KOMPAS.com - Tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (SKD CPNS) memiliki sistem penilaian yang berbeda untuk setiap jenis tesnya. Artikel ini akan membahas terkait sistem penilaian SKD CPNS 2024.

Seperti diketahui, SKD CPNS terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).

Adapun sistem penilaian SKD CPNS 2024 tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenpanRB) Nomor 321 Tahun 2024.

Lebih lanjut, bagaimana sistem penilaian SKD CPNS 2024?

Sistem penilaian SKD CPNS 2024

Dilansir dari laman resmi KemenpanRB, sistem penilaian SKD CPNS 2024 sebagai berikut:

- Tes wawasan kebangsaan (TWK)

• Benar: 5
• Salah: 0
• Tidak menjawab: 0.

- Tes intelegensia umum (TIU)

• Benar: 5
• Salah: 0
• Tidak menjawab: 0.

- Tes karakteristik pribadi (TKP)

• Paling tinggi: 5
• Paling rendah: 1
• Tidak menjawab: 0.

Sebagai informasi, nilai kumulatif maksimal SKD CPNS bagi pelamar kebutuhan umum sebesar 550, yang terdiri dari TWK sebesar 150, TIU sebesar 175, dan TKP sebesar 225.

Peserta SKD CPNS yang masuk perangkingan sebanyak tiga kali jumlah formasi yang dibuka, berhak mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB).

Adapun dalam integrasi hasil akhir, tes SKD memiliki bobot sebesar 40 persen dan SKB memiliki bobot 60 persen.

Demikian informasi terkait bagaimana sistem penilaian SKD CPNS 2024 yang perlu diketahui peserta.

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Minggu (10/11/2024).

"Iya (ditiadakan) kan ada peringatan Hari Pahlawan," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Gani Muhammad di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (8/11/2024).

Keputusan kegiatan CFD ditiadakan pekan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 600.4/6189/DLH tentang Penghentian Sementara Penyelenggaraan Car Free Day (CFD) di Kota Bekasi.

Surat edaran tersebut ditandatangani Gani dan ditetapkan pada Kamis (7/11/2024).

Adapun, isi surat edaran tersebut yakni, peniadaan CFD berkenaan dengan adanya peringatan Hari Pahlawan.

"Diinformasikan bahwa hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan Summarecon Kota Bekasi ditiadakan sementara," demikian bunyi isi surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran ini juga tertuang tembusan langsung ke Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi.

KOMPAS.com - Tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (SKD CPNS) memiliki sistem penilaian yang berbeda untuk setiap jenis tesnya. Artikel ini akan membahas terkait sistem penilaian SKD CPNS 2024.

Seperti diketahui, SKD CPNS terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).

Adapun sistem penilaian SKD CPNS 2024 tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenpanRB) Nomor 321 Tahun 2024.

Lebih lanjut, bagaimana sistem penilaian SKD CPNS 2024?

Sistem penilaian SKD CPNS 2024

Dilansir dari laman resmi KemenpanRB, sistem penilaian SKD CPNS 2024 sebagai berikut:

- Tes wawasan kebangsaan (TWK)

• Benar: 5
• Salah: 0
• Tidak menjawab: 0.

- Tes intelegensia umum (TIU)

• Benar: 5
• Salah: 0
• Tidak menjawab: 0.

- Tes karakteristik pribadi (TKP)

• Paling tinggi: 5
• Paling rendah: 1
• Tidak menjawab: 0.

Sebagai informasi, nilai kumulatif maksimal SKD CPNS bagi pelamar kebutuhan umum sebesar 550, yang terdiri dari TWK sebesar 150, TIU sebesar 175, dan TKP sebesar 225.

Peserta SKD CPNS yang masuk perangkingan sebanyak tiga kali jumlah formasi yang dibuka, berhak mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB).

Adapun dalam integrasi hasil akhir, tes SKD memiliki bobot sebesar 40 persen dan SKB memiliki bobot 60 persen.

Demikian informasi terkait bagaimana sistem penilaian SKD CPNS 2024 yang perlu diketahui peserta.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Pelatih interim Manchester United Ruud van Nistelrooy akan memimpin tim untuk terakhir kalinya melawan Leicester City sebelum Ruben Amorim dari Portugal mengambil alih posisi tersebut.

Meski masa jabatannya akan segera berakhir, Van Nistelrooy berharap bisa bertahan di Old Trafford sebagai asisten pelatih.

Amorim, yang akan meninggalkan Sporting Lisbon, dijadwalkan untuk bergabung dengan United selama jeda internasional pekan depan.

Van Nistelrooy telah memimpin empat pertandingan sejak penggantian Erik ten Hag bulan lalu dan berhasil menarik kembali dukungan fans dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan 5-2 melawan Leicester di Piala Liga pada laga pertamanya sebagai pelatih.

