JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konversi subsidi energi dari skema subsidi barang menjadi subsidi langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan, pihaknya memang belum membahas konversi subsidi ini dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Namun, konversi tersebut tengah dipertimbangkan menjadi salah satu skema yang memungkinkan.

"Kita belum sampai membahas itu, tapi itu memang salah satu program yang akan kita analisa dengan lebih mendalam untuk memberi masukan kepada pemerintah. Karena pemerintah pun sekarang saat ini sedang membahas hal itu," kata Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mari menuturkan, DEN akan berkontribusi dengan memberikan masukan dari berbagai skema subsidi, termasuk konversi subsidi energi menjadi BLT, untuk dikaji pemerintah lebih lanjut.

Menurutnya, pengkajian diperlukan untuk melihat dampak dari kebijakan, baik dampaknya terhadap tingkat inflasi, daya beli, industri, dan dampak terhadap APBN.

"Ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisis opsi mana yang paling baik dan kapan dilakukan? Apakah sekaligus? Apakah bertahap? Itu semua kan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dan inilah yang saya pikir sedang dilakukan oleh pemerintah, dan kita pada posisi memberikan masukan," tutur Mari.

Menurut Mari, konversi subsidi harus melihat tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah secara tepat sasaran.

Ia menyebut, subsidi mungkin saja tidak bisa hanya diberikan kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, melainkan juga kepada masyarakat rentan miskin dan kelas menengah yang jumlahnya menurun.

"Apakah itu melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi? Atau diberi bantuan langsung? Atau kombinasi? Jadi ini masih harus dikaji opsi-opsinya. Karena ini semua juga ada dampaknya, dan program stimulus seperti apa untuk mempertahankan daya beli sampai kita bisa meningkatkan pertumbuhan," jelas dia.

Lebih lanjut Mari menuturkan, DEN hanya memiliki tugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi.

Adapun kebijakan strategis terkait subsidi tetap ditentukan oleh Presiden Prabowo dan kementerian terkait.

DEN kata dia, akan membantu analisa untuk melihat dampaknya secara lebih menyeluruh.

"(Pembahasan di DEN soal subsidi itu juga) Belum, belum (ada). (Saran kebijakan) pun belum. Kita sedang melakukan kajian, itu untuk memberi masukan kepada pemerintah," jelas Mari.

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti berencana mengganti penyebutan nama kementeriannya dengan Kementerian PDM ketimbang Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah). Hal ini mempertimbangkan penyebutannya yang dinilai lebih mudah dibandingkan Kemendikdasmen yang banyak digunakan sekaran ini.

"Sepertinya akan lebih mudah jika menyebutnya dengan Kementerian PDM ya, dari pada Kemendikdasmen, Tapi nanti coba kita pertimbangkan lagi," kata Mu'ti di sela-sela silaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Di hadapan sekitar 35 pemimpin redaksi atau petinggi media, Mu'ti mengatakan jika ia akan melakukan sejumlah perubahan kebijakan pendidikan di masa kepemimpinannya. Baik itu perubahan yang bersifat perbaikan hingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang benar-benar baru.
Menurut Mu'ti, perubahan kebijakan dalam pergantian menteri merupakan sebuah keniscayaan. "Ini sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari. Sama seperti di media, kalau ganti pemred tentunya ada perubahan. Kalau sama untuk apa diganti?" kata Mu'ti

Hanya saja, seberapa besar perubahan itu yang perlu menjadi perhatian. "Intinya yang sudah baik dasar-dasarnya akan kita lanjutkan, yang belum baik akan dievaluasi," kata Mu'ti.

Namun ia menegaskan, bahwa kebijakan yang akan dijalankan di era kepemimpinannya ini akan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi sebagai pembantu Presiden, apa yang kami lakukan mengacu pada program Pak Prabowo Asta Cita," kata Mu'ti.

Baca juga: Akui Bakal Ada Perubahan Kebijakan, Mendikdasmen: Kalau Sama Buat Apa Ganti Menteri?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pesawat Trigana Air PK YSC jenis Boeing 737-300 sekitar pukul 11. 30 WIT di Bandara Sentani, Papua.

