Jakarta: Pegi Setiawan merespons soal upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang akan dilakukan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky. Pegi mengatakan perjuangkan bila tidak salah dalam kasus pembunuhan tragis di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam itu.

"Pesan yang pertama jika kalian benar perjuangkan. Meskipun, risikonya mati sekalipun kalian harus terima," kata Pegi dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Pegi menekankan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Meski lawan sekelas dan setinggi apapun, kata Pegi, jangan takut.
"Jadi, prinsip kita kalau kita benar ya harus berani. Kalau salah harus tanggung jawab seperti itu," ungkap mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky ini.

Pegi kini telah menghirup udara bebas. Dia mengaku belum punya rencana lain selain menikmati kumpul bersama keluarga.

"Setelah ini bisa kembali ke pekerjaan dan melanjutkan mimpi dan cita-cita saya. (Yakni) membahagiakan keluarga," ungkap Pegi.

Baca juga: Teriak Tak Bersalah saat Konpers, Pegi Setiawan: Harkat Martabat Saya Dihancurkan

7 terpidana bakal PK

Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 bakal mengajukan PK usai Pegi Setiawan dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini disampaikan pendamping para terpidana Dedi Mulyadi.

Dedi menyadari kasus ketujuh terpidana telah inkrah dan telah divonis penjara seumur hidup. Namun, itu dinilai baru hukum formalnya. Para terpidana disebut masih bisa melakukan upaya hukum dengan PK.

"Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial dan hukum kebenaran yang sejati dan itu masih ada ruang namanya PK," kata Dedi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang, 10 Juli 2024.

Dedi menyebut ketujuh terpidana telah menunjuk kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk memperjuangkan PK. Sebelum PK, ketujuh terpidana yang didampingi Dedi dan kuasa hukum Jutek Bongso melaporkan Aep dan Dede atas dugaan kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu itu.

"Pelaporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita," ungkap mantan Bupati Purwakarta itu.

Ketujuh terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Mereka diyakini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan ingin bebas seperti Pegi Setiawan.

(END)

MANADO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menemukan 154 pelanggaran dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit KPU) data pemilih untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

Ke-154 pelanggaran tersebut telah dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai catatan saran perbaikan.

Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, mengatakan jika temuan itu dirangkum selama 10 hari pelaksanaan Coklit, yang berasal dari beberapa Kabupaten dan Kota, serta Kecamatan dan Desa.

“Saran perbaikan ini merupakan temuan hasil pengawasan jajaran baik tingkat Panwascam hingga pengawas Desa atau Kelurahan,” ujar Ardiles, Rabu (10/7).

Menurut Ardiles, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi berapa banyak temuan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh KPU. Pasalnya menurut Ardiles, ini berkaitan dengan hak pilih dan juga untuk kepentingan jalannya Pemilu dengan baik.

Lanjut dikatakan Ardiles, pihaknya terus berkomitmen mengawasi proses Coklit semaksimal mungkin, agar sisa waktu tahapan coklit dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPU.

Menurutnya, KPU jangan hanya mengejar realisasi capaian angka, namun harus mengutamakan kualitas coklit, sehingga tidak ada data ganda ataupun kesalahan lain dalam Coklit.

"Kami berharap KPU mampu menyelesaikan tahapan ini dengan baik, sehingga semua hak masyarakat didapatkan," kata Ardiles kembali.

febry kodongan

JAKARTA, KOMPAS.com - Cara transfer BSI ke DANA bisa dibilang cukup mudah. Pengguna bisa mengakses layanan BSI Mobile untuk top up saldo DANA.

DANA adalah layanan dompet digital yang menyediakan sistem pembayaran berbasis mobile. Dengan DANA, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan pembayaran online.

Selain itu, DANA juga dapat digunakan di berbagai aplikasi, gerai daring maupun konvensional.

Sedangkan BSI Mobile adalah fasilitas mobile banking yang disediakan Bank Syariah Indonesia bagi para nasabahnya untuk memiliki akses ke rekening tabungan.

Beberapa fitur yang terdapat di BSI Mobile di antaranya cek saldo, cek mutasi, transfer uang, pembukaan rekening baru, bayar zakat, hingga top up dompet digital seperti DANA.

