Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah tercpta berkat inisiatif dua sosok inspiratif, Nahdya Maulina dan Febty Febriani. Meski latar belakangnya berbeda, namun mereka memiliki misi yang sama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah.

Sejatinya, Febty berprofesi sebagai peneliti di Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Ia menceritakan bahwa ide mendirikan komunitas ini berawal dari kebiasaan positif yang dibangun oleh Nahdya.

"Ketika pandemi, kita punya banyak waktu di rumah. Nah, Mbak Nadia selalu rutin nawarin ke teman-teman di daycare untuk menitip sampah. Dari situ, teman kantor punya ide untuk bikin flyer dan Instagram sendiri," kata Febty.

Di lain pihak, Nahdya Maulina yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki motivasi yang kuat untuk mendirikan komunitas ini. Sejak kecil, ia memang peduli terhadap kelestarian lingkungan di sekitar.

"Aku dari kecil punya ketertarikan terhadap lingkungan. Pernah banjir di rumah akibat penyumbatan sampah di got. Sejak itu, aku selalu ingatkan keluarga untuk tidak buang sampah sembarangan," ujarnya.

Febty, yang pernah tinggal di Jepang untuk menempuh S2 dan S3, terinspirasi dari sistem pemilahan sampah yang ketat di sana. Katanya, pemilahan sampah di Jepang sangat diprioritaskan.

Ketika Febty pulang ke Indonesia, ia pun merasa aneh dengan pemandangan sampah yang digabung begitu saja. Sementara Nahdya, selain bekerja di KLHK, dia juga berusaha mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah.

"Membagi waktu antara pekerjaan utama dan kegiatan komunitas itu tantangan terbesar. Kami berempat PNS, jadi harus pandai-pandai membagi waktu," ungkap Nahdya.

Di balik layar, tim inti Rumah Edukasi Pilah Sampah hanya terdiri dari lima orang. Keterbatasan SDM itu membuat mereka sulit mengatur waktu.

Tantangan selanjutnya datang dari biaya operasional. Saat ini, Rumah Edukasi menyewa tempat yang strategis namun cukup mahal. Di awal, hal ini cukup memberatkan. Akhirnya, tim pun memutar otak untuk menutup kekurangan biaya tersebut.

Seiring waktu, mulai banyak kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan Edukasi Komunitas Pilah Sampah. Akhirnya, mereka pun bisa mendapatkan uang dari kegiatan tersebut untuk menutupi biaya operasional, termasuk gaji tim teknis, sewa tempat, dan biaya pengembangan lainnya.

Tantangan lainnya adalah mencari orang-orang yang mau berkomitmen secara sukarela sambil bekerja atau kuliah. Banyak yang tertarik dan bergabung, tetapi tetap ada masa percobaan selama tiga bulan.

Baik Nahdya maupun Febty sama-sama berharap Pilah Sampah bisa menjadi pusat rujukan pemilahan sampah dari sumber utama di Indonesia. Jadi, dampaknya pun bisa semakin terasa.

"Kalau setiap rumah tangga bisa memilah sampah, jumlah sampah yang terbuang ke TPA akan jauh berkurang," kata Febty.

Nahdya menambahkan, "Kami ingin masyarakat mudah dalam memilah sampah. Jika mereka mudah, mereka bisa konsisten, dan akhirnya gaya hidup mereka bisa berubah."

Dengan visi dan misi yang kuat, serta semangat yang tak kenal lelah, Nahdya dan Febty terus berjuang untuk membuat perubahan positif bagi lingkungan Indonesia.

Jakarta:Tsania Marwa masih memperebutkan masalah hak asuh kedua buah hatinya dengan mantan suaminya, Atalarik Syach. Sebagai adik, Teddy Syah lebih memilih tidak ikut campur oleh permasalahan Atalarik tersebut.

Marwa merasa telah memenangkan gugatan hak asuh anaknya, tetapi sampai hingga kini ia tidak mendapatkan kebebasan untuk mengasuh dan bertemu anak-anaknya.