"Semua kru dan penumpang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya diterbangkan ke tujuan yaitu Wamena dengan pesawat lain yaitu PK YRA," kata Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan pesawat Trigana Air tujuan Sentani (DJJ)-Wamena (WMX) yang sedang membawa 121 penumpang dan 8 orang crew on board mengalami insiden keluarnya percikan api asap tebal dari mesin sebelah kanan tidak lama setelah pesawat melakukan Pushback dan Start Engine.

Namun karena panik, ada penumpang yang langsung membuka pintu darurat (tengah dan depan) sebelah kiri untuk kemudian menyelamatkan diri. Akibatnya terdapat empat orang penumpang mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh Balai Karantina Kesehatan.

Di luar itu, Lukman mengaku petugas Bandara Sentani dengan cepat melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi setelah menerima laporan tersebut. Saat ini semua penumpang di evakuasi dan selanjutnya diterbangkan ke Bandara Wamena dengan pesawat Trigana Air lainnya yaitu PK YRA.

"Saat ini pesawat Trigana Air yang mengalami insiden sudah dilakukan towing ke apron dan parkir di parking stand R2. Pihak KNKT yang berada di Sentani tengah melakukan investigasi," kata Lukman.

(fdl/fdl)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Emiten cat PT Avia Avian Tbk (AVIA) akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024. Melansir dari keterbukaan informasi BEI, aksi korporasi tersebut berdasarkan hasil keputusan Sirkuler Direksi PT Avia Avian pada 1 November lalu.

Sekretaris Perusahaan Hera Septi Astuti menyatakan, "Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim sebesar Rp681,48 miliar untuk tahun buku 2024."

Nantinya, pemegang saham AVIA akan mendapatkan Rp11,- (sebelas rupiah per saham). Adapun dana dividen tersebut diambil dari laba tahun berjalan Perseroan. Diketahui, berdasarkan laporan keuangan yang telah dirilis, PT Avia Avian membukukan laba bersih Rp1,16 triliun pada kuartal III 2024. Angka ini naik 1,76% dari periode sebelumnya Rp1,14 triliun.

Investor yang berhak menerima dividen adalah pemegang saham AVIA yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan paling lambat 14 November pukul 16.00 WIB.

Untuk lebih jelasnya, berikut jadwal pembagian dividen interim PT Avia Avian Tbk (AVIA).

• Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 12 November
• Cum dividen di pasar tunai: 14 November
• Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 13 November
• Ex dividen di pasar tunai: 15 November 2024.
• Record date: 14 November
• Pembayaran dividen interim: 21 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan menghadirkan dokter keliling jika memenangi Pilkada Jakarta 2024.

Janji ini diungkapkan Ridwan Kamil saat kampanye di Koja, Jakarta Utara dan mendengar curhatan warga Koja, Jakarta Utara yang mengidap stroke, Selasa (5/11/2024).

“Ada warga yang kena stroke. Itu yang jadi nanti program dokter keliling ya. Kemudian, bisa datang memberikan pengobatan dan lain sebagainya,” ujar Ridwan Kamil.

Dalam kampanyenya itu, mantan gubernur Jawa Barat ini terlihat beberapa kali menyalami dan berbincang dengan lansia yang tinggal di wilayah itu.

“Jadi tadi sambil jalan itu selalu warga itu curhat, sambil curi-curi salam, curi-curi selfie. Kalau dari kakek-kakek tadi merasa kartu lansia dia enggak dapat,” kata Ridwan Kamil.

Dalam blusukan kali ini, Ridwan Kamil ditemani mantan calon wakil gubernur Jakarta, Sylviana Murni.

Selain mendengarkan curhatan warga, Ridwan juga menyediakan paket sembako murah yang bisa didapatkan warga setempat. Sembako ini berupa beras, teh, gula, dan minyak goreng 1 liter.

“Kami juga membuat tebus murah (sembako), tapi enggak buat jual beli. Tapi dibuat game dulu ya,” ucap dia.

Karena keterbatasan waktu, Ridwan Kamil tidak bisa menyaksikan permainan sederhana yang disiapkan agar masyarakat bisa mendapatkan sembako.

Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa sembako ini ditaruh di atas aspal berlapis baliho berwarna biru muda. Beberapa warga sudah berdiri berjajar ke samping di belakang sembako.

Selain sembako murah, terlihat juga sejumlah warga yang tengah memeriksa kesehatan mereka dengan sejumlah tenaga medis relawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Nilai tukar rupiah menguat tipis pada perdagangan Selasa (5/11). Mengutip Bloomberg, Selasa (5/11), Rupiah di pasar spot hari ini ditutup pada posisi Rp 15.748 per dolar AS, menguat terbatas 0,03% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.752 per dolar AS.

Penguatan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian hasil pemilihan presiden (Piplres) Amerika Serikat (AS).

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mencermati, penguatan tipis rupiah pada Selasa (5/11) sejalan dengan ketidakpastian hasil pemilu yang membuat dolar AS melemah. Ketidakpastian atas hasil pemilihan presiden AS menyebabkan para pedagang melepas beberapa posisi Trump Trade mereka.

“Faktor ketidakpastian hasil Pilpres AS ini membuat rupiah menguat tipis,” ujar Sutopo kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Jajak pendapat terkini menunjukkan bahwa persaingan antara Kamala Harris dan Donald Trump lebih ketat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Perhatian pasar juga terfokus pada partai mana yang akan mengendalikan Kongres karena sapu bersih dapat memicu perubahan signifikan dalam kebijakan pengeluaran dan pajak.

Selain faktor politik, dolar AS dipengaruhi langkah Federal Reserve (The Fed) yang diantisipasi akan mengumumkan pemotongan suku bunga sebesar 25 bps, pada Kamis (7/11).

Pasar juga memperkirakan kemungkinan pemotongan suku bunga 25 bps lagi pada bulan Desember.

Dari domestik, Sutopo melihat, perekonomian Indonesia yang sedikit lebih baik tidak cukup menjadi bantalan bagi rupiah.
Seperti diketahui, PDB Indonesia kuartal ketiga 2024 hanya tumbuh 1,5% qoq, di bawah perkiraan pasar sebesar 1,6% qoq, dan lebih rendah dibandingkan kenaikan kuartalan tertinggi tahun ini sebesar 3,79% pada kuartal kedua lalu.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, nilai tukar rupiah bersama beberapa mata uang Asia lainnya cenderung menguat hari ini terhadap dolar AS karena didukung optimisme perekonomian China.

Data terbaru menunjukkan PMI Jasa China meningkat melebihi ekspektasi pada bulan Oktober 2024, menandakan pemulihan sektor jasa di negara tersebut.
Selain itu, pemerintah memberikan sinyal untuk penambahan stimulus kepada pemerintah lokal di China.

”Kedua hal tersebut memberikan sentimen positif bagi pemulihan perekonomian China ke depannya, sehingga bursa Asia cenderung menguat," kata Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Josua menuturkan, pergerakan rupiah pada Rabu (6/11) akan sangat bergantung pada perkembangan hasil pemilu AS.
Adapun proyeksi hasil pemilu AS akan diumumkan pada Rabu (6/11) pagi waktu Indonesia.

Menurut Sutopo, jika Donald Trump terpilih sebagai Presiden baru AS, maka kemungkinan rupiah akan melemah di hari Rabu. Sebaliknya, terpillihnya Kamala Harris diperkirakan dapat mendorong penguatan rupiah.

"Pasar mungkin cukup volatil mengingat adanya pemilu dan keputusan suku bunga The Fed pekan ini,” imbuhnya.

Sutopo memperkirakan, Rupiah akan diperdagangkan pada kisaran Rp 15.700 – Rp 15.850 per dolar AS di perdagangan Rabu (6/11).

Sedangkan, Josua memproyeksi rupiah akan bergerak di rentang Rp 15.650 – Rp 15.800 per dolar AS pada perdagangan Rabu (6/11).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta melaporkan ada dua ruas jalan yang tergenang banjir imbas derasnya air hujan yang turun pada Selasa (5/11/2024) sore.

Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Jakarta, Michael Sitanggang menuturkan, dua wilayah tersebut yakni di Mampang dan Kebayoran Baru.

