Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya yang dihitung dari tingkat rasio Return on Equity (RoE), mayoritas mengalami penurunan pada akhir kuartal III-2024.

Rasio RoE ini merupakan indikator yang sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen.

Ambil contoh bank di jajaran KBMI 4, hanya ada dua bank yang mengalami peningkatan ROE secara tahunan (year on year/yoy) yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Dalam rinciannya RoE BBCA naik dari 23,53% menjadi 24,70% per September 2024. Adapun RoE BBRI naik dari 22,74% menjadi 23,55% per September 2024.

Sementara itu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengalami penurunan RoE. Dalam rinciannya RoE BBNI turun dari 17,17% menjadi 16,28% per September 2024.

Sementara itu RoE BMRI turun dari 26,34% menjadi 25,21% per September 2024. Meskipun begitu RoE Bank Mandiri masih menjadi yang terbesar di antara bank lainnya.

Maklum saja, kredit Bank Mandiri tumbuh kencang pada Kuartal III-2024, mencapai 20,8% yoy dengan nilai kredit Rp 1.590 triliun. Kiranya pertumbuhan kredit ini juga disokong oleh permodalan yang memadai.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menyatakan, pertumbuhan RoE ditopang oleh kenaikan profitabilitas yang didukung oleh pertumbuhan kredit berkualitas serta efisiensi biaya operasional.

Tercatat kredit BCA tumbuh 14,5% yoy mencapai Rp 877 triliun sampai akhir Kuartal III-2024. BCA juga makin efisien terlihat dari penurunan rasio beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) dari 43,79% menjadi 41,22% per September 2024.

"Selaras dengan prospek perekonomian Indonesia yang positif, kami optimistis menjaga pertumbuhan profitabilitas ke depan, sehingga rasio RoE BCA dapat relatif dipertahankan," ungkap Hera kepada Kontan, Selasa (5/11).

Hingga akhir tahun 2024, BCA menargetkan total kredit dapat tumbuh di atas industri perbankan.

Di sisi lain, ada bank-bank di jajaran KBMI 3 yang juga mayoritas mengalami penurunan. Dari delapan bank yang sudah rilis laporan keuangan, hanya tiga bank yang mengalami kenaikan RoE di Kuartal III-2024, sisanya lima bank mengalami penurunan.

Tertinggi dipegang oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan RoE 17,59% per September 2024, naik dari 16,58% pada tahun lalu.

Selain BRIS, ada PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) yang mencatat kenaikan RoE dari 12,1% menjadi 13,9% per September 2024. Di susul oleh PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang mencatat RoE naik dari 6,15% menjadi 7,59% per September 2024.

Sementara itu meski turun, posisi kedua dengan RoR tertinggi di KBMI 3 adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang RoE menurun dari 15,39% menjadi 14,61% per September 2024.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan menyatakan, penurunan ini disebabkan oleh faktor capital atau permodalan.

"RoE sedikit turun mayoritas karena adanya kenaikan di capital, sisi equity. Tapi dari sisi RoA (return on asset) terlihat stabil," ungkap Lani kepada Kontan.

Meski begitu, Lani menyatakan RoE CIMB Niaga akan dijaga di kisaran 14,5% sampai 15% sampai akhir tahun 2024.

Bank KBMI 3 lainnya yang alami penurunan RoE antara lain PT Bank Mega Tbk (MEGA) yang turun dari 18,85% menjadi 13,99% per Septemebr 2024. Di susul oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang turun dari 8,41% menjadi 7,41% per September 2024.

Adapun bank lainnya seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencatatkan penurunan RoE dari 10,41% menjadi 6,98% per Septembe 2024. Sementara PT Bank Panin Tbk (BNPN) turun dari 6,84% menjadi 6,36%

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabiwo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun demikian, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa tidak semua pelaku UMKM yang dapat menikmati fasilitas ini.

“Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19,” jelas Maman usai acara penandatanganan tersebut di Istana Negara, Jakarta.

Dia menerangkan, memang tidak semua semua pelaku UMKM mendapat fasilitas hapus utang kredit macet yang ada di bank-bank BUMN. Maman menegaskan, hanya UMKM yang betul-betul tidak tertolong karena tak mampu melakukan pembayaran angsuran yang bisa menerima fasilitas tersebut.

Kriteria selanjutnya, kata dia, hanya UMKM di sektor tertentu saja. Mereka adalah UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran yang jatuh tempo, sehingga menjadi kredit macet. Portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Beberapa kriteria khusus lainnya, yaitu:

badan usaha dengan utang maksimal Rp 500 juta

untuk perorangan utang maksimal Rp 300 juta

“Jadi ini betul-betul tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan. Saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM artinya bagi pelaku UMKM lainnya yang memiliki dan dinilai bank Himbara kita memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak diberikan,” pungkas Maman.

Pesan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto resmi di Istana Negara, Jakarta, pad Selasa (5/11/2024), resmi menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” kata Prabowo.

Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Kepala Negara berharap dapat membantu pelaku UMKM, produsen pangan, hingga nelayan yang terlilit piutang untuk meneruskan usaha kedepannya.

“Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Basuki mendapat gaji dan tunjangan baru.

Penunjukan Basuki menjadi Kepala OIKN tersebut melanjutkan statusnya usai sebelumnya sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN terhitung sejak Juni, menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Usai mengembang jabatan baru tersebut, Basuki bakal mendapat hak keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Adapun rinciannya, hak keuangan mencapai Rp172,71 triliun itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan. Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN juga bakal dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional. Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Sementara itu, gaji Basuki Hadimuljono saat menjadi Menteri sendiri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000. Di mana, gaji pokok Menteri Negara sebesar Rp5,04 juta serta tunjangan Rp13,6 juta.

Bisnis.com, PONTIANAK - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Muh Saichudin menyebutkan bahwa ekonomi provinsi itu pada Triwulan III/2024 tumbuh 4,87% secara tahunan.

"Pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan sebelumnya hanya 4,76 persen dan triwulan III menjadi 4,87 persen. Peningkatan sebagian besar terjadi semua lapangan usaha. Begitu juga terjadi pada semua komponen pengeluaran," ujar Muh Saichudin di Pontianak, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa dari sisi produksi lapangan usaha real estate atau perumahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,42%.

Selanjutnya disusul pengadaan listrik dan gas sebesar 7,43%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,17%; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,10%; dan konstruksi sebesar 6,45%.

Menurutnya, sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan masing- masing tumbuh sebesar 2,57% dan 4,44%.

"Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang terkontraksi sebesar 1,15 persen," jelas dia.

Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi di Kalbar terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 83,19%.

Selanjutnya diikuti oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 37,42%, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,10%, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,79%, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,08% dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,33%.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) meresmikan Kernel Crushing Plant (KCP) dan Biogas Power Plant (BPP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (5/11).

Peresmian pabrik hilirisasi dan pemanfaatan limbah kelapa sawit ini dihadiri langsung oleh segenap jajaran direksi dan komisaris TLDN.

Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana mengatakan, KCP dan BPP merupakan sebuah langkah ekspansi bisnis perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Selain itu, adanya KCP dan BPP juga sebagai upaya perusahaan dalam mengimplementasikan praktik ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rantai produksi.

“Kami terus berkomitmen untuk melakukan ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan dan menjalankan nilai-nilai keberlanjutan. Melalui KCP dan BPP, kami berharap dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, sekaligus langkah perusahaan dalam menjaga lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

KCP memproduksi palm kernel oil (PKO) dan palm kernel expeller (PKE) sebagai produk turunan dari palm kernel (PK).

Pembangunan KCP dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rantai produksi, tidak hanya karena mengekstraksi PK, tetapi juga pasokan energinya akan menggunakan energi yang diproduksi dari BPP.