Sementara itu, sebelumnya Atalarik mengaku sudah menawarkan kepada anak-anaknya untuk tinggal bersama ibu mereka, tetapi kedua anaknya menolak akan hal itu.
Konflik tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun hingga sampai saat ini masih dibicarakan di media sosial. Mendengar hal tersebut, Teddy mengaku tidak mau ikut campur dalam permasalahan yang dihadapi saudara kandungnya.

"Karena kita dididik dalam keluarga kita nggak boleh mengurusi saudara. Kita diam selama tidak mengganggu ibu kita tidak akan pernah ikut campur," ungkap Teddy dalam acara podcast Alvin in Love.

baca juga: Teddy Syah Belum Tidur di Rumah Sejak Rina Gunawan Meninggal

Meskipun begitu, Teddy mengaku tetap memberikan komentar yang tidak banyak kepada Atalarik dalam menghadapi masalahnya tersebut.

"Saya cuma komen satu dua kata 'kuat yah'. Paling nggak menguatkan karena masih ada anak, kecil-kecil kan," jelas Teddy.

Dalam kesempatan itu, Teddy juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui persis perilaku Atalarik karena mereka tidak tinggal bersama.

"Kita tidak tinggal bareng, kita tidak tidur bareng, kita tidak 24 jam bersama, kita tidak tahu perilaku sesungguhnya seperti apa,” bebernya.

Selain itu, meskipun mereka bersaudara, tetapi tidak mempunyai hak dalam memberikan penilaian terkait apapun. Maka dari itu, lebih baik mereka saling menjauhkan diri saat dihadapi masalah.

“Meskipun kamu saudara sendiri, saya tidak berhak menilai kamu. Jadi apapun yang mendera kamu selama ini kita abstain,” terang Teddy.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Iskak kini harus rela turun status sebagai tukang potong kain di salah satu konfeksi yang berlokasi di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan karena sepinya orderan saat ini, Jakarta Selatan. Pria 40 tahun kelahiran Bukittinggi yang sebelumnya merupakan pemilik pabrik konfeksi di Cipadu, Kota Tangerang menduga, sepinya orderan akibat membanjirnya produk impor di pasar saat ini.

"Sudah dua bulan ini tidak beroperasi, orderan sedang sepi," kata Iskak saat ditemui di sela-sela pekerjaannya, Jumat, 12 Juli 2024.

Para pekerja konfeksi dibayar berdasarkan jumlah pakaian yang mereka hasilkan. Lantaran pesanan yang masuk kian sedikit, akhirnya satu per satu pekerja di tempatnya mengundurkan diri. "Sudah tidak bisa menutupi sewa tempat dan listrik," kata dia.

Di tempat ia bekerja sekarang, Iskak bertugas sebagai mandor yang membawahi 18 pekerja. Ketika masih mengelola pabrik sendiri, dirinya mempekerjakan 10 orang. Keahliannya sebagai tukang jahit ia peroleh dari sang paman. Iskak bercerita spesialisasinya adalah membuat pakaian anak dan pakaian wanita.

Dalam tiga bulan terakhir atau setelah Lebaran, Iskak mendapati tiga usaha konfeksi di Cipadu berhenti beroperasi. Iskak mengatakan sesama pengusaha konfeksi di Cipadu umumnya saling kenal satu sama lain.

"Penyebabnya karena minimnya orderan yang masuk. Biasanya dalam satu bulan, bisa mengerjakan tiga hingga empat orderan berbeda sekaligus. Tapi sejak awal tahun sudah melandai," katanya.

Iskak menyebut, pelanggan yang menggunakan jasa konfeksi kebanyakan menjual pakaian jadi di lokapasar. Beberapa ada yang menjualnya di Pasar Cipulir atau Pasar Tanah Abang.

"Pengakuan kawan-kawan yang main di online juga sepi. Jadi mereka tidak membeli bahan untuk membuat barang. Akhirnya berdampak ke kami," katanya.

Masih di kawasan Petukangan, konfeksi rumahan yang dikelola Doni Rahmat pada siang itu tidak terlalu sibuk. Dari 12 mesin jahit yang ada, hanya empat yang sedang beroperasi. Tiga pekan lalu Doni mengatakan sebagian pekerja memilih pindah ke konfeksi lain lantaran minimnya pesanan yang masuk ke tempatnya.

