Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Basuki mendapat gaji dan tunjangan baru.

Penunjukan Basuki menjadi Kepala OIKN tersebut melanjutkan statusnya usai sebelumnya sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN terhitung sejak Juni, menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Usai mengembang jabatan baru tersebut, Basuki bakal mendapat hak keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Adapun rinciannya, hak keuangan mencapai Rp172,71 triliun itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan. Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN juga bakal dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional. Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Sementara itu, gaji Basuki Hadimuljono saat menjadi Menteri sendiri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000. Di mana, gaji pokok Menteri Negara sebesar Rp5,04 juta serta tunjangan Rp13,6 juta.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11).

Pengangkatan Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151/P tahun 2024 yang ditekan pada 4 November.

Basuki menggantikan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN periode 2022-2027, yang mengundurkan diri.

Dengan pelantikan ini, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki Hadimuljono saat menjabat sebagai kepala OIKN?

Basuki Hadimuljono kini menerima gaji sebesar Rp172,7 juta per bulan sejak menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), naik signifikan dari penghasilannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang berada di angka Rp18,6 juta per bulan.

Kenaikan gaji ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2023 dan mengatur besaran gaji dan fasilitas bagi pimpinan OIKN sejak tanggal pelantikan.

Rincian gaji Kepala OIKN dalam lampiran perpres ini menunjukkan komponen penghasilan yang cukup besar.

Basuki menerima gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat sebesar Rp648 ribu, tunjangan jabatan Rp13,6 juta, dan tunjangan kinerja mencapai Rp153,42 juta. Jika dijumlahkan total gaji mencapai Rp172,7 juta per bulan.

Selain itu, Kepala OIKN juga mendapatkan fasilitas dana operasional senilai Rp178 juta per bulan, menambah tunjangan yang disesuaikan dengan tanggung jawab besar yang diemban.

Tak hanya itu, kepala OIKN juga memperoleh berbagai fasilitas, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan yang ditanggung negara.

Sebelum menduduki posisi ini, sebagai menteri PUPR, Basuki menerima gaji yang diatur berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara.

Besaran gaji menteri tersebut terdiri dari gaji pokok Rp5,04 juta dan tunjangan jabatan Rp13,6 juta, sehingga totalnya sekitar Rp18,6 juta per bulan, belum termasuk tunjangan operasional yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA – Basuki Hadimuljono memastikan bakal dilantik untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

“Saya dilantik jadi Kepala OIKN, undangannya begitu. Namun untuk wakilnya belum ada,” tandas Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

Untuk diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

Menurut beleid di pasal 5 Ayat 4, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menunjuk Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan olehMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Minggu (27/10).

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo.

Namun, Prasetyo belum mengungkap jadwal pelantikan Basuki sebagai Kepala OIKN dan sosok Wakil OIKN yang akan mendampingi Basuki.

Di sisi lain, Prasetyo menegaskan Prabowo berkomitmen agar pembangunan IKN terus dilanjutkan di bawah kepemimpinannya.

Ia pun mengungkap rencana pembangunan IKN di bawah komando Prabowo dalam 4 tahun ke depan.

"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif," tutur dia.

Kendati demikian, Prasetyo tak menjelaskan secara rinci bagaimana strategi pembangunan IKN dalam 4 tahun ke depan tersebut.

"Dibangun secepat-cepatnya," ujar dia.

Sebelumnya, Basuki juga mengaku dirinya telah diminta untuk menjabat sebagai OIKN setelah purnatugas dari jabatan Menteri PUPR.

"Ini saya bukan mau mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi saya di OIKN," katanya di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10)

"Sekarang sedang diurus bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Bisnis.com, MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

Untuk diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

Menurut beleid di pasal 5 Ayat 4, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan harapan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelum pensiun. Jokowi berharap eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif, bukan hanya Plt.

Terlepas dari itu, Raja Juli mengatakan yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah pak [residen Prabowo Subianto, namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan kepada mantan Presiden Joko Widodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala OIKN definitif," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Raja Juli kembali menekankan bahwa semuanya adalah hak prerogatif presiden, termasuk keputusan pengganti dirinya sebagai Wakil Kepala OIKN. Ia hanya berharap keputusan dapat dilakukan sesegera mungkin agar OIKN bisa kembali bekerja dengan cepat.

"Sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif pak presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai Plt Wakil Kepala OIKN. Saya berharap sesegera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat," tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kata Raja Juli, penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN setelah pertama kali perlu berkonsultasi dengan DPR RI.

"Untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh presiden, namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini," tuturnya.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan groundbreaking tahap VIII Ibu Kota Nusantara (IKN) akan digelar usai penutupan PON XII Aceh - Sumut pada Jumat 20 September mendatang.

Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menutup PON 2024 terlebih dahulu, sebelum memimpin langsung seremonial peletakan batu pertama proyek milik investor di IKN.

"Jadwal awal, setelah penutupan PON, Bapak Presiden mau ke sana (IKN), nanti kalau Bapak kesana, ada groundbreaking, ada peresmian," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Targetnya ada 8 pelaku usaha yang menjadi investor baru IKN pada groundbreaking tahap 8 di September 2024. Adapun 2 di antaranya merupakan badan usaha dari investor asing.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Wakil kepala OIKN, Raja Juli Antoni menyebutkan total investasi dari kedua investor asing yang berasal dari China dan Australia diperkirakan mencapai Rp650 miliar.

"Kalau Pak Presiden datang ke IKN nanti (melakukan groundbreaking), sudah kita siapkan ada 2 investor asing. Dari China Rp500 miliar, dan ada Australia Rp150 miliar," tambahnya.

Raja Juli merinci salah satu perusahaan akan berinvestasi ke IKN yaitu Delonix Group, yang akan membangun mal, hotel, hingga apartemen dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.

Sedangkan perusahaan Australia berinvestasi melalui Australian Independent School untuk membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melaporkan total investasi yang masuk ke IKN sudah tembus Rp56,2 triliun dari seremonial groundbreaking yang diselenggarakan sejak groundbreaking tahap 1-7.

Investasi dari badan usaha ke IKN itu meliputi berbagai sektor, terdiri dari 6 proyek di bidang kesehatan, sektor kesehatan 3 proyek, ritel dan logistik 10 proyek, hotel 8 proyek.

Selain itu sektor energi dan transportasi ada 2 proyek, sektor perkantoran dan perbankan 14 proyek, hunian dan area hijau 9 proyek, serta media dan teknologi 3 proyek. Proyek-proyek tersebut merupakan pembiayaan dari luar APBN.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan mangkrak di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam foto yang diunggah Raja di akun media sosialnya, tampak Presiden Jokowi dan Prabowo berdiri bersampingan menatap pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana hitam. Prabowo dan Jokowi tampak hangat berbincang di Kawasan Sumbu Kebangsaan seraya menghadap ke pembangunan Gedung Kemenko di IKN.

“Pak Prabowo menegaskan bahwa beliau sebagai presiden terpilih akan meneruskan bahkan menuntaskan pembangunan IKN,” jelas Raja Juli di Akun Instagram miliknya, Senin (12/8/2024).

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Grace Natalie juga sempat memastikan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi.

Namun demikian, Grace menyebut bahwa proses penyelesaian pembangunan IKN tidaklah instan. Untuk merealisasikan proyek tersebut dibutuhkan setidaknya 15 hingga 20 tahun ke depan.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah memberikan pernyataan politik yang jelas dan tegas, keduanya memberikan dukungan penuh pada pembangunan IKN,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Adapun saat ini pembangunan IKN masih difokuskan pada sarana dan prasarana dasar penunjang pelaksanaan pemerintahan. Beberapa yang telah dibangun mulai dari Istana Presiden hingga hunian bagi para ASN.

Dalam kabar terbarunya, Istana Presiden di IKN disebut telah mencapai 92,3%. Sedangkan, k progres gedung Kemensetneg saat ini telah mencapai 86,6%.

Sementara itu, konstruksi Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) secara rata-rata telah mencapai 78,62%. Perinciannya, progres Kemenko 1 mencapai 85,1%, Kemenko 2 mencapai 49,2%, Kemenko 3 mencapai 88,4% dan Kemenko 4 mencapai 91,8%. Terakhir, sumbu kebangsaan yang menjadi lokasi upacara IKN dilaporkan telah mencapai 100%.

Isu masa depan proyek IKN Nusantara bakal berlanjut atau mangkrak di tangan Prabowo-Gibran menjadi polemik.

Bukan tanpa alasan, wacana program pemerintahan ke depan memang diketahui bakal menyedot anggaran yang sangat besar. Mulai dari menyelenggarakan program makan bergizi gratis, membangun 3 juta rumah hingga komitmen melanjutkan proyek IKN.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, lantas mempertanyakan kesanggupan pemerintah ke depan untuk dapat melanjutkan proyek prestisius tersebut.

Oleh karena itu, Tauhid menyebut puluhan PSN yang baru-baru ini ditetapkan untuk tetap dilanjutkan pada masa kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu dilakukan evaluasi ulang.

“Harus di evaluasi ya, mana yang perlu ditindaklanjuti mana yang tidak. Jadi, tak bisa dipaksakan juga. Karena contohnya misalnya 32 PSN jalan tol, ini membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang,” kata Tauhid kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).