“Ini adalah periode yang spesial, dan masih terasa demikian. Saya menyebutnya sebagai periode penting karena kami perlu melalui empat pertandingan ini sebaik mungkin. Sejauh ini kami sudah melakukannya dengan baik,” ujar Van Nistelrooy kepada media.

Para pemain United, termasuk kiper Andre Onana, berharap agar Van Nistelrooy dapat tetap berada di Old Trafford.

Menanggapi hal ini, Van Nistelrooy mengatakan bahwa dia masih memiliki hasrat untuk melanjutkan pembangunan tim bersama United.

"Saya memang sengaja mengambil peran ini selama dua musim dan melihat dari sana. Empat pertandingan ini tidak mengubah perasaan saya,” tambah mantan pelatih PSV Eindhoven itu.

United sendiri sedang menghadapi tantangan besar dengan mencetak hanya sembilan gol di liga musim ini, salah satu jumlah terendah di divisi.

Ketika ditanya soal kebutuhan United akan pencetak gol andal, Van Nistelrooy menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sedang mereka bangun.

“Saya setuju bahwa jika ingin sukses di Premier League dan Eropa, Anda memerlukan jumlah gol tertentu. Itulah alasan mengapa tim terbaik di dunia memiliki pemain-pemain tersebut. Saat ini kami memiliki pemain yang bisa mencetak gol dan memberi assist, namun mereka masih dalam usia yang memerlukan pengembangan,” jelas Van Nistelrooy, yang mencetak 150 gol bagi United semasa kariernya.

Dengan keyakinan penuh akan potensi tim, Van Nistelrooy berharap United mampu meraih kesuksesan yang mereka cita-citakan di masa depan.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, alasan penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) , sehingga adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Kepala Negara tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi dirjen? karena nomenklatur menurut MenPan-RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, Menkeu juga mengungkapkan alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga menurutnya, peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," jelasnya.

Bendahara Negara menyampaikan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurutnya, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Dimana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Menkeu.

Jakarta: Microsoft Picture Manager, meskipun sudah tidak dikembangkan lagi, tetap menjadi alat yang berguna untuk mengelola dan mengedit foto. Salah satu fitur utamanya adalah kemampuan untuk mengecilkan ukuran foto atau kompres foto.

Baca juga: 4 Cara Kompres Foto yang Cepat dan Mudah

Mengecilkan ukuran foto-foto digital yang beresolusi tinggi akan mengurangi ukuran file sehingga Anda bisa menyimpan lebih banyak foto. File foto yang lebih kecil akan lebih cepat diunggah ke media sosial, email, atau cloud storage.

Microsoft Picture Manager membuat Anda bisa memilih tingkat kompresi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Semakin tinggi tingkat kompresi, semakin kecil ukuran file akan menurunkan kualitas gambar.

Berikut ini langkah-langkah kompres foto menggunakan Microsoft Office Picture Manager.

1. Buka Microsoft Office Picture Manager

Cari dan buka aplikasi Microsoft Office Picture Manager di komputer Anda. Aplikasi ini biasanya terdapat di Microsoft Office versi 2003 hingga 2010.

2. Impor Foto yang Ingin Diedit

Klik File dan masuk ke Add Picture Shortcut dan pilih folder yang berisi foto yang ingin Anda kecilkan. Foto dari folder tersebut akan muncul di jendela aplikasi.

3. Pilih Foto

Klik pada foto yang ingin Anda kecilkan. Anda juga bisa memilih beberapa foto sekaligus dengan menekan tombol Ctrl saat mengklik setiap foto.

4. Buka Menu Pengecilan Poto

Di toolbar, pilih Picture kemudian pilih Compress Pictures. Jendela Compress Pictures akan muncul di sisi kanan layar.

5. Pilih Opsi yang Diinginkan

Anda akan melihat beberapa pilihan kompresi, seperti dokumen, web pages dan email messages.
Documents bisa mengurangi ukuran tanpa mengurangi terlalu banyak kualitas. Web pages memiliki ukuran lebih kecil yang cocok untuk tampilan web. Sementara itu, E-mail messages ideal untuk lampiran email karena ukurannya yang mini.

6. Simpan Hasil Kompresi

Setelah memilih opsi, klik OK untuk menerapkan kompresi. Klik File dan masuk ke Save As untuk menyimpan gambar. Beri nama baru jika Anda ingin mempertahankan file asli.

Lakukan ini secara rutin untuk menjaga agar ruang penyimpanan Anda tetap optimal. Sebaiknya buat salinan asli foto Anda untuk berjaga-jaga jika Anda ingin mengembalikan kualitas gambar ke aslinya.

Jika Anda mencari fitur yang lebih canggih, ada banyak software pengedit foto lainnya yang bisa Anda gunakan, seperti Adobe Photoshop atau GIMP.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

JAKARTA, investor.id – PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) melalui anak usahanya, SBT Investment 2 Pte Ltd (SBT Investment), menandatangani perjanjian pembelian saham dengan Sembcorp Industries Ltd untuk mengakuisisi 100% saham Sembcorp Environment Pte Ltd (SembEnviro).

Transaksi strategis ini melanjutkan upaya ekspansi TBS, setelah akuisisi Asia Medical Enviro Services Pte Ltd di Singapura dan ARAH Environmental group di Indonesia pada tahun 2023, yang memperkuat posisinya di sektor pengelolaan limbah dan solusi lingkungan regional. TBS memiliki komitmen berkelanjutan untuk beralih ke bisnis yang hijau dan berkelanjutan sesuai dengan target netralitas karbon TBS2030.

SembEnviro, bersama anak-anak perusahaannya, adalah penyedia layanan pengelolaan limbah terpadu dalam pengolahan, pengumpulan, dan daur ulang limbah padat industri, komersial, dan domestik. Dengan akuisisi ini, TBS semakin maju dalam visinya untuk membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional dengan operasinya di Indonesia dan Singapura, mencakup pengelolaan limbah medis, industri, dan domestik, yang mendorong solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan bagi kota dan industri.

Pandu Sjahrir, Co-CEO TBS, menyatakan keyakinannya terhadap akuisisi ini. “Kami mengakuisisi bisnis dari organisasi yang terkenal dengan keunggulan operasionalnya. Rekam jejak SembEnviro dalam pengelolaan limbah sejalan dengan tujuan keberlanjutan kami. Kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa standar tinggi layanan SembEnviro terus terjaga dan semakin kuat saat kami mengintegrasikan operasi kami,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sementara itu, Lim Hwee Hua, Direktur SBT Investment, menyampaikan hal serupa. “Akuisisi ini merupakan tonggak penting dalam memperluas jejak pengelolaan limbah berkelanjutan kami di Singapura, setelah akuisisi TBS terhadap Asia Medical Enviro Services pada tahun 2023. Kami berkomitmen untuk membangun fondasi dan reputasi kuat SembEnviro, dengan menyediakan solusi pengelolaan limbah yang mampu menyesuaikan kebutuhan komunitas dan industri di Singapura yang terus berkembang.”

TBS akan bekerja sama dengan Sembcorp untuk memastikan transisi yang lancar setelah transaksi selesai.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

Adapun penambahan dua ditjen tersebu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini menggantikan aturan sebelumnya yang tertuang dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain dua ditjen, terdapat pula penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sri Mulyani menyebut penambahan badan ini untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kemenkeu.

"Intelijen keuangan ini tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras namun juga software, dan terutama untuk intelijen, data analitik, serta kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

KOMPAS.com -PSSI melakukan dua terobosan dalam upaya meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan dalam menonton timnas Indonesia.

Terobosan itu mencakup dua hal yakni, penambahan kamera pengawas alias CCTV dan penerapan sistem Garuda ID jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang (15/11/2024) dan Arab Saudi (19/11/2024).

PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) saat ini mencatat ada sebanyak 281.000 suporter tim nasional Indonesia telah terverifikasi dalam database identitas digital Garuda ID.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut pencapaian ini sebagai langkah penting untuk memperkuat basis data suporter.

Garuda ID kini telah memiliki total 325.000 pendaftar, dengan mayoritas di antaranya sudah terverifikasi.

"Database sekarang sudah mulai terbentuk untuk Garuda ID. 325.000 orang sudah terdaftar dan diverifikasi sudah 281.000," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada awak media usai memantau Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Program Garuda ID diluncurkan oleh PSSI untuk memberikan identitas resmi bagi suporter timnas Indonesia.

Melalui Garuda ID, suporter bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan akses eksklusif, seperti prioritas pembelian tiket pertandingan dan kesempatan memiliki merchandise resmi timnas Indonesia.

Program ini juga memudahkan pendukung untuk mengikuti perkembangan terbaru dari timnas Indonesia.

Erick menambahkan, keberadaan Garuda ID sebagai database suporter menjadi terobosan penting dalam upaya meningkatkan keamanan pertandingan.

Sistem Garuda ID diharapkan bisa menekan praktik percaloan yang kerap muncul saban timnas Indonesia berlaga.

Selain itu, pemindaian wajah dilakukan kepada setiap pemegang tiket masuk ke stadion, guna mencari tahu apakah sudah sesuai dengan identitas Garuda ID yang bersangkutan.

Erick Thohir berharap sistem ini dapat diterapkan pula pada liga dan klub-klub sepak bola di Indonesia, sehingga seluruh aspek penyelenggaraan pertandingan semakin tertib dan aman.

"Artinya kalau timnas Indonesia sudah bisa membuat database suporter, artinya tidak ada alasan liga atau klub-klub yang bermain di liga tidak bisa melakukan," ujarnya.