Penjualan popok untuk orang dewasa di Jepang laris manis. Hal ini karena menurunnya angka kelahiran di Jepang dan mayoritas populasi yang didominasi usia tua.

Dikutip dari Reuters, Jumat (12/7/2024), pertumbuhan populasi Jepang kemungkinan turun 30% sampai 87 juta orang pada 2070. Ini berarti dari rata-rata 10 penduduk, empat di antaranya berusia di atas 65 tahun.

Salah satu produsen popok yang mulai menggelontorkan banyak sumber daya untuk mengembangkan pasar popok orang dewasa adalah Daio Paper. Perusahaan mengatakan bahwa penjualan popok orang dewasa kini sudah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan popok bayi.

Sementara produsen lainnya Oji Holdings menempuh langkah lebih ekstrem dengan menghentikan penjualan popok bayi dan hanya menyediakan popok orang dewasa.

Marketing Manager Daiao Paper, Kenji Kanata mengatakan bahwa popok orang dewasa digemari karena fleksibilitasnya. Banyak orang yang ingin membeli barang tersebut karena fungsi praktisnya.

"Ini tidak malu untuk dibawa ke rumah. Ada pelanggan yang mengatakan 'jika saya mengenakan ini (popok) saya bisa melakukan apa saja, memancing, bermain golf, sampai berbelanja di Ginza," tutur Kenji.

Meskipun demikian, Kenji mengatakan bahwa perusahaan masih tetap menjual popok untuk bayi. Namun, Daiao Papers memang bakal mengembangkan produk popok orang dewasa.

"Kami memperkirakan pasar popok orang dewasa akan terus berkembang. Karenanya sumber daya perusahaan bakal diarahkan untuk mengembangkan produk-produk tersebut," jelasnya.

Menurut data lembaga riset Fuji Keizai, sampai 2027 pangsa pasar popok orang dewasa diproyeksikan meningkat 16% dengan total kapitalisasi pasar US$ 612 juta atau Rp 9,8 triliun (kurs Rp 16.149). Ini lebih tinggi dengan proyeksi peningkatan popok bayi yang hanya sekitar 8% di angka US$ 525 juta (84,6 miliar yen) atau Rp 8,4 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 badan usaha milik negara (BUMN). Usulan itu disepakati sembilan fraksi dalam rapat dengar pendapat.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam.

Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR itu. Dia mengklaim, PMN itu untuk pertama kalinya bersumber dari dividen BUMN, bukan utang.

“Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Dari total suntikan dana segar itu, Erick Thohir menyebut 90 persen di antaranya merupakan penugasan pemerintah. Dia merincikan, 7 persen digunakan untuk restrukrisasi, sementara 4 persen untuk pengembangan usaha. Sementara sisanya untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya: Dalam draft kesimpulan....

<!--more-->

Dalam draft kesimpulan yang dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN yang akan mendapatkn suntikan PMN:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Yogyakarta-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

ADIL AL HASAN | HAN REVANDA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 badan usaha milik negara (BUMN). Usulan itu disepakati sembilan fraksi dalam rapat dengar pendapat.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam.

Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR itu. Dia mengklaim, PMN itu untuk pertama kalinya bersumber dari dividen BUMN, bukan utang.

“Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Dari total suntikan dana segar itu, Erick Thohir menyebut 90 persen di antaranya merupakan penugasan pemerintah. Dia merincikan, 7 persen digunakan untuk restrukrisasi, sementara 4 persen untuk pengembangan usaha. Sementara sisanya untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya: Dalam draft kesimpulan....

<!--more-->

Dalam draft kesimpulan yang dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN yang akan mendapatkn suntikan PMN:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Yogyakarta-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

ADIL AL HASAN | HAN REVANDA

Pasar Indonesia dinilai potensial bagi industri e-commerce global, salah satunya oleh Amerika Serikat (AS). E-commerce asal AS, Market America Worldwide, ekspansi bisnis ke Indonesia dengan nama Market Indonesia Shop.com.

Sales Director and Field Development Market America Worldwide, Andrew Chee, menjelaskan bahwa platform digital tersebut telah menjangkau ratusan ribu konsumen di lebih dari 190 negara. Menurutnya, hadirnya e-commerce asal Negeri Paman Sam itu akan memberikan peluang usaha bagi para wirausaha maupun UMKM di Indonesia. Ia pun mengajak para pengusaha maupun UMKM untuk bergabung menjadi mitra atau disebut UnFranchise Owner (UFO).

