KOMPAS.com – Penyerang Bhayangkara FC, Sani Rizki Fauzi, memprediksi Spanyol mampu memetik kemenangan atas Inggris di final Euro 2024.

Spanyol akan melakoni pertandingan melawan Inggris dalam partai final Piala Eropa atau Euro 2024.

Laga Spanyol vs Inggris dalam jadwal final Euro 2024 bergulir di Stadion Olimpiade, Berlin, pada Minggu (14/7/2024) atau Senin (15/7/2024) dini hari WIB.

Sani Rizki mempunyai keyakinan Spanyol dapat mengalahkan Inggris dalam partai final Euro 2024.

Pasalnya, pemain berumur 26 tahun itu melihat Spanyol diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas.

Salah satu pemain Spanyol yang menjadi perhatian Sani Rizki, yakni Lamine Yamal, yang masih berumur 16 tahun.

Sani Rizki bahkan tidak segan menyebut Lamine Yamal akan menjadi bintang besar seperti legenda Barcelona dan timnas Argentina, Lionel Messi.

Lamine Yamal memang kini membela Barcelona, klub yang sudah pernah membesarkan nama Messi.

“Saya pegang Spanyol karena banyak kualitas pemain bagus seperti Lamine Yamal, dia bisa dibilang penerus Lionel Messi,” kata Sani Rizki kepada awak media termasuk Kompas.com di Stadion Madya pada Jumat (12/7/2024).

“Dia (Lamine Yamal) bisa membantu tim. Di Euro tahun ini dia sangat bersinar,” ucap pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia tersebut.

Sani Rizki pun memprediksikan Spanyol akan memenangi pertandingan melawan Inggris dengan skor 2-1.

“Skornya 2-1 untuk Spanyol,” kata Sani Rizki.

KOMPAS.com – Nama Patak Banteng mungkin sudah cukup familier di kalangan pendaki gunung.

Itu karena Patak Banteng merupakan nama salah satu jalur pendakian gunung setinggi 2.590 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Jalur pendakian ini jadi favorit karena berada tepat di samping jalan utama Wonosobo menuju Dataran Tinggi Dieng.

Namun, Desa Wisata Patak Banteng di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini tidak hanya menawarkan pendakian Gunung Prau.

Menurut rilis resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), desa ini juga menawarkan atraksi berkeliling menggunakan jip wisata di kawasan dataran tinggi Dieng, yang menjadi pengalaman menarik bagi para wisatawan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Selain itu, pengunjung dapat berpartisipasi dalam kegiatan berkebun dan beternak, mulai dari peternakan kambing hingga perkebunan kentang, kubis, wortel, cabai lokal Dieng, serta carica yang diolah menjadi penganan khas daerah.

Salah satu kegiatan budaya yang menarik adalah Baritan Terang Bulan yang rutin diadakan setiap bulan Suro pada malam ke-10 dalam penanggalan Jawa.

Para pengunjung dapat merasakan pengalaman menjadi bagian dari masyarakat lokal dan berinteraksi dengan penduduk setempat.

Perwakilan Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Wisata Patak Banteng, Solihun mengungkapkan, pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 60.663 orang.

Dari jumlah itu, 20 persen di antaranya adalah turis asing, menandakan daya tarik Gunung Prau tidak juga menarik orang-orang dari luar negeri.

Karena didatangi banyak pendaki dari latar belakang, Desa Wisata Patak Banteng secara rutin melakukan pelatihan SAR (search and rescue).

Masyarakat juga sering melakukan kegiatan reboisasi dan berbagai program bersama Perhutani.

Jalur pendakian Gunung Prau juga rutin ditutup setiap tahunnya, yakni Januari hingga Maret untuk menjaga kelestarian alam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menyatakan dampak disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dengan pasal tembakau pada industri, akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha industri hasil tembakau (IHT).

Menurut Direktur P3M KH Sarmidi Husna, banyaknya larangan terhadap IHT, seperti bahan tambahan atau pembatasan tar dan nikotin, akan membuat IHT nasional gulung tikar.

"Kretek yang menjadi produk IHT nasional menggunakan bahan tambahan rempah sebagai penggenap rasa. Kalau dibatasi dan dilarang, yang terkena dampak terlebih dahulu industri kretek nasional," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, RPP Kesehatan akan segera disahkan dalam waktu dekat.

Menanggapi itu, Sarmidi menjelaskan, sebelum adanya RPP Kesehatan pun, IHT sudah kepayahan karena kebijakan fiskal yang eksesif. Sejak tahun 2020, tarif cukai hasil tembakau selalu naik dua digit.

