Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) meminta pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang terdapat pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Menurut draft RPP Kesehatan, pada pasal 434 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Aparsi, Suhendro, mengatakan aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Suhendro menyatakan, aturan ini mustahil diimplementasikan mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah.

"Aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak," tambahnya.

Wakil Ketua Umum PPKSI, Hamdan Maulana, menyampaikan bahwa 60% pendapatan harian pedagang toko kelontong berasal dari penjualan rokok, dengan omzet harian sebesar Rp 6 juta samapi Rp 7 juta.

"Aturan ini akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung di dekat sekolah," katanya.

Aparsi dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan tersebut karena dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan," pungkas Suhendro.

Aparsi menaungi 9 juta anggota pedagang pasar rakyat di seluruh Indonesia, sementara PPKSI memiliki anggota sebanyak 800.000 warung kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus muda Partai Gerindra Vasco Ruseimy digadang-gadang sejumlah masyarakat Minang, untuk maju Pemilihan Gubernur Sumatra Barat (Pilgub Sumbar) 2024. Apalagi, Vasco sudah dapat penugasan langsung dari Gerindra.

Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar, Prof Dr H Sufyarma Marsidin mengatakan, meski lahir dan besar di luar Sumbar, Vasco Ruseimy tidak pernah meninggalkan adat dan budayanya sebagai orang Minang. "Vasco ini kan sekolahnya besarnya di Jakarta. Tapi adinda ini asli orang Minang. Dia akan cepat membaca kulturnya ini orang Sumatra Barat," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Rektor Universitas Ekasakti Padang tersebut menjelaskan, Vasco layaknya pemimpin bangsa dari tanah Minang, yang sukses merantau di luar daerah. Ketika sudah sukses, sambung dia, para pemimpin itu nantinya pulang untuk membangun daerahnya.

"Banyak orang Sumatra Barat ini besarnya di Jawa, di Bandung, di Jogja. Seperti Bung Hatta, Agus Salim, Emil Salim. Apalagi Vasco alumni UI, nggak sembarang orang masuk UI dia ini kan excellent," ujar Syufarma.

Menurut dia, generasi muda seperti Vasco harus diberikan kesempatan untuk memimpin daerahnya. Karena sudah saatnya, kata Syufarma, ketua DPP Partai Gerindra tersebut menjadi bakat muda yang memimpin Sumbar dalam menyambut program Indonesia Emas 2045. "Generasi milenial dan generasi Z jangan kita tinggalkan, untuk menjadi pemimpin ke depannya," katanya.

Meski demikian, Syufarma berpesan kepada Vasco agar terus belajar serta memahami seluruh budaya dan adat istiadat Minangkabau secara lebih dalam. Sehingga jika ia maju pilgub maka dapat merangkul seluruh pihak di Sumbar.

"Vasco juga bisa membantu siapa saja nanti calon yang berpasangan dengan dia untuk membangun Sumbar lebih maju. Karena dia memiliki networking di pemerintahan pusat yang sangat baik," imbuhnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon terkait pendapatan premi Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (Paydi) atau unit link yang terus menurun. Unit link memiliki komposisi 26,92% dari total premi atau sebesar Rp19,79 triliun. OJK melihat telah terjadi penurunan premi unit link sebesar 18,23% Year on Year per Mei 2024.

“Pada PAYDI atau unit link memiliki komposisi 26,92% dari total premi atau sebesar Rp19,79 triliun yang mengalami penurunan sebesar -18,23% yoy pada Mei 2024,” kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK di Jakarta, belum lama ini.

Ogi menjelaskan, saat ini OJK terus melakukan perbaikan untuk PAYDI atau unitlink, untuk kegiatan pemasaran produk, pengelolaan kewajiban dan pengelolaan dana.

“Penurunan premi disebabkan turunnya premi produk baru. OJK terus mendorong perbaikan proses pada pemasaran, pengelolaan kewajiban, dan pengelolaan dana,” jelasnya.

Selain itu, Ogi menjelaskan tujuan melakukan perbaikan untuk untuk memperbagus prtofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang dijanjikan kepada pemegang polis, “Agar portofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang diperjanjikan kepada pemegang polis,” urainya.

