Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram dengan kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebut sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kita ini kemarin mikir Masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun" ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan kepada negara kita Pak," imbuhnya.

Nabilla Salon-Beauty, usaha kecantikan yang dirintis oleh Asmaul Yulita Sari sejak 2015 terus berkembang di bidang jasa salon. Selain itu, salon ini juga menjelma menjadi solusi layanan perbankan dengan bergabung sebagai AgenBRILink sejak 2021.

Berlokasi di Desa Kepung, Kediri, Nabilla Salon-Beauty tak hanya melayani perawatan kecantikan, tetapi kini juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

Menurut Asmaul, ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar. Ia memilih usaha di bidang kecantikan karena permintaan terus meningkat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit.

"Namun, dengan AgenBRILink, saya juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif," jelas Asmaul dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi dan saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapat tambahan keuntungan dari fee transaksi dan bertambahnya pelanggan yang menggunakan layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis.

"Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan," ujar Asmaul.

Dengan harapan besar, Asmaul bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

"Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy," ungkap Supari.

PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF), emiten peternakan nasional mendukung program makan siang bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. BEEF pun mengimpor 1.948 sapi pedaging dari Australia sebagai upaya awal memenuhi kebutuhan daging nasional.

Direktur Utama PT Estika Tata Tiara Tbk, Imam Subowo, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah mendatangkan total 6.000 ekor sapi dari Australia dan menargetkan mencapai 7.500 ekor hingga akhir tahun 2024.

“Hari ini saja telah berlabuh kapal RPK Fresian Express dari Darwin, Australia, dengan muatan 1.948 ekor sapi khusus milik PT Estika Tata Tiara Tbk,” ujar Imam dalam pernyataan di Pelabuhan Tanjungpriok, Sabtu (2/11/2024).

Imam menambahkan, setelah sapi-sapi tersebut tiba, mereka akan melalui proses karantina dan masa penggemukan selama 110 hari sebelum akhirnya dipasarkan. “Langkah kami ini bagian dari upaya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah,” ungkapnya.

Untuk mendukung impor sapi dan kebutuhan penggemukan, perseroan telah menyiapkan belanja modal sebesar Rp350 miliar pada tahun 2024. “Sumber dananya berasal dari kas internal serta pinjaman,” jelas Imam. Ia juga menegaskan bahwa sapi-sapi yang diimpor telah melewati uji kualitas dan kesehatan untuk memastikan kualitas daging yang akan disajikan kepada masyarakat.

"Kami memilih sapi-sapi jenis Brahman berkualitas terbaik dari peternak di Australia," lanjut Imam. Nantinya, sapi-sapi ini akan dipasarkan langsung kepada para pedagang setelah masa penggemukan selesai. Selain itu, perseroan juga tengah mengembangkan cold storage terintegrasi dengan rantai pasokan dingin (cold chain) dan rumah pemotongan hewan (RPH) untuk menjaga kualitas daging.

Seperti diketahui, pemerintah telah menargetkan impor hingga dua juta sapi perah dan pedaging dalam 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo. Menurut keterangan resmi dari Kementerian Pertanian, program ini melibatkan 140 perusahaan yang berkomitmen mengimpor total 2 juta sapi, dengan rincian 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging.

Imam Subowo menutup pernyataan dengan menyatakan komitmen perseroan untuk mendukung penuh program makan siang bergizi gratis ini. “PT Estika Tata Tiara Tbk menyambut baik program pemerintah dan turut serta mendukung pencanangan ini,” pungkasnya.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meta, perusahaan yang dikenal dengan platform media sosialnya, baru-baru ini mengumumkan bahwa jaringan sosial Threads kini memiliki 275 juta pengguna aktif bulanan (MAUs). Pengumuman ini disampaikan oleh Adam Mosseri, eksekutif Meta yang memimpin Threads dan Instagram, pada hari Minggu.

“Kemarin kami melampaui 275 juta pengguna aktif bulanan di @Threads. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah membantu kami mencapai titik ini. Masih banyak yang harus dilakukan, dan banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi ada sesuatu yang menarik tentang tempat ini,” ungkap Mosseri dikutip dari techcrunch.com.

Threads diluncurkan pada Juli 2023 dengan tujuan untuk memanfaatkan jutaan pengguna yang meninggalkan platform X (sebelumnya Twitter) setelah Elon Musk mengambil alih.

Sejak saat itu, platform ini dengan cepat mendapatkan pengguna dan kini menjadi salah satu jaringan sosial berbasis teks terbesar.

Threads mencapai angka 150 juta MAUs pada bulan April dan 200 juta MAUs pada bulan Agustus, yang berarti platform ini berhasil menambah 75 juta pengguna aktif dalam waktu hanya tiga bulan.

