Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.748 per dolar AS pada Selasa (5/11) sore. Mata uang Garuda menguat 4 poin atau 0,03 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.766 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang melemah 0,14 persen, baht Thailand menguat 0,30 persen, yuan China melemah 0,10 persen, peso Filipina menguat 0,06 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,19 persen.

Dolar Singapura menguat 0,11 persen dan dolar Hong Kong terpantau melemah 0,01 persen pada penutupan perdagangan sore ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,10 persen, poundsterling Inggris menguat 0,13 persen, dan franc Swiss menguat 0,09 persen.

Dolar Australia menguat 0,46 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,12 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan rupiah menguat tipis didukung oleh data PMI China yang lebih kuat dari perkiraan.

"Namun, tertekan oleh data PDB Indonesia Q-3 yang sedikit lebih lemah dari perkiraan. Dolar AS sendiri terpantau range-bound, investor cenderung wait and see menjelang pilpres AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) angkat bicara soal anggaran program 3 juta rumah yang disebut bakal mencapai Rp750 triliun.

Saat dikonfirmasi, Ara tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pernyataan tersebut. Pasalnya, dirinya juga mengaku hingga saat ini rumusan anggaran untuk pelaksanaan program 3 juta rumah masih dalam tahap perumusan.

“Ya nanti hitungannya [program 3 juta rumah apakah benar Rp750 triliun] kita komprehensifkan lah kita diskusikan,” kata Ara saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/11/2024) malam.

Namun demikian, Ara memang memberi sinyal bahwa anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah tidak akan sedikit. Oleh karena itu, dirinya mencanangkan sinergi bersama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan program tersebut.

Di samping itu, dirinya juga bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Makannya kalau kita tidak melakukan efisiensi tak melakukan gotong royong, [serta meminimalisir yang] tak tepat sasaran. Sekarang begitu banyak yang tak tepat sasaran, banyak yang tak terpakai. Nah, makannya sekarang ya saya harus kreatif saya kan tidak mau pasrah ya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait, Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan pangan Indonesia, di luar sektor perkebunan, terus mengalami defisit yang semakin besar setiap tahunnya.

Pengamat Pertanian dari CORE, Eliza Mardian, mencatat bahwa pada tahun 2001 defisit neraca perdagangan komoditas pangan (di luar perkebunan) mencapai US$ 1,8 miliar. Angka ini terus meningkat hingga mencapai US$ 23 miliar pada tahun 2023.

"Semakin besar mengimpor sementara ekspornya tidak diimbangi, maka defisitnya akan bertambah dalam," ujar Eliza kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Eliza menjelaskan bahwa defisit neraca perdagangan yang semakin tinggi mencerminkan ketergantungan Indonesia pada barang impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

Hal ini dianggap sangat memprihatinkan karena pangan merupakan komoditas strategis dan politis.

Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Eliza menyarankan pemerintah untuk mengurangi impor atau meningkatkan ekspor.

“Kurangi impornya atau genjot ekspornya lebih,” tegasnya.

Namun, ia juga menyoroti kelemahan daya saing produk pangan lokal di pasar global. Kelemahan ini disebabkan oleh adanya berbagai pembatasan dari negara lain yang menetapkan standar ketat, seperti sanitasi dan traceability, yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar petani Indonesia.

“Oleh karena itu, yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan mengurangi impor dan terus meningkatkan produktivitas lokal,” tambah Eliza.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas tersebut, Eliza merekomendasikan agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur mendasar yang krusial, seperti irigasi, riset, dan inovasi dalam pengembangan varietas tanaman dengan produktivitas tinggi.

Selain itu, penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai untuk mayoritas petani berlahan sempit, serta manajemen hama dan penyakit, juga perlu diperhatikan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT GoToGojekTokopedia Tbk atau GoTo mencatat EBITDA yang disesuaikan atau adjusted EBITDA senilai Rp 137 miliar di kuartal ketiga tahun 2024. Ini merupakan angka EBITDA yang disesuaikan kuartalan tertingginya sepanjang sejarah perusahaan. Pada periode yang sama tahun lalu adjusted EBITDA GoTo tercatat masih rugi Rp 559 miliar.

