Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dibatasi pada 17 Agustus 2024.

Ia menyampaikan pihaknya sedang menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi pembelian BBM subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Menurut Erick, tujuan dari revisi perpres tersebut adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

"Kita sedang menunggu Perpres 191 di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," tutur Erick di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7).

Tak hanya soal subsidi BBM, Erick mengatakan kementeriannya juga mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menata bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.

Erick menegaskan Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

"Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong. Bukan hanya buat BBM, tetapi kita harap juga buat gas karena LPG sekarang impornya tinggi sekali. Ini yang harus kita benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," tegas Erick.

Sebelumnya, Luhut memberi sinyal pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024. Saat ini, subsidi diberikan terhadap sejumlah barang, termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu.

"Kita berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Luhut mengatakan pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisiensi selama ini. Begitu pula dengan program subsidi lainnya.

Pasalnya, ia melihat Indonesia akan menghadapi tantangan ke depan. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Di sisi lain, penyaluran subsidi yang tak tepat sasaran masih menjamur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang menikmati subsidi BBM dan LPG.

Jumlah orang kaya penikmat BBM subsidi disebut-sebut lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM subsidi. Begitu pula dengan subsidi gas melon yang disalahgunakan. Febrio merinci 57,9 persen pengguna LPG 3 kg adalah orang-orang mampu, bukan keluarga miskin.

DENPASAR, iNews.id - Kabupaten Badung kembali memeriahkan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-46 dengan menampilkan Sekaha Gong Kerthi Budaya dari Banjar Pengabetan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta. Sekaha gong legendaris yang pernah mengguncang PKB pada 1993 silam ini kembali berhasil menggemparkan kawasan Art Center Denpasar, Senin (8/7/2024).

Perwakilan sanggar yang juga selaku kelihan Banjar Pengabetan I Ketut Wirnata mengatakan, pagelaran tersebut sukses menampilkan empat pertunjukan yang terdiri dari dua tabuh karawitan dan dua tarian. Pertunjukan dimulai dengan Tabuh Kreasi "Ombak In Segara," yakni karya legendaris yang dikenal sejak 1993.

Selanjutnya, Tabuh Pat Lelambatan "Lokariya" yang diciptakan oleh I Wayan Sinti untuk PKB pada 1993. Terciptanya tabuh Pat Lelambatan Lokariya, merupakan dedikasi pengormatan kepada ketiga tokoh karawitan Bali yang merupakan mantan guru dari Wayan Sinti.

Lokariya mengandung tiga arti, yaitu "Lo" adalah singkatan dari Wayan Lotring, "Ka" Singkatan dari I Nyoman Kaler, dan "Riya" merupakan singkatan dari I Gusti Putu Manik Griya. Lokariya juga mengandung arti tempat bersukaria, yang mana Kuta adalah tempat objek atau daerah tujuan wisata di Bali.

Sementara itu untuk tarian, yang pertama tampil adalah Tari Tani, sebuah tarian kreasi yang menggambarkan kegiatan petani di sawah. Tarian ini tercipta atas permintaan Presiden RI pertama, Soekarno kepada I Wayan Berata untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-13 pada 1958 di Istana Merdeka Jakarta.

Struktur Tari Tani terdiri dari berbagai bagian seperti pepeson, melangsah, ngikis, ngembengin, dan lainnya, yang menceritakan proses dari menggarap sawah hingga panen.

Pagelaran juga dipercantik dengan suguhan Legong Kreasi Jempyaning Ulangan, yang mengisahkan hubungan asmara antara Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan dan Dyah Candra Kirana dari Kerajaan Daha. Cerita tersebut melibatkan konflik dan drama di sekitar pemberian patung emas dan perak yang berujung pada perselisihan antara Dyah Candra Kirana dan adiknya, Galuh Ajeng.

Wirnata menyatakan bahwa upaya untuk menjaga kesenian dan budaya Bali terus dilakukan dengan melibatkan generasi muda melalui latihan seni setiap dua minggu sekali. "Kami berupaya mendatangkan pembina untuk generasi muda kami di Banjar Pengabetan, utamanya masyarakat Kuta," ucapnya.