Indonesia menjadi negara kesembilan Market America Worldwide, setelah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Inggris.

"Kami sangat senang dan antusias Market America Worldwide merupakan sebuah inkubator untuk kesuksesan bisnis wirausaha dunia kini hadir di Indonesia sebagai negara kesembilan. Di kesempatan ini, ini merupakan kesempatan baik, tidak hanya bagi UFO di Indonesia, tetapi juga bagi pemilik waralaba secara global untuk memperluas jangkauan ke negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini," ujar Chee dalam keterangannya, Jumat (12/7).

Market America Worldwide didirikan sejak 1992, berkantor pusat di Greensboro, North Carolina, AS. Market America Worldwide menyediakan sistem bisnis yang telah terstandardisasi, program pelatihan dan edukasi yang sistematis, manajemen yang professional dan produk berkualitas didukung dengan MPCP (Management Plan and Compensation Plan). Di Indonesia, e-commerce ini membuka peluang usaha kepada seluruh wirausaha di seluruh wilayah.

Chee menjelaskan, dengan dibukanya pasar di Indonesia, perusahaan menargetkan penjualan total di global mencapai USD 9 miliar. Menurutnya, Market Indonesia juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kami percaya bahwa produk dan bisnis e-commerce kami akan memberikan dampak positif dan jangka panjang di bidang ekonomi," jelasnya.

Country Manager Market Indonesia, Hanna Subintoro, mengatakan pesatnya pertumbuhan gaya hidup digital di Indonesia memicu lahirnya berbagai perusahaan digital baru, dengan beragam model bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami akan terus memperkaya warisan kesuksesan Market America Worldwide di Indonesia dengan membawa serta 32 tahun kesuksesan wirausaha dan dedikasi pada penjualan langsung (one to one marketing)," kata Hanna.

Dia melanjutkan, Market Indonesia berkomitmen akan memberdayakan pelaku usaha lokal, mendorong inovasi, dan memberikan pengalaman belanja yang menarik bagi konsumen.

"Harapannya Market Indonesia dapat terus secara konsisten dalam menyediakan alat, dukungan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk kesuksesan para wirausaha dan bersama-sama menciptakan perekonomian di masa depan," pungkasnya.

Pasar Indonesia dinilai potensial bagi industri e-commerce global, salah satunya oleh Amerika Serikat (AS). E-commerce asal AS, Market America Worldwide, ekspansi bisnis ke Indonesia dengan nama Market Indonesia Shop.com.

Sales Director and Field Development Market America Worldwide, Andrew Chee, menjelaskan bahwa platform digital tersebut telah menjangkau ratusan ribu konsumen di lebih dari 190 negara. Menurutnya, hadirnya e-commerce asal Negeri Paman Sam itu akan memberikan peluang usaha bagi para wirausaha maupun UMKM di Indonesia. Ia pun mengajak para pengusaha maupun UMKM untuk bergabung menjadi mitra atau disebut UnFranchise Owner (UFO).

Indonesia menjadi negara kesembilan Market America Worldwide, setelah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Inggris.

"Kami sangat senang dan antusias Market America Worldwide merupakan sebuah inkubator untuk kesuksesan bisnis wirausaha dunia kini hadir di Indonesia sebagai negara kesembilan. Di kesempatan ini, ini merupakan kesempatan baik, tidak hanya bagi UFO di Indonesia, tetapi juga bagi pemilik waralaba secara global untuk memperluas jangkauan ke negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini," ujar Chee dalam keterangannya, Jumat (12/7).

Market America Worldwide didirikan sejak 1992, berkantor pusat di Greensboro, North Carolina, AS. Market America Worldwide menyediakan sistem bisnis yang telah terstandardisasi, program pelatihan dan edukasi yang sistematis, manajemen yang professional dan produk berkualitas didukung dengan MPCP (Management Plan and Compensation Plan). Di Indonesia, e-commerce ini membuka peluang usaha kepada seluruh wirausaha di seluruh wilayah.

Chee menjelaskan, dengan dibukanya pasar di Indonesia, perusahaan menargetkan penjualan total di global mencapai USD 9 miliar. Menurutnya, Market Indonesia juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kami percaya bahwa produk dan bisnis e-commerce kami akan memberikan dampak positif dan jangka panjang di bidang ekonomi," jelasnya.