Dari aspek kerugian periode berjalan, hingga sembilan bulan 2024 GoTo mencatat angka Rp 1,7 triliun dengan catatan menggunakan angka reported. Angka itu turun dari rugi periode berjalan periode sama tahun lalu yakni Rp 2,4 triliun.

Direktur Utama GOTO, Patrick Walujo, berharap kinerja ini bisa tetap dipertahankan pada kuartal keempat 2024. Selain itu, ia mengatakan EBITDA Fintech yang disesuaikan hampir impas.

Pada kuartal ketiga 2024, EBITDA Fintech yang disesuaikan masih minus Rp 65 miliar. Patrick menilai lini fintech melalui Goto Financial jadi salah satu segmen dengan pertumbuhan yang cepat.

“EBITDA Fintech yang disesuaikan hampir impas dan diperkirakan capai positif setahun lebih cepat dari pedoman awal,” kata Patrick, Senin, 4 November 2024.

Patrik menjelaskan, kinerja GoTo yang kuat ini ditopang oleh pertumbuhan pengguna bulanan yang mencapai 21 persen secara year on year (yoy) di seluruh ekosistem GoTo. Beberapa produk yang mendorong jumlah pengguna, kata dia yakni GoFood, GoCar, GoRide, GoTransit, hingga GoFood Pas.

Selain itu, ia mengatakan akan memperkuat wallet share melalui produk premun yang menyasar segmen menengah ke atas. Lalu, memperkuat cross selling untuk layanan pinjaman secara bertanggung jawab. Hal itu, kata dia, diperkuat dengan optimisasi beban biaya.

Selanjutnya, gross transaction value atau GTV inti Grup meningkat 74 persen menjadi Rp72,0 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara GTV Grup naik 37 persen YoY menjadi Rp137,4 triliun. Pendapatan bruto tumbuh 34 persen secara yoy menjadi Rp4,7 triliun.

Sebagai informasi, EBITDA yang disesuaikan merupakan pengukuran keuangan non-PSAK. Patrick menilai metrik kinerja EBITDA yang disesuaikan lebih mencerminkan kinerja operasional GoTo.

Jakarta: PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) menyediakan kemudahan untuk nasabah yang ingin menikmati liburan, termasuk ke destinasi Korea Selatan. Mulai dari tahap perencanaan liburan sampai saat liburan, Hana Bank berkomitmen untuk mendampingi nasabah dengan solusi perbankan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Jelang musim liburan akhir tahun, Hana Bank menggandeng organisasi perwakilan Korea Selatan dalam bidang pariwisata Korea Tourism Organization (KTO). Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama Hana Bank, Jong Jin Park dan Executive VP International Tourism KTO, Lee Hak Ju di Jakarta.

“Hana Bank dan KTO akan berkolaborasi mempromosikan kunjungan ke Korea Selatan. Melalui kerja sama ini, Hana Bank berkomitmen untuk memberikan nilai lebih bagi nasabah kami, memastikan perjalanan mereka ke Korea Selatan menjadi pengalaman yang tak terlupakan,” kata Jong Jin Park dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 November 2024.
Salah satu partisipasi Hana Bank melalui layanan perbankan digitalnya, LINE Bank by Hana Bank (LINE Bank) dalam Health & Wellness Festival di Central Park, Jakarta, 1-3 November 2024. Acara tersebut menghadirkan konsultasi beauty, health, dan wellness, pengalaman kecantikan dan kesehatan, talkshow, promosi, serta games.

“Kerja sama dengan Hana Bank adalah langkah strategis untuk menarik lebih banyak wisatawan Indonesia ke Korea Selatan. Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap dapat membuka lebih banyak kesempatan masyarakat Indonesia untuk menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Korea Selatan,” kata Lee Hak Ju.