Di ruangan seluas lapangan bulu tangkis itu, kini hanya ada empat pekerja yang bertugas sebagai tukang potong kain hingga menjahit pola-pola yang dibentuk menjadi celana kargo. "Tiap tahun setelah pandemi memang cenderung turun. Tapi jumlah produksi menurun paling drastis dalam tiga bulan ini sehingga kalau ada borongan, itu bisa di-handle lima orang," katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Iskak dan Doni meyakini faktor lesunya sektor hilir dari industri tekstil disebabkan maraknya produk impor yang dijual murah di pasaran. Iskak, mengatakan di pasar online, satu celana kargo pria dewasa dijual hanya Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu.

"Dari mana hitungannya bisa dijual semurah itu. Sementara kalau dihitung dari modal bahan, upah jahit dan pembuatan label, satu celana modalnya Rp 90 ribu hingga Rp 120 ribu," katanya. "Tapi apakah itu ilegal atau bagaimana, saya tidak bisa memastikan. Logikanya tidak mungkin kalau pakaian impor, harganya lebih murah daripada prdouk lokal."

Ketua Ikatan Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman, mengatakan ada 2.000 konfeksi rumahan yang mengalami penurunan produksi. "Jumlah penurunan produksinya hingga 70 persen," kata Nandi.

Selain menurunnya jumlah produksi oleh konfeksi rumahan, Nandi menyebut ada puluhan konfeksi yang tergabung dalam IPKB terpaksa tutup. "Ini karena produk impor ilegal membanjiri pasar lokal dengan harga yang sangat murah," katanya.

Nandi mengatakan, permintaan terhadap produk tekstil cenderung stabil. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kapasitas produksi oleh konfeksi rumahan. "Kami bisa membaca dari laporan anggota bahwa terjadi penurunan. Kalau begitu, indikasinya jelas bahwa pasar kita dipenuhi barang impor ilegal yang dijual dengan harga murah," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mempertanyakan rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang menyarankan pemberian bea masuk anti dumping (BMAD) bagi produk keramik porselen.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio menilai kebijakan ini akan berdampak terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. "Kami melihat ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen dalam negeri dan kepentingan konsumen. Dengan pemberian BMAD, harga produk porselen di pasar domestik dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberatkan konsumen," kata Andry melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Rencana penerapan BMAD karena anggapan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi oleh produsen domestik dan akan berdampak pada harga jual yang ditanggung konsumen.

Daripada menerapkan BMAD, Adry mengatakan, produsen dalam negeri harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Dia menilai langkah tersebut akan berdampak lebih panjang bagi industri keramik di Indonesia.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," kata Andry.

Menurut Andry, penerapan BMAD untuk produk keramik porselen berpotensi memicu praktik impor ilegal."Dengan meningkatnya harga produk porselen di dalam negeri, ada kemungkinan besar akan terjadi peningkatan impor ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini justru dapat merugikan industri domestik dan menyebabkan kerugian bagi negara," kata Andry.

Selanjutnya: Selain itu, Andry menyatakan pengajuan BMAD belum mewakili keseluruhan produsen keramik....

<!--more-->

Selain itu, Andry menyatakan pengajuan BMAD belum mewakili keseluruhan produsen keramik. Dia menilai rekomendasi tersebut hanya merepresentasikan 26 persen dari produksi keramik porselen secara nasional. Dia menilai minimnya keterwakilan produsen bertentangan dengan perjanjian antidumping yang disepakati oleh World Trade Organization atau WTO.

"Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," kata Andry.

Lebih lanjut, kata Andry, kesalahan juga terjadi ketika KADI menggeneralisir tipe keramik. Saat ini, kebutuhan akan keramik porselen masih belum bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Sementara produsen dalam negeri saat ini memiliki keunggulan dalam memproduksi keramik body merah.

"Penggeneralisiran ini menyesatkan dan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran," katanya.

Andry mengatakan pemberian BMAD untuk produk asing juga belum mendesak. Sebab pemerintah baru saja memperpanjang kebijakan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri keramik.