Country Manager Market Indonesia, Hanna Subintoro, mengatakan pesatnya pertumbuhan gaya hidup digital di Indonesia memicu lahirnya berbagai perusahaan digital baru, dengan beragam model bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami akan terus memperkaya warisan kesuksesan Market America Worldwide di Indonesia dengan membawa serta 32 tahun kesuksesan wirausaha dan dedikasi pada penjualan langsung (one to one marketing)," kata Hanna.

Dia melanjutkan, Market Indonesia berkomitmen akan memberdayakan pelaku usaha lokal, mendorong inovasi, dan memberikan pengalaman belanja yang menarik bagi konsumen.

"Harapannya Market Indonesia dapat terus secara konsisten dalam menyediakan alat, dukungan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk kesuksesan para wirausaha dan bersama-sama menciptakan perekonomian di masa depan," pungkasnya.

Selama 5 jam, penumpang kereta TGV Paris-Nantes menunggu di gimnasium di stasiun Sable-sur-Sarthe, Prancis barat, setelah dievakuasi karena bau tak sedap yang menyengat dari toilet gerbong, 12 Juli 2024.

Sebanyak 1200 penumpang kereta harus dievakuasi dan menunggu pemeriksaan penyebab bau di toilet gerbong kereta.

Setelah beberapa jam penantian dan ketidakpastian penumpang TGV Paris-Nantes, yang dievakuasi pada malam tanggal 12 Juli di Sable-sur-Sarthe (Sarthe) karena "bau menyengat dan tidak sedap" yang berasal dari toilet, dapat melanjutkan perjalanan mereka, karena analisis tidak mendeteksi adanya zat berbahaya, menurut pernyataan prefektur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan pembelian BBM subsidi kabarnya akan segera diterapkan. Masyarakat juga didorong untuk menggunakan Pertamax Green 95. Kebijakan tersebut turut didukung oleh para komunitas mobil.

Namun, jika harus beralih ke Pertamax Green 95, sepertinya masih ada keraguan. Pasalnya, selisih harganya sangat tipis dengan Pertamax Turbo yang memiliki nilai oktan lebih tinggi, yakni RON 98.

Saat ini, untuk wilayah Jabodetabek, Pertamax Green 95 dipasarkan dengan harga Rp 13.900. Sedangkan Pertamax Turbo per Juli 2024, harganya hanya Rp 14.400.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Pertamax Green 95 mulai tersedia di beberapa SPBU Pertamina

Gunawan, dari komunitas Daihatsu Sirion bernama Sirionity, mengatakan, bagi dirinya tidak masalah jika harus mengikuti peraturan pemerintah.

"Tapi, masih banyak masyarakat lainnya yang penghasilannya cukup rendah mungkin belum bisa menerima masalah pembatasan pembelian BBM subsidi," ujar Gunawan, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Soal penggunaan Pertamax Green 95, Gunawan mengatakan, dirinya juga sudah pernah mencoba menggunakan jenis bahan bakar tersebut. Tapi, jika disuruh memilih, dia lebih memilih Pertamax Turbo.

Dok. Pertamina Pertamina resmi merilis BBM Pertamax Green 95

"Kalau bagi saya, pasti ambil Pertamax Turbo. Beda Rp 500, tapi kualitasnya bagus. Tapi, bagi orang yang memikirkan harga, tidak ke kualitasnya, pasti memilih yang lebih murah," kata Gunawan.

Sedangkan menurut Nandang, dari komunitas Toyota Sienta bernama Tosca, mengatakan, dirinya setuju dengan pembatasan pembelian BBM subisidi. Tapi, kalau soal Pertamax Green 95, masih memikirkan apakah ada dampak sampingnya atau tidak.

KOMPAS.COM/HADI MAULANA Untuk produk jenis gasoline (bensin), Pertamax Turbo disesuaikan menjadi Rp15.450 per liter, dari sebelumnya Rp14.650. Kemudian untuk produk jenis gasoil (diesel) yakni Pertamina Dex mengalami penyesuaian menjadi Rp17.550 per liter dari sebelumnya Rp17.450 per liter sejak penyesuaian harga terakhir dilakukan pada 3 Januari 2023.