Ogi menyampaikan, OJK mendorong unitlink untuk mengembangkan dan menggunakan cara yang lebih efektif dalam mengelola asumsi yang digunakan untuk menetapkan premi dan kewajiban serta memonitoring penepatan investasi sesuai dengan kewajiban dan melihat aspek likuiditas dan kualitas aset.

“OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk terus mengembangkan cara yang lebih efektif dalam mengelola asumsi yang digunakan untuk menetapkan premi dan kewajiban, dan melakukan monitoring atas penempatan investasi yang sesuai dengan kewajiban, serta memperhatikan aspek likuiditas dan kualitas aset, sehingga perusahaan dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo dan terus tumbuh secara berkelanjutan ke depan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi meminta suntikkan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun.

Jumlah tersebut akan diberikan senilai Rp 2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp 1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini dilakukan untuk memastikan Askrindo dan Jamkrindo terus menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan, sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp 1.775 triliun, menjangkau sekitar 60 juta UMKM, dan 94 juta tenaga kerja.

Pada masa COVID-19, penyaluran KUR meningkat sampai dengan 2,6 kali. KUR dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membantu UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi akibat pandemi.

Di sisi lain, kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan risiko KUR karena adanya peningkatan combined ratio perusahaan penjamin KUR mencapai nilai di atas 100 persen dan diestimasi mengalami peningkatan tertinggi pada 2024 di atas 200 persen.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp 3 triliun, masing-masing Rp 2 triliun untuk Askrindo dan Rp 1 triliun untuk Jamkrindo dan juga penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Peningkatan combined ratio berpotensi menggerus ekuitas penjamin KUR,” ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp 3 triliun dan perbaikan tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP), maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali.

Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp 3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” imbuh Hexana.

Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo berupaya menjalankan penugasan penjaminan, tetapi harus dengan tingkat kesehatan dan profitabilitas yang baik.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” sebut dia.

IFG berperan di sisi hilir program KUR dengan menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo. Kedua perusahaan tersebut menanggung porsi risiko 70 persen dengan IJP 1,5-2,0 persen dari penyaluran KUR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi meminta suntikkan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun.

Jumlah tersebut akan diberikan senilai Rp 2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp 1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini dilakukan untuk memastikan Askrindo dan Jamkrindo terus menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan, sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp 1.775 triliun, menjangkau sekitar 60 juta UMKM, dan 94 juta tenaga kerja.

Pada masa COVID-19, penyaluran KUR meningkat sampai dengan 2,6 kali. KUR dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membantu UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi akibat pandemi.

Di sisi lain, kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan risiko KUR karena adanya peningkatan combined ratio perusahaan penjamin KUR mencapai nilai di atas 100 persen dan diestimasi mengalami peningkatan tertinggi pada 2024 di atas 200 persen.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp 3 triliun, masing-masing Rp 2 triliun untuk Askrindo dan Rp 1 triliun untuk Jamkrindo dan juga penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Peningkatan combined ratio berpotensi menggerus ekuitas penjamin KUR,” ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp 3 triliun dan perbaikan tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP), maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali.

Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp 3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” imbuh Hexana.

Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo berupaya menjalankan penugasan penjaminan, tetapi harus dengan tingkat kesehatan dan profitabilitas yang baik.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” sebut dia.

IFG berperan di sisi hilir program KUR dengan menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo. Kedua perusahaan tersebut menanggung porsi risiko 70 persen dengan IJP 1,5-2,0 persen dari penyaluran KUR.

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada tahun buku 2023.

Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar Rp 7,12 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi Rp 59,59 miliar.

Kerugian WIKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 mencatat rugi Rp 3,77 triliun.

Mengutip Kontan, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain.

Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh WIKA.

WIKA sendiri menjadi bagian dari konsorsium BUMN Indonesia di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menjadi pemegang saham pengendali di PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC).

Di PSBI, beban terbesar harus ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium.

“Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Agung menyebut, WIKA sendiri menyetor modal cukup besar ke Kereta Cepat Whoosh melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai Rp 6,1 triliun.

“Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” beber dia.

Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke PSBI untuk permodalan kereta cepat diperoleh WIKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

"Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” ungkap Agung.

Mengutip laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70 persen sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

Utang jumbo kereta cepat

Sebagai informasi saja, setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS.

Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama pihak China dan Indonesia. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS.

Utang sebesar itu akan dibebankan ke KCIC. Sebagai operator sekaligus pemilik konsesi, pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCIC.

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT PSBI dan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China.

Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, yang awalnya disepakati tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia dan penggunaan APBN.

Namun belakangan pemerintah merevisinya, di mana APBN bisa dikucurkan untuk menyelamatkan proyek ini ancaman mangkrak.

Pemerintah sendiri saat ini sudah mencairkan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pertama sebesar Rp 4,3 triliun pada tahun 2021 dan berikutnya sebesar Rp 3,4 triliun pada 2022.

Kedua PMN disalurkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Sedangkan pinjaman CBD (sebelum pembengkakan biaya) diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS.

Uang pajak rakyat dikucurkan ke proyek KCJB terpaksa dilakukan pemerintah guna memenuhi syarat kecukupan modal dasar alias base equity capital.

Artikel ini bersumber dari berita di Kontan berjudul "WIKA: Whoosh Jadi PenyebabRugi Besar Perusahaan".

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi meminta suntikkan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun.

Jumlah tersebut akan diberikan senilai Rp 2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp 1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini dilakukan untuk memastikan Askrindo dan Jamkrindo terus menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan, sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp 1.775 triliun, menjangkau sekitar 60 juta UMKM, dan 94 juta tenaga kerja.

Pada masa COVID-19, penyaluran KUR meningkat sampai dengan 2,6 kali. KUR dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membantu UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi akibat pandemi.

Di sisi lain, kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan risiko KUR karena adanya peningkatan combined ratio perusahaan penjamin KUR mencapai nilai di atas 100 persen dan diestimasi mengalami peningkatan tertinggi pada 2024 di atas 200 persen.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp 3 triliun, masing-masing Rp 2 triliun untuk Askrindo dan Rp 1 triliun untuk Jamkrindo dan juga penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Peningkatan combined ratio berpotensi menggerus ekuitas penjamin KUR,” ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp 3 triliun dan perbaikan tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP), maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali.

Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp 3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” imbuh Hexana.

Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo berupaya menjalankan penugasan penjaminan, tetapi harus dengan tingkat kesehatan dan profitabilitas yang baik.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” sebut dia.

IFG berperan di sisi hilir program KUR dengan menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo. Kedua perusahaan tersebut menanggung porsi risiko 70 persen dengan IJP 1,5-2,0 persen dari penyaluran KUR.

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada tahun buku 2023.

Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar Rp 7,12 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi Rp 59,59 miliar.

Kerugian WIKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 mencatat rugi Rp 3,77 triliun.

Mengutip Kontan, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain.

Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh WIKA.

WIKA sendiri menjadi bagian dari konsorsium BUMN Indonesia di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menjadi pemegang saham pengendali di PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC).

Di PSBI, beban terbesar harus ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium.

“Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Agung menyebut, WIKA sendiri menyetor modal cukup besar ke Kereta Cepat Whoosh melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai Rp 6,1 triliun.

“Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” beber dia.

Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke PSBI untuk permodalan kereta cepat diperoleh WIKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

"Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” ungkap Agung.

Mengutip laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70 persen sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

Utang jumbo kereta cepat

Sebagai informasi saja, setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS.

Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama pihak China dan Indonesia. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit Rp609,7 triliun di akhir 2024. Defisit berada pada level 2,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dari target APBN.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih kekurangan akan memberatkan masa awal pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo - Gibran. “Beban pertama yang terlihat adalah pembayaran pembiayaan utang baik pokok maupun bunga,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Beban utang menurut dia akan meningkat pada masa transisi pemerintahan di lima tahun awal. Ditambah, pemerintah juga punya tanggung jawab membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun mulai tahun depan. Utang yang harus dibayar tiap tahun hingga 2027 tersebut berasal dari penarikan ketika pandemi covid-19.

Kondisi ini akhirnya harus mendorong pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian, terutama mengakomodir kebutuhan untuk pembayaran bunga. Disamping itu, pemerintah berikutnya harus memanfaatkan ruang untuk kebutuhan belanja yang sifatnya reguler maupun belanja program baru.

Yusuf menilai pemerintah baru secara politik anggaran punya tanggung jawab untuk memastikan realisasi dana yang dikeluarkan tahun sebelumnya. Sementara penggunaan anggaran untuk program seperti bantuan pangan disorot masyarakat.