Padahal, di saat bersamaan, IHT tertekan karena pandemi Covid-19 dan disusul situasi dunia yang tidak pasti.

Situasi IHT legal saat ini terus terpuruk yang terkonfirmasi melalui realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tidak memenuhi target, begitu juga produksi rokok turun.

Dengan kondisi itu, sebut dia, pemerintah perlu memberikan peluang untuk pemulihan, dengan cara tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025, karena sudah ada kenaikan tarif PPN terhadap hasil tembakau.

"Sedangkan untuk tahun 2026 dan tahun berikutnya, kenaikan tarif cukai HT disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau angka inflasi," ujarnya.

Dengan tambahan RPP, tentu akan membuat IHT gulung tikar. IHT akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan dari RPP, seperti perubahan kemasan, bahan baku, yang biayanya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat.

Dia mengatakan, IHT telah diatur melalui 446 regulasi yang mana 400 (89,68 persen) berbentuk kontrol, 41 (9,19 persen) mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya 5 (1,12 persen) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan.

Menurut Sarmidi, selama pembahasan RPP pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal Pengamanan Zat Adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

P3M, katanya, meminta Menteri Kesehatan agar mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draf RPP Kesehatan yang ada, karena bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UU Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Selain itu, juga berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan," terang dia.

Menurut dia, pasal-pasal terkait produk industri hasil tembakau seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri sebagaimana mandat UU Kesehatan.

Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement atau menukar utang untuk perjanjian konservasi laut senilai USD35 juta atau Rp565 miliar, yang utamanya diarahkan untuk konservasi terumbu karang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan berita tersebut usai pertemuannya dengan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue.

"Tujuannya untuk ikut memperkuat dan menjaga kelestarian laut dan terumbu karang yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif," kata Sri Mulyani dilansir Antara, Jumat, 12 Juli 2024.

Melansir laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut dilakukan pada 3 Juli 2024. Dengan ini, AS menukar utang Indonesia dan mengalihkan dananya untuk melindungi ekosistem terumbu karang.

Baca juga: Indonesia Makin Sengsara: Utang Terus Membengkak, Penerimaan Makin Cekak!

Kesepakatan itu merupakan yang keempat di bawah Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis, yang disahkan kembali pada 2019 sebagai Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (TFCCA), dan yang pertama berfokus terutama pada ekosistem terumbu karang.

Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedubes AS Michael Kleine mengatakan, kesepakatan itu merupakan bukti hubungan bilateral yang kuat antara AS dengan Indonesia.

Diskusi transisi energi

Adapun pertemuan Sri Mulyani dan Alexia Latortue tidak hanya membahas perjanjian tukar utang RI dan AS, melainkan turut mendiskusikan perkembangan transisi energi di Indonesia.

Mereka membicarakan soal pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan dengan melibatkan tim Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon, yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada saat Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali (Presidensi G20 Indonesia).

“JETP didukung oleh berbagai negara, utamanya Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis,” ujar Sri Mulyani.

(ANN)

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan perihal penyertaan modal negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. “PMN itu penugasan, (perusahaan) BUMN ditugaskan untuk mengerjakan kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Arya menuturkan, dalam fenomena bisnis acapkali kebijakannya tak begitu bernilai ekonomis di tahap awal sehingga yang mengerjakan dari perusahaan BUMN itu sendiri. “Misalnya bangun jalan tol, itu tak ekonomis untuk tahap awal. Karena marketnya belum ada, sehingga kalau kita tunggu swasta itu bisa lama. Tapi kan butuh pendanaan, di situlah ada penugasan,” ujar Arya.

Ia memberikan contoh seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo dan Perum Jamkrindo yang meminta modal negara sebesar Rp 3 triliun pada 2025 itu, karena memang harus ada peran asuransi. “Kita butuh asuransi untuk KUR kalau tak bahaya, di situlah dikasih penugasan oleh pemerintah,” katanya.

Begitu juga, kata Arya, untuk PT PLN (Persero) yang mengajukan permintaan PMN sebesar Rp 3 triliun untuk 2025, karena ada penugasan dalam program listrik desa agar pemerintah bisa mewujudkan ketersediaan listrik di seluruh Indonesia. Ia juga mengatakan, kemudian PT Hutama Karya yang mendapatkan PMN paling besar mencapai Rp 13,86 triliun untuk 2025 itu karena membangun jalan tol, seperti Jalan Tol Sumatera.

Sementara diketahui PT Pelni juga mengajukan PMN senilai Rp 2,5 triliun. “Pelni kan kapalnya sudah tua itu ada yang 39 tahun umurnya. Kan butuh peremajaan kapal dan perawatan lebih mahal dari pada beli baru. Dari mana (dananya), ya PMN,” ujarnya.

