TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengatakan dampak kasus antidumping udang beku Indonesia di pasar Amerika Serikat berpotensi mengancam nasib 46.590 petambak udang di Indonesia. Puluhan ribu petambak itu disebut akan kehilangan mata pencaharian akibat kasusdumping.

"Potensi dampak dari anti-dumpingitu yang menjadi konsentrasi kami semua, yang akan berdampak kepada 46.590 petambak di Indonesia," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo di Gedung Mina Bahari IV KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2024.

Selain itu, kata Budi, kasus anti-dumpingini akan berdampak pada ratusan ribu tenaga kerja yang terlibat dalam rantai rantai pasok udang tersebut. Mereka berisiko kehilangan pekerjaan jika permasalahan antidumping tidak diselesaikan dengan baik. "Ini menjadi perhatian kami dan harus kami perjuangkan," ujar dia.

Dia menjelaskan, dalam menyelesaikan persoalan antidumping ini, KKP mendapatkan pendampingan dari staf khusus menteri dalam menjalankan arahan Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Arahan itu bertujuan mengawal dan menyelesaikan problem antidumping tersebut.

Tak hanya itu, kasus antidumping disebut berdampak terhadap 403 unit pengolahan udang. Ratusan unit pengolahan udang itu mempekerjakan sekitar 63 ribu pekerja. "Di mana 70 persen yang bergerak di industri ini adalah kaum perempuan," kata Budi dalam keterangan pers bertajuk "Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di AS" itu.

Sebelumnya, pada 25 Oktober 2023, Indonesia mendapatkan tuduhan antidumping (AD) dan countervailing duties (CVD) perihal ekspor udang beku ke pasar Amerika Serikat. Selanjutnya American Shrimp Processors Association (ASPA) atau Asosiasi Pengolah Udang Amerika melayangkan petisi antidumping dan CVD.

Petisi tersebut mencakup seluruh udang tropis beku asal Indonesia tidak termasuk udang segar dan udang yang telah dibumbui (breaded). Investigasi kasus ini dimulai pada 1 September 2022-31 Agustus 2023. Negara yang dituding melakukan dumping adalah Ekuador dan Indonesia. Sementara tudingan subsidi dilakukan oleh Indonesia, Ekuador, India, dan Vietnam.

Selanjutnya pada 25 Maret lalu, Otoritas Amerika Serikat atau United States Department of Commerce (USDOC) menerbitkan hasil keputusan sementara bahwa pemerintah Indonesia tak terbukti melakukan subsidi. Berikutnya pada 23 Mei 2024, USDOC menerbitkan hasil keputusan sementara bahwa margin dumping oleh PT Bahari Makmur Sejati sebesar 0 persen dan PT First Marine Seafood 6,3 persen.

"Berdasarkan regulasi di AS, PT FMS dan seluruh eksportir udang beku Indonesia lainnya dikenakan tarif bea antidumping sebesar 6,3 persen," ucap Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara usai pemeriksaannya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7/2024). Dalam pemeriksaan tersebut, Trenggono berstatus sebagai saksi.

Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham/Pengurus PT Teknologi Riset Global Investama. Trenggono mengklaim dirinya kooperatif untuk membantu KPK.

"Jadi sebagai warga negara yang baik tentu saya harus membantu KPK, nih saya dikasih makan," kata Trenggono pada Jumat (26/7/2024).

Trenggono mengungkapkan, hanya membeberkan fakta yang diketahuinya saja. Tapi Trenggono enggan menjelaskan dalam kasus apa dirinya diperiksa.

"Saya membantu KPK artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu. Itu kan terjadi di 2018 yah, 2017-2018 yang saya tahu saya sampaikan yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan," ujar Trenggono.

Dari informasi KPK, Trenggono diperiksa menyangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi soal pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP). Tercatat, pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang bagi Trenggono.

Sebab, Trenggono tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada 17 Juli 2024. Saat itu Trenggono beralasan tengah menghadiri kegiatan dinas. KPK tengah melakukan penyidikan soal pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Walau demikian, KPK belum menerangkan konstruksi perkara secara terang benderang. KPK juga belum mengumumkan para tersangkanya. Nantinya pengumuman tersangka bakal diungkapkan ketika KPK melakukan penangkapan atau penahanan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono. Penyidik memintanya menjelaskan aliran dana kepada PT Telemedia Onyx Pratama (TOP) yang pernah dipimpinnya.

“Ditelusuri terkait aliran dananya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci total dan aliran dana yang dimaksud. Informasi dari Trenggono berkaitan dengan kerja sama antara PT TOP dan PT Telkom (Persero).
“Secara umum yang bersangkutan dimintai keterangan pengetahuannya pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris ya, tentang pengadaan yang dilakukan perusahaan tersebut kerja sama dengan PT Telkom,” ujar Tessa.

Tessa enggan memerinci informasi mendetail soal perkara ini. Sebab, dia khawatir merusak proses penyidikan yang tengah diusut.

Di sisi lain, Trenggono enggan memerinci pertanyaan penyidik usai keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dia mengeklaim sudah memberikan keterangan atas pertanyaan penyidik di ruang pemeriksaan.

“Jadi, sebagai warga negara yang baik saya harus membantu KPK, saya membantu KPK artinya yang saya ketahui,” kata Trenggono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 2024.

Trenggono enggan memerinci kasus yang ditanyakan penyidik. Tapi, kata dia, perkaranya terjadi pada 2017 sampai 2018.

“Yang saya tahu saya sampaikan yang tidak saya tahu ya saya tidak sampaikan,” ucap Trenggono.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono membocorkan waktu pelaksanaan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

"(Tadi bahas) masalah BBM," ujar Wahyu, usai menghadiri rapat, ketika ditanya awak media terkait topik rapat tersebut.

Kala ditanya apakah pembelian BBM subsidi akan dibatasi, Trenggono bilang, rencana itu memang akan diterapkan untuk kendaraan tertentu.

"Ada pembatasan di kendaraan tertentu," katanya.

Terkait dengan waktu pelaksanaannya, Trenggono menyampaikan tanggal yang berbeda dari yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebutkan pembatasan bakal dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Trenggono menyebutkan, pembatasan BBM subsidi akan mulai dilaksanakan pada 1 September mendatang.

"Enggak (dilaksanakan 17 Agustus), September. 1 September lah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan memberikan jawaban terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi itu.

"Nanti tanya sama menko (Airlangga). Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke menko," katanya.

Sebagai informasi, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pertama kali disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bilang, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Akan tetapi, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Presiden menegaskan, ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.

"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik PT Teknologi Riset Global Investama, Sakti Wahyu Trenggono tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disebut telah bersurat kepada penyidik untuk meminta agar pemeriksaanya dijadwalkan kembali di lain waktu.

"Untuk itu akan dilakukan penjadwalan ulang terkait waktu pemeriksaan kepada yang bersangkutan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa Sakti beralasan punya kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan hari ini.

"Ada kegiatan dinas yang bertabrakan yang sudah terjadwal sebelumnya yang tidak bisa ditinggalkan," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Sakti hari ini, Jumat (12/7/2024), dalam kapasitasnya sebagai pengurus sekaligus pemilik saham PT Teknologi Riset Global Investama.

Perusahaan itu bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi, infrastruktur serta properti.

Adapun, KPK bakal mendalami keterangan saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa antara Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK juga sebelumnya telah memeriksa beberapa saksi seperti Direktur PT Trikomsel Oke Sugiono Wiyono Sugialam, Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok, Pengurus PT. Asiatel Globalindo sekaligus PT Telering Onyx Pratama Meyce Gani, Direktur EBIS Telkom 2016-2017 Muhammad Awaludin, serta OSM Collection and Debt Management DES pada tahun 2017 – Oktober 2018 Amjad Agoes.

KPK juga sebelumnya telah memanggil Direktur Utama Telkom 2016-2019 Alex J. Sinaga pada Juni 2024 lalu. Namun, dia dikonfirmasi tengah berada di luar negeri saat pemanggilan sehingga ke depan akan dijadwalkan lagi untuk diperiksa penyidik sebagai saksi.

Sekadar informasi, KPK saat ini tengah menangani sejumlah perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan maupun penyidikan di lingkungan Telkom Group. Kasus yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan yakni dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sigma Cipta Caraka (SCC) melalui rekayasa proyek pekerjaan fiktif pada tahun 2017-2018.

Kasus itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sebelumnya menangani perkara tersebut.Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan BUMN telekomunikasi itu yakni pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT SCC pada 2017, serta dugaan korupsi pekerjaan pengadaan server dan storage system pada PT SCC yang dilaksanakan oleh PT Granary Reka Cipta pada 2017.