Dia menambahkan, industri keramik Indonesia saat ini memiliki target penambahan jumlah ekspansi keramik sebesar 88 juta meter persegi hingga akhir tahun 2024, dari kapasitas total sebesar 625 juta meter persegi yang sudah ada. "Artinya, pengenaan BMAD belum mendesak untuk
diterapkan pada produk ini," kata Andry.

Selanjutnya: "Ada tambahan kapasitas baru di industri keramik...."

<!--more-->

"Ada tambahan kapasitas baru di industri keramik sebesar 88 juta meter persegi dan 75 persennya sudah tercapai," jelas Andry.

Asosiasi Aneka IndustriKeramikIndonesia (Asaki) sebelumnya mendesakKementerian Keuanganuntuk segera mengeluarkan aturan baru Bea Masuk AntiDumping (BMAD). Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan jika tidak segera dikeluarkan, importir akan memanfaatkan masa tunggu saat ini untuk importasi masif demi menghindari bea masuk baru.

Hal ini akan merugikan industri keramik dalam negeri. Edy mengaku telah menerima surat dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berisi penyampaian laporan akhir penyelidikanantidumpingpengenaan BMAD. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke Cina, Edy mengatakan telah terbukti ada tindakan dumping.

“Seperti dilaporkan oleh Asaki satu setengah tahun yang lalu,” ujarnya lewat pernyataan tertulis, Rabu 3 Juli 2024.

Ia menilai besaran BMAD mulai dari 100,12 persen hingga 155 persen untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199 persen untuk yang tidak kooperatif dalam penyelidikan KADI, telah mencerminkan bentuk keadilan dan keberpihakan pemerintah. Khususnya bagi keberlanjutan industri keramik nasional yang babak belur dihantam produkimpor.

NANDITO PUTRA | ILONA ESTHERINA

Jakarta -

Pengusaha hulu minyak dan gas bumi (migas) tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) buka suara terkait rencana pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kebutuhan dalam negeri untuk gas bumi. Pengusaha meminta agar kebijakan tersebut memenuhi aspek keekonomian bagi investor.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, aspek keekonomian berkaitan dengan keberlanjutan suplai gas bumi dari sektor hulu.

"IPA dapat memahami kebijakan DMO bagi gas bumi seperti yang ditetapkan Pemerintah, sepanjang hal tersebut memenuhi keekonomian bagi investor yang akan menyebabkan keberlanjutan suplai gas bumi dari sektor hulu migas nasional," katanya kepada detikcom, Jumat (12/7/2024).

Dia mengatakan, IPA siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan aspek keekonomian proyek gas bumi. Pihaknya juga siap membuat harga gas domestik terjangkau.

"IPA siap untuk bekerja sama dengan pemerintah, baik Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan lainnya terkait bentuk DMO untuk memastikan keekonomian proyek-proyek gas bumi dan minat berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia tetap baik, sekaligus membuat harga gas domestik terjangkau," ungkapnya.

Sebagai informasu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah merestui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestik. Aturan itu diusulkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Terbatas (Ratas).

"Ini berita baik untuk kita semua, alhamdulillah Presiden (Jokowi) menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik," kata Agus dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7).

Agus mengatakan, RPP telah diperjuangkannya sekitar 2 tahun lamanya. Menurutnya, hal ini tidak mudah lantaran pihaknya harus menghadapi pihak yang sama dengan saat dia memperjuangkan program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Dalam hal ini, ada pihak besar yang kurang sreg dengan langkah-langkah tersebut.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah, berita baik bapak presiden dalam Ratas kemarin menyetujui," ujarnya.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. Menurutnya, RPP ini adalah game changer dalam pengelolaan gas bumi nasional.

"Dalam RPP tersebut akan diatur Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor," imbuhnya.

(acd/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 UU TNI huruf c, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c) dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

Kresno menyadari bahwa usulan penghapusan pasal ini akan kontroversial. Namun demikian, seorang prajurit seharusnya diperbolehkan untuk terlibat bisnis.

Ia pun mencontohkan mengenai sopir pribadinya yang merupakan seorang prajurit aktif.

Kresno mengungkapkan, sopirnya acap kali langsung bekerja sebagai sopir taksi online selepas menyelesaikan tugas mengantarkan dirinya.