Dengan komposisi 40 persen pemain lama dan 60 persen pemain muda, dilakukan modifikasi pertunjukan untuk menjaga semangat dan minat masyarakat terhadap seni dan budaya Bali.

Ketua Listibiya Kecamatan Kuta I Gusti Darma Putra menyatakan kebanggaannya atas pementasan Duta Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kecamatan Kuta pada ajang PKB ke-46 tahun ini.

"Penampilan tadi sungguh luar biasa sebagai sajian yang mengingatkan kita akan masa keemasan Sekaha Gong legendaris yang merupakan Duta Kabupaten Badung," tuturnya.

Darma Putra berharap, agar Dinas Kebudayaan bisa menelisik kembali dan menemukan sekaha gong legendaris lainnya yang mampu menginspirasi generasi muda.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menemukan masih banyaknya rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tidak dihuni oleh penerima manfaat.

Ketidakhunian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti keluarga sebanyak 29,19 persen, pekerjaan 26,19 persen, ekonomi 17,66 persen, hunian atau perumahan 11,06 persen, serta lainnya 15 persen.

Dari aspek keluarga, penyebabnya beragam mulai dari tinggal dengan orang tua untuk sementara waktu karena merawat mereka yang sedang sakit, masih tinggal di tempat tinggal lama (keluarga), menunggu anak sekolah naik kelas baru kemudian pindah ke rumah baru (yang diperoleh dari FLPP), menunggu istri melahirkan baru kemudian pindah ke rumah baru, dan lain-lain.

Kemudian dari pekerjaan, pindah tempat kerja, masih dalam masa dinas pasca-pendidikan militer masih harus tinggal di asrama, sedang dinas ke luar kota, dan lain sebagainya.

Lalu, dari aspek ekonomi disebabkan karena masih tinggal di kontrakan lama karena menyelesaikan masa sewa di kontrakan lama, masih mengumpulkan uang untuk biaya pindah dari tempat tinggal lama ke rumah baru (yang diperoleh dari FLPP), dan lain-lain.

Selanjutnya, dari sisi hunian atau perumahan, ketidakhuniaan rumah subsidi yakni elum dihuni karena sedang renovasi (penambahan dapur).

Sementara lainnya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) meninggal dunia, tidak dihuni karena sudah pelunasan dipercepat (sudah bukan MBR), masih perlu tambahan waktu
untuk pindah tempat tinggal, dan masih banyak lagi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya berkolaborasi bersama Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang untuk meningkatkan edukasi kepada MBR untuk menghuni rumah sesuai regulasi.

"Rumah yang belum dihuni berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti dengan pemberitahuan dan edukasi kepada MBR agar segera menghuni rumah sesuai regulasi," kata Heru dilansir dari siaran persnya, Rabu (10/7/2024).

Dalam hal setelah diberikan edukasi, namun Debitur/Nasabah tetap tidak menghuni rumah, maka BP Tapera memberikan Surat Peringatan (SP) -1 sampai SP-2, dengan pemberian waktu total 30 hari kerja kesempatan untuk konfirmasi.

Langkah terakhir yaitu BP Tapera tegas menghentikan FLPP bagi oknum yang melanggar ketentuan penghunian rumah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“BP Tapera akan memberikan surat peringatan bagi pihak yang melakukan pelanggaran, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur Pembiayaan FLPP," tuntas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan rekening nasabah Bank Jago yang dibobol pria berinisial IA (33) sebelumnya diblokir karena diduga dimanfaatkan untuk menampung hasil kejahatan.

“Tersangka membuka blokir secara ilegal terhadap rekening nasabah yang telah diblokir berdasarkan permintaan aparat penegak hukum karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Namun, Ade Safri belum bisa merinci tindak pidana apa saja yang dilakukan para pemilik rekening Bank Jago.

Ia menyebut, penyidik sebelumnya masih berfokus membongkar kasus kejahatan yang dilakukan IA.

“Intinya 112 rekening nasabah itu terindikasi melakukan tindak pidana,” tegas dia.

Dikonfirmasi terpisah, Corporate Communications PT Bank Jago Tbk Marchelo membenarkan, rekening yang diduga dibobol IA adalah rekening bermasalah.