"Sebab, kita belum dapat sosialisasi terkait Pertamax Green 95 pada mobil dari pihak Pertamina dan pihak produsen mobil. Mungkin sosialisasinya lebih ditingkatkan lagi ke masyarakat," ujar Nandang.

Begitu pula dengan Sisca, dari komunitas Toyota Innova bernama Innova Community. Dia pun mengaku akan lebih memilih Pertamax Turbo dibandingkan dengan Pertamax Green 95.

"saya pribadi lebih memilih pakai (Pertamax) Turbo, karena nilai oktannya lebih tinggi. Mobil bensin saya kan tidak setiap hari dipakai. Jadi, saya merasa lebih aman pakai yang Turbo, karena takut karatan," ujarnya.

IHSG masih dipengaruhi oleh sentimen dari potensi pemangkasan suku bunga acuan di Amerika Serikat (AS). Kami melihat pergerakan IHSG dan rupiah akan berlanjut berada di jalur positif

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Belakangan ini, upaya penipuan bermodus customer service (CS) palsu yang mengatasnamakan pihak platform keuangan kerap banyak ditemukan.

Dalam menjalankan modusnya, CS palsu melakukan banyak cara, mulai dari berpura-pura membantu korban hingga meminta mereka untuk mengisi form online. Biasanya, para CS palsu akan menggunakan nomor atau nama yang mirip dengan CS yang asli.

Untuk diketahui, salah satu pihak yang namanya kerap digunakan oleh pelaku kejahatan siber adalah platform dompet digital DANA.

Agar para penggunanya bisa aman dari berbagai modus penipuan, DANA pun mengeluarkan kampanye bertajuk #AwasJebakanBadman.

Dalam kampanye tersebut, DANA memberikan upaya edukasi dan sejumlah informasi penting untuk membantu masyarakat dalam menghindari aksi kejahatan digital bermodus CS palsu.

Pertama, CS DANA sudah tidak melayani keluhan lewat WhatsApp. Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, pihak DANA mengonfirmasikan bahwa CS DANA tidak lagi melayani keluhan via WhatsApp.

Terkait keluhan dan layanan, pengguna DANA dapat melakukan aduan melalui live chat DANA Digital Assistance (DIANA), call center DANA di nomor 1500 445, dan emailhelp@dana.id.

Oleh karena itu, pihak DANA mengimbau masyarakat yang dihubungi oknum yang mengatasnamakan CS DANA melalui WhatsApp untuk waspada dan tak mudah percaya.

Kedua, CS DANA tidak menghubungi nasabah terlebih dahulu. Selain mengonfirmasikan tidak lagi melayani keluhan via WhatsApp, DANA juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah menghubungi penggunanya terlebih dahulu jika mereka tidak membuat laporan apa pun.

Umumnya, pengguna akan mengontak CS DANA jika mengalami sejumlah kendala ataupun meminta edukasi terkait layanan yang diberikan DANA.

Dari situ, CS DANA akan merespons keluhan tersebut untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi penggunanya.

Ketiga, CS DANA tidak pernah meminta informasi pribadi. Saat menghubungi pengguna, CS DANA tidak akan meminta mereka untuk membagikan informasi pribadi, seperti personal identified number (PIN) DANA, kode one time password (OTP), dan lainnya.

Jadi, jika ada yang mengatasnamakan CS DANA dan meminta untuk memberitahukan informasi pribadi tersebut, Anda bisa langsung mengabaikannya.

dok. DANA DANA mengimbau penggunannya untuk selalu menerapkan monitor, konfirmasi, dan lapor jika mencurigai adanya tidak penipuan mengatasnamakan DANA.

Itu tadi informasi penting yang diberikan oleh DANA kepada masyarakat dan penggunanya agar terhindar dari tindak kejahatan bermodus CS palsu.

Selain ketiga hal tersebut, DANA juga memberikan tiga langkah lain yang bisa dilakukan pengguna agar bisa terhindar dari modus penipuan CS palsu yang mengatasnamakan pihaknya.

1. Monitor

Saat dihubungi oleh pihak yang mengaku CS dari pihak bank atau dompet digital seperti DANA, Anda sebaiknya tidak langsung percaya.