Cara transfer BSI ke e-Wallet DANA

Berikut langkah-langkah atau cara top up saldo DANA melalui aplikasi BSI Mobile yang bisa Anda ikuti:

• Buka aplikasi BSI Mobile di smartphone Anda.
• Login menggunakan password atau fingerprint.
• Pilih menu "Top Up e-Wallet".
• Pilih "DANA".
• Masukkan kode/ID DANA atau nomor HP yang didaftarkan di aplikasi DANA.
• Klik "Selanjutnya".
• Masukkan nominal top up DANA yang diinginkan.
• Masukkan PIN BSI Mobile Anda.
• Akan muncul detail transaksi top up DANA.
• Klik "Selanjutnya" untuk menyelesaikan transaksi top up DANA.
• Bukti transaksi akan muncul di layar.

Selain itu, cara top up DANA via BSI Mobile juga dapat dilakukan di menu "Beli". Berikut langkah-langkahnya:

• Login ke aplikasi BSI Mobile
• Pilih menu "Beli" pada halaman utama aplikasi.
• Pilih "Top Up"
• Pilih "DANA".
• Masukkan kode/ID DANA atau nomor HP yang didaftarkan di aplikasi DANA.
• Klik "Selanjutnya".
• Masukkan nominal top up DANA yang diinginkan.
• Masukkan PIN BSI Mobile Anda.
• Akan muncul detail transaksi top up DANA.
• Klik "Selanjutnya" untuk menyelesaikan transaksi top up DANA.
• Bukti transaksi akan muncul di layar.

Demikian informasi cara transfer BSI ke DANA atau cara isi saldo DANA melalui BSI Mobile dengan mudah dan praktis.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Djarum kembali melanjutkan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dengan merenovasi dan membangun 80 hunian yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp4 miliar.

Para penerima bantuan RSLH kali ini tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Terdiri dari 9 rumah di Kecamatan Bae, 5 rumah di Kecamatan Dawe, 9 rumah di Kecamatan Gebog, 5 rumah di Kecamatan Jati, 11 rumah di Kecamatan Jekulo, 11 rumah di Kecamatan Kaliwungu, 4 rumah di Kecamatan Kudus, 7 rumah di Kecamatan Mejobo, serta 19 rumah di Kecamatan Undaaan.

Seremoni serah terima simbolis dari PT Djarum kepada para penerima bantuan RSLH diselenggarakan pada Rabu (10/7), bertempat di Pendopo Kudus. Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, serta perwakilan dari kecamatan dan desa setempat.

Salah satu penerima bantuan dari program RLSH, yakni Musni dari Desa Bulucangkring, Kecamatan Jekulo. Perempuan yang hidup sebatang kara dan bekerja serabutan di kios Pasar Bareng, Kudus ini mengucap syukur karena mendapat tempat tinggal layak setelah rumah lamanya roboh karena hujan dan angin. Usai pembangunan ulang oleh PT Djarum, kini hunian Musni menjadi lebih kokoh, aman, sehat, dan nyaman.

“Rumah saya awalnya cuma terbuat dari bambu yang keropos, lalu roboh. Saya berdoa agar ada pihak yang masih peduli dengan rakyat kecil. Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari PT Djarum sehingga saya punya rumah yang layak untuk hari tua saya. Sekarang saya bisa beristirahat dan melanjutkan hidup dengan lebih baik,” ucap Musni

Pj Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie mengapresiasi langkah nyata dan kepedulian dari PT Djarum. Menurutnya, dengan program ini akan semakin banyak masyarakat yang lebih sehat dan produktif karena menempati hunian yang layak bersama keluarga. Ia juga berharap program RSLH ini berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan tepat sasaran sehingga semakin banyak masyarakat dengan penghasilan rendah dapat merasakan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.

“Kepada PT Djarum, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif, kepedulian, dan uluran tangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Rumah layak huni merupakan salah satu elemen mendasar bagi warga dalam menjaga kualitas hidupnya. Semoga dengan bantuan ini, tingkat kesejahteraan para penerima bantuan menjadi semakin baik,” kata Muhamad Hasan Chabibie di acara seremoni Serah Terima Simbolis Rumah Sederhana Layak Huni, Rabu (10/7).

