Jakarta: Irene Red Velvet bakal memanjakan telinga penggemar lewat mini album bertajuk ‘Like A Flower’. Mini album itu akan menjadi debut sang idol K-pop sebagai solois.

Penggemar bersorak bahagia, lantaran debut solo Irene benar-benar sudah di depan mata. Disebutkan, mini album ini akan dirilis pada 26 November 2024 mendatang, tepatnya pukul 18.00 waktu Korea atau 16.00 WIB.

Tak hanya judul mini album, perempuan kelahiran 1991 ini juga membagikan foto teaser melalui Instagram resmi Red Velvet, @redvelvet.smtown. Teaser tersebut menggambarkan seorang perempuan berambut hijau.

Baca juga: Bukan Cuma APT, Ini 7 Lagu 'Terlarang' Bagi Pelajar Korea Selatan

Bunga-bunga berwarna putih tampak bermekaran di belakang gambaran perempuan tersebut. Poster mini album Irene menjadi semakin terlihat cantik dengan sejumlah kupu-kupu yang hinggap di rambut perempuan itu.


Teaser mini album Irene Red Velvet 'Like a Flower'. Foto: Instagram/@redvelvet.smtown

Baca juga: Perdana! Seulgi Red Velvet Gelar Pameran Fotografi 'Nothing Special but Special'

Dilaporkan MT StarNews via Naver, mini album ‘Like A Flower’ terdiri dari delapan lagu, termasuk title track berjudul sama seperti album tersebut. Kedelapan lagu itu menampilkan berbagai warna musik Irene dengan genre berbasis pop.

‘Like A Flower’ menjadi proyek solo perdana Irene usai menjadi member Red Velvet selama sepuluh tahun. Sebelumnya, ia juga pernah terlibat dalam proyek duo bersama rekan satu grupnya Seulgi.

Sementara itu, Irene menjadi anggota Red Velvet keempat yang debut solo. Member pertama yang debut solo adalah Wendy pada 2021 lalu, kemudian Joy di tahun yang sama, serta diikuti Seulgi pada tahun 2022.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendeklarasikan komitmennya untuk menangani kebun sawit illegal yang berada di kawasan hutan.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam pertemuannya di Kantor BPKP, Jumat (1/11/2024) lalu mengaku membahas berbagai langkah tegas dan strategis untuk memberantas aktivitas sawit illegal yang selama ini merugikan lingkungan dan ekonomi nasional.

Penegakan hukum terhadap sawit illegal, kata Raja Juli, nantinya akan melibatkan sanksi denda administratif serta penyitaan lahan. Pendapatan dari hasil bumi yang akan disita nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Negara harus menunjukkan kedaulatannya terhadap aktivitas illegal di wilayahnya. Apabila kebun tidak patuh terhadap peraturan, maka kami akan bertindak tegas, baik melalui denda administrative maupun penyitaan,” ungkap Raja Juli dikutip dari KBRN RRI, Selasa (5/11/2024).

Sebagai langkah lanjutan, Raja Juli mengaku pihaknya bersama BPKP dan Kejaksaan Agung dalam waktu dekat berencana untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sawit. Harapan dari pembentukan satgas ini adalah memperkuat upaya penegakan hukum dan merekonsiliasi data sawit yang selama ini tersebar di berbagai instansi.

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa komunikasi untuk pembentukan satgas ini telah dilakukan secara informal dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk memastikan agar mekanisme satgas dapat berjalan dengan efektif.

“Kami ingin satgas ini kembali hadir seperti masa lalu tetapi dengan mandate dan fungsi yang lebih spesifik,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa rekonsiliasi data menjadi prioritas utama agar satgas tersebut nantinya memiliki basis data akurat dalam menentukan kebun mana yang tergolong illegal.

“Teman-teman BPKP sedang memperbarui data dan mungkin minggu depan saya akan kembali untuk memeriksa pembaruan data tersebut,” kata Raja Juli.

Dirinya pun berharap bahwa Kemenhut dalam upaya ini tidak hanya terbatas pada penertiban sawit illegal saja, melainkan juga pada peningkatan pendapatan negara. Dengan data yang lebih mutakhir nantinya, pemerintah akan menetapkan sanksi denda maksimum bagi pelaku sawit illegal. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor tersebut.

“Dari data itu nanti kita akan tertibkan tadi, bumi, air, dan seggala yang ada dalam bumi Indonesia untuk kemakmuran bersama,” pungkasnya.