Minggu lalu, CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyebutkan selama konferensi hasil kuartal ketiga 2024 bahwa ada satu juta orang yang mendaftar untuk Threads setiap harinya.

Meski akuisisi pengguna Threads menunjukkan tren yang positif, platform ini juga menghadapi sejumlah masalah moderasi yang telah membuat frustrasi banyak pengguna.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemui Presiden Prabowo Subianto membicarakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. MK sebelumnya mengabulkan sebagian tuntutan terhadap UU Cipta Kerja.

"Kami menghadap Pak Presiden konteksnya saya adalah dalam ketenagakerjaan. Jadi kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yassierli menegaskan pemerintah menghormati hasil keputusan MK, dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis, salah satunya berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

"Kemudian kita, tadi siang kami sudah berdiskusi, kita memiliki LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional, dan di situ hadir perwakilan dari para serikat pekerja dan dari asosiasi pengusaha. Kami tadi siang sudah menampung aspirasi-aspirasi dari mereka, dan aspirasi mereka, tadi kita sudah sampaikan juga kepada Pak Presiden," bebernya.

Menurut Yassierli, pihaknya sedang merumuskan upah minimum usai keluarnya putusan MK. Kemnaker memiliki waktu hingga 7 November untuk mengeluarkan dasar hukum, bisa berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran.

"Ini yang sedang kami coba rumuskan, dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tentang penetapan upah minimum, yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia," terang Menaker.

Saat dikonfirmasi formula penetapan upah minimum setelah ada putusan MK, Yassierli hanya menyebut akan meninjaunya secara bersama-sama.

"Yang jelas, amar putusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam Itu nanti kita akan tinjau bersama," tegasnya.

Yassierli menambahkan, dirinya banyak menyampaikan harapan dari LKS Tripartit dan hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional kepada Prabowo. Dirinya lantas mendapat arahan dari Prabowo terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berhasil mencetak pertumbuhan kinerja selama sepanjang Januari–September 2024. Ini sejalan dengan jumlah penyewa dan menara TBIG yang semakin meningkat.

CEO Tower Bersama Infrastructure Hardi Wijaya Liong memaparkan sampai dengan 30 September 2024, TBIG tercatat memiliki 42.546 penyewaan dan 23.681 sites telekomunikasi.

Site telekomunikasi TBIG terdiri dari 23.565 menara telekomunikasi dan 116 jaringan Distributed Antenna System (DAS). Dengan total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 42.430, maka rasio kolokasi TBIG mencapai 1,80 kali.

"Di sembilan bulan pertama 2024, kami telah menambahkan 1.801 penyewaan ke dalam portofolio kami yang terdiri dari 1.281 sites telekomunikasi dan 520 kolokasi," jelas Hardi akhir pekan lalu.

Dari sisi kinerja keuangan, TBIG berhasil meraup pendapatan sebesar Rp 5,12 triliun selama periode Januari–September 2024. Raihan ini meningkat 3,51% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 4,95 triliun.

Segmen menara telekomunikasi berkontribusi sebesar Rp 4,71 triliun atau naik tipis 0,08% YoY. Pendapatan dari segmen serat optik TBIG melonjak 70,55% secara tahunan menjadi Rp 411,7 miliar.

Entitas portofolio PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) ini juga meruap mendapatkan dari segmen properti investasi sebesar Rp 2,62 miliar per September 2024. Segmen ini menyusut 9,54% secara tahunan.

Dari sisi bottom line, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 1,16 triliun per September 2024 atau meningkat 4,38% YoY dari Rp 1,11 triliun per September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan ketiadaan jatah pupuk bersubsidi untuk hasil perkebunan tembakau. Padahal, industri hasil tembakau saat ini tengah tertekan imbas kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).

Ketua Umum APTI Agus Pramuji mengatakan, petani tembakau tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi sejak 2012. Dia pun berharap tembakau yang juga menjadi komoditas strategis mendapatkan minimum kuota pupuk subsidi.

"Besar [kebutuhan pupuk] dalam 1 tahun untuk pertanian tembakau kalau kita ambil empat provinsi besar aja itu ratusan ribu ton," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (4/11/2024).

Agus menyebut terdapat indikasi diskriminasi dari pemerintah terkait pupuk subsidi yang ditiadakan untuk tanaman tembakau dengan tanaman pangan lainnya.

Padahal, pertanian tembakau di Indonesia melibatkan 6,1 juta orang yang terdiri atas petani dan buruh tani. Tenaga kerja tersebut menggarap area seluas 247.064 hektare yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia dengan produksi 236.243 ton per tahun.

"Plotting pupuk bersubsidi untuk tanaman tembakau itu nggak ada. Paling ada dapat jatah, karena sama-sama perkebunan, sama-sama itu komoditas strategis, ini kan diskriminasi, keanekaragaman budaya di Indoensia," ujarnya.

Di samping itu, Agus mengeluhkan belum adanya perlindungan regulasi tentang budidaya pertembakauan dan petani tembakau. Bahkan, regulasi terkait tata niaga pemasaran, penyerapan tembakau hingga harga minimal belum tersedia.

Untuk itu, melalui rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR RI hari ini, Agus kembali mengusulkan terkait RUU Pertembakauan yang sebelumnya telah diusulkan sejak tahun 2008.

"Harapannya di periode 2024-2025 ini di awal setelah pelantikan anggota DPR baru, kemudian Baleg menginiasiasi untuk percepatan RUU Perkebunan Strategis secara umum semoga saja ada penyesuaian sebagai solusi pertanian dan perkebunan," tuturnya.

Lebih lanjut, petani tembakau juga menyoroti penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk ditambahkan porsi terhadap kebutuhan pemberdayaan petani tembakau, termasuk untuk kualitas bahan baku, subtitusi impor, hingga produktivitas tembakau.

"Ketika pemerintah bisa mengalokasikan DBHCHT yang 2% ditambah menjadi 5% atau 10% kemudian porsi struktur aturannya itu benar maka semua akan sejahtera, meskipun instrumen penghancuran petani tembakau itu satu, cukai," pungkasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengatakan perombakan jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) yang dilakukan melaluimelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Senin (04/11)tidak mematuhi dan memenuhi kriteria dalam Undang-undang BUMN.
Lebih spesifik, analis hukum dari PUSHEP, Bayu Yusya mengatakanpengangkatan ini tidak sesuai dengan UU BUMN dan Permen BUMN Nomor Per-11/MBU/07/2021.
"Berdasarkan Permen BUMN tersebut pengangkatan anggota Direksi BUMN memerlukan uji kelayakan dan kepatutan yang mempertimbangkan aspek keahlian, integritas, dan pengalaman," ungkap Bayu saat dihubungi Kontan, Senin (04/11).
Ia menambahkan, calon harus memiliki rekam jejak di bidang yang relevan, bukan merupakan anggota partai politik aktif, dan harus menunjukkan kemampuan untuk menjalankan fungsi manajerial dengan baik.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meresmikan dua unit layanan mikro di Kabupaten Rembang, yakni Area Mikro Rembang dan Unit Mikro Randublatung.

Acara peresmian kedua unit layanan mikro yang dilaksanakan di halaman Bank Jateng Kantor Cabang Rembang tersebut turut dihadiri oleh Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, bersama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Aris Setiawan, Eksekutif Senior Bisnis Siti Ulfah, serta jajaran manajemen Bank Jateng lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irianto menyampaikan bahwa pembukaan Area Mikro Rembang dan Unit Mikro Randublatung merupakan bagian dari misi Bank Jateng untuk memperluas layanan retail banking, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

“Pemekaran dan pembukaan unit mikro ini diharapkan dapat meningkatkan posisi Bank Jateng di wilayah Rembang dan sekitarnya, sekaligus mendukung pertumbuhan kredit produktif UMKM,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (4/11/2024).

Irianto juga mengapresiasi kinerja tim Unit Layanan Mikro (ULM) yang telah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Bank Jateng dan menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah.

“Saya bangga atas pencapaian teman-teman ULM yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga menjaga kualitas kredit. Ke depan, manajemen akan menyiapkan formula pengembangan organisasi ULM agar dapat tumbuh lebih berkesinambungan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irianto juga menegaskan bahwa peresmian kantor baru ini menandai langkah penting bagi pengembangan perusahaan. Dengan kehadiran kantor di Rembang dan Randublatung, Bank Jateng berharap dapat mendekatkan diri kepada nasabah dan mitra di area mikro, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM.

“Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, mari kita bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih cerah untuk pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Semoga kantor ini menjadi tempat yang inspiratif dalam mencapai tujuan bersama,” tambahnya.

Kepala Divisi Ritel dan UMKM, Agus Hastono, menambahkan bahwa Bank Jateng menargetkan peningkatan penyaluran kredit mikro dari semula Rp6,9 triliun menjadi Rp7,1 triliun.

“Berdasarkan posisi keuangan 28 Oktober 2024, Bank Jateng menunjukkan pencapaian kredit mikro sebesar Rp7 triliun melampaui target semula sebesar Rp6,9 triliun, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,97% dibandingkan posisi Desember 2023 dan rasio kredit bermasalah NPL sebesar 0,97%” ungkap Agus.

Kantor Area Mikro Rembang akan membawahi enam unit eksisting, yaitu Unit Rembang, Lasem, Kragan, Blora, Cepu, dan Randublatung. Dengan struktur ini, Bank Jateng berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan, monitoring, serta pemasaran yang lebih efektif di wilayah tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berencana mempertahankan subsidi gas elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal itu menurutnya akan ia usulkan segera kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut dibuat setelah Bahlil melakukan rapat dengan beberapa petinggi kementerian terkait, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Senin, 4 November 2024.

“Kami sudah memutuskan untuk (subsidi) LPG, yang untuk LPG kami akan mengusulkan kepada bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini,” kata Bahlil di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Keputusan tersebut dibuat lantaran penggunaan LPG sangat terikat kebutuhan dasar produksi UMKM. Subsidi LPG, menurut Bahlil, juga sangat terkait dengan konsumsi rumah tangga. Maka ia berkeputusan untuk mempertahankan subsidi elpiji yang sudah ada. “Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga,” ucap Bahlil.

Namun, untuk kelanjutan dari subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Bahlil mengatakan hal tersebut masih dikaji. Ia mengatakan masih perlu menunggu hasil laporan dari masing-masing pihak yang bertanggung jawab soal penyaluran listrik dan BBM. “Karena (subsidi listrik dan BBM) kita harus hati-hati,” kata pria lulusan STIE Port Numbay tersebut.

Sebelumnya Bahlil sempat menyebut akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam penyusunan data penerima subsidi energi, baik itu subsidi listrik, BBM, maupun gas lpg. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan, anggaran untuk subsidi energi sendiri mencapai Rp 435 triliun.

M. Rizky Yusrial ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan mengangkat Mochamad Iriawan alias Iwan Bule menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut dia, Iwan Bule yang memiliki latar belakang purnawirawan Jenderal Polri berperan untuk melakukan pengawasan pada setiap keputusan perusahaan, terutama terkait potensi kebocoran dalam penyaluran energi.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia menuturkan, pengawasan ini sejalan dengan keinginan pemerintah mendorong subsidi energi yang tepat sasaran.

Harapannya, pengawasan terhadap penghitungan kompensasi dan subsidi energi bisa dilakukan dengan lebih tepat, serta penyalurannya juga tepat sasaran.

Menurut diaa, pengawasan Iwan Bule terhadap Pertamina juga dibarengi dengan peran Condro Kirono, purnawirawan Jenderal Polri yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Pertamina.

"Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi (pengawasan) terhadap keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," kata Erick.

"Tapi ini bukan keborosan karena korupsi, karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita kan memang data selama ini," lanjutnya.

Adapun Iwan Bule ditunjuk sebagai Komut Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-258/MBU/11/2024 tanggal 04 November 2024.

Pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini pernah menjabat sebagai Kapolres Tegal pada 2001.

Karirnya sebagai anggota kepolisian melesat saat diangkat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2008.

Pada 2016, Iwan Bule pun sempat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, lalu ditugaskan sebagai Asops Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) pada 2017.

Iwan Bule juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan (Aher) pada 18 Juni 2018 hingga 5 September 2018.

Jabatan terakhir yang dipegang pria kelahiran 1962 tersebut sebelum pensiun adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional pada 2018.

Di luar kepolisian, Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2019, menggantikan Iwan Budianto.

Saat menjadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule dianggap sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan pada 2022, hingga akhirnya dia dituntut mundur dari posisi pimpinan PSSI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan mengangkat Mochamad Iriawan alias Iwan Bule menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut dia, Iwan Bule yang memiliki latar belakang purnawirawan Jenderal Polri berperan untuk melakukan pengawasan pada setiap keputusan perusahaan, terutama terkait potensi kebocoran dalam penyaluran energi.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia menuturkan, pengawasan ini sejalan dengan keinginan pemerintah mendorong subsidi energi yang tepat sasaran.

Harapannya, pengawasan terhadap penghitungan kompensasi dan subsidi energi bisa dilakukan dengan lebih tepat, serta penyalurannya juga tepat sasaran.

Menurut diaa, pengawasan Iwan Bule terhadap Pertamina juga dibarengi dengan peran Condro Kirono, purnawirawan Jenderal Polri yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Pertamina.

"Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi (pengawasan) terhadap keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," kata Erick.

"Tapi ini bukan keborosan karena korupsi, karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita kan memang data selama ini," lanjutnya.

Adapun Iwan Bule ditunjuk sebagai Komut Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-258/MBU/11/2024 tanggal 04 November 2024.

Pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini pernah menjabat sebagai Kapolres Tegal pada 2001.

Karirnya sebagai anggota kepolisian melesat saat diangkat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2008.

Pada 2016, Iwan Bule pun sempat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, lalu ditugaskan sebagai Asops Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) pada 2017.

Iwan Bule juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan (Aher) pada 18 Juni 2018 hingga 5 September 2018.

Jabatan terakhir yang dipegang pria kelahiran 1962 tersebut sebelum pensiun adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional pada 2018.

Di luar kepolisian, Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2019, menggantikan Iwan Budianto.

Saat menjadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule dianggap sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan pada 2022, hingga akhirnya dia dituntut mundur dari posisi pimpinan PSSI.