Baca juga: Mudah! Ini Syarat dan Cara Buka Rekening Mandiri secara Online

LINE Bank akan menyediakan beragam produk dan layanan yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dalam perjalanan nasabah ke Korea Selatan. Produk dan layanan tersebut, yaitu tabungan dan deposito dengan bunga hingga tujuh persen, serta pinjaman tanpa agunan (KTA) dengan proses yang mudah dan cepat.

Selain itu, LINE Bank menyediakan layanan kartu debit VISA contactless yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tarik tunai maupun belanja. LINE Bank juga menawarkan promo Year End Surprise (YES), dengan transaksi Kartu Debit & QRIS, nasabah dapat menikmati cashback sampai dengan Rp1 juta.

Menurut data KTO, ada 11 juta wisatawan asing yang mengunjungi Korea Selatan pada 2023, 250 ribu di antaranya dari Indonesia. Angka tersebut masih belum melampaui angka sebelum pandemi sehingga, KTO memprediksi wisatawan Indonesia ke Korea Selatan akan meningkat hingga 300 ribu pada 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Jasa Raharja berhasil meraih penghargaan sebagai “Indonesia Best Social Insurance 2024 for Strengthening Quality Services toward Financial Performance Excellence” kategori Social Insurance, dalam ajang Indonesia Best Insurance Awards 2024. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan Jasa Raharja, Bayu Rafisukmawan di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bayu menyampaikan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan sosial yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Jasa Raharja tidak hanya berfokus pada stabilitas keuangan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan asuransi sosial yang andal dan efektif,” ujarnya.

Penghargaan dari Warta Ekonomi ini, yang diperoleh di ajang Indonesia Best Insurance Awards 2024, menjadi pendorong semangat bagi Jasa Raharja untuk terus mengembangkan layanan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Tentunya kolaborasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global merupakan hal yang sangat penting. Industri asuransi harus tangguh dan mampu berkontribusi pada perekonomian nasional melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan,” tambah Bayu.

Indonesia Best Insurance Awards 2024 dilaksanakan oleh Warta Ekonomi guna mendorong industri asuransi untuk terus berinovasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas dengan kualitas pelayanan lebih baik. Dengan demikian, diharapkan industri ini mampu menunjukkan potensi dalam berbagai kondisi di segala situasi ekonomi global yang menantang untuk terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghapus tagih kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN.

Ia bilang, aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait kebijakan tersebut sedang digodok pemerintah.

"Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hal ini sedang disusun, dan yang pasti semangatnya sejalan dengan tujuan untuk memberikan dukungan penuh," ujar Erick dalam keterangannya dikutip Selasa (5/11/2024).

Menurut Erick, payung hukum hapus tagih kredit UMKM sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah, sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Ia menuturkan, BUMN memiliki peran penting dalam pemberian kredit usaha rakyat. Penyaluran kredit bank-bank pelat merah mencapai Rp 1.000 triliun, setara 92 persen dari total penyaluran kredit usaha rakyat secara nasional.

Hingga saat ini, kredit macet segmen UMKM di bank-bank BUMN pun tercatat mencapai Rp 8,7 triliun.

Dia bilang, kebijakan hapus tagih kredit bagi para petani, nelayan dan pelaku UMKM ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Jadi kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci, misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan," kata dia

"Selanjutnya, usulannya, apakah 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record 5 tahun kalau bisa bukan 2 tahun karena kalau 2 tahun terlalu cepat," imbuh Erick.

Menurutnya, hapus tagih kredit ini merupakan stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat dan UMKM yang sedang terpukul. Harapannya, dengan keringanan hapus tagih kredit, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali tergenjot.

"Ini bagian stmulus yang kita dorong, apalagi kita tahu memang daya beli masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghapus tagih kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN.

Ia bilang, aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait kebijakan tersebut sedang digodok pemerintah.

"Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hal ini sedang disusun, dan yang pasti semangatnya sejalan dengan tujuan untuk memberikan dukungan penuh," ujar Erick dalam keterangannya dikutip Selasa (5/11/2024).