Ia menuturkan, hampir sekitar 70 persen perusahaan BUMN diberi penugasan di bidangnya masing-masing melalui PMN. “Jadi ini bukan soal sehat tak sehat, tapi penugasan. Jadi BUMN ditugaskan mengerjakan sesuatu yang memang secara ekonomi tak layak, tapi harus dikerjakan BUMN,” katanya.

Sebelumnya, Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.

Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan PMN Rp 44,24 triliun untuk 16 BUMN. Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji.

Ada sejumlah alasan Komisi VI DPR menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan setoran dividen yang disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI DPR akan memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara produktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan perihal penyertaan modal negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. “PMN itu penugasan, (perusahaan) BUMN ditugaskan untuk mengerjakan kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Arya menuturkan, dalam fenomena bisnis acapkali kebijakannya tak begitu bernilai ekonomis di tahap awal sehingga yang mengerjakan dari perusahaan BUMN itu sendiri. “Misalnya bangun jalan tol, itu tak ekonomis untuk tahap awal. Karena marketnya belum ada, sehingga kalau kita tunggu swasta itu bisa lama. Tapi kan butuh pendanaan, di situlah ada penugasan,” ujar Arya.

Ia memberikan contoh seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo dan Perum Jamkrindo yang meminta modal negara sebesar Rp 3 triliun pada 2025 itu, karena memang harus ada peran asuransi. “Kita butuh asuransi untuk KUR kalau tak bahaya, di situlah dikasih penugasan oleh pemerintah,” katanya.

Begitu juga, kata Arya, untuk PT PLN (Persero) yang mengajukan permintaan PMN sebesar Rp 3 triliun untuk 2025, karena ada penugasan dalam program listrik desa agar pemerintah bisa mewujudkan ketersediaan listrik di seluruh Indonesia. Ia juga mengatakan, kemudian PT Hutama Karya yang mendapatkan PMN paling besar mencapai Rp 13,86 triliun untuk 2025 itu karena membangun jalan tol, seperti Jalan Tol Sumatera.

Sementara diketahui PT Pelni juga mengajukan PMN senilai Rp 2,5 triliun. “Pelni kan kapalnya sudah tua itu ada yang 39 tahun umurnya. Kan butuh peremajaan kapal dan perawatan lebih mahal dari pada beli baru. Dari mana (dananya), ya PMN,” ujarnya.

Ia menuturkan, hampir sekitar 70 persen perusahaan BUMN diberi penugasan di bidangnya masing-masing melalui PMN. “Jadi ini bukan soal sehat tak sehat, tapi penugasan. Jadi BUMN ditugaskan mengerjakan sesuatu yang memang secara ekonomi tak layak, tapi harus dikerjakan BUMN,” katanya.

Sebelumnya, Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.

Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan PMN Rp 44,24 triliun untuk 16 BUMN. Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji.

Ada sejumlah alasan Komisi VI DPR menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan setoran dividen yang disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI DPR akan memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara produktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

KPK tengah mengembangkan kasus korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus ini, sudah ada sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Total, ada 21 tersangka yang ditetapkan oleh KPK.

"Bahwa dalam sprindik [surat perintah penyidikan] tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (12/7).

Untuk 4 tersangka penerima, Tessa mengungkapkan 3 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara, sisanya yakni staf dari penyelenggara negara.

Terkait 17 tersangka pemberi, ia menyebut bahwa 15 orang berasal dari pihak swasta dan 2 orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Akan tetapi, Tessa belum membeberkan lebih lanjut identitas para tersangka baru tersebut. Termasuk, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka.

Adapun dalam penyidikan yang dilakukan, KPK melakukan penggeledahan sejak 8 Juli 2024 pada beberapa rumah di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, serta beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Tessa pun membeberkan hasil penggeledahan yang telah dilakukan. Di antaranya uang sejumlah Rp 380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, hingga handphone.

"Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa uang kurang lebih Rp 380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lain," tutur Tessa.

"Serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," pungkasnya.

Kasus ini merupakan perkara Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak. Sahat diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021. Sahat yang merupakan politikus Golkar dan seorang pihak lain bernama Abdul Hamid diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Sahat sudah menjalani proses sidang dan divonis 9 tahun penjara.

Pihak DPRD Jatim belum berkomentar mengenai adanya penyidikan baru yang dilakukan KPK ini.

Jakarta: Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) inkonstitusional. Perubahan tersebut dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Ini menyalahi konsep konstitusi kita, di dalam Bab IV UUD 1945 hasil perubahan disebutkan DPA dihapuskan," ujar Feri kepada Medcom.id, Jumat, 12 Juli 2024.