Selain itu, keberadaan BPP tersebut tidak hanya akan memperkuat segmen usaha energi terbarukan, melainkan juga dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai prime mover turbin gas untuk menghasilkan listrik.

Alhasil, langkah ini bisa mengurangi ketergantungan pada penggunaan energi fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Wishnu menuturkan, KCP TLDN memiliki kapasitas produksi mencapai 100 Ton PK per hari. Sejak beroperasi pada Maret 2024, sampai dengan akhir September 2024 realisasi produksi PKO sebesar 2.422 ton serta PKE sebanyak 3.174 ton.

Ke depan, jumlah realisasi PKO akan terus bertambah dengan memaksimalkan rantai pasok PK dari perkebunan kelapa sawit perusahaan yang tersebar di daerah Kalimantan Timur.

“Dengan adanya PKO dan PKE sebagai produk turunan telah meningkatkan nilai ekonomis hasil perkebunan kelapa sawit TLDN.

Dengan demikian, margin TLDN juga akan tumbuh. Selain itu, KCP juga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi palm kernel hingga 200%,” tuturnya.

Sementara itu, BPP menghasilkan listrik sekitar 1,5 - 2 megawatt (MW) yang berasal dari POME atau limbah pemrosesan tandan buah segar (TBS) di Muara Bengkal Mill yang merupakan pabrik pengolahan kelapa sawit TLDN.

“Listrik yang dihasilkan BPP dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di KCP, pabrik pengolahan kelapa sawit dan perumahan karyawan. Ini adalah salah satu upaya perusahaan memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit sebagai komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik keberlanjutan,” katanya.

Sebagai informasi, dana pembangunan KCP dan BPP berasal dari dana hasil initial public offering (IPO) TLDN, sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.

Dari total dana IPO yang dihimpun, sebesar 15% dialokasikan untuk pembangunan KCP melalui anak usaha TLDN, yaitu PT Telen Prima Sawit. Kemudian, sebesar 14% untuk mendirikan BPP melalui entitas anak perusahaan, yakni PT Daya Lestari.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog melaporkan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 telah mencapai 2,92 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan, pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

“Untuk pengadaan impor beras sampai hari ini realisasinya 2,92 juta ton,” kata Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Perum Bulog hingga 1 November 2024 telah merealisasikan sebesar 1,12 juta ton setara beras untuk pengadaan gabah beras dalam negeri.

Kemudian, penyerapan gabah kering panen (GKP) yang diperoleh Perum Bulog dari sentra penggilingan padi masing-masing sebesar 58.681 ton untuk gabah dan 54.968 ton untuk beras.

Perum Bulog juga telah merealisasikan penyaluran beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) untuk strategi operasi pasar, yakni sebesar 1.23 juta ton atau 81,07% dari target 1,51 juta ton pada 2024.

“Penyaluran SPHP tertinggi pada Februari 2024 karena itu menunggu masa panen di Maret dan penurunan pada Maret karena harga beras di pasaran turun,” ungkapnya.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei-Agustus 2024 dan periode September-Desember 2024 produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah berencana melakukan pengadaan 1 juta ton beras impor seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, BANDUNG — Pekerja yang bergerak di sektor perkebunan dinilai memiliki risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi. Pasalnya, lokasi pekerjaan, mobilitas hingga peralatan kerja yang digunakan pekerja berisiko.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci Opik Taufik menilai perlu adanya kelengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) yang mumpuni untuk menekan risiko tersebut.

Untuk itu, pihaknya dalam upaya program Promotif dan Preventif dengan memberikan bantuan 800 paket APD kepada dua perusahaan atau pemberi kerja yang bergerak di sektor perkebunan.

Bantuan paket APD sebagai sarana keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari sepatuboots, kacamata, dan sarung tangan diberikan langsung kepada PT Perkebunan Nusantara VIII sebanyak 600 paket dan PT Karya Putra Sangkuriang sebanyak 200 Paket.