Agar defisit tidak makin melebar, ia menilai pemerintah perlu memastikan asumsi makro dalam APBN 2024 hingga tahap realisasi, sesuai target. Ketika perkiraan meleset dan deviasinya jauh dari yang di tetapkan, akan berpengaruh pada defisit.

Defisit disebabkan oleh tidak seimbangnya belanja dan penerimaan. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 mencapai Rp1.320, triliun. Kinerja tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp1.398,0 triliun atau naik 11,3 persen dari 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit Rp609,7 triliun di akhir 2024. Defisit berada pada level 2,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dari target APBN.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih kekurangan akan memberatkan masa awal pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo - Gibran. “Beban pertama yang terlihat adalah pembayaran pembiayaan utang baik pokok maupun bunga,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Beban utang menurut dia akan meningkat pada masa transisi pemerintahan di lima tahun awal. Ditambah, pemerintah juga punya tanggung jawab membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun mulai tahun depan. Utang yang harus dibayar tiap tahun hingga 2027 tersebut berasal dari penarikan ketika pandemi covid-19.

Kondisi ini akhirnya harus mendorong pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian, terutama mengakomodir kebutuhan untuk pembayaran bunga. Disamping itu, pemerintah berikutnya harus memanfaatkan ruang untuk kebutuhan belanja yang sifatnya reguler maupun belanja program baru.

Yusuf menilai pemerintah baru secara politik anggaran punya tanggung jawab untuk memastikan realisasi dana yang dikeluarkan tahun sebelumnya. Sementara penggunaan anggaran untuk program seperti bantuan pangan disorot masyarakat.

Agar defisit tidak makin melebar, ia menilai pemerintah perlu memastikan asumsi makro dalam APBN 2024 hingga tahap realisasi, sesuai target. Ketika perkiraan meleset dan deviasinya jauh dari yang di tetapkan, akan berpengaruh pada defisit.

Defisit disebabkan oleh tidak seimbangnya belanja dan penerimaan. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 mencapai Rp1.320, triliun. Kinerja tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp1.398,0 triliun atau naik 11,3 persen dari 2023.

PT Telkom Indonesia dianugerahi penghargaan dalam kategori Corporate Social Responsibility Excellence di acara CNN Indonesia Awards 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari kepada General Manager PT Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Sumatera Selatan Setyawan Nugroho pada acara puncak yang digelar di The Zuri Hotel Palembang, Sumatra Selatan pada Rabu (10/7) malam.

Ajang ini juga turut dihadiri Chairman sekaligus pendiri CT Corp Chairul Tanjung, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi.

Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, telah lama dikenal dengan program-program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya yang inovatif dan berdampak luas.

Penghargaan Corporate Social Responsibility Excellence ini menjadi bukti nyata atas upaya berkelanjutan Telkom dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Telkom sukses mewujudkan tanggung jawab sosial di Sumatera Selatan dengan kepedulian kepada dunia pendidikan yang utamanya mendukung digitalisasi pendidikan.

Menggandeng Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan dunia industri, PT Telkom Indonesia menyerahkan bantuan untuk mendukung digitalisasi belajar dengan konsep DNA.

Telkom juga mendukung peningkatan kompetensi sesuai standar industri dengan dunia usaha dan kerja, melalui program link and match untuk SMK seperti laboratorium internet fiber optik dan pijar sekolah.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.

Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented).

Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat.

Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas.

Adapun misi utama PT Telkom Indonesia adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Tak hanya itu, Telkom Indonesia juga berkomitmen mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, serta mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sholat tahajud merupakan ibadah sunah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat ini hanya bisa dilakukan pada malam hari setelah tidur. Waktu paling utama mengerjakannya yakni pada pengujung malam.

Melalui surat al Isra ayat 79, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mendirikan sholat malam atau sholat tahajud. Melalui ayat ini pula menegaskan betapa penting dan tingginya kedudukan sholat tahajud.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Arab-Latin: Wa minal-laili fa taḥajjad bihī nāfilatal laka 'asā ay yab'aṡaka rabbuka maqāmam maḥmụdā

Artinya: "Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai (suatu ibadah) tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji."