Maka dari itu, Bank Jago membekukan rekening tersebut dengan cara diblokir.

“Rekening yang diblokir merupakan rekening yang terindikasi fraud. Bisa berupa penipuan, pencucian uang, atau pendanaan terorisme,” kata dia saat dikonfirmasi.

Dengan fakta di atas, Marchelo memastikan, tidak ada rekening nasabah aktif yang dirugikan imbas kasus ini.

Semua rekening nasabah Bank Jago dalam keadaan aman dan terjaga.

“Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana,” ucap Marchelo.

Sebagai informasi, polisi baru-baru ini menangkap eks pegawai Bank Jago yang disinyalir membobol 112 rekening nasabah yang sebelumnya telah terblokir.

IA ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang Selatan pada 4 Juli 2024.

Ia ditangkap sekitar pukul 00.50 WIB secara paksa.

Dalam proses penangkapan, polisi turut mengamankan dua ponsel dan 112 bukti transaksi IA melakukan pembobolan rekening nasabah yang telah terblokir.

Adapun pengungkapan kasus ini bermula saat polisi menerima laporan dari kuasa hukum korban berinisial RF.

RF mewakili perusahaan bank digital awalnya melaporkan adanya penyalahgunaan akses yang diduga dilakukan salah satu karyawan.

“Kuasa hukum korban menerangkan pada tanggal 18 Maret 2023 sampai 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem bank, diduga Terlapor (IA) telah melakukan buka akun yang sudah terblokir,” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menemukan fakta bahwa IA membuka blokir pada 112 rekening bank.

“Untuk menyetujui permintaan pembukaan blokir rekening memang dibutuhkan persetujuan dari contact center specialist,” tutur Ade Safri.

Hanya, sebelum mendapatkan persetujuan dari contact center specialist, harus ada permintaan dari agent command center.

Maka dari itu, IA melakukan tipu daya dengan memerintahkan pegawai yang bekerja sebagai agent command center untuk memuluskan aksinya.

“Untuk membuka rekening yang diblokir, pelaku awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Ia kemudian menyetujui permintaan itu karena hal tersebut merupakan kewenangan pelaku sebagai contact center specialist Bank Jago,” imbuh dia.

Kini, IA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

IA disangkakan Pasal 30 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat 1 dan atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bisnis.com, JAKARTA — Dokumen rencana penyehatan keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 memuat rencana lama yang kini mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni demutualisasi atau perubahan bentuk perusahaan dari asuransi mutual.

AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan berbentuk usaha bersama atau asuransi mutual, yakni semua orang yang membeli polis asuransi otomatis menjadi pemilik perusahaan, seperti pemegang saham. Artinya, demutualisasi adalah mengubah bentuk perusahaan sehingga status pemegang saham tidak lagi dipegang langsung oleh pemegang polis AJB Bumiputera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mengapresiasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mayer Simanjuntak, saat membacakan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SY).Banyak terdakwa korupsi yang justru merasa jadi pejuang melawan kedzaliman terhadap dirinya sendiri.

Menurut Ray, pantun yang dibacakan JPU boleh-boleh saja dilakukan, karena sifatnya umum yang tidak ditujukan ke orang per orang. “Ini pesan kepada mereka yang berperilaku korupsi itu sebagai perjuangan hidup,” kata Ray sambil tertawa, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, ada fenomena seorang koruptor merasa ketika diadili mereka merasa dianiaya atau didzolimi oleh jaksa, kepolisian, ataupun pengadilan. “Seolah yang salah itu mereka (jaksa, polisi, atau hakim), bukan para koruptornya. Mana ada koruptor yang minta maaf, merasa bersalah,” ungkap Ray Rangkuti.

Sehingga pantun yang dibacakan JPU, menurut Ray, merupakan pesan kepada setiap orang. “Kalau mereka sudah disidangkan kasus korupsi, janganlah berlaak seperti pejuang atau jadi pahlawan. Jangan merasa lagi berjuang melawan kedzaliman,” kata Ray, yang sudah puluhan tahun menjadi aktivis antikorupsi ini.

Diakuinya, pantun yang dilakukan JPU di persidangan tidak lazim. Tapi sebenarnya merupakan pesan yang sangat umum yang disampaikan kepada siapapun yang mendengarnya.

