Jakarta -

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

(ada/ara)

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) RI bersama Bank Syariah Indonesia ( BSI ) meluncurkan Green Zakat Framework yakni sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat. Kerangka ini didesain untuk memahami zakat tidak hanya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Peluncuran Green Zakat Framework yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (2/11), ditandai dengan penandatangan kerja sama oleh Deputi I Baznas RI Bidang Pengumpulan M Arifin Purwakananta, dan Senior Vice President ESG Group Bank Syariah Indonesia (BSI) Rima Dwi Permatasari.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Ketua Dewan Penasihat WZWF yang juga Pimpinan Baznas RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Sekretaris Jenderal World Zakat and Waqf Forum (WZWF) Datuk Dr. Mohd Ghazali bin Mohd Noor, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kemenag RI Waryono Abdul Ghafur.

Deputi I Baznas RI M. Arifin Purwakananta mengatakan, Green Zakat Framework ini bertujuan untuk mendorong perubahan paradigma zakat yang peduli lingkungan. "Melalui program ini, zakat diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan lingkungan, selaras dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab menjaga alam," kata dia.

Arifin menambahkan, melalui program ini masyarakat diajak untuk turut serta dalam gerakan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam isu-isu terkait ekonomi hijau, aksi iklim, dan pelestarian alam. Menurut Arifin, program ini juga merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, juga akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui instrumen zakat.

"Tidak hanya itu, para mustahik juga nantinya akan mendapatkan akses ke program pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kami berharap Green Zakat Framework ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat bahwa zakat tidak hanya bermanfaat untuk mustahik, tetapi juga dapat diarahkan pada program-program yang menjaga keseimbangan ekologi, seperti energi terbarukan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Senior Vice President ESG Group BSI Rima Dwi Permatasari mengatakan, peluncuran ini dalam rangka memperkuat citra sebagai pelopor zakat hijau yaitu mengedepankan zakat yang berwawasan lingkungan. Di satu sisi, pihaknya menilai program Green Zakat Framework akan memberikan peningkatan terhadap relevansi zakat.

"Artinya dengan menghubungkan zakat dengan isu-isu lingkungan global, program ini dapat meningkatkan relevansi zakat di kalangan masyarakat modern. Tentunya kami berharap kolaborasi BSI dan Baznas ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakkat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Rima.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - OTAWA. Produsen rokok Philip Morris, British American Tobacco dan Japan Tobacco akan membayar C$ 32,5 miliar setara dengan US$ 23,6 miliar untuk menyelesaikan gugatan yang dihadapi di Kanada. Manajemen Philip Morris dikutip Reuters menyebut, ini bagian dari usulan mediasi pengadilan.

Tiga raksasa tembakau di Kanada mendapat pukulan besar pada tahun 2015 setelah pengadilan Quebec menyerahkan ganti rugi kepada sekitar 100.000 perokok dan mantan perokok. Mereka menuduh perusahaan tersebut sejak tahun 1950an telah mengetahui jika produk mereka menyebabkan kanker, penyakit lain, dan tidak memperingatkan konsumen.

Setelah mengajukan banding, pengadilan Quebec pada tahun 2019 menguatkan keputusan tahun 2015 yang memberikan hadiah kepada perokok di provinsi Kanada tersebut sekitar C$15 miliar, sehingga memaksa anak perusahaan Kanada dari ketiga perusahaan tersebut untuk mencari perlindungan kebangkrutan.

Anak-anak perusahaan tersebut telah menjalani proses mediasi yang diawasi pengadilan untuk menegosiasikan kemungkinan penyelesaian sejak saat itu. "Alokasi jumlah penyelesaian agregat antara raksasa tembakau masih belum terselesaikan," menurut Philip Morris.

CEO Philip Morris Jacek Olczak dalam sebuah rilis Jumat mengatakan, permasalahan penting dalam rencana tersebut masih harus diselesaikan dan diharapkan proses hukum ini akan segera selesai, sehingga memungkinkan anak usaha Philip Morris di Kanada, RBH (Rothmans, Benson & Hedges) dan pemangku kepentingannya untuk fokus pada masa depan.

British American Tobacco mengatakan unit usahanya di Kanada Imperial Tobacco Canada mendukung kerangka dan struktur penyelesaian dimana penyelesaian tersebut akan didanai oleh uang tunai dan uang tunai yang dihasilkan dari penjualan produk tembakau di Kanada.

Philip Morris mengatakan bahwa pemungutan suara mengenai rencana tersebut akan dilakukan pada Desember tahun ini dan jika diterima oleh penggugat, sidang untuk mempertimbangkan persetujuan rencana tersebut akan dilakukan pada paruh pertama tahun depan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berkomitmen untuk terus menyejahterakan umat melalui peningkatan kinerja berprinsip aman syari, aman regulasi, dan aman NKRI atau 3A. Hal ini disampaikan Ketua BAZNAS, Noor Achmad, saat menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT ke-79 RI yang digelar BAZNAS RI, Jakarta, Sabtu (17/8).

Noor menegaskan tanggung jawab besar BAZNAS dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya bersama-sama dengan pemerintah dalam upaya menyejahterakan umat dan mencerdaskan bangsa.