Anda bisa mengecek terlebih dahulu apakah nomor yang menghubungi itu resmi atau tidak. Anda juga bisa memonitor keadaan untuk memastikan situasi yang sedang berjalan. Saat merasa ada hal yang mencurigakan, Anda harus bisa segera menyadarinya.

Selain itu, jangan langsung percaya jika CS gadungan tersebut menjanjikan Anda dengan berbagai hadiah atau promo menarik.

Anda juga jangan asal mengklik link atau file apa pun yang diberikan oleh CS palsu.

2. Segera konfirmasi

Anda juga harus melakukan konfirmasi jika merasa dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai CS DANA.

Anda bisa mengecek nomor, akun media sosial (medsos), dan link mencurigakan saat dihubungi CS palsu melalui fitur DANA Protection di aplikasi DANA.

Untuk melakukan pengecekan, Anda hanya perlu memasukan ketiga hal tersebut di laman DANA Protection untuk mengonfirmasi keaslian dan kebenaran informasi dari CS DANA yang menghubungi.

Dengan melakukan konfirmasi, Anda diharapkan dapat terhindar dari upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

3. Laporkan

Jika CS yang menghubungi Anda terbukti bukan dari pihak DANA, berarti oknum tersebut berpotensi untuk melakukan sejumlah hal yang tak diinginkan. Oleh karena itu, sebaiknya langsung laporkan hal tersebut.

Dengan melaporkannya, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tapi juga membantu pengguna DANA yang lainnya agar tidak masuk dalam jebakan penipuan.

Anda bisa melaporkan pelaku kejahatan tersebut melalui DANA Protection yang ada pada aplikasi DANA.

Perlu diketahui, fitur DANA Protection langsung terhubung dengan layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Itu tadi sejumlah klarifikasi dan tip untuk menghindari kejahatan digital bermodus CS palsu yang kerap mengatasnamakan pihak DANA.

Dengan memastikan hal tersebut, para pengguna aplikasi dan nasabah setia DANA diharapkan bisa terhindar dari kejadian tak diinginkan.

Nasabah bisa melapor melalui live chat ataupun email resmi seperti yang telah diberitahukan.

Agar lebih aman, jangan lupa juga untuk mengecek laman ini dan membaca informasi lengkap terkait CS palsu yang mengatasnamakan DANA.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menghukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 10 tahun penjara. Limpo adalah terdakwa kasus pemerasan anak buahnya di Kementerian Pertanian.

Adapun mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. SYL bahkan sesumbar berhasil mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

"Saya sampaikan terima kasih pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apa pun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya," ucapnya kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tidak hanya itu, SYL juga berterima kasih kepads Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. "Maafkan saya kalau, tentu sebagai manusia ada yang keliru tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," ucapnya.

Vonis SYL

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara 4 tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Pendukung Serang Wartawan

Meski menerima, namun pendukung SYL justru mengamuk usai pembacaan putusan. Mereka menyerang dan menendang wartawan yang sedang bertugas meliput berita.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, SYL awalnya berusaha keluar dari ruang sidang bersama dengan para penasihat hukumnya. Mereka juga dikawal oleh petugas kepolisian yang telah berjaga sebelum SYL beranjak meninggalkan kursi terdakwa serta meja penasihat hukumnya.

Para awak media mengerubungi SYL yang berusaha keluar dari ruangan sidang. Pagar pembatas antara terdakwa dan bangku pengunjung di ruang sidang pun roboh karena situasi berdesak-desakan.

Tak sampai di situ, saat politisi Nasdem itu keluar dari ruang sidang, kericuhan kembali terjadi antara simpatisan SYL, petugas kepolisian dan para awak media yang menunggu di luar sidang.

Sebelumnya, para awak media sudah menunggu pihak SYL maupun penuntut umum untuk memberikan keterangan usai persidangan.

Para jurnalis televisi pun sudah mendirikan tripod mereka untuk menunggu keterangan pers.

Kericuhan terjadi selama beberapa menit di depan ruang sidang Hatta Ali lantai dasar PN Jakarta Pusat, dengan SYL juga ikut terjebak di kerubungan simpatisannya, polisi dan awak media.

Namun, setelah keadaan menjadi lebih tenang, SYL dan penasihat hukumnya kembali masuk ke ruang sidang.