Lebih jauh, Ray Rangkuti melihat penanganan perkara kasus dugaan korupsi SYL sangat baik. “Karena persidangannya agak berbeda isinya. Isi di dalamnya itu lebih blak-blakan, detail, dan membuka mata kita sudah sebegitu parahnya perilaku korupsi di negara ini,” papar Ray Rangkuti.

Ia mencontohkan, dalam kasus ini ternyata korupsi juga sampai pada urusan digunakan untuk skincare, makan siang. “Ternyata juga diambil dari dana negara. Ini menariknya. Selama ini kan yang diungkap yang makro-makro saja, Kalauini sampai Rp.20 juta atau Rp.30 juta diungkap,” kata Ray.

Sebelumnya, Jaksa, Mayer Simanjuntak di persidangan kasus dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo, 8 Juli 2024, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membacakan pantun saat sidang mengagendakan tanggapan atas nota pembelaan SYL.

Pantun itu berbunyi: Kota Kupang Kota Balikpapan, Sungguh Indah dan Menawan, Katanya Pejuang dan Pahlawan Denger Tuntutan Nangis Sesegukan.

Jalan-Jalan ke Kota Balikpapan, Jangan Lupa Selfi di Bandara Sepinggan, Janganlah Mengaku Pahlawan Kalaulah Masih Suka Biduan.

Jalan-Jalan ke Tanjung Pinang, Jangan Lupa Membeli Udang. Janganlah Mengaku Seorang Pejuang Jikalah Engkau Seorang ….. Jaksa tidak melanjutkan pantunnya, tetapi meminta yang mendengar pantun melanjutkan sendiri lanjutan pantunnya.

Pantun-pantun ini didugasindiran terhadap SYL. Hal ini karena SYL menangis saat pembacaan tuntutan. Sedangkan pantun kedua merupakan sindiran terhadap SYL yang diduga mengalirkan dana untuk seorang biduan.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) optimistis bisa mengendalikan harga ikan di tengah ancaman penurunan produksi perikanan tangkap akibat fenomena La Nina yang diperkirakan terjadi pada kuartal III/2024.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Muhammad Ilyas mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai antisipasi melalui upaya pengalihan konsumsi masyarakat, pemberian subsidi distributor, hingga menambah pasokan ikan dari provinsi lain.

Pengalihan konsumsi masyarakat dari ikan laut ke ikan air tawar telah diusahakan sejak awal tahun ini demi mengantisipasi adanya ancaman terjadinya gelombang tinggi saat cuaca buruk yang mengakibatkan nelayan tidak melaut.

Pemerintah provinsi telah menebar ratusan ribu bibit ikan nila, ikan mas, hingga lele ke beberapa danau dan waduk di Sulsel serta meningkatkan budi daya ikan bandeng. Tujuannya agar produksi ikan air tawar bisa menutupi kebutuhan ikan laut yang berkurang.

"Kita juga sudah banyak mengembangkan produksi bioflok, sudah ada 10 kabupaten yang kita berikan bantuan itu. Serta upaya restoking, penebaran bibit-bibit ikan, agar menambah keberadaan ikan air tawar dan menambal kekurangan ikan laut," paparnya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, rencana penambahan stok ikan laut dari provinsi lain juga tengah digagas apabila produksi benar-benar menipis. Beberapa daerah yang bisa diupayakan mulai dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Dari sisi distribusi, pihaknya kini sedang menunggu terbitnya Pergub mengenai aturan pemberian subsidi bagi para distributor. Saat ini tengah dilakukan pendataan para distributor yang melakukan suplai ke pasar-pasar tradisional. Nantinya mereka akan diberikan bantuan agar harga ikan di daerah tujuan setara dengan harga di daerah asal penangkapan.

"Subsidi menunggu Pergub dulu. Kalau disepakati, dana subsidi bisa untuk membantu distributor ikan, misal distribusi dari Bone ke Palopo. Insentif diberikan agar mereka tidak menaikkan harga ikannya. Begitu juga subsidi akan diberikan ke para pedagang di pasar, supaya tidak ada kenaikan harga di pasar," jelasnya.