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan program RSLH tak lain bertujuan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Ia menjelaskan, PT Djarum berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus guna membantu masyarakat dengan penghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

“Berdasarkan data PKPLH, saat ini ada sekitar enam ribuan rumah tinggal yang tidak layak huni di Kabupaten Kudus. Maka kami melihat program Rumah Sederhana Layak Huni ini harus terus dilanjutkan untuk membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk semester pertama ini total ada 80 rumah, sementara pada semester kedua nanti kami menargetkan 100 rumah lagi,” ucap Budiharto.

Untuk membiayai renovasi maupun pembangunan ulang 80 rumah tersebut, PT Djarum total mengucurkan anggaran tidak kurang dari Rp4 miliar. Dengan alokasi biaya masing-masing rumah berkisar Rp50 juta hingga Rp55 juta. PT Djarum juga menerapkan total intervensi sehingga penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk proses pembangunan, mengingat kondisi ekonomi mereka yang terbatas.

Selain PT Djarum, bantuan RSLH tahun 2024 ini juga berasal dari Kopi Tubruk Gadjah dan Polytron. Adapun rinciannya yaitu sebanyak 68 rumah dari PT Djarum, 2 rumah dari Polytron (PT Hartono Istana Teknologi), dan 10 rumah dari Kopi Tubruk Gadjah (PT Sumber Kopi Prima).

Sebelum program RSLH terhadap 80 rumah kali ini, tercatat PT Djarum lebih dulu telah melakukan renovasi atau membangun ulang sebanyak 70 rumah di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Perdana dilakukan pada tahun 2022, program ini telah menyasar empat kabupaten yaitu Pemalang (10 rumah), Kudus (10 rumah), Rembang (5 rumah), Demak (10 rumah). Kemudian pada 2023 di tiga kabupaten yaitu di Kudus (25 rumah), Grobogan (5 rumah), dan Blora (5 rumah).

Budiharto menambahkan sebuah hunian nantinya akan disebut sebagai rumah sederhana layak huni setelah memenuhi tiga persyaratan dasar yakni “Aman, Sehat, dan Nyaman” Pertama, “Aman” artinya rumah sederhana layak huni harus aman secara pondasi dan konstruksi. Dengan pilihan material terbaik, bangunan ini dapat bertahan dalam kurun waktu minimal 10 tahun sehingga dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi seluruh keluarga.

Kedua, “Sehat” dari sisi kesehatan, rumah sederhana layak huni juga harus memiliki pencahayaan alami yang cukup, sirkulasi udara yang baik, serta sanitasi yang baik pula. “Setelah ‘Aman’ dan ‘Sehat’, kami berharap para penghuninya akan merasa ‘Nyaman’, kemudian dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi keluarga tersebut,” pungkas Budiharto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sebagian besar pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal menggunakan server di luar negeri.

“Hal ini terindikasi adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir dan dalam waktu singkat muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan (penambahan huruf, tanda baca, maupun angka),” kata Friderica dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.

OJK mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni tahun ini, otoritas bidang keuangan itu telah menerima sebanyak 8.213 aduan terkait pinjol ilegal. Pengaduan pinjol ilegal menjadi yang terbanyak dari total pengaduan kegiatan keuangan ilegal yang sebanyak 8.633 pengaduan.

Sejak Januari hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir 1.591 pinjol ilegal. Jika diakumulasi sejak tahun 2017, total entitas pinjol yang telah diblokir sebanyak 8.271 entitas.

Adapun pengguna pinjol ilegal didominasi oleh kelompok usia dewasa muda. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun.

Secara keseluruhan, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan dengan tingkat penyelesaian sebesar 81,31 persen.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology (fintech), 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan sanksi pada periode 1 Januari sampai dengan 27 Juni 2024 berupa 156 surat peringatan tertulis kepada 125 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), 3 surat perintah kepada 3 PUJK, dan 25 sanksi denda kepada 25 PUJK.

Selain itu, pada periode yang sama, terdapat 137 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian Rp 100 miliar.

IDXChannel - Perusahaan asuransi digital, Oona Indonesia meluncurkan produk asuransi penyakit kritis pertamanya sebagai upaya untuk masuk ke pasar asuransi kesehatan ritel di Indonesia.