"Terdapat genangan di dua ruas jalan, satu Jalan Kemang Utara IX, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 30 sentimeter," ucap Michael dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Wilayah kedua yakni di Jalan Dharmawangsa Raya, Kelurahan Pulo, Kecamayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air 60 sentimeter.

"Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk penyedotan genangan," ucapnya.

BPBD memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Para lurah dan camat setempat juga ikut memonitor penyedotan.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tutur dia.

BPBD mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan di musim penghujan.

Michael meminta warga segera hubungi nomor telepon 112 dalam keadaan darurat. Layanan ini bersifat gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi nasional, dukungan dari perusahaan pembiayaan ini akan sangat jelas karena nilai asetnya sudah lebih dari Rp500 triliun

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong industri usaha pembiayaan semakin berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap melindungi kepentingan konsumen.

“Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi nasional, dukungan dari perusahaan pembiayaan ini akan sangat jelas karena nilai asetnya sudah lebih dari Rp500 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman di Jakarta, Selasa.

Industri usaha pembiayaan terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, fintech peer to peer lending, lembaga keuangan mikro dan usaha pergadaian serta dua usaha pembiayaan baru yang menjadi tugas OJK yaitu usaha bulion dan koperasi open loop.

Hal itu disampaikan Agusman dalam kegiatan edukasi keuangan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (4/11).

Menurut dia, OJK akan mengarahkan industri usaha pembiayaan semakin tumbuh berkontribusi terhadap perekonomian nasional seperti yang sudah dicapai oleh industri perusahaan pembiayaan yang pada posisi September 2024, piutang pembiayaan meningkat 9,39 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp501,78 triliun.

OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 Pada Maret 2024, yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Melalui berbagai strategi dan program kerja yang tercakup dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, OJK bertekad untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan industri usaha pembiayaan.

Agusman menuturkan satu kegiatan usaha lain yang menjadi tambahan tugas OJK adalah pengaturan dan pengawasan koperasi di sektor keuangan atau sering disebut koperasi open loop. atau koperasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman di luar anggotanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan kepada mahasiswa tentang pentingnya menyikapi maraknya penawaran praktik buy now pay later (BNPL) di perbankan dan perusahaan pembiayaan secara bijaksana.

“Yang sekarang populer di masyarakat termasuk mahasiswa adalah Buy Now Pay Later. BNPL itu mirip kartu kredit tapi ini pakai HP itu masalahnya. Pakai HP dibeli sekarang bayar nanti gitu. Malah sampai lupa bayar. Bayar nanti-nanti aja gitu. Akibatnya malah jadi catatan kredit bermasalah dan masuk catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan,” ujarnya.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah database yang menunjukkan catatan pinjaman masyarakat di sektor keuangan. Jika masyarakat tidak membayar pinjamannya, maka akan masuk dalam catatan dan tidak bisa lagi meminjam di bank atau perusahaan pembiayaan lain.

Ia mengatakan, maraknya BNPL bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya sejalan dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi sehingga pinjaman bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui telepon genggam. Nilai pinjaman BNPL terbesar berasal dari perbankan sekitar Rp18 triliun, sementara di perusahaan pembiayaan sekitar Rp8 triliun.

OJK berharap melalui kegiatan OJK Mengajar dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman civitas academica mengenai perusahaan pembiayaan terutama peran dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko," bunyi paparan Amran.

Amran sebelumnya menegaskan pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi, agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk program pemerintahan selanjutnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

Ia pun mengatakan Indonesia bercita-cita menjadi pemasok pangan global pada 2033. Karenanya, peningkatan produksi pangan menjadi sangat penting. Dengan begitu impor pangan yang sempat meningkat karena fenomena El Nino bisa ditekan.

Ia pun telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pengusaha Vietnam berinvestasi peternakan sapi perah di Indonesia.

"Yang kedua, ada investor dari Vietnam untuk sapi perah," kata Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Amran menyebut Kementan akan mengawal agar proses investasi itu berjalan dengan mudah. Kendati, Amran masih enggan membocorkan nilai total dari rencana investasi tersebut.

"Nanti kami sampaikan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.