IDXChannel – Bank Mandiri (BMRI) mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit.

Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI.

Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.

“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” katanya.

Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri.

Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri.

Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan.

Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit.

Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit.

Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.

"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," kata Totok.

Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.

“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” katanya.

(SLF)

Cirebon: Sejumlah areal pertanian di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, hingga kini masih terendam banjir. Kerugian pun dialami oleh petani.

Banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon akhir pekan lalu. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga merendam wilayah pertanian di Kabupaten Cirebon.

"Areal persawahan yang tergenang banjir terutama di wilayah Kecamatan Kapetakan, Panguragan dan Gegesik," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebo, Tasrip Abu Bakar, Rabu, 10 Juli 2024.
Tasrip menjelaskan di wilayah tersebut areal yang terendam banjir baru berupa persemaian. Namun untuk persemaian yang terendam banjir menurut Tasrip saat ini tengah dalam proses pendataan.
Namun untuk di Kecamatan luas persemaian yang terendam banjir mencapai 2 hektar.

"Ada sebagian kecil yang sudah tanam, dengan umur tanaman padi sekitar sepuluh hari," ungkap Tasrip.

Hingga kini, areal sawah tersebut masih terendam banjir. "Karena sudah terendam lebih dari lima hari, petani harus melakukan persemaian ulang. Karena sudah mati," ungkap Tasrip.

Namun untuk melakukan persemaian ulang, petani harus menunggu lahan benar-benar surut dari banjir. Jika tidak ada hujan, dia memperkirakan banjir akan benar-benar surut dalam lima hari ke depan.

Akibat harus melakukan persemaian ulang, petani dipastikan mengalami kerugian. "Kerugian yang dialami di kisaran Rp1,2 juta per hektare. Selain untuk benih, pengeluaran itu juga untuk ongkos pekerja maupun pemupukan," beber Tasrip.

(DEN)

JAKARTA, investor.id – Aldiracita Sekuritas Indonesia menduduki peringkat pertama dalam penjaminan emisi sukuk. Hal itu berdasarkan data LSEG per 6 Mei 2024 yang ditarik setahun ke belakang.

Presiden Direktur Aldiracita Sekuritas Indonesia Rudy Utomo mengatakan, dikenal sebagai salah satu dari empat besar penjamin emisi obligasi dan sukuk di Indonesia, berdasarkan data Bloomberg, Aldiracita Sekuritas telah berhasil mencatatkan penjaminan emisi obligasi dan sukuk senilai Rp 5,5 triliun pada semester I-2024, tumbuh sebesar 53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,6 triliun.

“Khusus untuk sukuk, Aldiracita Sekuritas telah mencapai Rp 754 miliar pada semester I-2024, tumbuh 74% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp 433 miliar,” ungkap Rudy dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Menurut Rudy, tren pertumbuhan penerbitan sukuk dapat terlihat dalam 5 tahun terakhir. Dalam laporan Statistik Sukuk Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah nilai akumulasi penerbitan Sukuk Korporasi melalui penawaran umum telah mencapai Rp 471 triliun, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2019 yang berjumlah Rp 232 triliun.

Berdasarkan pencapaian tersebut, Rudy mengatakan, pihaknya meraih penghargaan bergengsi ‘Best Islamic Finance Sukuk House in Indonesia’ dari Alpha SouthEast Asia.  Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif dalam perkembangan industri pasar modal syariah dan terus memperkuat posisi sebagai salah satu perusahaan efek penjamin emisi terbesar di Indonesia.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bukti nyata dari upaya Aldiracita Sekuritas sebagai dalam mendukung pertumbuhan pasar modal syariah nasional melalui dukungan dalam penerbitan sukuk oleh berbagai emiten sebagai penjamin emisi, tetapi juga memperkuat citra dan kinerja sebagai salah satu perusahaan penjamin emisi terbesar di Indonesia.

“Hal itu termasuk dalam hal penerbitan obligasi konvensional maupun penerbitan sukuk,” tutupnya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - PT Asabri (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,61 untuk anggaran tahun 2025. Modal ini rencananya akan digunakan untuk meningkatkan ekuitas perseroaan yang negatif.