Kegiatan ini bahkan kerap dilakukan sopir pribadi Kresno pada Sabtu dan Minggu.

"Ada driver saya, setelah ngantar saya, kebetulan saya dapat driver, setelah magrib, atau Sabtu-Minggu itu dia ngojek, dia melakukan bisnis, masa enggak boleh kayak begitu," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyampaikan presiden terpilih Prabowo Subianto memerlukan teknokrat yang secara tegas mampu memberikan panduan terkait strategi penerimaan negara.

Mengingat, rencana Prabowo untuk melebarkan defisit maupun menaikkan rasio utang pemerintah yang santer beredar akhir-akhir ini, harus sejalan dengan menaikkan penerimaan negara.

Melihat komposisi dari Tim Gugus Transisi Prabowo-Gibran, seluruhnya diisi oleh politikus dari partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, tanpa adanya satupun dari koalisi maupun teknokrat.

Di mana diketuai oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco dan Wakil Ketua Ahmad Muzani (Sekjen Gerindra). Anggotanya pun seluruhnya pihak Gerindra, yakni Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo.

Kemudian Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono dan Ketua OKK DPP Partai Gerindra Prasetiyo Hadi.

Teranyar, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo pun turut ambil bagian mengungkapkan rencana Prabowo terkait rasio utang pemerintah. Sementara sebelumnya, kakak ipar Prabowo, Sudrajad Djiwandono juga menilai program makan bergizi gratis lebih logis ketimbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan sikap yang Prabowo tunjukkan cenderung lebih mempercayai keluarganya ketimbang teknokrat.

Bagaimana manajemen anggaran ke depan, apa yang harus dilakukan dari sisi penerimaan pajak, pun belum memberikan kejelasan yang konkret untuk menenangkan pasar keuangan yang sebelumnya khawatir akan pelebaran defisit dan rasio utang.

“Jadi saya melihatnya ini justru ada lubang yang belum ditutup. Salah satunya adalah kebutuhan tim teknokrat yang bisa memberikan paduan secara teknis misalnya pajak apakah akan menunda PPN [12%], jadi yang dinaikkan pajak komoditas?” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan pernyataan dari teknokrat lebih terukur dan rasional bagi pelaku pasar.

Salah satunya, dari Soedrajad Djiwandono dengan latar ekonom berpengalaman dan pernah menjabat orang nomor satu di bank sentral. Di mana faktor rasionalitas di sektor keuangan sangat diperhatikan, alih-alih faktor janji kampanye atau statement politik yang tanpa dukungan data ekonomi.

Untuk itu, dalam membentuk perekonomian dan kepercayaan dari para pelaku usaha terutama UMKM, Eko menilai kehadiran teknokrat di kabinet Prabowo akan sangat diperhitungkan oleh pelaku pasar.

“Kalau terlalu didominasi unsur politisi, ada risiko kemungkinan semakin banyak gejolak perekonomian yang muncul akibat dari 'bacaan' situasi ekonomi yang lebih berdasarkan pandangan sisi politik. Ini tentu akan menimbulkan spekulasi di perekonomian,” ujarnya, Jumat (12/7/2024).

Trust Issue

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Celios Bhima juga melihat adanya masalah kepercayaan atau trust issue dari Prabowo karena terpantau mempercayakan persoalan anggaran bersama keluarganya.

Sejauh ini, belum banyak hal-hal teknis yang diungkapkan dan masih luput dari pembicaraan. Misalnya, apakah akan ada pajak kekayaan. Dari sisi belanja, pemerintah bersikeras untuk menjalankan makan siang gratis dan food estate.

Sementara itu, belum ada kejelasan soal IKN dalam APBN 2025. Sementara makan siang gratis sudah dialokasikan Rp71 triliun untuk 2025.

“Kalau teknokrat yang menjelaskan bisa runtut dan sistematis. Bahasanya lebih teknis sehingga secara operasionalisasi APBN, termasuk utang 2025 itu bisa lebih terukur oleh para pelaku usaha, investor, juga DPR,” tuturnya.

Sehingga, publik dapat memahami arah dari pemerintahan Prabowo. Pasalnya, menurut Bhima saat ini arah kebijakannya masih belum dapat diterka.