Founder dan Group CEO Oona Insurance Abhishek Bhatia mengatakan, asuransi penyakit kritis ini mencakup penyakit kanker (semua stadium), stroke, dan serangan jantung yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Produk ini bisa diakses dengan mudah secara online atau melalui agen asuransi Oona.

“Asuransi kesehatan secara tradisional itu rumit dan mahal, tetapi di Oona, kami mengubah itu. Melalui inovasi digital, kami membuat asuransi lebih mudah diakses dan efisien," katanya, Rabu (10/7/2024).

Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, penyakit tidak menular (PTM) menyumbang 70 persen penyebab kematian dan menjadi sumber beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Kasus serangan jantung, stroke, dan kanker juga meningkat dalam 10 tahun terakhir, bahkan di kalangan anak muda.

"Dengan berfokus pada tiga penyebab utama kematian di Indonesia dan memungkinkan pelanggan membeli produk secara online atau melalui agen asuransi, kami memberikan perlindungan esensial yang memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa kerumitan yang tidak diperlukan. Menyederhanakan proses berasuransi tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” ujarnya.

Oona menawarkan Asuransi Penyakit Kritis untuk ketiga penyakit kritis sekaligus, serta perlindungan terpisah untuk masing-masing penyakit mulai dari Rp5.500 per bulan. Pelanggan yang berusia mulai dari 17-65 tahun dapat membeli asuransi ini dengan perpanjangan hingga usia 70 tahun. Nilai pertanggungan pun bisa dipilih mulai dari Rp100-Rp500 juta tergantung premi.

Presiden Direktur & CEO Oona Indonesia Vincent C. Soegianto mengatakan, Oona Insurance menghadirkan asuransi berkualitas kepada masyarakat Indonesia lewat kemudahan akses. Asuransi memiliki sistem penerbitan polis secara real-time dan pembayaran santunan tunai 100 persen dari nilai pertanggungan.

"Dengan begitu, pelanggan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan dana tersebut untuk biaya rumah sakit, biaya sehari-hari, atau kebutuhan lainnya. Dukungan finansial ini memungkinkan mereka untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, yakni perawatan dan pemulihan mereka,” katanya.

Laporan ASEAN Insurance Surveillance 2023 menunjukkan penetrasi asuransi di Indonesia hanya sebesar 1,4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 12,5 persen, Thailand sebesar 4,6 persen, dan Malaysia 3,8 persen.

Salah satu masalah utama dalam mendapatkan asuransi kesehatan adalah prosedur pembelian dan klaim yang rumit, termasuk pemeriksaan medis dan lamanya waktu persetujuan klaim.

“Dengan peluncuran Asuransi Penyakit Kritis Oona, kami semakin dekat dengan misi kami, yaitu menyediakan produk asuransi yang mudah, terjangkau, dan efektif serta dapat diakses secara digital oleh jutaan orang Indonesia,” kata Soegianto.

(RFI)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Telah terjadi kecelakaan di KM 85+600 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada Rabu 10 Juli 2024 pukul 15.20 WIB. Kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan secara beruntun.

Representative Office 3 selaku pengelola Ruas Tol Cipularang Bersama Kepolisian dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) telah berada di Lokasi dan melakukan Upaya penanganan untuk mempercepat proses evakuasi korban dan normaliasi lalu lintas agar dapat segera dilintasi.

Diketahui bahwa kecelakaan diduga berawal dari Bus Primajasa yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

Setibanya di Lokasi, pengendara bus kurang antisipasi adanya perlambatan sehingga menabrak kendaraan di depannya. Tercatat sebanyak sepuluh kendaraan terlibat kecelakaan beruntun dan sedang dalam proses evakuasi.

Pukul 16.47 WIB, dua lajur telah berhasil dibuka dan lalu lintas mulai dapat dilalui kembali, namun proses evakuasi masih terus berjalan.

"Tidak terdapat korban jiwa akibat kecelakaan ini," kata Senior Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Agni Mayvinna.

Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Selanjutnya kejadian ini ditangani oleh Petugas Patroli Jalan Raya Induk Zebra 006.

Bantul: Dua wisatawan tewas usai terseret arus di Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 10 Juli 2024. Sempat terseret arus, wisatawan tersebut berhasil dievakuasi.

