Bisnis.com, JAKARTA — Emiten afiliasi Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) bersama Glencore plc. tengah memasuki tahap akhir untuk akuisisi Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP).

Chandra Asri memperkirakan transaksi akuisisi itu rampung akhir tahun ini atau paling telat akhir Januari 2025. Dengan demikian nantinya, keseluruhan aset dari SECP bisa dikonsolidasikan di laporan keuangan TPIA mulai tahun depan.

“Kami tunduk juga dengan regulasi pemerintah Singapura diperkirakan akhir tahun ini atau akhir Januari 2025, sehingga kami masukan pada 2025,” kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Suryandi saat public expose di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Suryandi mengatakan Chandra Asri masih mengkaji rencana pembiayaan akuisisi SECP.

Hanya saja, menurut dia, kemampuan pembiayaan dari kas internal TPIA relatif cukup kuat. Sampai 30 Juni 2024, rasio utang terhadap kapitalisasi Chandra Asri baru mencapai 39% dari batas yang ditetapkan 50%.

Kendati demikian, dia belum ingin membuka nilai akuisisi SECP yang akan dilakukan TPIA bersama dengan Glencore tersebut. Pun soal saham yang dihimpit TPIA sebagai pemegang mayoritas belum bisa disampaikan.

“Dari segi kebutuhan dana untuk akuisisi ini kami punya liquidity pool yang sangat cukup. Apakah ada porsi loan? Nanti kami akan lebih strategic di dalam hal pendanaan ini,” kata Suryandi.

Seperti diberitakan sebelumnya,TPIA bersama Glencore plc mengumumkan telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Shell Singapore Pte untuk mengakuisisi seluruh kepemilikannya di SECP.

Setelah melalui proses lelang yang kompetitif, CAPGC Pte. Ltd. (CAPGC), perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh Chandra Asri Group dan minoritas oleh Glencore, sepakat untuk mengakuisisi SECP yang terdiri dari kilang minyak mentah dengan kapasitas pemrosesan sebesar 237.000 barel per hari, ethylene cracker berkapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di Pulau Bukom dan aset kimia hilir di Pulau Jurong.

Sementara itu, Managing Director Glencore Singapore, Quek Chin Thean mengatakan pihaknya yakin akan keberhasilan kemitraan usaha patungan perseroan dengan Chandra Asri Group di CAPGC.

Menurut Quek Chin, SECP merupakan aset utama di Asia Tenggara, berlokasi secara unik dan strategis di Singapura yang merupakan pusat perdagangan energi terkemuka di Asia.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengimpor 1 juta ton beras pada 2025. Pasalnya, stok yang ada saat ini disebut masih aman.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori mengatakan pemerintah perlu memastikan eksekusi 3,6 juta ton impor beras yang menjadi penugasan tahun ini berjalan lancar, sebelum memutuskan untuk kembali melakukan importasi beras.

Menurut perhitungannya, jika kuota impor beras 3,6 juta ton tersebut dapat terealisasi sepenuhnya, Indonesia tidak perlu menambah kuota impor baru.

Dengan total impor 3,6 juta ton, Khudori mengatakan bahwa ada stok akhir di Bulog sebanyak 1,2 juta ton. Ini, lanjutnya, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Bulog pada awal tahun depan.

“Ini cukup untuk kebutuhan operasional Bulog tiga hingga empat bulan di awal tahun depan,” ujar Khudori kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan 1 juta ton beras dari luar negeri untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah. Rencana ini seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton impor beras telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Arief mengungkapkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan. Kendati begitu, Arief menegaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri.

Jika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, pemerintah akan mencari alternatif lain dengan melakukan pengadaan dari luar negeri.

“Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” ujarnya.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei-Agustus dan periode September-Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama di 2023.

KONAWE SELATAN, iNews.id - Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mencopot Camat Baito Sudarsono Mangidi dari jabatannya. Posisi Camat Baito kini dipimpin sementara oleh pejabat eselon II dalam hal ini Kasat Pol PP Konsel Ivan Ardiansyah.

Bupati beralasan penarikan ini agar proses hukum berjalan adil dan semua diperlakukan sama. Sebab selama ini camat kerap membantu dan mendampingi guru honorerSupriyani sehingga dianggap tidak netral.