Soal makan bergizi gratis pun, meski sudah dialokasikan pemerintah senilai Rp71 triliun, belum tentu disepakati sebanyak itu oleh DPR.

“Saya pikir trust issue itu betul adanya. Jadi [Prabowo] lebih percaya sama keluarga untuk menjelaskan anggaran yang harus diserahkan kepada ahlinya, pada teknokrat,” ucap Bhima.

Bhima menyampaikan bahwa sangat mungkin Prabowo melihat beban politik jauh lebih besar dibandingkan dari sisi hitungan matematis soal penganggaran di 2025.

Hal tersebut menjadi pertaruhan dalam menjalankan program Jokowi atau program milik presiden terpilih sendiri, yang mana keduanya butuh anggaran jumbo.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya berencana melakukan rekayasa lalu lintas sekaligus mengerahkan ribuan personel pada gelaran Sudirman Loop nanti.

Direktur Lalu Lintas pada Polda Metro Jaya Kombes M. Latif Usman menjelaskan bahwa event Sudirman Loop tersebut merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-78 yang rencananya digelar pada hari Minggu 14 Juli 2024 nanti.

Latif juga menjelaskan untuk mensukseskan acara tersebut pihaknya bakal melakukan sterilisasi dan melakukan rekayasa lalu lintas agar kendaraan roda dua dan empat bahkan transportasi publik Transjakarta tidak melintas saat Sudirman Loop digelar.

"Iya semuanya, termasuk Transjakarta ya, jadi betul-betul steril," tutur Latif di Jakarta, Jumat (12/7).

Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa ada 1.000 personil gabungan yang bakal dikerahkan oleh Polda Metro Jaya di ruas Sudirman pada hari Minggu 14 Juli 2024 nanti.

"Untuk personel yang dilibatkan, untuk lalu lintas sendiri ada 1.000," katanya.

Berikut rekayasa lalulintas yang bakal diterapkan oleh Kepolisian:

1. Arus lalu lintas dari arah Jalan MH Thamrin yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Imam Bonjol;
2. Arus lalu lintas dari arah Jalan Imam Bonjol yang menuju Jalan Bundaran HI dan Jalan Pamekasan dialihkan ke Jalan Agus Salim dan arus lalu lintas dari arah Jalan Agus Salim yang menuju Jalan Bundaran HI dan Jalan Pamekasan dialihkan ke Jalan Imam Bonjol;
3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Galunggung yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke Jalan Galunggung;
4. Arus lalu lintas dari arah Jalan Prof. Dr. Satrio atau Casablanca yang menuju jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke jalan KH Mas Mansyur atau Tanah Abang;
5. Arus lalu lintas dari arah Jalan KH Mas Mansyur yang menuju Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke Jalan KH Mas Mansyur;
6. Arus lalu lintas dari arah Jalan Benhil yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke jalan Benhil;
7. Arus lalu lintas dari arah arah Barat Gatot Subroto yang menuju Jalan Jenderal Sudirman diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah timur dan Arus lalu lintas dari arah timur Gatot Subroto yang menuju jalan Jenderal Sudirman diluruskan ke Jalan Gatot Subroto Arah Barat;
8. Arus lalu lintas dari arah Jalan Pintu 1 Senayan yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke Jalan Pintu 1 Senayan;
9. Arus lalu lintas dari arah Jalan Senopati yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Sisingamangaraja atau Jalan Hang Lekir;
10. Arus lalu lintas dari arah Jalan Pattimura yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Sisingamangaraja atau Jalan Hang Lekir;
11. Arus lalu lintas dari arah Jalan Sisingamangaraja yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Hang Lekir;
12. Arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Hang Lekir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tidak akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Melainkan hanya akan menerbitkan surat keputusan (SK) internal tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Hal ini merupakan respons dari rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menanggapi Keputusan Presiden Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Hasyim Asy'ari sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum RI.

"Kami juga sudah melakukan pembahasan soal ini. Intinya kami juga akan melakukan dan juga membuat semacam namanya tidak satgas. Akan tetapi, surat edaran atau surat keputusan yang mengatur soal hal-hal terkait dengan upaya-upaya untuk misalnya menghindari kekerasan terhadap perempuan dan sejenis, sedang kami matangkan dan buat," ujar Plt Ketua KPU Muhammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/7).