"Dengan mengangkat tema Mustahik Merdeka dalam peringatan HUT ke-79 RI ini menjadi sebuah penegasan komitmen BAZNAS dalam memberdayakan mustahik agar lepas dari belenggu kemiskinan dan mencapai kesejahteraan," kata Noor.

Noor mengingatkan, kemerdekaan Indonesia telah membawa banyak kemajuan, salah satunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi tonggak sejarah pengelolaan zakat infak dan sedekah (ZIS) di Indonesia. UU ini memastikan adanya sinergi antara pemerintah dengan BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat dalam upaya menyejahterakan umat.

Menurutnya, dalam menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa, diperlukan peningkatan kinerja dalam berbagai sektor. Noor menyampaikan, perlunya empat unsur penguatan utama, yakni penguatan lembaga dan manajemen, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, dan penguatan jaringan.

"Penguatan lembaga dan manajemen dilakukan untuk memastikan bahwa BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia memiliki manajemen yang baik dan profesional," ucap Kiai Noor.

Noor menyampaikan, BAZNAS terus memperkuat kompetensi dan profesionalisme amil BAZNAS di seluruh Indonesia. Hal ini penting karena tugas menyejahterakan umat dan mencerdaskan bangsa harus ditangani oleh SDM yang berkualitas dengan keterampilan yang baik.

Lebih lanjut, Noor mengungkapkan, BAZNAS juga mencanangkan penguatan infrastruktur, terutama dalam hal digitalisasi dan transformasi digital.

"Dengan pembangunan infrastruktur yang kuat menjadi salah satu faktor kunci yang membuat performa BAZNAS semakin diperhitungkan oleh banyak pihak," ujar Noor.

Selain itu, Noor menambahkan, penguatan jaringan juga menjadi fokus utama BAZNAS karena potensi zakat yang sangat besar di Indonesia. BAZNAS terus berupaya membangun jaring-jaring internal dan eksternal untuk mengoptimalkan potensi besar zakat di Indonesia.

Noor juga mengingatkan agar BAZNAS terus berpegang pada prinsip 3A, yaitu aman syariah, aman regulasi, dan aman NKRI. Prinsip ini menjadi pedoman penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat di Indonesia.

"Melalui prinsip 3A ini, BAZNAS RI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menyejahterakan umat dan mencerdaskan bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara BAZNAS, pemerintah, dan masyarakat, BAZNAS optimis dapat terus membawa misi ini ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud dengan lebih baik," katanya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Yayasan Baitul Maal BRILiaN atau YBM BRILiaN telah memperoleh kembali izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 458 Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, SK LAZNAS YBM BRILiaN diserahkan langsung oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Prof. Kamaruddin Amin, kepada Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, yang merupakan Badan Pembina YBM BRILiaN, pada Rabu (24/07).

Pembaharuan izin operasional ini merupakan salah satu bentuk komitmen YBM BRILiaN dalam mengelola dana ZIS masyarakat sesuai dengan ketetapan syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pengawas Syariah YBM BRILiaN KH. M. Amin Suma, Badan Pengawas YBM BRILiaN Achmad Royadi dan M. Candra Utama, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur, Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag DKI Jakarta H. Slamet Abadi, M.Si, Wakil Ketua BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Ir. Saat Suharto Amjad dan Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan BAZNAS RI Mulya Dwi Harto.

Catur Budi Harto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak, kepada BAZNAS dan Kemenag RI, atas amanat dan kepercayaannya sehingga YBM BRILiaN kini telah berstatus sebagai LAZ Skala Nasional.

Ia berharap sinergi dan kolaborasi yang telah dijalin dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS.

“Selama 23 tahun kiprahnya, YBM BRILiaN tetap konsisten dalam peranannya mengelola dana ZIS di lingkungan BRI dan masyarakat pada umumnya secara amanah dan professional dengan mengedepankan praktik-praktik pengelolaan yang Good Corporate Governance dan taat terhadap regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pengurusan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia”, ungkap Catur.

Dewan Pengawas Syariah YBM BRILiaN, KH. M. Amin Suma menyampaikan bahwa selama ini YBM BRILiaN senantiasa memegang penuh prinsip Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI sehingga YBM BRILiaN tetap berada pada jalur yang tepat dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Masyarakat.

Sementara itu Prof. Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, memberikan pengarahannya terkait potensi zakat di Indonesia yang sangat besar yaitu di atas Rp 400 T sementara yang baru terhimpun hanya Rp 31 T. Gap yang sangat besar ini menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya BAZNAS dan LAZ.

“Tantangan ini tentu harus dijawab dengan hadirnya pengelolaan ZIS yang baik dan berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik Insya Allah juga akan meningkatkan angka penghimpunan ZIS. Saya berharap pada tahun-tahun mendatang pengelolaan ZIS kita bisa di atas Rp 100 T”, ucap Prof. Kamaruddin.

Beliau juga menambahkan pentingnya sinergisasi dan kolaborasi antara Kemenag, BAZNAS, dan LAZ sehingga ke depannya dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama Dadang Permana selaku Ketua Badan Pengurus YBM BRILiaN menyampaikan laporan kinerja YBM BRILiaN, salah satunya kinerja laporan keuangan 2023 di mana YBM BRILiaN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beliau menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN dalam mengelola amanah ZIS masyarakat.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio