Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tepatnya, Prabowo akan melantik Wakil Ketua dan Anggota DEN. Mari Elka Pangestu menjadi salah satu yang dilantik.

Mari Elka Pangestu adalah seorang Ekonom, Ahli Moneter, dan Dosen yang pernah Menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini dia dilantik menjadi Wakil Ketua DEN. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah dilantik duluan menjadi Ketua DEN.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 150 P 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengungkapkan perbedaan usulan penentuan upah minimum (UM) 2025 dari pihak serikat buruh dan pengusaha.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno IV Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional yang digelar pada Senin (4/11/2024). Sidang tersebut mempertemukan pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.

Menaker Yassierli yang juga merupakan Ketua LKS Tripartit mengatakan, dari serikat pekerja/serikat buruh memberikan keleluasan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan upah minimun provinsi.

Hal yang sama juga berlaku untuk UM kabupaten/kota dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

"(Dari serikat pekerja meminta agar) Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023 serta menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan anggal 10 Desember 2024," ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Selasa (5/11/2024).

Di sisi lain, pengusaha mengusulkan beberapa hal soal penetapan UM 2025.

Yassierli menyebut, pengusaha di antaranya tetap ingin memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.

Lalu untuk KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Yassierli pun menekankan, saat ini pemerintah memang sedang fokus merampungkan penyusunan UM 2025 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ia menyebut hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti dari putusan MK itu adalah penetapan UM tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UMP tahun 2025 paling lambat harus dilakukan tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024.

"Jadi kita fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebagaimana diketahui pada 31 Oktober 2024 lalu MK telah mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023 itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengungkapkan perbedaan usulan penentuan upah minimum (UM) 2025 dari pihak serikat buruh dan pengusaha.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno IV Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional yang digelar pada Senin (4/11/2024). Sidang tersebut mempertemukan pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.

Menaker Yassierli yang juga merupakan Ketua LKS Tripartit mengatakan, dari serikat pekerja/serikat buruh memberikan keleluasan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan upah minimun provinsi.

Hal yang sama juga berlaku untuk UM kabupaten/kota dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

"(Dari serikat pekerja meminta agar) Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023 serta menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan anggal 10 Desember 2024," ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Selasa (5/11/2024).

Di sisi lain, pengusaha mengusulkan beberapa hal soal penetapan UM 2025.

Yassierli menyebut, pengusaha di antaranya tetap ingin memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.

Lalu untuk KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Yassierli pun menekankan, saat ini pemerintah memang sedang fokus merampungkan penyusunan UM 2025 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ia menyebut hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti dari putusan MK itu adalah penetapan UM tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UMP tahun 2025 paling lambat harus dilakukan tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024.

"Jadi kita fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebagaimana diketahui pada 31 Oktober 2024 lalu MK telah mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023 itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menyetujui usulan Basuki Hadimuljono menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Selasa (5/11/2024).

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“DPR RI dapat memahami dan menerima usulan calon kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme berlaku,” ujar Dasco di ruang rapat, Selasa.

Sebelumnya rapat paripurna, kata Dasco, pembahasan mengenai calon Kepala Otorita IKN juga sudah dilakukan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi.

Dalam rapat itu, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi menyetujui Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 Joko Widodo itu sebagai calon Kepala Otorita IKN.

Basuki menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN pada penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketika itu, ia didampingi oleh Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat pada hari ini, yakni anggota KPU, wakil ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, serta anggota Komisi Kepolisian Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengungkapkan perbedaan usulan penentuan upah minimum (UM) 2025 dari pihak serikat buruh dan pengusaha.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno IV Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional yang digelar pada Senin (4/11/2024). Sidang tersebut mempertemukan pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.

Menaker Yassierli yang juga merupakan Ketua LKS Tripartit mengatakan, dari serikat pekerja/serikat buruh memberikan keleluasan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan upah minimun provinsi.

Hal yang sama juga berlaku untuk UM kabupaten/kota dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

"(Dari serikat pekerja meminta agar) Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023 serta menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan anggal 10 Desember 2024," ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Selasa (5/11/2024).

Di sisi lain, pengusaha mengusulkan beberapa hal soal penetapan UM 2025.

Yassierli menyebut, pengusaha di antaranya tetap ingin memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.

Lalu untuk KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Yassierli pun menekankan, saat ini pemerintah memang sedang fokus merampungkan penyusunan UM 2025 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ia menyebut hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti dari putusan MK itu adalah penetapan UM tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UMP tahun 2025 paling lambat harus dilakukan tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024.

"Jadi kita fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebagaimana diketahui pada 31 Oktober 2024 lalu MK telah mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023 itu.

Ketujuhnya isu tersebut adalah tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerja kontrak, outsourcing atau pekerja alih daya, cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan isu pesangon.

Khusus soal upah, MK meminta agar pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Diketahui UU Ciptaker Nomor 6 Tahun 2023 telah melenyapkan penjelasan mengenai KHL pada pasal soal penghasilan/upah yang sebelumnya diatur UU Ketenagakerjaan.

Saat membacakan putusan, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, berkenaan dengan norma baru tersebut, menurut Mahkamah tetap diperlukan adanya penjelasan maksud ‘penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ karena penjelasan tersebut merupakan bagian penting dalam pengupahan.

Serikat pekerja minta pemerintah patuhi MK

Sebelumnya pada Senin, perwakilan sejumlah serikat pekerja memperingatkan pemerintah agar mematuhi putusan MK UU Nomor 6/2023.

Khususnya terkait dengan perhitungan teknis UMP 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, pihaknya telah mendengar informasi dari anggotanya yang duduk di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) bahwa ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) soal UMP yang segera diterbitkan.

Menurut kabar, permenaker yang dimaksud akan terbit pada Selasa (5/11/2024).

Selain itu, Andi Gani juga mendengar kabar bahwa di dalam permenaker yang akan terbit, besaran UMP 2025 nantinya tetap mengacu kepada PP Nomor 51 Tahun Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

Padahal kata Andi Gani, dengan adanya putusan MK maka PP Nomor 51 Tahun 2023 sudah tidak berlaku.

"Kami mendengar berita yang sangat kami percaya, bahwa ada permenaker yang akan dikeluarkan, kami dengar mendadak sekali, besok akan dikeluarkan, itu menurut informasi yang kami terima, tidak sesuai dengan keputusan MK," ujar Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

"Di sini saya mengingatkan kepada pemerintah, jangan coba-coba bermain-main mengenai konstitusi. Kami para buruh, sangat jelas taat konstitusi. Kami mengajukan gugatan panjang sekali, 4 tahun, kita berjuang di jalanan, berjuang di Mahkamah Konstitusi, dan ternyata kita menangkan 21 pasal tersebut," tegasnya.

Andi Gani menekankan, putusan MK langsung berlaku setelah diucapkan serta bersifat mengikat. Sehingga tidak ada masa tunggu untuk merealisasikan UMP berdasarkan putusan itu.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal menyatakan, putusan MK terhadap 21 pasal di UU Ciptaker langsung berlaku setelah diucapkan. Tak terkecuali putusan yang terkait klaster ketenagakerjaan.

"Jadi, tidak ada tafsir terhadap isi norma hukum yang telah diputuskan oleh MK. Dengan demikian, 21 norma hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor Tahun 2023, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau bahasa orang awam (sudah), dicabut," ungkap Said Iqbal.

"Karena Norma Hukum di atasnya sudah dicabut dan tidak berkekuatan hukum tetap. Berarti semua peraturan pemerintah, peraturan menteri tidak berlaku. Khusus upah minimum, PP Nomor 51 Tahun 2023 juga tidak berlaku," tambah dia.

Dengan kata lain, penentuan UMP harus merujuk kepada norma hukum yang baru atau putusan MK. Oleh karenanya, serikat buruh kembali menegaskan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2023 sudah tidak berlaku.

Kemudian, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

Said Iqbal mengingatkan, indeks tertentu tidak boleh ditetapkan secara mandiri oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

"Harus dilakukan survei dilakukan oleh Dewan Pengupahan, baru (mempertimbangkan) proporsionalitas, tidak boleh menteri yang melakukan (penetapan sendiri)," tambah Said Iqbal.

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Pelaku aktivitas keuangan ilegal memiliki beragam modus. Tawaran investasi misalnya, dilakukan oleh oknum dengan modus meniru nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin. “Dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” demikian dipaparkan Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto lewat pernyataan resmi, Selasa, 5 November 2024.

Satgas juga menerima laporan adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Caranya menawarkan pelunasan utang pada korban dengan membantu mengajukan utang baru di pinjol lainnya. Pelaku meminta jasa berupa dana dari sebagian pinjaman yang baru dicairkan namun dana yang diterima korban tidak sesuai kesepakatan. Masalah utang korban tak terselesaikan dan pinjaman malah bertambah.

Tim juga menemukan nomor whatsapp penagih (debt collector) pinjol ilegal yang melakukan ancaman, hingga intimidasi. Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sejak 2017 hingga saat ini, Satgas sudah memblokir 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 investasi, 9.610 pinjol, dan 251 gadai ilegal. Masyarakat diminta tidak meminjam uang dari entitas tak legal karena ada risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Warga juga diminta mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus meniru produk berizin di kanal media sosial, khususnya Telegram.

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Pelaku aktivitas keuangan ilegal memiliki beragam modus. Tawaran investasi misalnya, dilakukan oleh oknum dengan modus meniru nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin. “Dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” demikian dipaparkan Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto lewat pernyataan resmi, Selasa, 5 November 2024.

Satgas juga menerima laporan adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Caranya menawarkan pelunasan utang pada korban dengan membantu mengajukan utang baru di pinjol lainnya. Pelaku meminta jasa berupa dana dari sebagian pinjaman yang baru dicairkan namun dana yang diterima korban tidak sesuai kesepakatan. Masalah utang korban tak terselesaikan dan pinjaman malah bertambah.

Tim juga menemukan nomor whatsapp penagih (debt collector) pinjol ilegal yang melakukan ancaman, hingga intimidasi. Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sejak 2017 hingga saat ini, Satgas sudah memblokir 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 investasi, 9.610 pinjol, dan 251 gadai ilegal. Masyarakat diminta tidak meminjam uang dari entitas tak legal karena ada risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Warga juga diminta mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus meniru produk berizin di kanal media sosial, khususnya Telegram.

KLATEN, KOMPAS.com - Sekring atau fuse merupakan komponen pengaman pada kelistrikan mobil. Mereka berperan sebagai pemutus arus listrik ketika terjadi lonjakan atau korsleting. Sehingga, risiko kebakaran bisa dicegah.

Sekring pada mobil terkumpul pada satu area yang biasa disebut fuse box atau kotak sekring. Konsumen bisa melihat ada banyak sekring dengan warna berbeda-beda, berbaris rapi.

Setiap warna memiliki besaran spesifikasi tak sama. Selain itu, ukuran sekring juga tertulis di bodinya agar konsumen tak salah pilih. Pasalnya, ada larangan untuk mengganti sekring lebih besar dari standarnya.

Iwan, pemilik bengkel mobil Iwan Motor Solo mengatakan, warna sekring cukup beragam bukan tanpa tujuan, ada aturan yang tidak boleh dilanggar demi terciptanya keamanan.

“Ada merah, kuning, biru dan seterusnya, sebenarnya itu sebagai kemudahan untuk membedakan ukuran, meski angkanya juga tertulis di kepala sekring, poinnya ukurannya harus sesuai standar,” ucap Iwan kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Saat mengganti sekring yang putus, menurut Iwan, konsumen harus memperhatikan ukurannya agar keamanan tetap terjaga.

“Minimal ukuran sama, jangan sampai pasang yang lebih besar, karena sekring sebenarnya batas atau limit arus listrik aman pada rangkaian tersebut, bila terjadi lonjakan maka harus diputus, agar kabel tidak meleleh,” ucap Iwan.

Iwan mengatakan, kesalahan kerap terjadi di kalangan masyarakat dalam hal penggantian dengan sekring lebih besar, agar tidak sering putus.

“Bukan diganti dengan sekring limit ampere lebih besar, agar tidak sering putus, seharusnya dicari penyebab lonjakan arus apa, sangat fatal akibatnya bila sampai kabel terbakar karena beban yang tidak sesuai, bisa picu kebakaran” ucap Iwan.

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 mencapai 4,95% secara year on year (yoy). Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2024 bila dibandingkan triwulan 3 2023 atau secara year on year tumbuh 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara q to q tumbuh 1,5%" katanya.

Ekonomi kuartal III yang tumbuh 4,95% lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya. Sebelumnya diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II 2024 masing-masing sebesar 5,11% dan 5,05% (year on year).

Lanjutnya, pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yaitu pertumbuhan kuartal ke kuartal di triwulan 3 lebih rendah daripada triwulan 2.

Namun dibandingkan pada tahun sebelumnya, ekonomi triwulan III 2024 yang tumbuh 4,95% disebut tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan yang sama di tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 3 2023 yang tumbuh 4,94%. Sekali lagi secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03%." jelas Amalia.

Amalia menjelaskan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh sejumlah pengaruh kegiatan ekonomi global dan dalam negeri yang terjadi sepanjang triwulan III. Beberapa peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kinerja ekonomi triwulan III Indonesia di antaranya IMF per Oktober 2024 memperkirakan ekonomi global 2024 akan tetap tumbuh stabil.

"Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia tumbuh di tengah tantangan ekonomi global." katanya.

(eds/eds)

Jakarta: PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), penyedia layanan keuangan digital inklusif yang bertujuan mensejahterakan masyarakat akar rumput secara berkelanjutan, meraih penghargaan dalam dua kategori sekaligus pada ajang Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards Indonesia 2024.

WEPs Awards Indonesia 2024 diselenggarakan oleh Badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women), dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) serta Uni Eropa.

Di WEPs Awards Indonesia 2024 ini, Amartha memenangkan penghargaan utama dalam kategori Transparansi dan Pelaporan yang pertama kali diadakan, atas komitmennya terhadap pelaporan dan akuntabilitas. Termasuk adanya Laporan Keberlanjutan tahunan yang diterbitkan dan tersedia di situs web perusahaan selama 8 tahun terakhir, sehingga mudah diakses dan dibaca publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan, Aria Widyanto, Chief Risk & Sustainability Officer Amartha, menyampaikan, melayani pengusaha mikro di Indonesia, terutama di pelosokpelosok penjuru Nusantara adalah hal yang sulit, tetapi ini merupakan komitmen Amartha untuk terus melayani segmen akar rumput walaupun itu hal yang tidak mudah untuk dijalani.

"Bagi Amartha, data research, reporting, dan transparansi, merupakan bagian penting bagi Amartha untuk bisa memonitor perkembangan setiap program yang dijalankan dan memotivasi untuk terus berusaha melayani lebih banyak lagi”.

Amartha juga meraih penghargaan Honorable Mention dalam kategori Pembiayaan Inovatif. Penghargaan tersebut diberikan atas pendekatan inovatif hybrid yang memadukan teknologi dengan bimbingan SDM terlatih, sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasabah akar rumput Amartha hingga lebih dari 60%.

“Sehingga pada akhirnya no one left behind, no women left behind. Kita bisa ciptakan ekosistem digital financial inclusion yang lebih merata dan membawa kesejahteraan bagi kita semua,” tambah Aria Widyanto.

Termasuk penghargaan tahun ini, Amartha sudah 7 kali mendapatkan penghargaan WEP sejak 2021 atas pencapaiannya dalam memajukan UMKM perempuan Indonesia. Kategori lain yang pernah dimenangkan yaitu Gender-Responsive Marketplace, 1st Runner Up for Community Engagement and Partnerships Category, dan Juara I pada kategori Gender-Inclusive Workplace.

Sementara, Representatif UN Women Indonesia, Dwi Faiz, mengatakan, penghargaan yang dibagi dalam beberapa kategori ini diberikan kepada 17 perusahaan Indonesia atas upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatanganan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan demi dunia yang setara gender,” kata Dwi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

KOMPAS.com - Industri yacht (kapal pesiar mewah berukuran lebih kecil) punya potensi besar di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang menawarkan keindahan alam dan budaya.

Namun, nyatanya peminat yacht saat ini masih tergolong minim di Indonesia. Peluang ini kemudian terendus oleh Yacht Sourcing, perusahaan kapal pesiar yang kini tengah mengenalkan yacht di Bali.

• Menjajal Yacht Mewah di Taman Nasional Komodo
• Regulasi Yacht Diharapkan Genjot Kunjungan Wisatawan

Kompas.com berkesempatan berbincang dengan CEO Yacht Sourcing, Boumedienne Senous, di atas yacht Fountain Pajot, yang tengah bersandar di Pelabuhan Benoa Marina, Bali, pada Sabtu (2/11/2024).

Peluang besar industri yacht

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Boum mengatakan bahwa ada banyak tempat dan kekayaan alam Indonesia yang saat ini masih belum terjelajahi dan diketahui khalayak ramai.

"Orang-orang menjelajahi Raja Ampat ataupun Pulau Komodo. Tapi saya bisa mengatakan bahwa ada sekitar 200 spot seperti Raja Ampat di Indonesia, ada banyak tempat luar biasa indah, dan itu belum terjelajahi," kata Boum, Sabtu (2/11/2024).

Ia menuturkan, umumnya orang-orang mengetahui spot wisata di Indonesia melalui media sosial atau sorotan kamera wisatawan yang banyak beredar di internet.

Namun, katanya, masih banyak tempat indah di lautan Indonesia yang mesti dijelajahi. Maka dari itu, Boum mengatakan bahwa menumpangi yacht dapat menjadi cara paling mudah menjangkau spot yang saat ini sulit diakses jalur darat maupun udara.

"Saya sudah berlayar ke timur dan utara Indonesia, seperti Sulawesi, Halmahera, Maluku, ada banyak tempat luar biasa di sana, yang bahkan orang-orang tidak tau keberadaannya," kata Boum.

Melihat hal ini, Boum meyakini bahwa yacht punya peluang besar, tidak hanya sebagai transportasi untuk berpindah ke tempat yang sulit dijangkau, tetapi juga dapat membantu mempromosikan industri pariwisata laut di Indonesia.

Yacht sebagai gaya hidup

Di luar negeri, seperti di Eropa, kata Boum, memiliki sebuah yacht bagi penduduk di sana ialah suatu hal yang umum, dan telah menjadi gaya hidup.

Ia mencontohkan, seperti owner yacht Fountain Pajot yang tengah kami tumpangi, ia menggunakan yacht untuk menikmati waktu bersama keluarga di tengah kesibukannya.

"Owner yacht ini menggunakan yacht untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mengingat kalau di daratan, dia tidak punya waktu yang cukup bersama keluarga, karena dia bekerja sebagai seorang pebisnis," katanya.

Maka dari itu, sambungnya, yacht dapat menjadi salah satu cara untuk berwisata bersama keluarga dengan tujuan dan perjalanan yang lebih fleksibel.

Selain nyaman, berlayar menggunakan yacht pribadi menurutnya juga bisa memangkas waktu perjalanan.

"Saya memprediksi ini (yacht) akan popular beberapa tahun ke depan, dan saya percaya Indonesia adalah pasar dengan peluang yang besar," katanya.

Tantangan industri yacht di Indonesia

Namun demikian, keberadaan yacht di Indonesia saat ini masih belum terlalu populer. Inilah yang menjadi salah satu tantangan Boum dalam mengenalkan yacht seperti Fountain Pajot di Indonesia.

Sebagai orang yang tumbuh di lingkungan yang menilai bahwa berlayar menggunakan yacht adalah suatu gaya hidup, kata Boum, pandangan tersebut tidak bisa dipukul rata di Indonesia.

Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak berada di situasi tersebut. Maka dari itu, kata Boum, Yacht Sourching datang dengan pendekatan berbeda.

"Kita menjelaskan dan mengenalkan yacht dengan cara berbeda. Seperti pada malam hari (saat acara pengenalan oleh Yacht Sourching), mereka (tamu undangan) datang dari Jakarta ke sini (Bali) karena kami bisa memahami dan berdiskusi bersama (mengenai yacht)," katanya.

Selain itu, kata Boum, salah satu kendala yang dihadapi yaitu minimnya infrastruktur yang mendukung keberadaan yacht di Indonesia.

Sederhananya, ketika seseorang hendak punya yacht, tentu harus ada pelabuhan yang memadai supaya yacht bisa bersandar dengan baik. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Boum yaitu minimnya pengetahuan masyarakat seputar yacht.

"Sementara itu, sisi baiknya adalah kompetitor yacht tidak banyak," katanya.

Menghadapi tantangan ini, Boum mengatakan pihaknya mencoba untuk terus beradaptasi dengan baik dan memberikan edukasi seputar yacht kepada pasar Indonesia.

Boum yakin industri yacht akan menjadi popular, khususnya di Bali pada masa depan. Mengingat, katanya, Bali termasuk ke dalam 10 destinasi popular di dunia.

"Saya yakin industri yacht dan wisata yacht akan semakin mengenalkan parwisata Indonesia," pungkasnya.

Jakarta -

Basuki Hadimuljono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini. Dia meneruskan tugas di IKN usai menjadi Pelaksana Tugas sejak Juli 2024.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

(hal/fdl)