Menurut Erick, payung hukum hapus tagih kredit UMKM sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah, sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Ia menuturkan, BUMN memiliki peran penting dalam pemberian kredit usaha rakyat. Penyaluran kredit bank-bank pelat merah mencapai Rp 1.000 triliun, setara 92 persen dari total penyaluran kredit usaha rakyat secara nasional.

Hingga saat ini, kredit macet segmen UMKM di bank-bank BUMN pun tercatat mencapai Rp 8,7 triliun.

Dia bilang, kebijakan hapus tagih kredit bagi para petani, nelayan dan pelaku UMKM ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Jadi kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci, misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan," kata dia

"Selanjutnya, usulannya, apakah 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record 5 tahun kalau bisa bukan 2 tahun karena kalau 2 tahun terlalu cepat," imbuh Erick.

Menurutnya, hapus tagih kredit ini merupakan stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat dan UMKM yang sedang terpukul. Harapannya, dengan keringanan hapus tagih kredit, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali tergenjot.

"Ini bagian stmulus yang kita dorong, apalagi kita tahu memang daya beli masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul," kata dia.

JAKARTA, investor.id – Pada Agustus 2024 terdapat sebanyak 7,47 juta pengangguran atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91%. Artinya, 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur.

“Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan TPT sebelum pandemi Covid-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Selasa (5/11/2024).

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Selama periode Agustus 2019 – Agustus 2024, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41% poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,79%) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (3,67%). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,61% dan 0,21%.

“Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan,” terang dia.

Pada Agustus 2024, TPT penduduk kelompok umur muda (15–24 tahun) merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 17,32%. Sedangkan TPT penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,49 persen.

TPT menurut kelompok umur tersebut memiliki pola yang sama sejak Agustus 2019. Dibandingkan Agustus 2023, hanya kelompok umur tua (60 tahun ke atas) yang mengalami kenaikan TPT yakni sebesar 0,21%.

Berdasarkan Lapangan Kerja

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,01%.

Namun TPT tamatan SMK mengalami penurunan yang tertinggi sejak Agustus 2019. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,32%.

Dia mengatakan, untuk penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha jika dibandingkan Agustus 2023, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Dalam 1 tahun terakhir, tiga lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak adalah masing-masing sekitar 1,31 juta di sektor pertanian, 780 ribu di sektor perdagangan, dan 660 tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Adapun pada Agustus 2024 terdapat sebanyak 215,37 juta penduduk usia kerja, atau meningkat 2,78 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2023.

“Perkembangan penduduk usia kerja jika dibandingkan Agustus tahun lalu, angkatan kerja mencapai 152,11 juta orang atau bertambah 4,40 juta orang, bukan angkatan kerja mencapai 63,26 juta orang atau lebih rendah 1,62 juta orang,” terang Amalia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten konsumer melanjutkan aksi ekspor hingga pengujung kuartal III/2024. Sejumlah nama besar seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) membukukan kenaikan nilai ekspor di pasar internasional selama periode 9 bulan 2024.

Produsen mi instan Indomie ICBP tercatat mengantongi pemasukan dari ekspor sebesar Rp16,75 triliun sepanjang Januari—September 2024. Nilai itu tumbuh 15,10 persen dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp14,56 triliun.

Dari capaian tersebut, Timur Tengah dan Afrika masih menjadi pasar utama penyumbang devisa ekspor Indofood. Total penjualan di kedua wilayah tersebut menembus Rp12,77 triliun, sedangkan wilayah Asia lainnya sebesar Rp1,58 triliun dan lain-lain Rp2,40 triliun. Penjualan di kawasan-kawasan tersebut kompak tumbuh dibandingkan dengan Januari—September 2023.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Sutanto dan Sabela Nur Amalina dalam risetnya menyebutkan pertumbuhan ekspor ICBP pada kuartal III/2024 tumbuh hingga 22% dibandingkan dengan kuartal III/2023. Kenaikan signifikan tersebut terutama ditopang oleh pemulihan pasar Pinehill, entitas anak ICBP, dan solidnya pertumbuhan di pasar Amerika Serikat dan Kanada. Secara total, penjualan ekspor berkontribusi 23% terhadap total penjualan selama Januari-September 2024.