“Dana PMN tersebut akan digunakan untuk pembelian SBN (90 persen) dan Corporate Bond (10 persen), sehingga menghasilkan pendapatan baru dari investasi tersebut,” Direktur Utama PT Asabri, Wahyu Suparyono, saat rapat dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Oleh karena itu, Wahyu mengatakan suntikan modal dari negara ini diharapkan akan menyelesaikan permasalah ekuitas negatif, solvabilitas jangka panjang, dan kekurangan jumlah aset investasi.

“Sehingga Asabri dapat memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban manfaat kepada prajurit TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kemenhan dan Polri,” ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu menyebut perseroan yang ia pimpin mengalami berbagai masalah, seperti ekuitas negatif yang diakibatkan penurunan nilai wajar aset investasi, rasio klaim, dan kenaikan beban cadangan. Dia memprediksi penurunan ini bakal terus berlanjut.

“Solvabilitas yang dimiliki belum menjamin going concern perusahaan,” kata dia.

Selanjutnya, Wahyu mengatakan jumlah aset investasi yang dimiliki perseroan saat ini belum mampu memberikan hasil untuk menutup selisih antara pembayaran klaim dengan penerima premi karena besarnya aset investasi non-produktif.

Selain itu, tingginya beban klaim dibandingkan penerimaan premi, menjadi dampak dibutuhkannya sumber pendanaan atau pendapatan lain untuk menutup selisih antara premi dan beban klaim.

“Sejak 2017 gap tersebut dipenuhi dari hasil investasi dan likuidasi aset investasi,” kata dia.

Tak hanya itu, Wahyu juga bercerita bahwa perseroannya juga telah berusia mengatasi persoalan itu. Dia menyebut perseroan telah menghitung cadangan program THT menggunakan bunga aktuaria yang ditetapkan Menteri Keuangan sejak 2021.

Selain itu, Asabri juga telah menerima UPSL sebesar Rp 4,55 triliun pada 2022 dan 2023 yang berasal dari dampak perubahan manfaat klaim dan mendorong realisasi penjualan aset sitaan.

“Karena langkah strategis yang telah dilakukan tersebut di atas diperkirakan belum memberi sustainability jangka panjang, maka perseroan berencana untuk mengajukan PMN Rp 3,61 triliun untuk APBN tahun 2025,” kata Wahyu.

Sementara itu, Wahyu mengatakan pada tahun lalu, 2023, Asabri telah membayar program pensiun kepada 484 ribu peserta dengan total pembayaran sebesar Rp 17,2 triliun. Selain uang pensiun, kata dia, Asabri juga telah membayar klaim program THT, JKK, dan JKM sebesar Rp 1,7 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menuntut empat tahun penjara kepada eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono.

Djoko Dwijono dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).

Jaksa menilai, eks Dirut JJC itu terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana selama 4 tahun,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Selain pidana badan, Djoko Dwijono juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas, dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting Tony Budianto Sihite juga menjadi terdakwa.

Sofia Balfas dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Tony Budianto Sihite.

Tony Budianto juga dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan bui.

Sementara, Yudhi Mahyudin dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Djoko bersama Yudhi disebut sengaja memenangkan Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita Acset dalam Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000 walaupun KSO Waskita Acset tidak memenuhi syarat dalam tahap evaluasi administrasi maupun tahap evaluasi teknis.

Menurut Jaksa, Djoko bersengkokol dengan Yudhi dengan mengarahkan pemenang lelang pekerjaan Steel Box Girder pada merk perusahaan tertentu yaitu PT Bukaka Teknik Utama dengan cara mencantumkan kriteria “Struktur Jembatan Girder Komposit Bukaka” pada dokumen Spesifikasi Khusus.

Adapun dokumen tersebut ditetapkan Djoko sebagai Dokumen Lelang Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Kemudian, Djoko bersama Yudhi dan Tony Budianto Sihite juga bersekongkol dengan Sofiah Balfas dan Dono Parwoto untuk mengubah spesifikasi khusus yang tidak sesuai dengan basic design atau desain awal dan menurunkan volume serta mutu steel box girder.