"Camat dianggap pro ke salah satu. Ini kan sama-sama masyarakat Baito (keluarga korban dan terdakwa). Jadi terutama agar koordinasi berjalan baik," ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Bupati Surunuddin menilai dalam kasus dugaan penganiayaan murid dengan terdakwa guru honorer Supriyani, Camat Sudarsono tidak berkoordinasi dengan pemerintah.

"Camat ini tidak pernah melapor kejadiannya padahal sudah viral di mana-mana. Saya malah hanya dengar informasi. Jadi kita tarik dulu agar warga desa aman," katanya.

Bukan tanpa alasan, Bupati menilai situasi atas kasus ini tidak sedang baik-baik saja. Salah satunya terkait penembakan orang tak dikenal (OTK) terhadap mobil dinas camat yang sedang dikemudikan kepala desa (kades).

"Sekarang kades saja merasa tidak aman. Jadi ini dua-duanya warga Baito, harus diperlakukan sama," katanya.

Menurutnya, langkah pencopotan ini diambil untuk menciptakan keadilan dan menyelesaikan masalah antara guru honorer Supriyani yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap murid SDN 4 Baito. Dalam kasus ini terdakwa dilaporkan karena diduga menganiaya anak polisi, Aipda Wibowo Hasyim.

Pencopotan ini juga dilakukan karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi mengenai kasus tersebut kepada pimpinan. Selain itu diduga tidak netral dalam menangani kasus yang melibatkan kedua warganya.

Diketahui Camat Baito sebelum dicopot memberikan pendampingan terhadap Supriyani. Mulai dari penangguhan penahanan di Lapas Perempuan hingga persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan.

Selain itu camat juga memfasilitasi Supriyani tinggal di rumah jabatannya. Hingga terjadi teror penembakan oleh OTK ke mobil dinas camat yang biasa digunakan untuk mengantar jemput Supriyani.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut aliran dana kasus dugaan korupsi importasi gula ke bekas Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong.

Kepala Pusat Penerangan Hukum alias Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pendalaman aliran dana itu bakal diusut secara tuntas, baik dugaan kepada tersangka, regulator hingga perusahaan terkait.

"Apakah, karena kalau kita lihatkan tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah apakah ada misalnya disitu unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami," ujarnya di Kejagung, Rabu (30/10/2024).

Harli menambahkan, pihaknya belum mengetahui uang yang diduga diterima oleh Tom Lembong dalam kasus yang merugikan negara Rp400 miliar itu.

Sebab, kata Harli, fakta-fakta soal aliran dana ini bergantung dengan keterangan saksi serta temuan barang bukti yang ada.

"Ya nanti [keuntungan yang diterima Tom] itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi, dari beberapa pihak," pungkasan.

Sebagai informasi, selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS terancam dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut aliran dana kasus dugaan korupsi importasi gula ke bekas Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong.

Kepala Pusat Penerangan Hukum alias Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pendalaman aliran dana itu bakal diusut secara tuntas, baik dugaan kepada tersangka, regulator hingga perusahaan terkait.

"Apakah, karena kalau kita lihatkan tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah apakah ada misalnya disitu unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami," ujarnya di Kejagung, Rabu (30/10/2024).

Harli menambahkan, pihaknya belum mengetahui uang yang diduga diterima oleh Tom Lembong dalam kasus yang merugikan negara Rp400 miliar itu.

Sebab, kata Harli, fakta-fakta soal aliran dana ini bergantung dengan keterangan saksi serta temuan barang bukti yang ada.

"Ya nanti [keuntungan yang diterima Tom] itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi, dari beberapa pihak," pungkasan.

Sebagai informasi, selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS terancam dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), atau bank bjb, berhasil menjaga kinerja yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional dan global pada kuartal III-2024.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, menyatakan bahwa dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, bank bjb berhasil menjaga pertumbuhan bisnis yang stabil. Hal ini didorong oleh inovasi layanan perbankan dan strategi diversifikasi bisnis yang solid.

"Fokus utama kami adalah mempertahankan pertumbuhan yang sehat melalui pengembangan layanan digital, optimalisasi portofolio kredit, dan pengelolaan risiko yang ketat," kata Yuddy dalam siaran pers, Rabu (30/10).

Selain itu, bank bjb telah menerapkan strategi inovasi digital yang memungkinkan akses layanan perbankan menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Bank ini juga memperkuat posisi dalam mendukung pembiayaan sektor produktif.