Natalia dan Sabela juga mencatat adanya kenaikan biaya iklan dan promosi guna mendukung meningkatnya volume penjualan ekspor ICBP selama periode ini. Tercatat dari total belanja iklan selama kuartal III/2024 yang setara dengan 4,2% dari pendapatan.

“Rasio belanja iklan tersebut lebih tinggi daripada target kami di 4%. Belanja terutama untuk mendukung perilisan produk baru dan kenaikan biaya pengapalan karena kenaikan volume ekspor,” tulis Natalia dan Sabela.

Sementara itu, ekspor Mayora selama periode 9 bulan tercatat tumbuh 8,63% year on year (YoY) dari Rp9,82 triliun pada 2023 menjadi Rp10,67 triliun. Ekspor ini mencerminkan kontribusi sebesar 41,63% dari total pendapatan Rp25,64 triliun hingga akhir kuartal III/2024. Pasar Asia menjadi kontributor terbesar dengan nilai ekspor mencapai Rp9,97 triliun dan lain-lain sebesar Rp705,24 miliar.

Teranyar, Mayora melepas ekspor ke kawasan Timur Tengah dengan nilai mencapai US$1 juta atau sekitar Rp15,7 miliar. Direktur Utama MYOR Andre Sukendra Atmadja mengemukakan bahwa aktivitas ekspor ke wilayah tersebut tetap berjalan lancar meskipun konflik tengah memanas.

Aktivitas ekspor Mayora tercatat ditopang oleh fasilitas produksinya yang berlokasi di Filipina. Pabrik pengolahan ini fokus memproduksi produk kopi bubuk dan instan.

ICBP dan MYOR sendiri merupakan dua saham konsumer pilihan utama BRI Danareksa Sekuritas. Kedua emiten tersebut diperkirakan melanjutkan tren positif kinerja pada kuartal IV/2024 seiring dengan kontribusi periode akhir tahun yang mencapai 25%-26%.

“Dengan Ramadan 2025 yang jatuh pada akhir Maret, kami memperkirakan adanya kenaikan pada kuartal I/2025 yang akan memberi dorongan lanjutan pada sektor konsumer,” tulis Natalia dan Sabela.

Meski demikian, mereka memberi catatan soal risiko eskalasi konflik geopolitik yang dapat berdampak pada harga komoditas dan rantai pasok. Tekanan tersebut berpotensi mengerek naik beban produksi perusahaan konsumer.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Dibandingkan pada Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,16% poin.

Peningkatan proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2023 hingga Agustus 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

"Dibanding dengan tahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai ini mengalami penambahan terbanyak ya itu sekitar 3,44 juta orang," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk diketahui, berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal.

Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berakselerasi dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,20% secara tahunan (YoY) pada kuartal III/2024).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan capaian ini naik dari 4,83% pada tahun sebelumnya.

“Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia adalah Maluku dan Papua,” ujarnya dalam rilis kepada media, Selasa (5/11/2024).

Dia menambahkan, sektor yang menjadi tulang punggung pertumbuhan di Kalimantan adalah pertambangan dan penggalian, diikuti oleh konstruksi dan perdagangan.

Jika dirinci, Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai kontributor terbesar dengan 2,89% dari total pertumbuhan, diikuti Kalimantan Selatan yang menyumbang 0,78%, Kalimantan Barat menyusul dengan 0,74%, Kalimantan Tengah dengan 0,50% dan Kalimantan Utara sebesar 0,29%.

Dia menuturkan Jawa tetap menjadi penyumbang distribusi PDB terbesar dengan kontribusi mencapai 56,84%.

Adapun, Sumatra berada diurutan kedua terbesar dengan 22,30% dan Kalimantan sebesar 8,15%.