Penyerahan Paket APD diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Opik Taufik, kepada kedua perwakilan perusahaan penerima bantuan yang bertempat di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, beberapa waktu lalu.

Opik juga mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan dalam menekan angka kecelakaan kerja.

Selain itu kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan sektor usaha dalam upaya mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Dalam kegiatan Promotif Preventif ini, APD kami berikan kepada pemberi kerja yang telah tertib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan K3,” kata Opik.

“Harapan kami tentunya dengan pemberian APD dapat mendukung dan mendorong para pemberi kerja untuk tertib K3 sehingga dapat menjadi budaya di lingkungan kerja yang pastinya akan berdampak pada menurunnya angka kecelakaan kerja," lanjut Opik.

Sementara itu, Kharisma Arta, perwakilan PT Perkebunan Nusantara VIII yang menerima bantuan APD tersebut turut mengapresiasi bantuan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan APD ini. Ini sangat bermanfaat untuk mendukung keselamatan para pekerja kami di lapangan. Dengan adanya perlengkapan ini, kami semakin optimis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman,” kata Kharisma.

Jakarta:Sule mengungkapkan anak-anaknya terbilang jarang menceritakan masalah mereka kepada sang ayah. Seberapa berat masalah yang dihadapi anak-anaknya, Sule mengakui terkadang mengetahui dari pemberitaan media.

Sule yang berperan sebagai orang tua tunggal semenjak bercerai dari Natalie Holscer sebenarnya berusaha untuk mengajak anaknya bercerita. Namun anak-anaknya enggan menceritakan apapun masalah yang tengah dihadapinya. Sule sendiri juga enggan bertanya jika permasalahan yang dihadpi anaknya, terbilang sensitif

"Kadang-kadang tanya, kadang-kadang enggak juga. Kalau hal-hal yang sensitif gue enggak," kata Sule.
Sule sendiri tidak pernah merasa berkecil hati ketika permasalahan anaknya lebih diketahui media dibanding dirinya. Komedian berusia 47 tahun itu mengungkapkan jika dirinya sangat menghargai keputusan yang dimiliki oleh anaknya.

baca juga: Sule Tanggapi Ramalan Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Akan Bermasalah

Sule masih berpikiran positif kalau anak-anaknya bercerita, dan hal itu hanya membebankan pikiran orangtua.

“Gue justru respect sama anak-anak seperti itu. Dia tidak membebankan orangtua ketika dia ada masalah, tidak mau buat repot apapun itu, termasuk Putri termasuk Rizwan, termasuk Ferdi," ungkap Sule.

Ungahan pernyataan Sule di akun gosip itu justru dibanjiri komentar miring dari netizen. Banyak dari netizen yang mempertanyakan bagaimana tindakan Sule kepada anak-anaknya yang yang ogah untuk terbuka kepada dirinya.

"Enggak cerita karena enggak nyaman cerita sama lo Sule," tulis netizen.

"Kalo lo orangtua yang baik dan open minded, percayalah justru orangtua itu tempat ternyaman anak untuk bercerita," sambung komentar netizen yang lain.

"Mereka kalo cerita jelas dilibas sama dia makanya gada yang berani cerita," tulis netizen lain.

(Victor Rodam)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan Perum Bulog ke depan akan menjadi lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Bulog nantinya tak lagi menjadi Badan Usaha.

Wahyu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan tersebut, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2024), Wahyu mengungkap bahwa Prabowo ingin melakukan transformasi kelembagaan terhadap Perum Bulog.

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama enam bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN.

Jauh sebelum menjadi Badan Usaha, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Setelah melakukan sejumlah perubahan tugas, pemerintah pada 2000 mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000

Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Indonesia terpantau mengalami tren perlambatan sepanjang tahun ini. Di mana pada kuartal I/2024 mampu tumbuh 5,11% secara tahunan, namun melandai pada kuartal II menjadi 5,05% dan teranyar kuartal III/2024 di angka 4,95%.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam melihat pada sisa akhir 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan naik signfikan.

