Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan memiliki dana yang cukup untuk menjamin premi asuransi ketika Lembaga Penjamin Polis (LPP) berdiri. Termasuk jika nanti program asuransi wajib kendaraan bermotor telah berjalan.

"Kalau saya lihat lebih untung untuk perusahaan asuransinya. Anda lihat kecelakaan berapa sih yang terjadi? Kalau semuanya wajib, harusnya dananya cukup," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi oleh pemerintah soal wacana kendaraan bermotor wajib asuransi. Meski begitu, kebijakan itu disebut akan membuat industri asuransi semakin sehat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi kerugian pihak ketiga atau third party liability (TPL). Jika peraturan ini rampung, otomatis akan ada penambahan premi dengan jumlah besar di masyarakat.

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian jika nanti perusahaan asuransinya terpapar risiko dan harus tutup, maka LPS akan menjamin nilai polisnya. Meski demikian, hal ini akan berlangsung jika LPP resmi meluncur pada 2028.

Saat ini LPS sedang menyusun Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) sebagai peraturan turunan dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengurus hal ini.

"Kita sedang merekrut ahli-ahli asuransi. Jadi dalam satu bulan saya pikir orang-orang utama yang menangani asuransi sudah lengkap sehingga kita bisa bekerja lebih cepat lagi. Targetnya 1 Januari 2025 nanti semua peraturannya sudah ada di tempat, jadi tinggal kita rapikan pelaksanaannya ke depan," terang Purbaya.

LPS kemudian akan memilih perusahaan asuransi yang berhak untuk masuk kategori perusahaan yang dijamin LPS. Kemudian LPS akan menetapkan beberapa syarat yang diperlukan, agar jangan sampai banyak perusahaan asuransi yang tumbang dalam jangka waktu 2-3 tahun LPP berdiri.

"Kalau keadaannya darurat juga LPS punya banyak uang. Asuransi bisa pinjam dengan bunga tertentu ke uang penjaminan bank, walaupun itu akan dicegah semaksimal mungkin," pungkasnya.

Kendaraan bermotor di Indonesia rencananya diwajibkan mengikuti asuransi third party liability (TPL). Kebijakan ini kabarnya mulai diterapkan tahun depan.

Ketika dikonfirmasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum ada rapat dan keputusan soal kebijakan tersebut

"Belum ada rapat mengenai itu," beber Jokowi ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Dalam catatan detikcom, asuransi TPL sendiri merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

Saat ini pemerintah, tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut. Hal ini termasuk aturan turunan terkait asuransi bagi kendaraan bermotor tersebut.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024, Selasa (16/7/2024), dikutip dari CNBC Indonesia