Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -ANYER. Banyak pihak khawatir defisit APBN 2025 akan membengkak atau mencapai lebih dari 3% terhadap PDB. Kekhawatiran tersebut karena banyaknya program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang, ditambah melanjutkan program pemerintahan saat ini.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan, desain UU APBN 2025 didesain melalui proses yang sangat panjang, terukur, dikelola dengan baik, serta transparan.

Thomas menambahkan, APBN 2025 juga didesain dengan tetap melanjutkan program pemerintahan saat ini dan juga berbagai program unggulan pemerintahan baru mendatang.

“Pada Juni atau Juli banyak sekali pembahasan program unggulan presiden terpilih yang bisa menyebabkan defisit lebih dari 3%. Tapi sekarang buktinya tidak. Program itu tertampung di dalam prinsip memperlihatkan keberlanjutan dan menampung hal-hal yang baru,” tutur Thomas dalam Media Gathering Kemenkeu 2024, Rabu (25/9).

Untuk diketahui, defisit APBN 2025 dipatok sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), atau dengan nominal sebesar Rp 616,2 triliun.

Adapun terdapat enam program keberlanjutan pada 2025, diantaranya program pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp 724,3 triliun, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa LPDP, dan termasuk pemberian makan bergizi untuk anak sekolah.

Kemudian, perlindungan sosial dianggarkan Rp 504,7 triliun, melanjutkan PKH, kartu sembako, serta sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan.

Anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun, terdiri dari pembangunan infrastruktur pertanian jaringan irigasi, dan bendungan. Pembangunan sekolah unggulan serta renovasi, dan mendukung infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Anggaran kesehatan ditargetkan sebesar Rp 197,8 triliun, di antaranya untuk percepatan penurunan stunting, penurunan kasus TBC, pembangunan RS berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis dan efektivitas program JKN.

Selanjutnya, anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun, misalnya akan disalurkan untuk lumbung pangan, peningkatan akses pembiayaan petani, dan penguatan cadangan pangan nasional.

Terakhir, anggaran hukum dan Hankam Rp 375,9 triliun, di antaranya untuk modernisasi alutsista/almatsus/alpalhankam, pengertian TIK dan ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan Hankam.

“Ini adalah bentuk dari bagaimana APBN 2025 menangkap program-program unggulan terpilih,” jelasnya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan akan adanya pelantikan Wakil Menteri Keuangan II di Istana Presiden, Jakarta, hari ini, Kamis (18/7/2024).

"Iya benar, nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro ketika ditemui di Semarang.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Presiden Joko widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II pada Kamis (18/7/2024) sore ini.

Thomas M. Djiwandono yang biasa dipanggil Tommy, merupakan pria kelahiran 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayah Tommy merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Tommy mencoba memadukan kariernya tak jauh dari keluarga besarnya di bidang ekonomi dan politik.

Terkait pendidikan, Thomas mengambil gelar sarjana di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan gelar masternyadi bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993, Kemudian 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group. Dia pun menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, dia merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat.

(NIA)