Menurutnya, peningkatan produk domestik bruto (PDB) akan tertahan di level 4,95% hingga 5% secara tahunan atau year on year (YoY).

“Kuartal IV/2024 pesimis mengalami kenaikan di tengah masih maraknya PHK dan belum adanya kebijakan yang benar-benar dapat menaikkan permintaan,” ujarnya, Selasa (4/11/2024).

Senada, ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan langkah-langkah stimulus pemerintah akan mendukung pertumbuhan domestik, dengan proyeksi tingkat pertumbuhan PDB setahun penuh sebesar 5%.

Perlambatan ini tercermin dari aktivitas manufaktur yang telah mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut. Akibatnya, permintaan domestik melemah, yang selanjutnya berdampak pada konsumsi. Periode kembali ke sekolah juga menekan daya beli rumah tangga, yang berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku kuartal III/2024 mencapai Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.279,6 triliun.

Hingga kuartal III/2024 atau secara kumulatif Januari–September 2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,29%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,10 persen.

Pada kesempatan berbeda, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memprediksikan pertumbuhan ekonomi secara full year akan berada di rentang 5% hingga 5,05% atau dengan nilai tengah 5,03% pada 2024.

Riefky berpandangan untuk sisa tahun ini, perekonomian Indonesia berpotensi tidak akan tumbuh signifikan sebelum munculnya faktor musiman akhir tahun yaitu periode libur natal dan tahun baru.

Walaupun isu struktural memburuknya produktivitas telah berlangsung selama beberapa tahun, kondisi ini semakin terlihat jelas di 2024.

“Tanpa adanya transformasi struktural dalam waktu dekat, besar kemungkinan perekonomian Indonesia akan terus mengandalkan faktor musiman untuk tumbuh dan berpotensi butuh dorongan lebih besar hanya untuk tetap bisa tumbuh 5%,” tuturnya.

Di samping isu domestik, berbagai faktor eksternal juga berpotensi memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Seperti tensi geopolitik, era pelonggaran suku bunga moneter, dan rekonfigurasi agenda ekonomi berbagai negara pascaberlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) di berbagai belahan dunia, stimulus masif oleh pemerintah China, dan potensi disrupsi rantai nilai global kemungkinan akan memberikan dampak terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang.

Optimistis 5,1% Pada 2024

Untuk itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro melihat pilihan pemerintah untuk mencapai target outlook di angka 5,1% perlu dorongan yang berasal dari konsumsi masyarakat ekonomi kelas bawah berupa perlindungan sosial maupun bantuan sosial.

Berbeda dengan kelas menengah, pemerintah justru perlu mengambil dan mempertimbangkan kebijakan dengan bijak agar konsumsi kelompok masyarakat ini tidak tergerus.

“Untuk kelas menengah, bisa ditahan dulu kenaikan biaya di akhir tahun ini,” ujarnya.

Sementara untuk lebih mendorong perekonomian, pemerintah perlu mendorong sektor yang memiliki daya tumbuh tinggi dan daya serap tenaga kerja juga besar seperti sektor pertanian dan industri.

Meski telah menyerap cukup banyak tenaga kerja, kedua sektor tersebut pun mengalami perlambatan pertumbuhan PDB pada kuartal III/2024.

Selama Agustus 2023–Agustus 2024, lapangan usaha Pertanian, Perdagangan dan Industri Pengolahan menjadi sektor tertinggi peningkatan tenaga kerja, yaitu masing- masing sekitar 1,31 juta orang, 0,78 juta orang, dan 0,66 juta orang.

