Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Jakarta, 27/09/2024, Kemenkeu Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024) menjelaskan bahwa APBN sejak 2015 hingga 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.006,1 triliun untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul.

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat, cerdas, dan adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik selama satu dekade terakhir.

“Untuk pendidikan mulai tahun 2015 hingga 2023 sudah sekitar 4006,1 triliun rupiah. Dampaknya, bisa kita lihat angka partisipasi kasar perguruan tinggi meningkat. Jumlah sekolah SD, SMP, SMA juga meningkat. Bisa dilihat besarannya,” terang Wahyu.

Sepuluh tahun terakhir, jumlah sekolah di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD, jumlah sekolah meningkat dari 147.513 menjadi 148.758. Jumlah sekolah jenjang SMP meningkat dari 36.518 menjadi 42.548. Sementara jumlah sekolah jenjang SMA meningkat dari 24.934 menjadi 28.697. Wahyu memaparkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga meningkat, dari 25,76 pada tahun 2014 menjadi 31,45 pada 2023.

“Di dalam APBN kita ada berbagai anggaran yang sangat strategis. Yang tujuannya untuk mendorong transformasi ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Ada yang sifatnya dinamisator, ada yang sifatnya akselerator, ada yang sifatnya enabling factor. Sebagai dinamisator adalah human capital melalui apa pendidikan, kesehatan, dan perlinsos,” ujar Wahyu.

Anggaran kesehatan selama tahun 2015 sampai dengan 2023 mencapai Rp1.335,5 triliun. Angka tersebut termasuk anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp293,7 triliun pada tahun 2020 hingga 2022.

“Dampaknya juga bisa kita lihat. Stunting turun ke 21,5% di tahun 2023 dibandingkan waktu 2013 masih 37,2%. Kemudian jumlah rumah sakit juga meningkat cukup signifikan dari 1.855 menjadi 2.636. Jumlah puskesmas juga meningkat dari 9.731 pada 2014 menjadi 10.416 pada 2024,” kata Wahyu.

Wahyu mengatakan anggaran perlindungan sosial satu dekade sebesar Rp3.127,6 triliun juga memiliki dampak baik, terutama pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan menjadi single digit. Pada 2014, angka kemiskinan sebesar 11,25% dan berhasil turun menjadi 9,03 persen pada 2024. Selain itu, angka ketimpangan juga turun dari 0,406 pada 2014 menjadi 0,379 pada 2024. Angka pengangguran pun berkurang dari 5,9% pada 2014 menjadi 4,82% pada 2024.

“Bahkan pengangguran saat ini 4,82% itu kalau kita lihat ke belakang ini merupakan pengangguran terendah sepanjang sejarah,” tegas Wahyu.

Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp3.167,4 triliun. Wahyu menyebutkan bahwa jumlah jalan tol beroperasi meningkat tajam dari 879 km pada 2015 menjadi 2817 km pada 2023. Jumlah jalan tol beroperasi ini bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. (rn/yka)

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Jakarta, 29/09/2024 Kemenkeu Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 naik menjadi Rp3.005,1 dari Rp2.996,9 triliun pada RAPBN 2025. Kenaikan target tersebut juga diiringi dengan target kenaikan besaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2025 dibandingkan angka target belanja negara pada RAPBN 2025. Dari yang mulanya direncanakan sebesar Rp3.613,1 menjadi Rp3.621,3 triliun. Namun, defisit masih dijaga sama di level 2,53%.

Adapun belanja K/L juga mengalami penyesuaian dari Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis. Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024).

Anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan. Alokasi prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan sebesar Rp724,3 triliun; perlindungan sosial Rp504,7 triliun; infrastruktur Rp400,3 triliun; kesehatan Rp197,8 triliun; ketahanan pangan Rp139,4 triliun; serta hukum dan hankam Rp375,9 triliun.

Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui program-program yang sudah ada seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, dsb. belanja pendidikan juga mencakup pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi dan pembangunan sekolah, serta penguatan link and match dengan pasar kerja.

Sementara itu, sinergi dan integrasi perlinsos didukung dengan anggaran perlinsos, termasuk melanjutkan program perlinsos yang sudah berlangsung. “Kita ingin ke depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat. Maka perlu akselerasi pengentasan kemiskinan-tidak hanya menurunkan kemiskinan- melalui program perlindungan sosial yang berbasis pada pemberdayaan program yang adaptif. Makanya kita ingin memperkuat program perlinsos yang sepanjang hayat itu,” papar Wahyu.