Kendati demikian, menurut Afif, KPU tidak menggunakan satgas lantaran hanya penamaan saja. Sebab, selama ini semua lembaga memiliki tim pengawasan nasional (wasnal) tak terkecuali KPU RI.

Afif menjelaskan, Tim Wasnal KPU RI berada langsung di bawah divisinya yang mengatur aparatur yang tidak tertib.

"Itu biasanya kami yang turun melakukan pembinaan dan klarifikasi, termasuk beberapanya kami yang mengadukan ke DKPP. Jadi, semangatnya sama, percepatan untuk itu dilakukan," jelasnya.

Pada saatnya, kata dia, KPU akan menyosialisasikan SK tersebut kepada pihak internal.

"Di pengawasan internal juga melakukan langkah-langkah percepatan untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya tidak patut terjadi di tengah masyarakat," pungkas dia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menanggapi Keputusan Presiden Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Hasyim Asy'ari sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum RI.

Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, berharap keppres tersebut dapat menjadi momentum dalam memperkuat komitmen pemerintah memerangi tindak kekerasan seksual.

"Keppres tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kembali komitmen dalam memerangi tindak kekerasan seksual yang merendahkan dan mendiskriminasi hak-hak perempuan sebagai korban serta memberikan jaminan keadilan bagi korban," ucap Pramono, Kamis (11/7).

Komnas HAM juga berharap keppres tersebut menjadi pengingat bagi setiap pejabat publik bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara, terutama hak kaum perempuan.

Komnas HAM mendesak lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk segera melakukan tiga poin sebagai berikut.

Pertama, mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan menyusun komitmen kebijakan untuk melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di masing-masing lembaga.

"Dan dituangkan dalam bentuk peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan peraturan DKPP," imbuh Pramono.

Kedua, membentuk satuan tugas di masing-masing lembaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakan fungsi pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

"KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai bagian dari institusi demokrasi menjadi ruang yang aman dan bebas bagi perempuan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya," sambung dia.

Ketiga, melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terkait regulasi, kebijakan, maupun perilaku, untuk memperkuat kembali komitmen pemenuhan hak-hak politik perempuan.

"Terutama terkait dengan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, dalam pencalonan DPR/DPRD, serta dalam komposisi KPU/Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," kata Pramono.

Lampung Geh, Tanggamus – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Lampung dengan mengunjungi Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, pada Jumat (12/7).

Presiden tiba di Kota Agung sekitar pukul 11.48 WIB dan langsung menuju Masjid Jami Al-Islah untuk melaksanakan salat Jumat.

Kehadiran Presiden disambut antusias oleh masyarakat yang berkumpul di sekitar masjid.

Setelah melaksanakan salat Jumat, Presiden Joko Widodo menyapa warga yang hadir dan membagikan bantuan berupa paket sembako dan kaus.

Salah satu penerima bantuan, Robiah, yang datang dari Kecamatan Wonosobo, menyatakan kegembiraannya bisa bertemu langsung dengan Presiden.

“Saya sangat senang bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah menunggu dari kemarin,” ujarnya pada Lampung Geh, Jum'at (12/7).

Robiah juga menyebutkan bahwa paket sembako yang diterimanya berisi 5 kg beras, roti, minyak, gula pasir, teh, dan beberapa bahan pokok lainnya.

Agenda kunjungan Presiden di Kota Agung tidak berhenti di masjid. Beliau juga dijadwalkan untuk meninjau Pasar Kota Agung dan RSUD Batin Mangunang, Tanggamus.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan meningkatkan perhatian terhadap fasilitas umum di daerah tersebut. (Cha/Put)

Jakarta -

Penertiban ratusan kios pedagang kaki lima (PKL) mengubah suasana kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dari yang sebelumnya banyak lapak PKL berdiri di sisi-sisi Jalan Puncak, kini rata dengan tanah.

Penertiban ini sudah dilakukan sejak Senin (24/6) kemarin hingga beberapa hari setelahnya. Para PKL yang ditertibkan ini kemudian dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas, Cisarua.

