatan, Rabu (29/5).

Bahkan pada suatu momen, Devi meminta kepada adiknya bernama Kurniawan Haryono untuk dijemput dan dibawa pulang ke rumah orang tua. Guna menenangkan diri dari sifat Panca yang cemburuan.

“Setelah saksi Devi Manisha berada di rumah orangtuanya, tidak beberapa lama Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Devi Manisha dengan membawa keempat orang anaknya meminta saksi Devi Manisha untuk pulang, namun saksi Devi Manisha menolak untuk pulang sehingga terjadi pertengkaran dan cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Devi Manisha,” jelas Jaksa.

Panca tidak berhasil membawa pulang empat anaknya. Namun pada malam harinya, anak-anak mereka membutuhkan susu tapi ada di kontrakan mereka di Jagakarsa. Devi Manisha kemudian memutuskan pulang ke rumah kontrakan bersama Panca dan empat anaknya.

Sehari setelahnya pada tanggal 2 Desember 2023, setelah melaksanakan salat subuh, Devi Manisha terbaring bersandar di tempat tidur yang kemudian dihampiri Panca sambil menyisir rambut Devi. Di situ kemudian kembali cekcok dan keluar kata umpatan dari Devi.

Atas kejadian tersebut, Devi sempat dirawat di rumah sakit. Dia juga kemudian mengadu ke sang adik. Namun KDRT itu diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi RT setempat.

3 Kali Coba Bunuh Diri

Setidaknya, ada 3 kali percobaan bunuh diri yang dilakukan Panca tapi gagal.

Percobaan pertama dilakukan Panca saat dirinya selesai membunuh anaknya secara bergiliran. Dia mendokumentasikan anaknya yang sudah terkapar lalu dikirimkan ke istrinya, Devi Manisha.

“‘Anak-anak sekarang sudah enggak ada sekarang gantian giliran saya’,” begitu video yang disertai pesan yang dikirimkan Panca kepada Devi.

Setelah mengirimkan pesan tersebut, Panca menutup pintu kamar, menuju ke dapur mengambil pisau, menuju kamar mandi dengan melepaskan seluruh pakaian. Dia berencana melukai diri sendiri.

“Untuk melakukan bunuh diri dengan melukai dirinya sendiri. Kemudian dengan darah yang keluar terdakwa menuliskan ‘Puas Bunda Thanks For All’ di atas lantai,” kata Jaksa dalam dakwaannya.

Panca lemas karena pendarahan, kekurangan darah. Dia lalu merangkak masuk ke dalam kamar mandi dan baru tersadarkan di malam harinya.

“Terdakwa yang sadar dan bisa berdiri berpindah ke dalam kamar anak-anak terdakwa lalu berbaring di sebelah jenazah Viona Audrey [anak Panca] hingga tertidur,” lanjut Jaksa.

Setelah terbangun di pagi harinya, Panca sadar dan mengetahui dirinya masih hidup. Dia lalu kembali mencoba menghabisi diri sendiri dengan menusukkan paku ke mata kakinya. Saat itu, ia kembali tak sadarkan diri.

Panca ternyata masih hidup. Hari ketig, 5 Desember 2023, dia kembali mencoba menghilangkan nyawanya sendiri. Dia terbangun lalu mengirimkan pesan WhatsApp kepada rekannya bernama Surya. Dia meminta dibelikan 4 botol minuman Mizone. Karena Surya sedang terburu-buru berangkat kerja, dia meminta orang lain bernama Irwan membawakan pesanan dan permintaan Panca.

Irwan meletakkan empat botol Mizone di depan pintu kontrakan Panca. Panca mengambil keempat botol minuman tersebut lalu menghabiskan pada saat itu juga.

“Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali berupaya untuk bunuh diri. Terdakwa merasa lemas hingga tidak sadarkan diri,” lanjut Jaksa.

Hingga aksinya terbongkar, Panca tidak berhasil bunuh diri.

Panca, Ayah Pembunuh 4 Anaknya di Jagakarsa, Divonis Mati

Panca Darmansyah, menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (17/9). Oleh majelis hakim, Panca dijatuhi vonis hukuman mati.

Panca dinilai terbukti melakukan pembunuhan secara berencana terhadap 4 anak kandungnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai terdapat tiga poin yang memberatkan Panca dalam perkaranya. Namun, tak ada satu pun hal yang meringankan.

“Satu, keadaan tidak mencerminkan seorang ayah dan suami yang baik. Dua, perbuatan terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan hukum. Tiga, serta melukai rasa keadilan, kemanusiaan terhadap korban maupun rasa keadilan masyarakat,” jelas hakim ketua Sulistyo Muhamad Dwi Putro dalam persidangan.

Hakim pun menilai apa yang dilakukan oleh Panca sesuai dengan pidana yang dijatuhkan padanya.

“Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa,” ujar Sulistyo.

Majelis hakim menilai Panca telah menyalahi Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Panca juga terbukti melakukan KDRT pada istrinya.

Oleh karena itu, Panca dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Ia pun dijatuhi vonis mati.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Panca Darmansyah oleh karena itu dengan pidana mati,” sebut Sulistyo.

Hakim juga memutuskan barang bukti dimusnahkan, serta beban biaya perkara Panca dibebankan pada Negara.

Pengacara Ayah Pembunuh 4 Anak Ajukan Banding Vonis Mati, Kejiwaan Jadi Alasan

Menanggapi putusan ini, kuasa hukum Panca, Amriadi Pasaribu, mengajukan banding.

Menurutnya, permohonan banding ini demi keadilan. Ia kemudian menjelaskan bahwa ada indikasi Panca alami gangguan jiwa.

“Ya, terkait dengan putusan dari Majelis Hakim yang dibacakan tadi dengan pidana mati kepada Panca Darmansyah, kami katakan langsung di depan Majelis Hakim, yaitu untuk demi keadilan. Karena memang perbuatannya ini sangat salah ya. Tidak ada manusia yang mau bunuh anaknya,” ujar dia usai sidang vonis.

“Jadi kami tadi menyampaikan kami banding. Ini adalah alasannya demi keadilan,” sambungnya.

Jagabaya atau Kepala Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, Andy Sofyan, divonis penjara 4 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal.

Sidang putusan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (8/8).

Majelis hakim menyatakan bahwa Andy Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemanfaatan tanah kalurahan Caturtunggal.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Sofyan dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata Majelis Hakim saat membacakan putusan Andy Sofyan, Kamis (8/8).

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan 3 bulan.

Andy Sofyan juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 175 juta dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk membayar uang pengganti. Dan jika harta benda yang disita tidak cukup, maka Andy harus menjalani penjara selama 1 tahun.

Vonis ini lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa, di mana pada sidang 19 Juni silam, jaksa menuntut Andy Sofyan dengan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Sebagai informasi, Andy terlibat dalam kasus korupsi penyalahgunaan tanah kalurahan Caturtunggal dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 bersama pengusaha Robinson Saalino dan eks Lurah Caturtunggal, Agus Santoso.

Robinson Saalino dan Agus Santoso telah divonis kurungan penjara selama 8 tahun.

“Perbuatan terdakwa Andi Sofyan telah merugikan keuangan negara cq. Desa Caturtunggal sebesar Rp 2.952.002.940,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Herwatan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar berencana mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas Samsudin dan dua krunya, Ahmad Yusuf dan Nur Fikri.

Para terdakwa divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Blitar, pada Senin (29/7), terkait kasus ajaran sesat yang mengizinkan tukar pasangan meski sudah berstatus suami-istri.

"Keputusan bebas ini tentunya kami sebagai jaksa penuntut umum akan melakukan upaya hukum kasasi," kata Plh Kepala Kejari Blitar, Syahrir Sagir Plh kepada wartawan, Rabu (31/7).

Syahrir menilai bahwa terdapat perbedaan persepsi antara majelis hakim dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurutnya, video yang viral tersebut terdapat perbuatan asusila. Akan tetapi, majelis hakim melihat hal itu bukan tindakan asusila.

"Jadi dari keputusan kemaren itu ada perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim, terutama tentang kesusilaan, dari situ dilihat itu bukan perbuatan kesusilaan sehingga majelis hakim membebaskan," terangnya.

Selain itu, menurut dia, pihak JPU juga telah tepat menerapkan pasal yang disangkakan ke tiga terdakwa itu. Namun, keputusan hakim lain.

"Dari kami JPU sebenarnya sudah memenuhi unsur mungkin hakim berpendapat lain, kita ajukan kasasi supaya majelis hakim kasasi berpendapat lain," ungkapnya.

Sekilas Kasus

Video ajaran diduga sesat menghebohkan masyarakat. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube bernama RFR Raka itu membebaskan tukar pasangan meski sudah berstatus suami-istri.

Rupanya, konten tersebut dibuat oleh Pondok Pesantren Nurusy Syifa' Nusantara, Samsudin dan para krunya.

Akhirnya, pihak kepolisian Polda Jatim menangkap dan menetapkan tersangka Samsudin dkk pada Jumat tanggal 1 Maret 2024. Alasan Samsudin dkk sengaja membuat video tersebut untuk menaikkan subscriber dan penonton YouTube mereka.

Dalam persidangan, mereka didakwa melanggar Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pihak JPU menuntut Samsudin 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 5 juta dan subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan dua kruanya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.

Namun, majelis hakim memvonis bebas tiga terdakwa itu karena tidak terbukti melanggar dari seluruh dakwaan dari jaksa.

"Terdakwa Samsudin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di usahakan di dalam seluruh dakwaan," kata Ketua Majelis Hakim, Ari Kurniawan saat membacakan amar putusannya, Senin (29/7).

Samsudin Jadab atau Gus Samsudin beserta dua krunya bernama Ahmad Yusuf dan Nur Fikri telah menghirup udara bebas.

Hal itu setelah mereka divonis bebas oleh majelis hakim PN Blitar pada Senin (29/7). Di hari yang sama, pada malam harinya, mereka langsung dikeluarkan dari lapas.

Plh Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Agus Mulyono, mengatakan dikeluarkannya Samsudin dkk itu setelah persyaratan administratif dipenuhi oleh Kejaksaan Negeri Blitar dan Pengadilan Negeri Blitar.

"Benar bahwa SSD (Samsudin) dkk telah dikeluarkan dari Lapas Kelas IIB Blitar pada tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.35 WIB," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Menurut Agus, dikeluarkannya Samsudin dkk usai adanya putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 122/Pid.Sus/2024/PN.Blt Tanggal 29 Juli 2024.

"Dan ada pula Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Blitar yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Tanggal 29 Juli 2024," katanya.

Agus menegaskan, dikeluarkannya Samsudin oleh petugas lapas hanya menindaklanjuti putusan hakim dan eksekusi jaksa saja.

"Peran kami hanya hanya sebatas memfasilitasi saja, untuk kewenangan eksekusi ada pada jaksa," tegasnya.

Samsudin dkk mulai ditahan pada 1 Maret 2024 di Rumah Tahanan Dittahti Polda Jatim. Mereka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Blitar dan ditahan di Lapas Kelas IIB Blitar sejak 29 April 2024.

Mereka mendekam di Lapas Kelas IIB Blitar sekitar tiga bulan dan kini sudah keluar. Hal itu setelah majelis hakim memvonis bebas atas dugaan pelanggaran UU ITE.

Samsudin dan dua krunya dilaporkan kasus video ajaran sesat yang mengizinkan tukar pasangan meski sudah berstatus suami-istri.

Samsudin dkk didakwa melanggar Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 KUHP atas video tersebut.