Dalam sebuah video yang terekam oleh salah satu kamera televisi, seorang juru kamera KompasTV sampai dikejar oleh beberapa terduga simpatisan yang hadir di agenda sidang tersebut. Beberapa pria berkemeja putih sempat mengejar jurnalis tersebut dan menendangnya.

IKN Nusantara: MPR dan Lembaga Tinggi Negara Siap Pindah

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur menjadi salah satu topik penting yang mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu lembaga tinggi negara menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis ini.

Dukungan ini tidak hanya sebagai simbol komitmen terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Walau demikian, perlu prioritas dalam perpindahan lembaga negara dan kementerian lantaran masih terbatasnya infrastruktur pendukung.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad berpendapat bahwa prioritas utama dalam perpindahan ke IKN Nusantara adalah lembaga eksekutif. "Prioritas eksekutif dulu, dan perpindahan ini akan diatur secara bertahap," ujarnya.

Rencana Induk Perpindahan IKN

Dalam rencana induk yang tercantum sebagai lampiran UU IKN, ada lima klaster yang akan dipindahkan ke IKN. Klaster pertama adalah klaster pemerintahan yang akan dimulai pada tahun 2024. Klaster ini mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Beberapa kementerian juga akan ikut pindah pada tahap awal. Di antaranya adalah Kementerian Koordinator seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan juga akan dipindahkan ke IKN Nusantara.

Klaster pertama pemerintahan mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden secara langsung. Di antaranya adalah Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan juga termasuk dalam klaster ini, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN juga akan dipindahkan. Kementerian ini meliputi Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK juga akan beralih ke IKN.

Tidak ketinggalan, lembaga negara independen dan badan publik seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan juga akan berpindah ke IKN Nusantara.

Kualitas penyelenggara pemilu semakin diragukan ketika Hasyim Asy'ari dipecat dari ketua dan anggota KPU karena kasus asusila. Belum lagi serangkaian aturan yang diubah dan dinilai bertentangan dengan independensi sebagai penyelenggara pemilu.

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyoroti profesionalisme dan independensi komisioner KPU saat ini. Bahkan, Titi berani memberi nilai rendah kepada cara kerja mereka.

"Saya kira nilainya 5 ya. Saya ingin menyebut 4 tapi saya kira terlalu berlebihan walaupun saya ingin menyebut 4 tapi saya kasih skor 5," kata Titi dalam talkshow InfoA1 kumparan, Jumat (12/7).

"Betul (paling rendah). Ini dari sisi independensi. Saya menjadi saksi pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, ini dari sisi independensi paling parah," ujar dia.

Lalu apa yang bisa dilakukan agar independensi dan profesionalisme para penyelenggara pemilu saat ini semakin baik? Salah satunya dimulai dari proses seleksi.

"Ya menyiasatinya memang harus ada political will dan juga good will dari pembentuk undang-undang, pembuat kebijakan, dan juga mereka yang terlibat proses rekrutmen. Kalau tidak ada itu, mereka akan selalu rentan diganggu independensinya," tutur dia.

Titi mengakui, tidak ada model penyelenggara pemilu yang sepenuhnya sempurna. Tapi, paling tidak masyarakat bisa membantu menjaga independensi mereka.

Ada pakar yang menyebut, bila independensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu terjaga, ada tabungan 50% pemilu berintegritas. Begitu juga sebelumnya.

"Jadi masalah utamanya, adalah satu tidak mandiri dan ketua saya kira memang tidak profesional," ujar Titi.

Mandiri yang dimaksud Titi, penyelenggara pemilu punya independensi kuat sehingga tidak terpengaruh dengan gangguan yang ada dari luar.

"Nah penyelenggara pemilu kita harus diakui mengalami krisis soal independensi itu," imbuh dia.

Bagi Titi, masalah utama yang harus dibenahi agar penyelenggara pemilu lebih profesional dan independen bisa dimulai dari proses seleksi. Dia inget betul saat proses seleksi komisioner KPU era Hasyim, bahkan nama-nama calon terpilih sudah beredar sebelum fit and proper test di DPR.

Dan, hasilnya, komisioner KPU yang terpilih sama dengan nama yang beredar. Dan itu tidak bisa dihentikan.

"Jadi ada kepentingan yang tidak bisa dinafikan bahwa mereka semakin ke sini KPU itu disadari semakin signifikan perannya di dalam memuluskan kemenangan dan peluang dalam kontestasi," ucap dia.