Secara konsolidasi, kinerja keuangan bank bjb mencatatkan hasil positif. Total aset tumbuh 17,1% secara tahunan (year onyear/yoy) mencapai Rp 210 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 17,1% yoy menjadi Rp 153,2 triliun, sementara kredit dan pembiayaan tumbuh 10,4% yoy mencapai Rp138 triliun.

Efisiensi operasional serta optimalisasi pendapatan berbasis biaya (fee-based income) berhasil menjaga laba sebelum pajak sebesar Rp 1,47 triliun dan laba setelah pajak Rp1,16 triliun.

Kredit bank bjb tercatat tumbuh 4,3% yoy menjadi Rp121,5 triliun, dengan segmen kredit konsumer yang tumbuh 6,8% yoy mencapai Rp73,1 triliun. Segmen ini menjadi penopang utama kinerja bank dengan pangsa pasar 29% di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Jawa Barat dan Banten.

Rasio CASA (Current Account Saving Account) bank bjb juga meningkat 2,2% menjadi 44,9%, membantu menjaga biaya dana di level 4,7%. Net Interest Margin (NIM) tercatat sebesar 3,8%, sementara Non-Performing Loan (NPL) berada di level 1,53% dengan rasio pencadangan (Coverage Ratio) di atas 100%.

Rasio permodalan (CAR) bank bjb terjaga di level 19,4%, dan bank berencana menerbitkan Surat Berharga Perpetual untuk memperkuat modal Tier 1.

Dalam upaya mendukung keberlanjutan, bank bjb menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Hingga September 2024, Portofolio Keberlanjutan bank mencapai Rp 18,2 triliun, atau 15% dari total portofolio kredit.

Dana ini disalurkan ke berbagai sektor yang ramah lingkungan, pembiayaan UMKM, dan transportasi berkelanjutan. Pada kuartal IV-2024, bank bjb berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan senilai Rp1 triliun untuk memperkuat pendanaan.

Ke depan, bank bjb akan terus fokus pada inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghadapi tantangan masa depan dan memperkuat posisinya sebagai institusi keuangan terpercaya.

Dalam pengembangan Kelompok Usaha Bank (KUB), bank bjb mencatat kemajuan positif dalam kerjasama dengan Bank Jambi dan Bank Maluku Malut. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam penggunaan teknologi bersama yang membutuhkan investasi besar, serta mendukung profitabilitas grup.

KUB dengan sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia merupakan upaya memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini juga bagian dari transformasi untuk memastikan BPD tetap relevan di industri perbankan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha Agus Harimurti Yudyhono (AHY) buka-bukaan soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung pabrikan Pindad kepada para menteri. AHY mengatakan arahan tersebut memang disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Retreat Kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Namun sejauh ini, AHY bilang dari pemerintah memang belum ada aturan resmi soal arahan tersebut. Dia mengatakan arahan Prabowo sebagai semangat Prabowo untuk memajukan industri dalam negeri.

"Memang waktu di Magelang, di Akmil, pak presiden menyampaikan semangat beliau. Saya hanya berani bilang itu semangatnya beliau, karena sekali lagi Kebijakannya belum tahu persis saya akan seperti apa yang akan ditetapkan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

AHY bilang Prabowo meminta Indonesia sebagai negara besar mengupayakan untuk memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang.

"Siapa yang mau mulai kalau bukan kita sendiri. Semangatnya begitu," tegas AHY.

Nah Prabowo mengajak agar para menteri menggunakan mobil Maung sebagai langkah mempromosikan mobil dalam negeri. Dari situ, Pindad juga bisa mendapatkan feedback untuk menyempurnakan produk Maung.

"Sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau mengajak dan berharap kita semua menjadi bagian untuk promosikan itu dengan cara menggunakannya. Kalau kita menggunakan kita bisa berikan feedback dan produknya bisa disempurnakan kualitasnya," ungkap AHY.

"Semangat beliau begitu, Maung di antara ikon kebanggaan kita dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebangsaan Indonesia tadi dan harapannya bisa digunakan jajaran pembantunya beliau," tegasnya.

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, meraih penghargaan Best Business Transformation 2024 dengan kategori 'Good'. Penghargaan ini menjadi pengakuan terhadap transformasi besar yang dilakukan perseroan di era disrupsi bisnis, khususnya untuk sektor yang baru mulai pulih dari dampak pandemi.

Transformasi bisnis InJourney dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari identifikasi masalah yang tepat, penyusunan rencana aksi transformasi, hingga eksekusi yang efektif dan hasil signifikan yang telah diraih. Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko InJourney, Yudi Rizkyardie Darun, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (24/10).

Menanggapi capaian tersebut, Plt. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak atas penghargaan Best Business Transformation 2024 yang diberikan majalah SWA.

"Ini merupakan penghargaan atas kerja keras transformasi bisnis yang dilakukan seluruh karyawan, jajaran manajemen, dengan dukungan dari Kementerian BUMN dan para stakeholders," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10).

Didirikan pada Oktober 2021 dan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada Januari 2022, InJourney memiliki misi untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor pariwisata dan aviasi. Sejak awal, langkah transformasi perseroan tidak mudah karena dimulai saat sektor pariwisata sedang terpuruk akibat pandemi.

Melalui strategi yang menyeluruh dan melibatkan seluruh anak usaha, perusahaan perlahan berhasil mengatasi dampak pandemi serta mendorong pertumbuhan di berbagai bidang. Kini, InJourney berkembang menjadi 'tourism orchestrator' yang memainkan peran penting dalam membangun dan mempromosikan destinasi wisata unggulan Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, perseroan telah sukses menyelenggarakan berbagai acara berskala internasional seperti Aquabike Jetski World Championship dan F1Powerboat di Danau Toba, Porsche Sprint Challenge, Asia Road Race Championship, serta MotoGP di Mandalika. Perusahaan ini juga berperan dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Transformasi besar juga dilakukan di sejumlah destinasi wisata di bawah naungan InJourney, seperti revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Sarinah yang kini menjadi ikon baru pariwisata bagi masyarakat. Selain itu, Candi Borobudur dan Prambanan kini difokuskan menjadi destinasi wisata spiritual, menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman unik dan mendalam.

Sebagai bagian dari transformasi struktural, pada 2023, InJourney meluncurkan dua sub-holding baru di bidang aviasi dan kebandarudaraan, yaitu InJourney Airports dan InJourney Aviation Services.

Dengan penggabungan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, perusahaan ini kini mengelola 37 bandara komersial di Indonesia yang melayani lebih dari 170 juta penumpang setiap tahun, menjadikannya operator bandara terbesar kelima di dunia.

InJourney juga terus mendukung pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas sesuai arahan pemerintah, sekaligus meningkatkan tata kelola dan komunikasi publiknya. Tahun ini, InJourney menerima predikat 'informatif' dari Komisi Informasi dan mencapai kepatuhan penuh dalam pelaporan LHKPN, sebuah pencapaian penting dalam transparansi perusahaan.

Dari sisi keuangan, InJourney menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada 2024, perusahaan berhasil meraih credit rating AAA setelah sebelumnya tidak memiliki rating. Pada 2023, perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp1,1 triliun, sebuah pencapaian besar setelah mengalami kerugian Rp993 miliar pada tahun sebelumnya.

Menurut Maya, transformasi ini adalah perjalanan panjang dalam membangun fondasi kokoh bagi InJourney untuk terus tumbuh sebagai holding strategis di sektor aviasi dan pariwisata.

"Kami akan terus melanjutkan transformasi sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagai strategic holding di sektor aviasi dan pariwisata yang terdepan serta memberikan pengalaman yang mengesankan bagi para wisatawan melalui keramahtamahan Indonesia," pungkas dia.

JAKARTA, investor.id - Emiten batu bara BUMN, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024.

Bukit Asam mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 3,23 triliiun pada periode Januari-September 2024.

Angka laba bersih emiten berkode saham PTBA itu melemah dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah Rp 3,77 triliun.

Laba per saham Bukit Asam sebesar Rp 281 per 30 September 2024. Lebih kecil dari Rp 329 pada periode yang sama tahun 2023.

Pendapatan Naik, Beban Melonjak

Sebenarnya Bukit Asam (PTBA) mencatatkan pendapatan Rp 30,65 triliun dalam 9 bulan 2024. Lebih besar dari Rp 27,73 triliun pada per akhir kuartal III-2023.