Feri menjelaskan alasan DPA dihapuskan. Salah satunya, sebagai upaya pemurnian sistem presidensial.
"Karena itu DPD dihapuskan, dan presiden melalui undang-undang diberikan kewenangan untuk membentuk wantimpres yang berada di bawah kuasa presiden," jelasnya.

Ia pun mempertanyakan alasan perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ia menegaskan perubahan ini tidak elok diakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perubahan ini cukup janggal di era berakhirnya Presiden Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Draf Revisi UU Wantimpres: Jumlah DPA Ditentukan Presiden

Sebelumnya, RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu revisi yang tertuang tentang perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada Pasal 7 ayat 1 draf revisi UU tersebut disebutkan jumlah DPA akan ditentukan berdasarkan kebutuhan presiden.

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

(AGA)

PT Pertamina (Persero) mengakui sedang memproses produk Bahan Bakar Minyak (BBM) baru yang rendah sulfur sehingga lebih ramah lingkungan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso membenarkan bahwa perusahaan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk meluncurkan produk BBM baru.

Rencananya, produk BBM tersebut akan diujicobakan mulai 17 Agustus 2024. Namun, Fadjar enggan membeberkan lebih lanjut seperti apa spesifikasi produknya.

Adapun sejauh ini, Pertamina sudah menjajakan produk BBM ramah lingkungan yakni Pertamax Green 95, produk campuran bioetanol dengan kadar 5 persen (E5), sejak Juli 2023.

Saat ini, sudah ada 65 SPBU yang menjual Pertamax Green 95 di sekitar Jakarta, Surabaya, dan Malang per April 2024. Pada saat peluncuran secara terbatas pada Juli 2023 lalu, Pertamax Green 95 hanya dijual di 15 SPBU.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan akan ada produk BBM baru yang rendah sulfur dan emisi. Rencananya produk itu akan diujicobakan mulai 17 Agustus 2024.

Arifin mengatakan, pemerintah sedang menggodok produk BBM rendah sulfur untuk mengurangi gas buang di sektor transportasi.

"Kita kan sekarang udara kita banyak emisi jadi bagaimana kita bisa kurangi, supaya hidup sehat jadi alternatifnya pake BBM rendah sulfur," ungkap Arifin saat di kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Pemerintah, kata Arifin, akan menentukan bahan bakar nabati (BBN) sebagai bahan pencampur BBM untuk mengurangi kandungan sulfurnya menjadi di bawah 50 ppm.

"Kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten kita sekarang masih 500 ppm, kalau standarnya Euro V di bawah 50, tapi menuju itu ongkosnya ada, tapi kita belum kelar sih (kajian)," jelas Arifin.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menjelaskan 17 Agustus 2024 merupakan tanggal di mana BBM baru rendah sulfur akan diujicobakan (pilot project).

"Kalau rendah sulfur itu akan mulai, tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-offnya mau mulai di sana," ungkap Agus.

Uji coba tersebut, kata dia, akan dilakukan bertahap di beberapa SPBU. Agus tidak menyebutkan produk BBM apa saja yang akan dikurangi kandungan sulfurnya. Namun dia menyebut salah satunya adalah produk solar nonsubsidi PT Pertamina (Persero).

"Enggak tahu namanya nanti, kayaknya yang Dex juga yang nonsubsidi. Masih mulai dari beberapa SPBU," tutur Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah kabar yang menyebutkan bahwa petugasnya menerima setoran parkir resmi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Namun, mereka membenarkan kalau sejumlah bus wisata pernah ditarik tarif parkir senilai Rp 150.000 untuk parkir di sana.

Dishub DKI Jakarta bukan tanpa dasar memberikan sanggahan. Sebelumnya, tim Penertiban Unit Pengelola Perparkiran Dishub DKI Jakarta dan Bantuan Kendali Operasi (BKO) lebih dulu melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap juru parkir (jukir) resmi yang bertugas di sekitar Lapangan Banteng.

Berdasarkan hasil pengawasan, terungkap dua jukir berinisial H dan S memberikan tarif parkir di atas ketentuan.

“Petugas menemukan bahwa terdapat lembar kuitansi tidak resmi untuk pembayaran parkir bus sebesar Rp 150.000,” demikian keterangan resmi Dishub DKI Jakarta yang diterima Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Setelah dimintai keterangan, H dan S akhirnya mengaku bahwa mereka meminta tarif parkir sebesar Rp 150.000 kepada bus wisata sesuai perintah juru parkir liar.