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini memerintahkan Rasulullah dan kaum Muslimin agar bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah mengerjakan salat malam sebagai tambahan atas sholat yang wajib. Sholat malam ini diterangkan oleh hadis Nabi saw:

Bahwasanya Nabi saw ditanya orang, "Salat manakah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan (salat lima waktu)." Rasulullah saw menjawab, "Sholat tahajud." (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Dari hadis-hadis Nabi yang sahih, yang diriwayatkan dari 'A'isyah dan Ibnu 'Abbās dipahami bahwa Nabi Muhammad saw bangun untuk mengerjakan salat tahajud, setelah beliau tidur. Kebiasaan Nabi ini dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud itu sunah dikerjakan oleh seseorang, setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian pada pertengahan malam hari ia bangun untuk sholat tahajud.

Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa hukum sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah di samping sholat lima waktu. Oleh karena itu, hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedang bagi umatnya adalah sunnah.

Dalam ayat ini, diterangkan tujuan sholat tahajud bagi Nabi Muhammad ialah agar Allah SWT dapat menempatkannya pada maqaman mahmudan (di tempat yang terpuji).

Yang dimaksud dengan maqāman maḥmūdan ialah syafaat Rasulullah saw pada hari kiamat. Pada hari itu manusia mengalami keadaan yang sangat susah yang tiada taranya. Yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah itu hanyalah permohonan Nabi Muhammad SAW kepada Tuhannya, agar orang itu dilapangkan dan diringankan dari penderitaannya.

Diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw berkata, "Maksud maqāman maḥmudan dalam ayat ini ialah syafaatku." (hadis hasan sahih)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Jabir bin 'Abdullah bahwa Rasulullah saw bersabda:

Barang siapa yang membaca doa setelah selesai mendengar azan, "Wahai Tuhanku, Tuhan Yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang dikerjakan ini, berilah kepada Muhammad wasilah dan keutaman dan angkatlah ia kepada al-maqãm al-mahmüd (kedudukan yang terpuji) yang telah Engkau janjikan kepadanya," maka dia memperoleh syafaatku.

Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa rasulullah saw berkata, "Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Aku tidak membanggakan diri, dan di tangankulah terpegang liwä'ul hamdi (bendera pujian) aku tidak membanggakan diri. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, sejak dari Adam sampai nabi-nabi yang lain, kecuali berada di bawah benderaku itu, aku adalah orang yang pertama kali keluar dari bumi, dan aku tidak membanggakan diri. Manusia saat itu ditakutkan oleh tiga hal yang menakutkan. Kemudian mereka mendatangi Adam. Mereka berkata, "Kamu adalah bapak kami, tolonglah kami kepada Tuhanmu." Adam menjawab, "Saya punya dosa yang menyebabkan saya diturunkan ke bumi. Datanglah kepada Nuh!" maka mereka mendatangi Nuh. (setelah mereka mengadukan masalahnya kepada Nuh), Nuh berkata, "Saya telah mendoakan penghuni bumi sehingga mereka dihancurkan. Tetapi datanglah kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Ibrahim. Ibrahim kemudian menyuruh mereka mendatangi Musa. Musa berkata, "Saya pernah membunuh orang. Datanglah kepada Isa." Isa kemudian berkata, "Saya pernah disembah selain Allah. Datang sajalah kepada Muhammad." Maka mereka mendatangi aku. Aku kemudian pergi bersama mereka, lalu aku pegang lingkaran pintu surga, kemudian aku tarik. Kemudian aku ditanya, "Siapa itu?" aku menjawab, “Muhammad." Kemudian mereka membukakan pintu untukku, dan berkata, "Selamat datang." lalu aku tersungkur bersujud. Kemudian Allah mengilhami aku untuk memuji, bertahmid, dan mengagungkan-Nya. Lalu aku diperintah, "Angkatlah kepalamu, mintalah! Kamu akan diberi. Mintalah hak syafaat, maka kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Dan berkatalah, akan didengar perkataanmu. Itulah maqam yang terpuji, yang difirmankah Allah, "Semoga Tuhanmu memberikan maqam yang terpuji kepadamu." (Riwayat at-Tirmizi)

Dari ayat dan hadis-hadis di atas dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW dengan mengerjakan salat tahajud akan diangkat oleh Allah SWT ke tempat dan kedudukan yang dipuji oleh umat manusia, para malaikat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu kedudukan untuk memintakan syafaat bagi umat manusia pada waktu berada di Padang Mahsyar dengan izin Allah. Umat manusia memang berhak mendapat syafaat karena amal saleh dan budi pekerti mereka semasa di dunia, yaitu diampuni dosanya oleh Tuhan atau dinaikkan derajatnya.