Adapun langkah Kemenhut bersama dengan BPKP ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga pelestarian hutan serta menegakkan kedaulatan hukum atas wilayahnya. Penanganan sawit illegal di kawasan hutan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Di sisi lain, juga memastikan agar lahan yang digunakan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet katalis menjadi fondasi bagi prospek kinerja PTBumi Serpong DamaiTbk. (BSDE) usai membukukan catatanciamikhingga September 2024.

Mayoritas analis pun menyematkan rekomendasi beli untuk emiten properti Grup Sinar Mas tersebut dengan target harga saham yang lebih tinggi.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik sejumlah pejabat di Istana Negara. Di antaranya melantik anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Sebelumnya, LBP sudah terlebih dahulu dilantik bersamaan dengan pelantikan kepala badan dan lembaga beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan kali ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Mari Elka Pangestu menjadi Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Mari akan membantu tugas-tugas Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua DEN.

Prabowo melantik anggota DEN sekitar pukul 11.00 WIB di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden.

Prabowo lalu membacakan sumpah jabatan yang diikuti para anggota DEN.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian bunyi sumpah jabatan tersebut. 

Adapun susunan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yakni:

Anggota:

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG--Flyover Pasupati, Kota Bandung akan ditutup sementara waktu terhitung sejak Senin 4 November malam hingga Kamis 7 November 2024.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar Bambang Tirtoyuliono menerangkan, penutupan sementara dilakukan karena untuk menguji kelaikan struktur jembatan.

Penutupan efektif dilakukan pada pukul 23.00 - 04.00 WIB, di 4-7 November 2024.

"Penutupan hanya dilakukan sementara waktu saja pada malam hari," ujarnya, dikutip Selasa (5/11/2024).

Menurutnya penutupan tersebut berdasarkan keputusan pemerintah pusat melalui surat keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR).

Alasan penutupan ini akan dilakukan uji kelaikan berkala dalam periode beberapa tahun sekali. Apabila ditemukan kerusakan bisa segera di perbaiki.

"Sesuai Permen nomor 10. Untuk jembatan khusus wajib hukumnya dilakukan identifikasi struktur," kata Bambang.

Bambang menegaskan, sejauh ini Flyover Pasopati masih dalam kondisi baik, dan masih laik untuk dilewati oleh motor, mobil hingga kendaraan dengan kapasitas besar.

Akan tetapi, agar menjadi kenyaman dan keamanan penggunaan jalan. Maka dilakukan pengujian guna mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Trafik kendaraan yang lewat Pasupati kan cukup tinggi. Jadi ini sebagai langkah antisipasi, kalau ada kerusakan dan lain sebagainya," ucap Bambang.

Selama pengujian, lalu lintas di Flyover Pasupati akan dilakukan pengalihan ke beberapa ruas jalan yang ada di bawahnya. Sejumlah petugas Dishub dan kepolisian pun telah ditugaskan disana.

Sedangkan terkait dengan isu pemasangan alat anti gempa, Bambang mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.

"Yang pasti hanya pengujian berkala ketahanan struktur jembatan saja," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong resmi mendaftarkan gugatan praperadilan atas kasus yang menjeratnya ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengemukakan bahwa gugatan diajukan untuk membatalkan status kliennya sebagai tersangka kasus impor gula. Gugatan itu teregister dalam 113/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL.

"Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-pradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan [di PN Jakarta Selatan]," ujarnya di PN Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, sejumlah alasan pihaknya mengajukan praperadilan ini. Misalnya, terkait dengan dua alat bukti yang telah diperoleh Kejaksaan untuk menetapkan Tom jadi tersangka.

Sebab, seharusnya dua bukti yang telah membuat kliennya jadi tersangka itu harus diungkap ke publik secara transparan.

"Seharusnya itu bisa dibagikan ke publik dan secara transparan bisa diketahui," imbuhnya.

Berikut poin-poin praperadilan Tom Lembong di PN Jaksel :

1. Tom Lembong dinilai tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka.

2. Penetapan tersangka terhadap Tom Lembong tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sehingga penetapan tersangka dinilai menjadi cacat hukum.

3. Penyidikan Tom diduga dilakukan sewenang-wenang lantaran tidak ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara yang nyata akibat tindakan klien.

4. Penahanan terhadap Tom Lembong dinilai tidak perlu. Sebab, Kuasa Hukum memastikan Tom tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

5. Kuasa hukum juga menyatakan dalam penersangkaan kliennya belum ada bukti yang kuat menunjukkan perbuatan Tom melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup yang semakin kompleks, terutama bagi mereka yang telah berkeluarga, memiliki asuransi menjadi salah satu cara penting untuk melindungi masa depan finansial. Namun, meskipun banyak masyarakat yang membeli produk asuransi, masih banyak yang belum memahami dengan baik apa yang tercantum dalam polis asuransi mereka.

Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, memaparkan bahwa pemahaman yang kurang terhadap polis asuransi sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan masalah saat nasabah mengajukan klaim. Meskipun produk asuransi dapat memberikan perlindungan yang sangat penting, nasabah perlu memahami dengan cermat setiap detail yang tercantum dalam polis untuk memastikan manfaat yang optimal.

Banyak nasabah yang hanya mengandalkan tenaga pemasar atau agen asuransi dalam membuat keputusan tanpa benar-benar memahami isi polis yang mereka tandatangani. Padahal, polis ini bukan hanya berfungsi untuk klaim, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan nasabah.

Prinsip dasar dalam asuransi, seperti insurable interest dan utmost good faith, menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran antara pihak nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah diharapkan memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi pribadi dan kesehatan mereka, sementara perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan.

Karin menambahkan bahwa selain memahami prinsip dasar ini, nasabah juga perlu memastikan bahwa mereka memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Tidak hanya itu, sangat penting untuk memahami setiap bagian yang tercantum dalam polis, termasuk pasal pengecualian yang dapat menjelaskan kondisi-kondisi tertentu yang tidak akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk menghindari masalah di masa depan, nasabah juga disarankan untuk memanfaatkan free look period, yakni masa tenggang selama 14 hari setelah polis diterima, untuk mempelajari kembali seluruh isi polis. Jika nasabah merasa tidak setuju dengan ketentuan yang ada, mereka dapat membatalkan polis selama periode ini, meskipun ada potongan biaya administrasi terkait penerbitan polis.

Tonton:Kenali Calon Emiten Baru BOAT yang IPO Saham Awal November 2024

Karin menekankan bahwa pemahaman yang mendalam tentang polis asuransi sangat penting agar nasabah dapat menerima manfaat perlindungan yang maksimal. Selain itu, dengan memahami ketentuan polis, nasabah dapat menghindari potensi masalah atau penolakan klaim yang sering muncul akibat ketidaktahuan terhadap isi polis yang dimiliki.

“Ketika nasabah memahami polis asuransi dengan baik, mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan yang tepat, tetapi juga menghindari kebingungannya ketika terjadi situasi yang tidak terduga,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari 47 perusahaan pelat merah, sebanyak tujuh di antaranya masih mengalami kerugian. Artinya, 40 BUMN yang tercatat sehat, sedangkan tujuh BUMN rugi.

Adapun tujuh BUMN yang tercatat sakit yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Bio Farma, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

Ia menuturkan, penanganan terhadap Krakatau Steel sudah dilakukan dengan restrukturisasi pada 2019.

Namun demikian, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 telah berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh.

"Kami sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang mencoba mencari jalan," ungkapnya.

Lalu, pada Bio Farma, perusahaan farmasi pelat merah ini belum sehat dikarenakan impairment atau penurunan nilai aset dari vaksin Covid-19.

Hal ini tak lepas dari kondisi saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah menugaskan Bio Farma membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kini, setelah pandemi Covid-19 berlalu, sisa vaksin tersebut mengalami impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menargetkan untuk mencetak sawah seluas 500.000 hektar di Kalimantan Selatan.

Mentan Amran menyebutkan, lahan di Kalimantan Selatan berpotensi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

“Kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektar. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Amran dalam ‘Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat’ di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (4/11/2024), dikutip dari siaran pers.

Amran mengatakan, target cetak sawah 500.000 hektar tersebut akan dikejar secara bertahap.

Untuk tahap I, Kementan akan mulai mencetak sawah seluas 152.291 hektar yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin. Kemudian, akan dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500.000 (hektar), aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ujar Amran.

Amran menambahkan bahwa cetak sawah ini akan digarap melalui pemanfaatan teknologi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen.

Kementan menggandeng sejumlah perusahaan untuk berkomitmen mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Ada 14 perusahaan komitmen untuk menyiapkan alat untuk cetak sawah, totalnya sekitar 2.000 alat. Jadi, kami lakukan percepatan bahkan kami minta kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), kontraknya diselesaikan 1-2 hari ke depan, maksimal 3 hari,” kata Amran.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan oleh Kementan, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan cetak sawah dalam rangka akselerasi produksi padi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari 47 perusahaan pelat merah, sebanyak tujuh di antaranya masih mengalami kerugian. Artinya, 40 BUMN yang tercatat sehat, sedangkan tujuh BUMN rugi.