Menurut Dishub DKI Jakarta, hasil pungutan liar ini tidak pernah disetorkan kepada petugas Dishub yang bertugas di Lapangan Banteng.

Padahal, menurut Pergub 31 Tahun 2017, tarif parkir tepi jalan untuk bus, truk, dan sejenisnya hanya Rp 4.000 sampai dengan Rp 9.000 per jam.

Atas perbuatannya, H dan S telah dibebastugaskan sebagai juru parkir Lapangan Banteng. Surat tugas mereka pun dicabut.

Sebelumnya, berdasarkan temuan Kompas.com di lapangan, seorang jukir resmi di Lapangan Banteng mengaku menarik tarif parkir sebesar Rp 150.000 untuk bus wisata.

Namun, jukir tersebut mengaku tidak memaksa sopir untuk membayar tarif parkir sebesar Rp 150.000. Kata dia, berapa pun uang yang diberikan sopir bus untuk parkir akan diterimanya.

Selain itu, sopir bus akan menerima kuitansi yang ditandatangani kedua belah pihak. Kuitansi ini ditulis tangan, mirip kuitansi yang didapat saat membeli barang di toko.

Di sisi lain, jukir tersebut juga mengaku bahwa dia akan menyetorkan sejumlah uang kepada petugas Dishub yang berjaga di Lapangan Banteng.

Wali Kota Medan Bobby Nasution menanggapi soal usulan PKB yang ingin menduetkannya dengan artis Nagita Slavina di Pilgub Sumut 2024. Kata Bobby, ia menyerahkan seluruh keputusan ke partai pendukungnya.

“Nah itu kan yang usulkan PKB itu wakil, makanya untuk calon wakil itu (di)serahkan ke partai,” kata Bobby di Taman Cadika, Medan Johor, pada Jumat (12/7) malam.

Bobby juga mengaku akan menunggu arahan dari PKB selaku salah satu partai pendukung. Katanya, ia juga siap bila dipertemukan dengan Nagita.

“Itu kan arahan PKB, kita tunggu saja dari PKB, kalau arahan mau pertemukan mau mendealkan ya ibaratnya, kami tunggu dari PKB,” jawabnya singkat.

PKB serius

PKB Sumut mengaku serius mendorong aktris Nagita Slavina menjadi wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024. Katanya, Nagita bisa jadi perwakilan perempuan di Sumut.

Selain itu, menurut PKB, Nagita punya track record yang baik sebagai public figure.

“Nagita ini kan orangnya ini selain artis memiliki track record baguslah ya. Kita ingin ada perwakilan wanita untuk wakilnya Sumut,” kata Bendahara DPW PKB Sumut Zeira Salim Ritonga pada Rabu (10/7).

“Kita ingin munculkan bahwasanya wakil Pak Bobby ini pantaslah seorang perempuan yang baik, track record bagus, yang bisa mewakili kaum perempuan di Sumut,” sambungnya.

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan ranking pendidikan dan kesehatan Indonesia masih rendah. Ia memberikan perhatian khusus karena daya saing Indonesia untuk dua sektor tersebut tertinggal dari negara tetangga Singapura dan Malaysia, yakni masih di level 57 dan 58.

Menurut data Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness 2024, untuk sub sektor kesehatan dan lingkungan Indonesia bahkan masih berada di urutan ke-61. Level daya saing Indonesia dengan negara lain secara keseluruhan naik dari sebelumnya 34 menjadi 27.

Padahal, secara keseluruhan level daya saing Indonesia dengan negara lain meningkat ke peringkat ke-27 dari semula 34.

"Sayangnya dari sisi daya saing, kita meskipun naik sampai tujuh level sangat bagus sekali. Namun, untuk pendidikan dan kesehatan masih di ranking 57, 58," ungkap Jokowi, seperti disampaikannya lewat YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/7/2024).

Masih menurut data IMD World Competitiveness 2024, rata-rata ranking Indonesia untuk sektor lainnya berada di peringkat ke 30, 40, dan 50.

Peringkat pertama untuk bidang kesehatan secara global dipegang oleh Swiss, kemudian Swedia. Singapura berada di peringkat ke-28. Meski menurun dua peringkat dari tahun sebelumnya, posisi ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sementara itu, Malaysia berada di peringkat ke-42.

Menurut Jokowi, salah satu modal utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) adalah dari aspek kesehatan dan pendidikan. SDM yang unggul, kata Jokowi, dapat membuat Indonesia memiliki daya saing dengan negara lain.

"Infrastruktur sebaik apapun kalau SDM tidak baik, jelek, nanti di ranking kelihatan," ujarnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News