"Total ada lima wisatawan yang terseret arus, dua di antaranya meninggal dunia," kata Kepala Seksi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, saat dikonfirmasi.
Jeffry mengatakan lima wisatawan yang sempat terseret ombak yakni DWAU, 16; AWAJ, 14; dan WA, 51, warga Depok, Jawa Barat. Sementara, dua wisatawan sisanya yakni IC, 51 dan RMI, 22, warga yang beralamat di Herderinstrat Antwerpen, Belgia.

Jeffry mengatakan para wisatawan itu mulanya bermain air di bibir pantai. Namun, titik yang digunakan bermain berada di kawasan berbahaya.
"Kelima korban bersama-sama untuk bermain air di Pantai Parangtritis. Tidak lama kemudian kelima korban terseret arus ketengah dan masuk ke palung laut," jelasnya.

Saat situasi darurat itu petugas Satlinmas Rescue WIL III dan Direktorat Polisi Air Polda DIY melakukan proses pertolongan. Sejumlah petugas itu menggunakan berbagai peralatan yang tersedia.

Setelah berhasil mengevakuasi, dua wisatawan inisial DWAU dan AWAJ dinyatakan meninggal. Sementara, tiga wisatawan sisanya dalam kondisi kritis.

"Tiga korban dalam kondisi kritis di bawa di Klinik Dharma Husada dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati," ujarnya.

(DEN)

IDXChannel - Event International Battery Summit (IBS) 2024 kembali terselenggara untuk kedua kalinya, tepatnya pada 29-30 Juli 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat.

National Battery Research Institute (NBRI) selaku penyelenggara berharap event IBS 2024 mampu menjawab isu-isu strategis terkait rantai pasok industri baterai, baik lokal maupun internasional.

Melalui tema The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition, IBS 2024 diharapkan menjadi event strategis menuju Indonesia International Sustainable Forum (ISSF) 2024.

"Di dalam penyelenggaraan ini, tentu saja ada yang kita targetkan, yakni bagaimana kita menggaet, exclusive global networking on battery industry," ujar Founder of National Battery Research Institute (NBRI), Evvy Kartini, saat jumpa pers, Rabu, (10/7/2024).

Evvy mengatakan, IBS 2024 juga akan membahas daur ulang menuju ekonomi sirkular, infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik, peluang bisnis dan investasi, kebijakan dan diplomasi, pengetesan dan standarisasi baterai, serta pengembangan sumber daya manusia.

"IBS 2024 sendiri akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara terkemuka dan lebih dari 300 peserta dari 20 negara," kata dia.

Summit ini juga akan membahas mengenai kondisi terkini terkait industri baterai dan kendaraan listrik global yang akan disampaikan para ahli, melibatkan pembuat kebijakan, badan regulasi kementerian, hingga lembaga standarisasi.

"Harapannya, International Battery Summit 2024 akan menjadi event penting untuk menghadirkan aliansi strategis guna menghadirkan peluang bisnis dan kolaborasi untuk mendukung Indonesia sebagai pemain penting dalam industri baterai global," kata dia.

(NIA)

Dari luar, rumah berukuran 6x8 meter yang berada di gang sempit di Kampung Cisurupan, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi terlihat seperti rumah biasa. Namun siapa sangka, di rumah yang terbilang kecil itu, puluhan jiwa hidup berdesak-desakan.

Dari data, ada 18 kepala keluarga yang terdiri dari 46 jiwa yang tercatat tinggal di sana. Sebagian dari mereka sudah pindah dan tinggal di tempat lain, tapi jumlah yang masih menatap tetap banyak.

"Memang [yang tercatat] 18 KK, tapi itu mah cuma ikut aja KK-nya di sini, orangnya udah enggak di sini. Di sini ada 25 orang," tutur Dewi (37), salah satu penghuni di sana, saat ditemui kumparan, Rabu (10/7).

Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci itu mengaku kaget ketika tahu keluarganya viral di media sosial. Ia baru tahu dari salah satu rekan kerjanya.

"Ya kaget, enggak nyangka jadi viral. Partner kerja saya juga bilang, 'Rumah Teh Dewi viral'," tutur ibu empat anak ini.

Rumah dua lantai itu berdesakan dengan rumah-rumah lainnya di kawasan padat penduduk. Hanya ada dua pintu masuk yang terletak di depan dan samping rumah.