Adapun tujuh BUMN yang tercatat sakit yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Bio Farma, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

Ia menuturkan, penanganan terhadap Krakatau Steel sudah dilakukan dengan restrukturisasi pada 2019.

Namun demikian, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 telah berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh.

"Kami sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang mencoba mencari jalan," ungkapnya.

Lalu, pada Bio Farma, perusahaan farmasi pelat merah ini belum sehat dikarenakan impairment atau penurunan nilai aset dari vaksin Covid-19.

Hal ini tak lepas dari kondisi saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah menugaskan Bio Farma membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kini, setelah pandemi Covid-19 berlalu, sisa vaksin tersebut mengalami impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menargetkan untuk mencetak sawah seluas 500.000 hektar di Kalimantan Selatan.

Mentan Amran menyebutkan, lahan di Kalimantan Selatan berpotensi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

“Kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektar. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Amran dalam ‘Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat’ di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (4/11/2024), dikutip dari siaran pers.

Amran mengatakan, target cetak sawah 500.000 hektar tersebut akan dikejar secara bertahap.

Untuk tahap I, Kementan akan mulai mencetak sawah seluas 152.291 hektar yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin. Kemudian, akan dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500.000 (hektar), aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ujar Amran.

Amran menambahkan bahwa cetak sawah ini akan digarap melalui pemanfaatan teknologi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen.

Kementan menggandeng sejumlah perusahaan untuk berkomitmen mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Ada 14 perusahaan komitmen untuk menyiapkan alat untuk cetak sawah, totalnya sekitar 2.000 alat. Jadi, kami lakukan percepatan bahkan kami minta kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), kontraknya diselesaikan 1-2 hari ke depan, maksimal 3 hari,” kata Amran.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan oleh Kementan, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan cetak sawah dalam rangka akselerasi produksi padi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari 47 perusahaan pelat merah, sebanyak tujuh di antaranya masih mengalami kerugian. Artinya, 40 BUMN yang tercatat sehat, sedangkan tujuh BUMN rugi.

Adapun tujuh BUMN yang tercatat sakit yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Bio Farma, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

Ia menuturkan, penanganan terhadap Krakatau Steel sudah dilakukan dengan restrukturisasi pada 2019.

Namun demikian, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 telah berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh.

"Kami sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang mencoba mencari jalan," ungkapnya.

Lalu, pada Bio Farma, perusahaan farmasi pelat merah ini belum sehat dikarenakan impairment atau penurunan nilai aset dari vaksin Covid-19.

Hal ini tak lepas dari kondisi saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah menugaskan Bio Farma membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kini, setelah pandemi Covid-19 berlalu, sisa vaksin tersebut mengalami impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa.

"Jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang dilihat sebagai kerugian negara karena memang kita harus reserve pada saat itu kita perang melawan Covid-19," ucapnya.

Saat ini, kata Erick, Bio Farma mulai memperbaiki kinerjanya seiring dengan mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp 1,4 triliun untuk distribusi vaksin polio.

Selain memperbaiki kondisi induk usaha, Kementerian BUMN juga memperbaiki anak usaha, yakni Indofarma dan Kimia Farma.

Indofarma kini telah menyelesaikan proses PKPU, sedangkan Kimia Farma dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

Lalu, pada Wijaya Karya, upaya penyehatan sedang dilakukan melalui proses restrukturisasi. Sedangkan Waskita Karya sudah mendapatkan kesepakatan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun dengan 21 kreditur.

"Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Kemudian, penanganan pada Jiwasraya menunjukkan progres yang baik dengan 99,9 persen polis menyetujui restrukturisasi, dan kini tinggal menunggu proses likuidasi.

Pada Perumnas, Erick bilang, penanganannya perlu dilakukan dengan mengubah model bisnis, di mana tidak lagi membangun rumah tapak atau landed house tetapi juga hunian vertikal.

"Dari komposisi lahan di Indonesia ini, memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tahan ya," jelasnya.

Terakhir pada PNRI, perusahaan percetakan pelat merah ini memang sudah tidak ada lagi order untuk mencetak surat-surat negara. Maka dari itu, Kementerian BUMN kita akan maksimalkan kinerja perusahaan dari sisa aset-asetnya.

"Sekarang tentu dengan terbukanya market, tentu ini (PNRI) mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," pungkas Erick.