Selanjutnya belanja infrastruktur akan ditekankan untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain meliputi konektivitas, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi. Di samping itu, ketahanan pangan juga akan didukung dengan pembangunan lumbung pangan serta peningkatan akses pembiayaan petani. Sementara itu, belanja kesehatan ditujukan antara lain untuk menurunkan prevalensi stunting dan kasus TBC. Pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan efektivitas jaminan kesehatan nasional (JKN) juga akan terus didorong.

“Salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi, paling tidak kita mempertahankan empat hal. Ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas nilai tukar, dan sustainabilitas fiskal. Jadi kalau empat hal itu bisa dijaga, maka stabilitas ekonomi menjadi lebih kokoh. Nah, ini akan menjadi bantalan untuk transformasi ekonomi,” terang Wahyu. (cs/yka)

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Jakarta, 27/09/2024 Kemenkeu. Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun yang terdiri dari belanja non-K/L sebesar Rp1.541,3 triliun dan belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 9,5% sejak 2021. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024) menyampaikan APBN 2025 menjadi pijakan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.“APBN 2025 ini bukan berdiri sendiri, tapi merupakan milestone untuk mendukung agar pencapaian visi Indonesia emas 2045 itu bisa on track,” ujar Wahyu.

Untuk itu dibutuhkan berbagai terobosan yang tidak biasa dalam hal belanja. Wahyu mengatakan belanja pemerintah pusat 2025 didorong lebih berkualitas. Belanja akan berfokus untuk akselerasi pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Efisiensi belanja barang atau operasional pemerintahan lebih ditingkatkan, belanja modal yang berdaya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi semakin diperkuat. Selain itu, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan terus diupayakan. “Subsidi perlindungan sosial kita buat menjadi lebih tepat sasaran dan lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Makanya perlu akurasi data perbaikan mekanisme penyaluran sinergis dan integrasi berbagai program yang relevan,” tutur Wahyu.

Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, APBN masih menjadi instrumen andalan untuk meredam guncangan (shock absorber). Sebab itu Wahyu mengatakan subsidi dan kompensasi masih cukup besar. Adapun subsidi dan kompensasi 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun yang bertujuan menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung UMKM. Subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp394,3 tirliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp131,3 triliun, termasuk cadangan subsidi.

Belanja berkualitas juga akan ditingkatkan melalui pemerataan dan perbaikan layanan publik lewat transfer ke daerah (TKD) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun. “Kita perlu mensinergikan, mengharmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Menciptakan kegiatan ekonomi baru. Harapannya bisa mendorong pertumbuhan sekaligus kesejahteraan dan konvergensi, perbaikan kualitas belanja di daerah menjadi lebih baik,” imbuhnya. Upaya pemerataan pembangunan di daerah juga ditempuh melalui perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan local taxing power, dan pengembangan pembiayaan yang inovatif.

Wahyu menutup pemaparan dengan menekankan di tengah gejolak perekonomian global yang masih berlangsung, pemerintah tetap harus mendisiplinkan fiskal melalui pengendalian risiko. Optimalisasi pendapatan, spending better, dan inovasi pembiayaan terus dilakukan. Defisit APBN 2025 dijaga dalam batas aman 2,53%. “Kita sama-sama ingin memastikan transformasi, transisi ini berjalan efektif tapi APBN tetap harus dijaga tetap sehat. Tidak hanya jangka pendek, tapi jangka menengah panjang. APBN yang sehat kata kuncinya adalah stimulusnya kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, risikonya terkendali,” pungkasnya. (cs/yka)

SERANG, investor.id – Pemerintah daerah (pemda) memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda, sehingga belum terjadi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan transfer ke daerah (TKD) diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan di daerah.

Pada 2025, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar melakukan perluasan akses terhadap skema alternatif pembiayaan melalui obligasi dan sukuk daerah. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan penguatan pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha serta dana abadi daerah. Upaya penguatan pembiayaan kreatif juga dilakukan dengan memperkenalkan skema sinergi pendanaan untuk akselerasi pembangunan daerah.