Pintu di samping langsung berhadapan dengan gang yang lebih sempit. Jalan yang berhadapan dengan pintu depan tak jauh lebih baik: hanya bisa dilewati satu motor saja.

Dari luar terlihat kondisi rumah itu juga mulai mengkhawatirkan. Atapnya lapuk, dindingnya kusam.

Meski dihuni 46 orang, rumah ini hanya memiliki satu kamar mandi saja yang ada di bagian belakang. Kamar mandi berukuran 1x1,5 meter itu cuma terdiri dari kloset kecil dan satu jeriken yang digunakan untuk menampung air. Tak ada bak mandi, apalagi shower.

Sri Aminah (64), salah satu penghuni lainnya, bercerita rumah ini sudah ada sejak tahun 1982 silam. Saat itu rumah ini dihuni oleh satu keluarga besar yang terdiri dari dirinya, adik, anak, dan cucunya.

"Sudah sejak dulu tinggal di sini, kondisinya memang begini. Jadi ada yang tinggal di atas dan kamar. Kalau saya tidur cuma ngambar di ruang tengah," ungkap Sri.

Awalnya rumah dengan total luas 70,7 meter persegi itu dihuni 18 KK dengan 46 jiwa. Lalu empat KK pindah dan mengontrak tak jauh dari sana, sehingga menyisakan 14 KK dan 36 jiwa. Baru kemudian ada lagi yang pindah dan sekarang tinggal 25 orang yang tinggal di sana.

Untuk mengakalinya, mereka membuat sekat-sekat sederhana di dalam rumah. Satu sekat bisa ditempati oleh 4-5 anggota keluarga.

"Rumah ini sudah tua, kadang bocor. Ingin renovasi tapi enggak punya uang," keluh Sri.

Sehari-hari keluarga besar ini harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Para kepala keluarga bekerja serabutan. Hasilnya biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tinggal di tempat yang lebih layak atau sekadar membetulkan genteng bocor terasa seperti angan.

Belum lagi mereka juga kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum atau mandi. Aparat desa sebenarnya sudah menyediakan air bersih, namun lokasinya cukup jauh dan harus diangkut dengan jeriken atau galon bekas.

"Selama ini kami tidak mampu membeli pipa atau membuat bak mandi," ungkap Sri.

Pemkot Cimahi sebenarnya sudah turun mendatangi keluarga tersebut pada Selasa (9/7). Sekda Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, menyebut sebenarnya pihaknya sudah menyediakan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kami sudah menyiapkan Rusunawa untuk warga yang membutuhkan hunian, tapi jumlahnya memang terbatas," kata Dikdik.

Ia mengungkapkan, dari 18 KK yang tercatat tinggal di rumah itu, 4 KK di antaranya sudah pindah. Status keempatnya adalah mengontrak. Dikdik lalu mendorong untuk membantu mengurus administrasi kependudukan bagi warga yang pindah domisili.

"Kita harus memberikan pemahaman kepada warga agar mereka dengan kesadaran melakukan penyesuaian. Intervensi bantuan juga sudah dilakukan tapi baru kembali terungkap lagi," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di tahun 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu malam, sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu.

Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji.

Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP Haris Turino yang menyadari deviden yang diberikan BUMN kepada negara Rp279,7 triliun selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp226,1 triliun.

"Selain menyumbangkan deviden kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris.

Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan penggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," tambah Haris.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) atau dana abadi pariwisata akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan, dana awal sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

“IQTF ini Rp2 triliun akan dimasukkan di RAPBN 2025,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, dana tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Sandi menuturkan bahwa pada 2025, Kemenparekraf bersama dengan kementerian/lembaga akan menyusun dan mengusulkan daftar kegiatan untuk mendapat pendanaan IQTF. Daftar ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden.

“[Ini] Diusulkan kepada Bapak Presiden, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menentukan event mana yang akan didukung,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini sebelumnya mengungkapkan, penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana abadi pariwisata rampung pada Agustus 2024.

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pemerintah memastikan, dana pariwisata ini tidak dibebankan ke wisatawan termasuk wisatawan nusantara (wisnus) lantaran sumber dana untuk tahap awal sepenuhnya berasal dari APBN.

Dia mengharapkan, beleid itu dapat terbit sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dan berlaku mulai 2025.