“Makanya perlu ada dorongan atau stimulus supaya pertumbuhan di kedua sektor tersebut membaik dan menyerap lebih banyak tenaga kerja,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprakirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1% selama 2024 dan 5,2% pada 2025, sesuai dengan perkembangan fiskal dan moneter yang masih positif hingga kuartal III/2024.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di atas 5% pada kuartal III/2024. Dia mengungkapkan, angka pastinya akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2024.

"Dengan perkembangan perekonomian yang kita pantau dan kita prediksi hingga akhir tahun 2024, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1%," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2024).

Bendahara negara itu menjelaskan keyakinan tersebut berdasarkan perkembangan konsumsi rumah tangga yang masih terjaga secara positif khususnya kelas menengah atas sehingga diyakini akan mendorong aktifitas manufaktur dan perdagangan.

Namun, realisasi ekonomi secara setahun penuh baru akan terekam dan diumumkan oleh BPS pada Februari tahun depan. Apakah target pemerintah akan tercapai?

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024 mendatang. Ini merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek Singapura.

Prabowo sore ini memanggil Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Hadad dan Wakilnya Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang untuk persiapan peluncuran Danantara. Peluncuran Danantara sendiri dipercepat sehari karena Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri mulai tanggal 8 November.

Ditemui usai rapat, Muliaman dan Djenod mengkonfirmasi peluncuran akan dilakukan pada 7 November 2024 dan dilakukan di Kantor Danantara, Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat.

"Jadinya tanggal 7 ya, di Kantor Danantara," kata Muliaman usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Sementara itu, Djenod menegaskan Prabowo akan hadir dalam peluncuran Danantara. "Beliau hadir," tegasnya.

Ditanya soal regulasi pembentukan Danantara, Djenod bilang pemerintah akan fokus meluncurkan Danantara terlebih dahulu. Paralel dengan itu, regulasi yang mendasari Danantara akan dibentuk pemerintah.

"Ya ini lagi disiapkan semuanya, ngebut lah ini. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ujar Djenod.

(hal/hns)

Kampar: Kabar gembira dari dunia konservasi di Provinsi Riau. Seekor anak Gajah Sumatra (Elephas Maximus Sumatranus) berjenis kelamin betina telah lahir dari pasangan Gajah binaan 'Robin' dan induk bernama 'Ngatini' di Taman Wisata Alam Buluh Cina sekitar pukul 00.50 WIB, Senin, 4 November 2024.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Genman Suhefti Hasibuan mengatakan pihaknya telah turun ke lokasi didampingi Dokter Hewan Rini Deswita dan para mahout untuk melakukan pengecekan kesehatan. Selain itu tim juga melakukan pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penambah darah, dan nafsu makan.

"Anak Gajah berjenis kelamin betina dengan berat sekitar 104 kg serta ukuran lingkar dada 112 cm dan tinggi bahu 83 cm terlihat sehat dan mulai menyusu pada induknya. Sang Induk Ngatini, yang saat ini berumur 24 tahun juga terlihat sehat dan bersemangat menyantap makanan yang telah disiapkan para mahout untuknya," kata Genman, Selasa, 5 November 2024.

Baca juga: Menjaga Kelestarian, Elang Jawa Dilepasliarkan di Gunung Halimun Salak

Ia menjelaskan, seluruh pihak berkepentingan yang konsen terhadap kelestarian satwa gajah menyambut gembira kabar ini. Apalagi kelahiran satwa dilindungi dan binaan ini memang telah lama dinantikan.
Genman mengungkapkan, dengan berhasilnya kehamilan sampai satwa melahirkan cukup menunjukkan bahwa TWA Buluh Cina sebagai salah satu kawasan konservasi di Provinsi Riau, masih cukup kondusif untuk mendukung kehidupan dan kelestarian satwa liar yang dilindungi.

"Kelahiran gajah ini merupakan bentuk komitmen serius Balai Besar KSDA Riau dalam berupaya melestarikan Gajah Sumatra di Indonesia," jelasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MEL)