Salah seorang pedagang minuman dan soto mie Bogor, Diah, mengatakan sebetulnya rencana penertiban ini sudah ada sejak satu tahun yang lalu. Sehingga banyak PKL termasuk dirinya sudah pindah ke rest area tersebut sejak setahun yang lalu.

Namun saat itu kondisi rest area masih sangat sepi. Selain itu masih banyak PKL belum diterbitkan seperti saat ini, sehingga para PKL yang sudah mendapat lapak di kawasan ini memilih untuk keluar kembali dan membuka lapak semi permanen.

"Sudah dari satu tahun yang lalu saya di sini, cuma kan waktu itu rest areanya sepi banget. Banyak yang masih jualan di pinggir jalan juga kan, jadi ya kita ikut keluar," katanya yang sudah berdagang di dekat kawasan Agrowisata Gunung Mas sejak 20 tahun yang lalu.

Namun setelah ada penertiban ini, akhirnya para PKL kembali memasuki lapaknya di rest area. Untuk Diah, ia baru menempati lapaknya lagi selama seminggu terakhir.

Dalam kurun waktu itu, ia mengatakan omzet penjualannya turun cukup drastis. Untuk hari kerja (Senin-Jumat) ia biasa membawa pulang Rp 50 ribu, sedangkan untuk akhir pekan kemarin ia hanya bisa membawa pulang Rp 100 ribu.

Menurutnya, lokasi kiosnya yang berada di tengah rest area kurang strategis. Sebab sebagian besar pengunjung hanya mampir ke lapak-lapak yang berada di dekat tempat parkir.

Namun kondisi ini masih lebih baik daripada tahun lalu saat rest area ini benar-benar sepi pengunjung. Walaupun jumlah omzetnya saat ini masih lebih kecil jika dibandingkan saat ia masih membuka lapak di pinggir jalan.

"Kalau dulu ya Rp 100 ribu, kalau ramai bisa Rp 200 ribu. Cuma kan yang namanya usaha nggak tentu juga kan, kadang Sabtu pernah kosong banget, Minggunya banyak yang beli," ucapnya.

"Tapi di sini paling ya Rp 50 ribu, paling banyak ya Rp 100 ribu. Soalnya saya di tengah kan, kalau yang di depan parkiran situ mungkin dapat banyak Sabtu-Minggu, atau pas lagi macet banyak yang masuk (ke kawasan rest area," jelasnya lagi.

Sementara itu, Erlin yang mendapat lapak tepat di depan tempat parkir mengatakan saat akhir pekan penghasilannya memang meningkat cukup banyak. Walaupun masih lebih kecil daripada saat ia membuka warung di sepanjang Jalan Puncak.

"Ya naik dua tiga kali lipat lah dari hari biasa, kan kalau Sabtu-Minggu gitu banyak mobil juga yang nginap di sini. Jadi sampai Sabtu, pada tidur di mobil, Minggu pulang," jelasnya.

Ia sendiri mengatakan sehari-hari hanya membuka dagangannya pada pukul 08.00 sampai 22.00 WIB, namun saat akhir pekan Erlin berjualan hingga pukul 24.00 WIB. Dengan begitu ia bisa memaksimalkan jumlah pembeli, meski beberapa lapak di dekatnya memilih untuk buka 24 jam.

"Kalau saya kan nggak begadang ya (buka 24 jam), jadi capek lah, buka paling malam sampai jam 12 lah. Besok pagi lagi cari duitnya, rumah saya kan juga dekat. Di sebelah rest area ini kan ada kampung tuh, jadi tinggal jalan kaki aja," paparnya.

Erlin mengatakan untuk pemilihan lokasi lapak ini ditentukan oleh undian yang dilakukan bersama pihak pengelola. Hal ini dilakukan untuk mencegah para pedagang saling berebut lapak, khususnya yang berada di depan tempat parkir seperti miliknya.

"Dikocok (undian) biar nggak ada yang rebutan. Jadi yang jualan di sepanjang ini (depan parkiran) memang yang beruntung semua. Ada yang di dalam itu minta kocok ulang, lah ngapain orang kita sudah dapat di sini mana mau pindah," ujar Erlin.

(fdl/fdl)