Tapi beban pokok pendapatan juga membengkak menjadi Rp 25,04 triliun di akhir kuartal III-2024. Ketimbang Rp 21,81 triliun pada 9 bulan 2023.

Laba bruto akhirnya susut ke posisi Rp 5,6 triliun dalam 9 bulan 2024. Dibandingkan Rp 5,92 triliun pada Januari-September 2023.

Per 30 September 2024, jumlah aset Bukit Asam Rp 40,15 triliun, liabilitas Rp 19,81 triliun, dan ekuitas Rp 20,33 triliun.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal memiskinkan mafia tanah untuk memberantas praktik tersebut.

Lebih lanjut, Politikus Golkar ini juga menjelaskan hal yang akan dilakukan agar mafia tanah mendapatkan efek jera, pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

“Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Tak hanya itu, Nusron juga ingin dalam memberantas mafia tanah ini diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang, supaya ada efek jera.

“Kita sedang simulasi supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia. Karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya,” tegasnya.

Sementara itu, Nusron mengungkapkan terdapat tiga komponen yang membentuk praktik mafia tanah di Indonesia.

Nusron menjabarkan, praktik mafia tanah setidaknya terjadi akibat adanya dukungna dari konum dari oknum pejabat mulai dari kepala desa, oknum pengaca, oknum PPAT, oknum notaris, hingga persatuan makelar tanah, dan bisnis makelar dan perantara.

“Kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya melibatkan tiga komponen. Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasir berkepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung,” jelasnya dalam rapat.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kembali bersurat kepada Presiden Prabowo Subainto terkait penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP).

Dalam surat tersebut juga disampaikan kesediaan waktu Presiden untuk bisa menerima perwakilan petani sawit dari 25 Provinsi APKASINDO. Surat tertanggal 28 Oktober 2024 itu meminta Prabowo selaku Presiden RI untuk meninjau ulang digabungkannya komoditas kakao dan kelapa ke dalam BPDP.

Untuk diketahui, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan itu diterbitkan 18 Oktober 2024 atau beberapa hari menjelang Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Yang mana, perpres tersebut mengatur pengelolaan atas 3 komoditas di antaranya kelapa sawit, kelapa dan kakao. Sehingga, konsekuensi penggabungan komoditas tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kemudian diubah menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 ini juga serta merta mencabut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang mengubah BPDPKS menjadi BPDP tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan stakeholder sawit, bahkan petani sawit dan anak-anak petani dan pekerja sawit sempat mengira itu berita hoax karena BPDPKS selama ini baik-baik saja, terlebih ketika Peraturan Presiden tersebut diterbitkan persis dua hari jelang pergantian Presiden Republik Indonesia,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum APKASINDO, Gulat ME Manurung, dan Sekjen APKASINDO Rino Afrino, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, dana yang selama ini dikumpulkan oleh Pemerintah melalui BPDPKS tersebut merupakan dana yang berasal dari pungutan ekspor atau levy para pelaku usaha sawit dan bukan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun pajak yang merupakan dana blending.

APKASINDO mencontohkan pada bulan September 2024 ketika beban Pungutan Ekspor (PE) mencapai USD62 per ton CPO, para produsen penghasil Tandan Buah Segar/TBS (dimana 42%nya adalah petani sawit), terbeban sebesar Rp192 per Kg TBS (dengan asumsi rendemen TBS 20%).

“Kami petani sawit sudah sejak awal menolak rencana penggabungan/blending dana pungutan ekspor kelapa sawit dengan tanaman perkebunan lain karena akan menimbulkan kerancuan serta perlambatan implementasi program-program BPDP-KS sebagaimana selama ini sudah berjalan,” tulis surat tersebut.

Apabila dana sawit diblending dengan kakao dan kelapa, sambungnya, maka dikhawatirkan petani sawit wajib menanggung urusan pembiayaan kakao dan kelapa juga. Padahal, petani sawit sendiri masih berjibaku dan terseok-seok dalam serapan dana kelapa sawit dari BPDPKS dengan berbagai kendala dan hambatannya.

“Bapak Presiden Yang terhormat, sesuai uraian kami di atas, kami mohon kiranya agar Bapak Presiden berkenan untuk dapat melakukan peninjauan kembali serta mencabut Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 serta memberlakukan kembali Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit,” tulis APKASINDO menutup suratnya.