Tindakan ini dilakukan dengan cara tidak mencatumkan tinggi girder pada dokumen penawaran, sehingga bentuk steel box girder berubah dari perencanaan awal basic design steel box girder berbentuk V shape dengan ukuran 2,80m x 2,05m bentangan 30 m dan pada dokumen spesifikasi khusus atau dokumen lelang konstruksi berubah menjadi steel box girder bentuk U shape dengan ukuran 2,672m x 2m bentangan 60 m.

Padahal, pada pelaksanaannya steel box girder U shape terpasang dengan ukuran 2,350m x 2m bentangan 60 m mengakibatkan fungsi dari jalan tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500–STA.47+000 tersebut tidak memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan untuk dilalui kendaraan golongan III, golongan IV dan golongan V.

Selain itu, Djoko dan Yudhi juga menyetujui perbuatan Tony yang sengaja tidak memasukkan mutu beton K-500 yang disyaratkan dalam dokumen spesifikasi khusus dengan kuat tekan fc’ 41,5 Mpa.

Namun, dalam dokumen perencanaan setelah berkontrak dengan KSO Waskita Acset memasukan nilai mutu beton fc’ 35 Mpa.

“Sehingga hasil mutu beton yang didapatkan pada pelaksanaan berkisar fc’ 20 Mpa s/d fc’ 25 Mpa mengakibatkan mutu beton tidak memenuhi persyaratan keamanan,” papar Jaksa.

Tidak hanya itu, Djoko dan Tony juga bersengkongkol dengan pihak KSO Waskita Acset untuk menggurangi volume pekerjaan struktur beton dengan cara menyetujui pekerjaan volume beton yang tidak sesuai dengan Rencana Tahap Akhir (RTA).

Sehingga terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pier head sebesar beton 7.655,07 M3, pekerjaan pilar sebesar 2.788,20 M3, pekerjaan tiang bor beton casy in place sebesar 4.787,32 M1, pekerjaan baja tulang sebesar 22.251.640,85 Kg.

Lebih lanjut, Djoko bersama Yudhi turut bersengkongkol dengan Dono dan Tony dengan sengaja tidak membuat RTA Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Sehingga KSO Waskita Acset dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Jalan Tol Jakarta– Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000 tidak mengacu kepada RTA sebagaimana disyaratkan.

“Terdakwa Djoko Dwijono tidak melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Tol Jakarta– Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan feasibility (studi kelayakan) dan kriteria design yang sudah ditetapkan,” papar Jaksa.

Tindakan ini diduga telah memperkaya KSO Waskita Acset sebesar Rp 367.335.518.789,41 dan KSO Bukaka Krakatau Steel sebesar Rp 142.749.742.696,00.

Bantah persekongkolan

Tim penasihat hukum Djoko Dwijono dan Yudhi Mahyudin mengeklaim, tidak ada bukti yang terungkap di persidangan adanya persekongkolan dan kerugian negara dalam proyek Jalan Layang MBZ.

“Dari fakta-fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang mengarah adanya keterlibatan para terdakwa, DD (Djoko Dwijono) dan YM (Yudhi Mahyudin) dalam dugaan kasus korupsi Tol MBZ sebagaimana isi dakwaan JPU," kata pengacara Djoko Dwijono, Wardhani Dyah Gayatri dalam keterangan tertulis, Minggu 7 Juli 2024.

Berdasarkan fakta persidangan, kata Wardhani, Djoko Dwijono dan Yudhi Mahyudin tidak terbukti melakukan persekongkolan seperti yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan.

Selain itu, keduanya tidak pernah disebut melakukan perbuatan jahat sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan.

"Bahkan terungkap dalam fakta persidangan, sejumlah terdakwa dalam dugaan kasus ini baru mengenal satu sama lain di dalam mobil tahanan," kata Wardhani.

Di sisi lain, lanjut Wardhani, fakta persidangan juga tidak pernah menyebutkan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek Tol MBZ. Dana pembangunan oleh PT JJC disebut berasal dari para pemegang saham dan pinjaman dari bank.

"Baik saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan juga telah menyebutkan bahwa proyek MBZ ini adalah proyek KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang tidak menggunakan dana APBN, tidak ada fasilitas negara yang digunakan," kata Wardhani.

"Sehingga, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan," ucap dia.