Adapun, nilai kerugian keuangan negara pada kasus Telkom Group itu ditaksir ada yang mencapai sekitar Rp200 miliar. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, salah satu kasus Telkom yang ditangani lembaganya berkaitan dengan pembiayaan terhadap suatu proyek.

Dia menyebut deputi hingga pimpinan KPK memintanya untuk melakukan expose perkembangan penanganan perkara di BUMN tersebut.

"Karena ini kerugiannya cukup besar, masing-masing ini, di atas Rp100 miliar bahkan lebih dari Rp200 miliar, seperti itu, untuk satu perkara. Jadi ini hal yang besar" ujar Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (27/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pemegang saham sekaligus pengurus PT Teknologi Riset Global Investama Sakti Wahyu Trenggono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Telkom (Persero) Tbk. (TLKM), Jumat (12/7/2024).

Sakti, yang juga saat ini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa antara Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav.4 atas nama Sakti Wahyu Trenggono, Pemegang Saham / Pengurus PT. Teknologi Riset Global Investama," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK juga sebelumnya telah memeriksa beberapa saksi seperti Direktur PT Trikomsel Oke Sugiono Wiyono Sugialam, Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok, Pengurus PT. Asiatel Globalindo sekaligus PT. Telering Onyx Pratama Meyce Gani, Direktur EBIS Telkom 2016-2017 Muhammad Awaludin, serta OSM Collection and Debt Management DES pada tahun 2017 – Oktober 2018 Amjad Agoes.

KPK juga sebelumnya telah memanggil Direktur Utama Telkom 2016-2019 Alex J. Sinaga pada Juni 2024 lalu. Namun, dia dikonfirmasi tengah berada di luar negeri saat pemanggilan sehingga ke depan akan dijadwalkan lagi untuk diperiksa penyidik sebagai saksi.

Untuk diketahui, KPK saat ini tengah menangani sejumlah perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan maupun penyidikan di lingkungan Telkom Group.

Kasus yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan yakni dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sigma Cipta Caraka (SCC) melalui rekayasa proyek pekerjaan fiktif pada tahun 2017-2018. Kasus itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sebelumnya menangani perkara tersebut.

Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan BUMN telekomunikasi itu yakni pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT SCC pada 2017, serta dugaan korupsi pekerjaan pengadaan server dan storage system pada PT SCC yang dilaksanakan oleh PT Granary Reka Cipta pada 2017.

Kasus di Kejagung pun dilimpahkan ke KPK lantaran adanya tumpang tindih penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dengan KPK.

"Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi antar Aparat Penegak Hukum (APH), maka Kejaksaan Agung melimpahkan penyidikan perkara a quo kepada Direktorat Penyidikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK dengan surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus [Jampidsus] Kejaksaan RI Nomor: B- 91/F.2/Fd.2/01/2024 tanggal 14 Juli 2023 perihal Pelimpahan Perkara Penyidikan," ujar Tessa dalam keterangan terpisah sebelumnya.

Adapun nilai kerugian keuangan negara pada kasus Telkom Group itu ditaksir ada yang mencapai sekitar Rp200 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, salah satu kasus Telkom yang ditangani lembaganya berkaitan dengan pembiayaan terhadap suatu proyek. Dia menyebut deputi hingga pimpinan KPK memintanya untuk melakukan expose perkembangan penanganan perkara di BUMN tersebut.

"Karena ini kerugiannya cukup besar, masing-masing ini, di atas Rp100 miliar bahkan lebih dari Rp200 miliar, seperti itu, untuk satu perkara. Jadi ini hal yang besar" ujar Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (27/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono hari ini, Jumat (12/7/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Wahyu dipanggil penyidik sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Dalam kasus ini, Wahyu akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham/pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, atas nama Sakti Wahyu Trenggono," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Tessa belum mengungkapkan materi apa yang akan didalami penyidik kepada Wahyu.

Ia hanya menyebut, pemeriksaan ini terkait kasus kerjasama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Adapun KPK saat ini tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Di antaranya menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif di PT Telkom.

Kemudian, pengadaan dan penyediaan financing untuk project data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC).

Meski telah mengumumkan kasus ini sudah di tahap penyidikan, namun KPK belum mengumumkan identitas para tersangka.

Dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom, negara diduga mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

"Perhitungan (dugaan kerugian negara) sementara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Terpisah, VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif itu berawal dari audit internal PT Telkom Group.

Menurut Andri, manajemen PT Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2024).

“Proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja perusahaan,” tambahnya.